Arsip | EDITORIAL RSS feed for this section

Masihkah “Kita” Bersikap Jujur?

13 Nov

Seminggu ke depan, kita akan menyaksikan hiruk pikuknya pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Kuningan. Kesibukan ratusan bahkan ribuan pelamar yang mengadu nasib agar mampu memeroleh hidup layak di tengah-tengah arus ekonomi global. Sepertinya, atau bahkan sudah menjadi orientasi seluruh manusia hidup harus memeroleh pekerjaan.

Ketika, pengumuman CPNS di informasikan secara serentak. Tiba-tiba kesibukan melegalisir, membuat foto dan mencuri-curi info yang sekiranya memberikan peluang diterima sebagai CPNS. Selain kesibukan si pelamar, juga kita sering sibuk menerima isyu-isyu berkaitan dengan hal itu. Apakah isyu berapa besar “pelicin”, “titipan” dan banyak lagi rumor.

Isyu yang terlontar dari bisikan-bisikan kecil dan diduga belum tentu kebenarannya itu kadang membuat hati giris. Seperti seorang teman berkata kepada saya, sebut saja Pesidap alias (pemuda stylis ingin dapet pekerjaan) “Testing CPNS sekarang katanya sudah diplot atas dasar pertimbangan ini, itu.” Dugaan yang disampaikan salah alamat itu, tentunya mengandung konsekuensi multi tafsir. Tentunya tidak bisa dijawab oleh sembarang orang.

Sama ketika, pilkada langsung pertama di Kabupaten Kuningan. Sebelum pencoblosan, masyarakat mencari prediksi masing-masing, siapa yang bakal unggul? Ketika, salah satu pasang calon menang, maka tafsiran atau prediksi yang semula salah, direposisi kembali. Ujung-ujung si pembuat prediksi yang tidak pernah mendukung siapa-siapa dengan alasan netralitas.

Mulai memetakan prediksi baru dan mencari peluang supaya dianggap mendukung dan diberikan peluang berekspresi di lima tahun mendatang. Perilaku sosial seperti itu syah-syah saja sebab tidak ada yang dilanggar. Mungkin hanya etika (tentunya mengait dengan moral). Ketika etika dikedepankan, siapa yang akan menggubrisnya? Toh etika atau moral sama-sama absurd.

Tidak jelas dan bisa diluruskan dengan olah kata yang luar biasa. Selama ini kekuatan moral selalu kalah dengan “oral”. Ketika reformasi menyeruak dengan jargon kekuatan moral pun tidak serta merta seluruh elemen masyarakat mengedepankan moralitasnya sebagai suatu bangsa. Moral adalah moral yang berdiri dalam keabadian dan tidak disentuh oleh siapa pun.

Apakah, bangsa ini memang sudah tidak memiliki moral lagi? Jawabannya bisa ya bisa juga tidak. Ketika didiskusikan oleh kawan-kawan saya, moral menjadi terdefinisikan dan mengalami dikotomis (pengkotak-kotakan). Moral tidak lagi moral an sich (moral adalah moral). Tapi siapa sudi membicarakan moral dengan segudang karakteristik dan perangkat aturan.

Toh ketika berhadapan dengan persoalan perut, hati dan keinginan-keinginan yang tersirat dalam kepala (baik fantasi maupun riil), apakah kekuatan moral dapat membendungnya? Ironis memang, manusia sekarang tidak lagi jujur terhadap dirinya sendiri. “Jangankan jujur kepada orang lain, pada dirinya sendiri tidak mau jujur,” ungkap seorang kawan, sebut saja Pejage (pemuda jujur tapi nggak punya gawe).***

Mencari Pemimpin Transformatif Bukan Transaksional

22 Sep

Pemimpin ideal untuk Kabupaten Kuningan sangat di butuhkan ke depannya. Sebab tantangannya tidak lagi kecil, namun cenderung lebih berat. Peliknya permasalahan tata ruang kota, lingkungan, pembangunan sektor ekonomi, sosial, budaya semakin komplek dan rumit. Hal itu, dampak informasi dan transformasi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi.
Pemimpin dalam pengertian sempit bupati dan wakil bupati harus mempu mengejawantahkan harapan-harapan masyarakat secara makro. Baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (perda). Piranti yang akan diterapkan di masa depan, harus berorientasi kepada rakyat, bukan sebaliknya hanya mengedepankan kepentingan birokrasi.
Kita sering dengar, bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) mengupayakan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat pelbagai perda. Seperti biaya retrebusi, perijinan dan lainnya. Begitu pun dengan peningkatan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun upaya-upaya itu tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.
Begitu pun cerita-cerita mengenai hasil-hasil pembangunan yang menikmati hanya segelintir orang. Hasil pembangunan secara langsung tidak menyentuh kepentingan rakyatnya. Justru dalam persoalan ini, para pemborong atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi sangat menikmati kue pembangunan. Mereka memeroleh tender tanpa susah payah.
Sedangkan pengerjaannya tidak sesuai alokasi anggaran. Kehidupan mereka lebih mewah dibanding jalan yang dibangun dari desa ke kota. Jembatan yang menghubungkan satu kampung ke kampung lainnya. Begitu pun dengan pembangunan sarana olahraga, patung, tugu dan seterusnya. Apakah rakyat dapat menikmati secara langsung untuk kesejahteraannya?
Rakyat hanya menikmati sedikit saja dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Katakanlah kemudahan transfortasi, kemudahan komunikasi. Selebihnya mereka tetap usaha dalam kapasitasnya yang terbatas baik sebagai petani, pedagang maupun pegawai. Penghasilan mereka tidak sebanding dengan pelaku pembangunan itu sendiri.
Ketidakadilan ini seharusnya dapat ditransformasikan pemerintah kepada rakyatnya. Rakyat harus betul-betul merasakan, bukan hanya kemudahan-kemudahan yang diperoleh secara semu. Jalan aspal yang baik, tidak akan bertahan lama. Akan mengalami kerusakan kembali. Hal itu membutuhkan perbaikan di tahun berikutnya. Siapa yang enak?
Berbeda dengan pemerintah membangun irigasi yang baik. Melindungi hutan agar tidak terjadi pembalakan liar. Sawah mudah diari, kolam tidak kekurangan air dari seterusnya. Sebab mereka hidup dari sawah, ladang, kolam ikan. Namun sampai saat ini, pemerintah belum memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
Contoh sederhana, bagaimana kawasan gunung Ciremai yang hampir gundul karena seringnya pembalakan liar. Beralihnya pungsi hutan menjadi huma? Jika terus dibiarkan dampaknya masyarakat Kuningan sendiri yang menanggunakibatnya. Apakah akan terjadi bencana tanah longsor, air tanah mulau berkurang sehingga rakyat Kuningan tidak mampu lagi terpenuhi kebutuhan airnya?
Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di Jalan Siliwangi, karena padatnya kendaraan roda empat maupun dua. Jalan lingkar yang dianggap dapat mengantisifasi kemacetan, belum tentu mampu. Sebab dari pendopo ke selatan hanya satu jalan. Belum kondisi rumah dan pertokoan yang terus tumbuh di sisi kiri kanannya. Jumlah jalan yang terbatas merupakan pekerjaan rumah (PR) yang menghadang di tahun-tahun mendatang.
Ledakan penduduk pun tidak bisa dihindari jika program keluarga berencana (KB) mengalami kegagalan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sekarang saja satu juta lebih. Bagaimana di tahun 2009 ke depan? Mungkin jumlahnya akan berlipat ganda, sementara Pemkab belum bisa mengantisifasinya. Melihat gejala seperti itu, kita membutuhkan pemimpin yang siap segala.
Sekarang, rakyat Kabupaten Kuningan tengah berharap pada ketiga calon yang maju di pilkada untuk mengatasi kemiskinan dan keruwetan di masa depan. Pertanyaannya siapa yang paling mampu menerima tantangan kesulitan dan masa depan dengan mentransformasi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Bukan pemimpin transaksional yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya.***

Baca lebih lanjut

Tiga Komitmen Moral Untuk Calon Bupati & Wakil Bupati

18 Sep

Kelemahan mendasar dari seorang pemimpin ialah tidak memiliki persefsi sama dengan pemikiran masyarakat. Setiap pemimpin selalu mengedepankan pemikirannya sendiri atau lebih tepat egoismenya. Setiap pemikirannya selalu dianggap benar dan bahkan paling benar, dengan alasan bahwa setiap pemikirannya tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.

Kalau saja sedikit arif, bahwa kepentingan publik itu terdiri atas kebutuhan primer dan sekunder, itu yang paling pokok. Kebutuhan primer tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan (ketersediaan bahan makananan, makan itu sendiri dan rumah). Jika ketersediaan sandang melimpah, baik yang diperloleh sendiri secara bercocok tanam atau membeli dipasar. Masyarakat sudah senang.

Sandang sama artinya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lapangan pekerjaan jadi sangat pentingan atau kebutuhan primer. Baik sebagai petani, pedagang maupun pegawai (swasta maupun PNS, TNI/Polri). Sebab untuk melangkah ke masa depan, tidak terlepas dari kebutuhan pekerjaan (di luar kontek adanya kebutuhan status sosial).

Pangan identik dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, lauk pauk, susu dan lainnya. Kebutuhan pangan memiliki relevansi dengan individu. Sebab rasa lapar hanya dirasakan orang perorang bukan secara jamak. Kebutuhan ini bisa melebar jika dihadapkan pada adanya keluarga. Umpamanya anak, istri atau suami, menantu, paman, bibi, uwak dan seterusnya.

Begitu pun dengan papan atau rumah. Kebutuhan ini menjadi primer jika berhadapan dengan orientasi kehidupan suatu kelompok atau komunitas. Kehidupan suatu komunitas akan mengalami keberlangsungan apabila kebutuhan kelompoknya terpenuhi. Jika tidak maka akan mengalami evolusi seperti teorinya Darwin. Suatu generasi dapat hilang apabila berhadapan dengan hukum alam.

Melihat kebutuhan primer, dewasa ini sangat penting artinya. Paska krisis ekonomi berkepanjangan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), menghadapi pasar global yang pluktuatif. Telah memberikan dampak ekonomi kurang menguntungkan bagi masyarakat. Apalagi menjelang idul fitri kali ini, sikap konsumerisme yang digelorakan televisi menambah kacau.

Untuk mengejar sandang saja, ada masyarakat yang rela menjual makanan sampah. Kulit bekas sepatu dan jaket kulit di daur ulang menjadi makanan. Pewarna cat dijadikan pewarna kue-kuean dan banyak lagi peristiwa yang mendirikan bulu roma. “Apa yang salah dari semua peristiwa ini?” seolah-olah masyarakat berlomba menyuguhkan drama satire tak kunjung usai.

Jika dirunut akar persoalannya, ujung-ujungnya kita pun menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak mampu menyediakan sandang, pangan dan papan bagi rakyatnya. Kegagalan “founding father” bangsa ini adalah tidak memberikan kenyamanan kepada rakyatnya untuk menghidupi, minimal dirinya sendiri umumnya keluarganya.

Kegagalan para founding father, mengestafetkan ke generasi berikutnya. Sehingga persoalan kebutuhan primer ini seolah-olah tidak akan pernah usai. Jika saja, di tingkat nasional mengalam kegagalan secara signifikan, bagaimana dengan pemerintah mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota? Sebab pemerintah terkecil merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Artinya, desa, kecamatan dan kabupaten merupakan pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan pusat dan provinsi. Dengan begitu, kemakmuran rakyat berada di tangan pemerintah terkecil. Namun apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa persoalan sandang, pangan dan papan seolah-olah tidak terjangkau. Masyarakat pedesaan menjadi berlomba-lomba migrasi dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

Mereka menyusuri gerbang-gerbang jam kerja yang membicarakan lowongan pekerjaan. Jika hanya kota-kota besar saja yang menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana dengan desa, kecamatan dan kabupaten? Apakah mereka tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan? Lalu apa yang dikerjakan oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah (Sekda), camat, dan kepala desa?

Jika semua pejabat di daerah hanya mampu membuat jalan, patung, tugu dan penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat. Siapa pun pemimpinnya sanggup! Pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya berorientasi ke sana. Pemimpin yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berdaya baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya.

Seperti Kabupaten Kuningan sekarang ini, tengah menghadapi pemilihan kepala daerah atau lebih kerennya bupati dan wakil bupati. Apakah mereka memiliki komitmen untuk memajukan masyarakat Kuningan dengan mengutamakan sandang, pangan dan papan? Setiap pertemuan (kampanye terselubung) mereka hanya mengungkapkan permohonan dukungan dengan memberikan bantuan ala kadarnya.

Apakah seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat? Jika diklasifikasi masyarakat ada tiga yaitu masyarakat usia produktif (yang membutuhkan lapangan pekerjaan), masyarakat lanjut usia dan pegawai (baik bekerja sebagai pedagang, buruh, tani, swasta dan PNS/TNI-Polri). Tiga kelompok ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sepenuhnya oleh calon pemimpin.

Bupati dan wakil bupati harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif. Masyarakat lanjut usia (di luar pensiunan PNS/TNI Polri) yang tidak memiliki pendapatan di usia senjanya harus menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan cara mengalokasikan dana di APBD. Masyarakat pegawai, khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kuningan harus memeroleh dana kesejahteraan dari Pemkab Kuningan.

Ketiga komitmen moral ini, tentunya harus dikumandangkan oleh para calon bupati dan wakil bupati dan di realisasikan dalam waktu 100 hari kerja setelah dilantik gubernur. Jika tidak mari kita berpikir ulang untuk mendukungnya.***

Penopang Hidup

22 Okt

larasati.jpg

Krisis ekonomi (krismon) yang berlangsung sejak 1998, atau tujuh tahun lalu sampai sekarang masih terasa. Masyarakat di pedesaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) terus melonjak setiap saat dan anehnya ketika harganya melambung susah turun kembali.

Situasi harga barang tidak menentu berdampak pula terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperparah lagi dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan. Baik di perkotaan maupun pedesaan. Tidak sedikit dewasa ini masyarakat yang menjadi penganggur terselubung. Mereka hidup dengan orang tua atau mertuanya, paska terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Atau pun tergusurnya lahan usaha di kota-kota besar atas kebijakan terhadap pekerjaan sektor informal. Seperti pedagang di trotoar, tanah kosong dan pemukiman. Begitu pun dengan pekerja kasar lainnya. Sementara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya memerhatikan pemberantasan kemiskinan yang terus melanda masyarakat. Dampak terbesarnya meningkatnya jumlah pengangguran.

Seperti diungkapkan Larasati (60) warga Desa Cijemit Kecamatan Ciniru, guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya terpaksa dirinya mengumpulkan plastik bekas minuman air mineral. Kendati tidak terlalu banyak, karena usianya diambang senja sehingga ada keterbatasan gerak. Ia berusaha tetap survive dengan cara yang mungkin dianggap kurang manusiawi.

Jika platik bekas minuman air mineral sudah terkumpul agak banyak dijualnya ke tukang barang-barang bekas. Sekilogram barang tersebut dihargai Rp 2.500. Perharinya ia memerolehnya kurang dari setengah kilogram. Baru setelah seminggu baru mencapai 3-5 Kg. Uang yang diperolehnya pun tidak kurang dari Rp12.500/minggu. Uang sebanyak itu tidak cukup untuk membeli beras guna memenuhi kebutuhannya.

Kendati demikian, usaha mengumpulkan platik bekas miniman air mineral tidak dihentikannya. “Lumayan kanggo ngabanjel-banjel pangabutuh sadidintena,” ujarnya. Sementara, yang dihidupinya tidak hanya dirinya saja. Tapi ada anak dan menantunya yang tidak bekerja karena tempat jualannya di Jakarta terkena gusuran.***  

Halo, Apa Kabar Kejaksaan?

6 Okt

Beberapa bulan lalu, Kejaksaan Negeri Kuningan mengumumkan di media massa terbitan Nasional (Kompas-red) tentang dugaan penyimpangan penggunaan dana rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2005 sebesar Rp 250 juta dari sekitar Rp 400 juta dana yang disediakan untuk proses itu.

Namun sampai sekarang, berita yang kadung mendapat perhatian luas dari masyarakat Kabupaten Kuningan, umpama isapan jempol belaka. Buktinya sampai sekarang berita menghebohkan itu seperti menyisakan asap. Hal ini ditengarai oleh beberapa elemen masyarakat, bahwa pihak Kejaksaan Negeri hanya mencari sensasi belaka.

Seperti dalam berita di harian itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan Abdul Kadir, menyatakan, kejari telah menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuningan berinisial YS sebagai tersangka bersama rekan-rekannya. Kini pihak kejari pun akan menyita 185 berkas dan dokumen mengenai laporan rekrutmen CPNS.

Jelas bahwa berita itu, Kejaksaan telah melangkah dan mengambil keputusan sepihak tanpa melakukan proses terlebih dahulu. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun tampaknya kasus itu dipetieskan. Jelas bahwa Kejaksaan hanya mencari sensasi supaya masyarakat di Kabupaten Kuningan “Geunjleng”.

Berdasarkan cerita Abdul Kadir yang diungkapkan di media itu diantaranya, seharusnya tahun 2005 diadakan rekruitmen CPNS, tetapi tidak terlaksana. Padahal, uang telah cair sebanyak Rp 250 juta dan sudah digunakan. “Laporan penggunaan uang itu ada, namun tidak ada proses rekruitmen. Kalau prosesnya diundur jadi tahun 2006, seharusnya dana yang Rp 250 juta jangan dicairkan karena tahun 2006 sudah ada dana tersendiri,” katanya.

Kasus dugaan korupsi proses rekruitmen CPNS 2005 telah ditangani oleh Kejari sejak Desember 2006 setelah muncul Surat Perintah Penyidikan Nomor 153/0.2.22/FD.I/12/2006. Dalam perkembangannya, kejari menemukan bahwa dana rekruitmen telah turun meskipun tidak ada kegiatan rekruitmen CPNS. Faktanya, dana telah digunakan.

Adapun kasus penanganan dana pembangunan Gedung Kesehatan Bagian Peningkatan Upaya Kesehatan RSUD 45, tahun 2004, yang ditangani Kejari bersamaan dengan kasus BKD, hingga kini masih jalan di tempat.

Menurut Abdul, penyidik di Kejari masih memusatkan penyidikan pada kasus BKD sehingga kasus RSUD 45 belum sepenuhnya ditangani intensif. “Personel kami terbatas. Namun, kasus ini akan terus berlanjut mengingat sudah dalam proses penyidikan, yang berarti sudah diketahui hingga di tingkat Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Tidak selesai

Unsur penyalahgunaan dana pembangunan salah satu gedung di RSUD 45 pada tahun 2004 itu terletak pada pencairan dana tahun anggaran 2004 sebanyak Rp 1,7 miliar atau 100 persen. Namun, hal itu tidak diikuti dengan penyelesaian pembangunan gedung hingga tahun anggaran berakhir.

Padahal, jika pembangunan belum bisa diselesaikan sepenuhnya, seharusnya dana dicairkan sebagian sesuai dengan pembangunan gedung. Sementara itu, pelaksanaan sidang pengadilan kasus korupsi dana lingkungan hidup senilai Rp 100 juta dengan terdakwa Yoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, diputus bebas murni. ***

Balonbup Independen Kuningan Kian Marak

21 Sep

Paska Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan calon kepala daerah dari NTB, mengenai boleh tidaknya calon kepala daerah perseorangan. Alias tidak menggunakan kendaraan partai. Seolah-olah tiupan angin segar bagi para calon gubernur, bupati dan wali kota. Pasalnya selama Undang-undang (UU) No. 32/2004, khususnya BAB IV Bagian Kedelapan tentang pemilihan  kepala daerah dan  wakil kepala daerah.

Pasal 59 ayat 1). Peserta pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 2). Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

 

3). Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. 4). Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

 

Khususnya pasal 59 ayat (1, 2), selama ini menjadi wajah yang menyeramkan, oleh MK ditiadakan dan menggantinya dengan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Sedangkan pengaturannya tatacara Pilkada diserahkan kembali ke DPR dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan merevisi terbatas atau merevisi seluruhnya atau hanya membuat peraturan pengganti perundangan-undangan (Perpu).

 

Menurut beberapa sumber yang diperoleh, guna menindaklanjuti hasil putusan MK, DPR maupun pemerintah berupaya melakukan draf revisi yang sesuai harapan masyarakat. Namun tenggat waktunya belum bisa ditentukan sebab revisi atau pembuatan Perpu akan mengundang polemik berkepanjangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, partai politik merasa sakit hati dan pemerintah tidak konfiden (percaya diri).

 

Kendati demikian, mau atau tidak mau, DPR atau pemerintah harus merevisi atau membuat Perpu. Itu pilihan yang sama-sama sulit. Sebab lembaga politik (baca: DPR) merasa dihilangkan perannya dalam menentukan sistematikaan ketatanegaraan. Dampaknya partai politik yang selama ini dianggap besar dan dominan dalam penentuan kebijakan ketatanegaraan tereliminasi.

 

Dampaknya tidak saja di tingkat pusat ke daerah pun sama. Jika partai politik yang terpresentatifkan di DPR, DPRD tingkat I maupun DPRD, menjadi jargon yang maha kuat namun dengan UU No. 32/2004 sedikitnya perannya mulai melemah. Tidak lagi menjadi alat tawar tinggi terhadap eksekutif maupun ke masyarakat. Penyadaran ini dampaknya terhadap partai politik menjadi ambiguitas.

 

Kabupaten Kuningan sendiri yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2008 dengan putusan MK ini memiliki ruang nafas yang cukup luas. Jika selama ini para calon hanya “idek liher” antara rumah, gedung dewan, dan kantor partai, kini mulai menjauh dari gedung dewan. Mereka menunggu dan menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) calon independen.

 

Adanya calon independen ini, semakin memarakan pencalonan bupati dan wakil bupati. Semula merasa enggan berhubungan dengan partai, maka sekarang mereka telah mampu berkoar, “Saya akan mencalonkan diri dari jalur independen,” ungkap Drs. H. Jajat Sudrajat, M.Si., yang kini menduduki eselon II di Disnakertransos. “Biaya untuk partai itu mahal, dengan calon independen akan lebih murah biayanya,” tandasnya.

 

Selain yang belum terus terang sebelumnya menggunakan kendaraan partai politik, yang sudah terang-terang menggunakan partai politik pun mundur kembali. Memilih menggunakan jalur independen. Katakanlah Nunung Sahnuri, Aan Zaenal Mutapa. Wawan, pengusaha asal Kuningan yang kini tinggal di Jakarta. Begitu pun dengan wakil bupati sekarang, H. Aan Suharso akan memilih calon independen.***

Danny-Uu Panaskan Calon Golkar Jabar

18 Sep

Dede Yusuf Maju Melalui Dua Parpol

danny-setiawan.gifdede-macan-yusuf-1.jpg

Persaingan politik di lingkungan internal Partai Golkar (PG) Jabar menjelang penetapan bakal calon gubernur pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2008, kian mengerucut. Beberapa nama populer dari kalangan internal dan eksternal PG Jabar, memastikan mengambil formulir pendaftaran balon gubernur/wagub Jabar, Senin (17/9).

Mereka yang mengambil formulir pada hari terakhir ada­lah Gubernur Jabar yang juga Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Jabar Danny Setiawan, Ketua DPD PG Jabar Uu Rukmana, artis yang juga anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yusuf Macan Effendy (Dede Yusuf). Ketiganya mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur, dengan diwakilkan kepada pihak lain.

Selain mereka, seorang (yang mengaku sebagai) pengacara, Indra Hutabarat dan pengusaha Ramito H.R juga mengambil formulir pendaftaran bakal cagub.

Sementara itu, Bupati Indramayu Irianto M.S Syafiuddin (Yance) memastikan diri mengambil formulir pendaftaran balon wagub dengan diwakilkan. Ketua Umum BM Kosgoro, salah satu organisasi sayap Partai Golkar, M. Qudrat Iswara juga melakukan hal serupa. Satu nama lain yang mengambil formulir balon wagub adalah Muh. Nugraha yang mengaku sebagai wiraswastawan.

Sampai batas akhir pengambilan formulir pendaftaran, tujuh nama dipastikan mendaftar lewat DPD PG Jabar untuk menjadi balon gubernur, yakni Uu Rukmana, Danny Setiawan, Dadang Garnida, Yusuf Ma­can Effendy, Indra Hutabarat, Andri, dan Ramito. Sementara yang mengambil formulir pendaftaran balon wagub adalah Tutty Hayati Anwar, Irianto M.S. Syafiuddin, M.Q. Iswara, dan Muh. Nugraha.

Yang menarik, Dede Yusuf mengambil formulir pendaftaran di kantor Golkar Jabar. Padahal, pada hari yang sama, dia juga mendaftarkan diri melalui DPW PAN Jabar.

Menurut Ali Hasan, Dede Yusuf melalui kuasanya, mengambil formulir menjelang batas akhir penutupan pengambilan formulir yakni Senin (17/9) pukul 16.00 WIB.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada DPD PG Jabar Ali Hasan mengatakan, mereka harus mengembalikan formulir pada 17-29 September. ”Pada 2 Oktober sampai 2 November dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani dengan difasilitasi DPP,” ungkapnya.

Hanya mereka yang mendaftarkan diri sebagai balon gubernur, kata Ali, yang akan disurvei. Mereka yang mendapat peringkat survei tinggi, akan dibawa pada forum rapat pimpinan daerah (rapimda) pada 5 November.

Serius

Uu Rukmana menegaskan keseriusannya ikut dalam penjaringan balon gubernur oleh PG Jabar. ”Ini bagian dari upaya membuat dinamika politik dan demokratisasi di PG Jabar. Orang kini akan melihat bahwa mekanisme politik di internal PG sudah berubah. Semua belum bisa dipastikan,” tuturnya.

Menurut dia, kalau misalnya hasil survei menunjukkan popularitas dirinya tidak memadai, maka ia akan menerima hasil tersebut.

Mengacu pada mekanisme internal PG dalam pilkada, siapa pun nantinya yang mendapat peringkat bagus dalam survei, harus mendapatkan poin tinggi pada rapimda yang diikuti perwakilan DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, serta organisasi sayap Golkar (hasta karya).

Pada rapimda mendatang, porsi suara bagi DPP yang diwakili oleh unsur koordinator wilayah (korwil) cukup signifikan, yakni 40%. Suara DPD provinsi berjumlah 20%. Kemudian, gabungan suara dari 26 DPD kabupaten/kota se-Jabar berjumlah 30%. Sisanya (10%) merupakan gabungan suara dari delapan organisasi sayap Partai Golkar.

Kepastian siapa calon gubernur dari PG Jabar dinantikan partai politik lainnya. DPW PKS Jabar yang sudah berkoalisi dengan PKPB, mengimplisitkan hal itu.

”Proses di PG adalah untuk eksplorasi calon gubernur. Koalisi PKS-PKPB bisa saja berkoalisi dengan PG, dengan memosisikan sebagai cagub. Tetapi, ini masih harus dibicarakan dulu dengan PKPB atau perluasan koalisi dengan partai lain, seperti PPP, PDIP, PAN, atau PKB,” ungkap Sekum DPW PKS Jabar Yudi Widiana Adia.

Pengamat politik lokal dari Unpar Bandung Dr. Asep Warlan Yusuf mengatakan, menyimak figur-figur yang mendaftar, menunjukkan belum ada terobosan signifikan. ” Yang daftar masih itu-itu juga. Belum muncul figur yang layak menjadi alternatif atau bisa menyaingi sosok incumbent,” katanya.

Dede Yusuf maju

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Dede Yusuf mendaftarkan dirinya melalui DPW PAN Jabar. Dede memberikan kuasanya secara tertulis kepada Adang untuk datang ke sekretariat DPW PAN Jabar, Jln. Pelajar Pejuang ‘45 Bandung, Senin (17/9).

Menurut Ketua Tim Pilkada DPW PAN Jabar, Nur Ismail, perwakilan Dede Yusuf datang sekitar pukul 14.00 WIB. Saat pengambilan formulir, nama Dede Yusuf ditulis sebagai bakal cagub/cawagub.

Dengan demikian, saat ini tinggal dua calon internal partai tersebut yang belum mendaftarkan diri yakni Ketua DPW Ahmad Adib Zein dan pengusaha yang juga Ketua MPP DPW PAN Amir Mahfud.

Sedangkan Irjen Pol. (Purn.) Maman Sulaeman yang sebelumnya diberitakan telah mendaftarkan diri melalui PAN (”PR” 16/9), menyatakan dirinya belum memilih parpol yang mungkin dapat mengusung dirinya. Pendaftaran yang dilakukan Asep Fauzi ke DPW PAN Jabar, Sabtu (15/9) lalu, dikatakannya mungkin saja merupakan inisiatif sebagai simpatisan, namun tanpa surat kuasa.

PKB buka pendaftaran

Sementara itu, PKB akan membuka pendaftaran untuk bakal calon (balon) internal ataupun eksternal pada awal Oktober.

Menurut Sekretaris DPW PKB Jabar, Syaiful Huda Syafi’iy, sebelum pendaftaran dibuka akan dibentuk dahulu panitia Musyawarah Kebangkitan (Muskit) pada 22 September. ”Secara kelembagaan, DPW PKB baru menentukan sikap dalam pilgub setelah ada Muskit,” katanya.

Ia mengatakan, setelah terkumpul balon, barulah dilakukan proses penilaian internal atau konvensi untuk menentukan nama yang akan diusung.***

(sumber Pikiran Rakyat)