Arsip | ANGAN-ANGAN RSS feed for this section

Waspadai Praktek Perjokian dalam Pileg

31 Mar

HT MAMAT ROBBY SUGANDA SAAT KAMPANYE DI KABUPATEN KUNINGAN

HT MAMAT ROBBY SUGANDA SAAT KAMPANYE DI KABUPATEN KUNINGAN

Rumor joki dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) di Kab Kuningan semakin santer di masyarakat. Joki menjadi wacana hangat disebabkan calon legislatif (caleg) berambisi meraup suara sebanyak-banyaknya agar memuluskan ke gedung wakil rakyat. Hal itu dampak dari keputusan mahkamah konstitusi (MK) mengenai perolehan suara terbanyak yang terpilih.

Baca lebih lanjut

Iklan

Menjelang Akhir Tahun, Disparbud Laksanakan Pameran BCB

29 Des

WAKIL BUPATI, H MOMON ROCHMANA DIDAMPINGI KAPOLRES KUNINGAN AKBP NURULLAH TENGAH MEMERHATIKAN BCB DALAM PAMERAN BUDAYA DI OPEN SPACE GALERY CILIMUS

WAKIL BUPATI, H MOMON ROCHMANA DIDAMPINGI KAPOLRES KUNINGAN AKBP NURULLAH TENGAH MEMERHATIKAN BCB DALAM PAMERAN BUDAYA DI OPEN SPACE GALERY CILIMUS

KHASANAH budaya di Kab Kuningan terbilang banyak jumlahnya. Di samping ada kawasan wisata sebagai tujuan rekreasi maupun sejarah. Wisata rekreasi seperti waduk darma di Kec Darma, Talagareumis di Desa Kaduela Kec Pasawahan, Curug dan Cilengkrang, Bangkong di Desa Pajambon Kec Kramatmulya dan Darma. Begitu pun balong kramat yang terdapat di tujuh tempat.

Diantaranya balong kramat Darmaloka di Kec Darma, Cigugur, Kramatmulya, Jalaksana ada dua di Desa Babakanmulya dan Manislor, dan Pasawahan. Sedangkan wisata sejarah diantaranya Museum Linggajati di Kec Cilimus, Patung lingga yoni di Kec Nusaherang, Museum Purbakala Cipari Kec Cigugur. Peti kubur batu dan arca di Kec Pasawahan dan Arca jaman Hindu-Budha Desa Nusaherang Kec Jalaksana.

Baca lebih lanjut

BPK Terima Testing CPNS, Buruan Daftar

24 Okt

P E N G U M U M A N

Nomor : 01/S.Peng/X-X.3/10/2008
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
TINGKAT SARJANA DAN DIPLOMA III
TAHUN ANGGARAN 2008/2009

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga negara yang mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, lulusan Sarjana dan Diploma III untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II / III dan ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI

A. Sarjana (S1) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :

NO

FAKULTAS

JURUSAN

PROGRAM STUDI

FORMASI

KODE JURUSAN

1

EKONOMI

Akuntansi
Manajemen
Ilmu Ekonomi


Umum/Keuangan/SDM

130
16
10

AK
MN
SP

2

HUKUM

Ilmu Hukum

35

HU

3

TEKNIK

Teknik Sipil
Teknik Industri
Teknik Pertambangan/Geologi
Teknik Arsitektur

10
5
4
5

TS
TI
TP
TA

4

TEKNIK/MIPA

Teknik Informatika/Komputer

10

TK

5

ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

Ilmu Komunikasi /
Komunikasi Massa
Administrasi Negara/Publik

10

24

IK

AN

6

PERTANIAN

Pertanian

Teknologi Pertanian

5

PT

7

ILMU KEPERAWATAN

Ilmu Keperawatan

5

IP

8

PSIKOLOGI

Psikologi

5

PS

9

SASTRA

Sastra Indonesia

2

SI

B.

C. Diploma III (D3) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :

NO

FAKULTAS

JURUSAN

PROGRAM STUDI

FORMASI

KODE JURUSAN

1

EKONOMI/
ILMU SOSIAL
DAN POLITIK

Akuntansi
Manajemen/Perkantoran/
Administrasi

50

96

DA

DM

2

TEKNIK/MIPA

Manajemen Informatika/
Teknik Informatika

40

DI

3

TEKNIK

Teknik Elektro/
Teknik Mesin

20

DE

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Akademis untuk Sarjana dan Diploma III (dalam skala 4)

a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A,
IPK : minimal 2,50 (dua koma lima nol);

b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori B,
IPK : minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);

c. Lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A,
IPK : minimal 3,00 (tiga koma nol);

2. Usia

a. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Sarjana;

b. Berusia setinggi-tingginya 25 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Diploma III;

3. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah sampai dengan diterimanya petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

III. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir Lamaran yang tersedia secara online pada website CPNS BPK-RI mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 pada website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id untuk memperoleh bukti registrasi pendaftaran yang print out-nya harus dilampirkan bersama dengan berkas lamaran.

b. Mengirimkan Berkas Lamaran yang dilampiri print out bukti registrasi pendaftaran dan diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 01 Nopember 2008 serta ditujukan kepada :

PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PO BOX 1401
JKP 10210

2. Berkas Lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas terdiri dari :

a. Surat Lamaran dengan ditulis tangan.

b. Daftar Riwayat Hidup sesuai formulir yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.

c. Pas foto terakhir ukuran 4×6 (berwarna) sebanyak 3 lembar
(Bagian belakang foto ditulisi nama dan jurusan studi pelamar);

d. Fotokopi KTP yang masih berlaku;

e. Fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Ijazah Sementara dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Pembantu Dekan I/Direktur Program.

f. Fotokopi Akte Kelahiran

g. Surat Pernyataan belum menikah dan bersedia tidak menikah yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.

3. Berkas Lamaran sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, disusun rapi sesuai urutan di atas dimasukkan dalam map (warna bebas) dengan bagian depan map ditempeli print out bukti registrasi pendaftaran.

4. Berkas lamaran sebagaimana disebutkan dalam angka 3 kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan diberi KODE JURUSAN sesuai Kode Formasi pada kanan atas amplop.

5. Panitia hanya menerima lamaran yang dilampiri print out register pendaftaran dan disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas serta tidak menerima lamaran dengan format lain.

6. Bagi Pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus atau Ijazah Sementara harus dapat menunjukkan Ijazah Asli pada saat tahapan wawancara orientasi.

7. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran.

8. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

9. Berkas lamaran yang diterima Panitia tidak dapat diminta kembali.

IV. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Administratif;

b. Pengetahuan Umum, meliputi :
1). Tes Potensi Akademik (TPA);
2). English Proficiency Test ; dan
3). Tes Pengetahuan Bahasa Indonesia (TPBI);

c. Psikotes; serta

d. Wawancara Orientasi.

2. Pelamar yang telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi Penerimaan CPNS berikutnya.

3. Setiap Pelamar yang berhak mengikuti seleksi akan diumumkan per tahap melalui website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id

4. Surat panggilan untuk mengikuti ujian per tahap akan dikirim ke alamat peserta.

5. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia berdasarkan pilihan lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam website Penerimaan CPNS BPK-RI.

6. Kartu Peserta Ujian (KPU) harus diambil sendiri oleh peserta ujian di kantor BPK sesuai dengan lokasi ujian dan jadwal waktu pengambilan dengan menunjukkan Surat Panggilan beserta kartu identitas diri (KTP asli) peserta.

7. Jadwal pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian akan diumumkan melalui website Penerimaan CPNS BPK-RI.

8. Apabila peserta belum menerima surat panggilan per pos, maka pengumuman melalui website CPNS BPK-RI dapat dianggap sebagai surat panggilan setelah dilaporkan dan dinyatakan benar oleh Panitia.

9. Seleksi Penerimaan CPNS per tahap dilakukan dengan sistem gugur dan Keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.

V. LAIN-LAIN

1. Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI sama sekali tidak dipungut biaya.

2. Berkas Lamaran yang dikirim kepada Panitia Penerimaan CPNS BPK-RI Tahun 2008/2009 sebelum pengumuman ini diterbitkan dianggap tidak berlaku dan tidak diproses untuk pelaksanaan seleksi.

3. Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK RI wajib menyerahkan Ijazah Asli sesuai formasi untuk disimpan pada Biro SDM BPK RI selama 4 Tahun.

4. Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan akan diproses untuk pengusulan sebagai CPNS BPK-RI tetapi mengundurkan diri dan atau apabila selama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ikatan wajib kerja yang telah diperjanjikan mengundurkan diri diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.

5. Apabila dalam jangka waktu ikatan wajib kerja tersebut, CPNS atau PNS tidak melakukan kewajibannya dan atau melarikan diri dari kewajibannya dan atau setelah diumumkannya hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS BPK-RI diketahui adanya data atau ketentuan yang tidak benar, BPK-RI akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS, memberhentikan sebagai PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK-RI 2008/2009 adalah website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan CPNS No. Telp: (021) 5704395 ext. 382/386 setiap hari kerja (jam 09.00 � 15.00 WIB) atau via e-mail ke panitiacpns@bpk.go.id.

VI. PENEMPATAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil hasil penerimaan tahun 2008/2009 akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia sesuai formasi yang ditetapkan.

2. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun.

Jakarta, 17 Oktober 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
SEKRETARIS JENDERAL
selaku
Ketua Panitia
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2008/2009

Drs. DHARMA BHAKTI, MA.
NIP. 060049770

Nasib BHL, Tacan Aya Kajelasan Diangkat CPNS

17 Jan
bhl.jpg
Bidan Harian Lepas (BHL) nu diprogramkeun ku Dinas Kesehatan Jawa Barat keur nyumponan pangabutuh tenaga medis di desa-desa. Khususna di Kabupaten Kuningan anu jumlahna aya kana 50 bidan nasibna tacan aya kajelasan bakal diangkat jadi CPNS. Eta hal, ngondang katugenah bidan status BHL, Kapala Dinas Kasehatan jeung anggota DPRD Kab. Kuningan.
Padahal dina palaturan pamarentah (PP) No 48/2005 ngeunaan pengangkatan tenaga honorer jadi CPNS, pasal 3 ayat 1 (b). Diterangkeun yen pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil diperioritaskan bagi yang melaksanakan tugas, diantarana tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan.
“Barang gawe oge ngarasa teu tenang alatan nasib BHL tacan aya kajelasan ti pamarentah bakal diangkat jadi CPNS. Nu matak, kuring hayang aya kajelasan boh ti pihak provinsi atawa kabupaten ngeunaan nasib BHL, bisa henteuna diangkat jadi CPNS? Sabab lamun taya kajelasan, kumaha rek soson-soson digawe?” ceuk salah saurang bidan status BHL nu narah ngarana dikorankeun.
Kapala Dinas Kasehatan Kab. Kuningan, dr. H. Sarjono, M.Kes., ngaku yen nasib BHL tacan aya bule hideungna bakal di angkat CPNS. Lantaran nu baris diangkat CPNS mah pegawai tidak tetap (PTT) daerah atawa kabupaten. Anu geus kadaftar tur aya dina data base di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) nu diajukeun ku Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Kuningan.
“Sim kuring oge ngarasa perihatin ku bidan status BHL teh. Lantaran eta mah kawenangan provinsi sanes kabupaten. Ti provinsina tacan ngalimpahkeun BHL jadi PTT daerah. Tapi mun dilimpahkeun hartina sagalana ditanggung ku daerah, naha daerahna sanggup? Kusabab kitu, kuring ngan bisa merjuangkeun BHL sangkan kontrakna diperpanjang ku pihak provinsi,” ceuk H. Sarjono.
Pangalaman samemehna, ceuk H. Sarjono, satutasna kontrak BHL lumangsung dua taun tuluy bae dipasrahkeun ka daerah. Kontrakna teu diperpanjang. Sedengkeun kondisi daerah tacan siap. Balukarna daerah kabawa riweuh. Sangkan pangalaman eta teu kaalaman deui, pihak Dinkes Kuningan bakal merjuangkeun samistina. Sangkan nasibna teu kaumbang-ambing.
Drs. Dudung Mundjadji, anggota Komisi A DPRD ti Fraksi PKB, milu perihatin ku ayana rea tanaga honorer provinsi nu ditempatkeun di Kab. Kuningan jeung honorer daerah, tacan aya kajelasan nasibna jadi CPNS. Luyu jeung PP Nomer 48/2005. Sabab maranehanana sarua geus ngadarmabhaktikeun tanaga jeung pikiran kana tugasna. Mere pangladen ka masarakat.
“Pasualan status BHL, ka hareupna ulah jadi kabeungbeurat daerah. Sabab eta hal mangrupakeun tanggung jawab provinsi. Ku kituna kuring miharep, sangkan Dinkes Kab. Kuningan ngayakeun komunikasi intensif jeung Dinkes Provinsi ngeunaan BHL ka hareupna. Mun seug nengetan PP mah, nu boga hak pikeung ngangkat BHL jadi CPNS gubernur, lain bupati,” ceuk Dudung.
Sambung Dudung, “Kukituna, sakuduna aya komunikasi antara daerah jeung provinsi sangkan pasualanana teu ngambang. Mun diantep karep tangtuna baris pajeujeut ka hareupna. Nu rugi lain bae pamarentah kabupaten tapi masarakat oge milu rugi. Maksudna pangladen ka masarakat padesaan bakal kateug. Lantaran nasib BHL taya bule hidengna, antukna ngacul laurkeun hancana,” tandesna. ***

Nata De Coco

6 Okt

 kokonut.jpg

Keterangan foto AJUN MAHRUDIN

Sugandi, salah seorang pekerja keras yang ingin hidup dari usaha Nata De Coco yang dikelolanya. Namun usaha kerasnya, belum sepenuhnya menuai hasil padahal usahanya memiliki prospek. Ia berharap Pemerintah pusat maupun daerah membantu permodalannya supaya dapat berkembang bukan hanya sekedar industri rumahan.

========================================================

KENDATI dalam menjalankan usahanya banyak dihadapkan berbagai hambatan, namun Sugandi AS, SAG, pengusaha Home Industri Nata De Coco Laksana Mekar Sejati, di Desa/Kabupaten Kuningan, tidak kenal putus asa.

Setelah menyelaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunug Djati Cirebon, tahun 1997, dia bekerja salah satu perusahan industri Nata De Coco. Di sanalah dia banyak menimba ilmu dan pengalaman tentang cara membuat makanan yang terbuat dari air kelapa tersebut. Tahun 1999, Gandi,  ingin hidup mandiri dan selanjutnya dia mendirikan pabrik sendiri dan hingga sekarang ini mengalami perkembangan pesat.

kokonut-1.jpg

“Dulu, saya sering menerima ejekan teman, karena bertolak belakang pendidikan, namun semua itu terhapus karena saya dapat menjalankan usaha sesuai harapan kedua orang tua,” kata Sugandi. Jl. Karya Bhakti 94 Rt. 19/04 Jllk  maju selangkah tuk bercinta berati mundur sepuliuh langkah tuk menempuh cita-cita.

Nama Laksana Mekar Sejati, bagi Sugandi punya makna tersendiri.  Laksana berarti cita-citanya terlaksana. Mekar berarti berkembang dan sejati keaslian yang  tumbuh dari bawah . “Awalnya, saya hanya punya karyawan 2 orang, ya terpaksa saya punikut bekerja,” ujar dia

Untuk memenuhi bahan baku, dia medatangkan air kelapa dari pasar Karamatmulya, pasar Baru Kuningan, Pasar Cilimus pasar Jagasatru, pasar derajat Cirebon.***

Pilgub Jawa Barat, Pantura Minta Jatah

1 Okt

Muhammadiyah Dukung Pencalonan Yance Jadi Wagub  

Munculnya keinginan membentuk provinsi tersendiri di kawasan pantura jika tidak ada keterwakilan di Jawa Barat (Jabar) 1 maupun Jabar 2 (gubernur/wakil gubernur), mendapat tanggapan anggota DPR RI dari Partai Golkar asal Cirebon, Drs Enggartiasto Lukita.

Menurut Enggar, keinginan tersebut sangat wajar mengingat pantura memiliki peranan dan nilai strategis bagi Jabar. Apalagi secara historis, wilayah III Cirebon yang notabene sebagian besar masuk kawasan pantura, dahulunya adalah sebuah karesidenan.

“Idealnya ada (keterwakilan sebagai gubernur atau wagub, red), sebab pantura adalah bagian terpenting dari Jabar yang memiliki kharakteristik berbeda dengan pasundan,” kata Enggar, saat memantau kesiapan arus mudik lebaran bersama Komisi V DPR dari mulai Cikampek, Subang, Indramayu dan Cirebon, akhir pekan lalu.

Menurut pria yang juga ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral ini, secara pribadi dirinya berharap tidak ada provinsi baru sempalan dari Jabar. Sebab pengalaman sebelumnya, luas Jabar semakin berkurang dengan munculnya Provinsi Banten, akibat tuntutan yang sama, yakni merasa kurang diperhatikan.

“Sejujurnya saya berharap itu tidak terjadi, sebab akan semakin mengikis dan mengurangi kebesaran Jabar. Untuk itulah saya berharap para pemimpin di Jabar lebih mengakomodir keinginan masyarakat di pantura,” ujar mantan ketua Real Estate Indonesia (REI) itu.

Menyinggung munculnya sosok Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang banyak dijagokan berbagai kalangan menjadi Wagub Jabar, Enggar menilai hal tersebut sah-sah saja. Sebab kapasitas dan prestasi Yance sebagai bupati saat ini sudah tidak diragukan lagi.

“Dua kali pilkada, Yance telah membuktikan diri mampu memenangkannya secara mutlak. Saya rasa belum ada daerah lain yang mampu memenangkan pilkada langsung dengan kedua calon dari Golkar yang menang hampir 70 persen. Seharusnya itu juga jadi catatan tersendiri bagi DPD Golkar Jabar,” tandasnya.

Sementara itu mendaftarnya Yance dalam konvensi Partai Golkar Jabar mendapat sambutan dari berbagia kalangan. Ketua Majelis Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jabar, Drs Rahmat Rusmayadi MM menuturkan, dengan dikembalikannya formulir pendaftaran konvensi, maka Bupati Yance telah memenuhi harapan warga Muhammadiyah. Karena sebelumnya, keluarga besar Muhammadiyah Jabar telah mendesak suami Hj Anna Sophana itu untuk maju dalam Pilgub Jabar 2008.

“Kami menyambut gembira dengan mendaftarnya Bupati Yance dalam konvensi Golkar. Kalau sampai tidak terpilih, kami juga setuju Yance maju lewat parpol lain. Bagi kami, partai apapun yang akan dijadikan kendaraan politik Bupati Yance dalam Pilkada Jabar, tetap akan didukung sepenuhnya. Bahkan warga Muhammadiyah di berbagai pelosok Jabar tidak hanya sebatas mendukung, tapi siap untuk berjuang menyukseskan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Wiralodra Centre H Edy Freddy Rachman menyatakan, mendaftarnya Bupati Yance dalam konvensi PG merupakan tonggak sejarah baru bagi pesta demokrasi di Jabar. Sebab baru pertama dalam sejarah, ada figur dari pantura khususnya Indramayu yang ikut berkompetisi dan layak jual menuju kursi gubernur maupun wakil gubernur.

“Kini sudah saatnya putra terbaik pantura bisa tampil sebagai pemimpin di Jabar. Dengan mendaftarnya Bupati Yance pada hari ke-17 bulan Ramadan ini, kami optimis akan meraih keberkahan dan kesuksesan. Apapun yang terjadi, masyarakat Indramayu maupun pantura siap untuk berjuang menyukseskan pencalonan Bupati Yance,” kata Freddy.***

SKTM, Harus Ditertibkan

12 Sep

Oleh : CECEP MULYANA

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) RS. Wijaya Kusumah, Drs. Rosyid mengutarakan. Anggota masyarakat yang terjangkit pelbagai jenis penyakit dengan bekal surat keterangan tidak mampu (SKTM) selalu beranggapan kurang mendapat pelayanan secara optimal dari pihak rumah sakit. Anggapan itu, tidak saja dialamatkan ke rumah sakit milik pemerintah.

Rumah sakit swasta pun, dianggap lebih parah dalam melayani pasien berbekal SKTM, padahal tidak demikian. Begitu pun dengan RS. Wijaya Kusumah, selalu wellcome (menyambut baik) dengan adanya SKTM. Pihak rumah sakit pun menyadari, disaat terpaan ekonomi yang semakin menempurukan masyarakat tentunya sangat kesulitan untuk “nyenghap”.

Selama ini RS. Wijaya Kusumah kerap melayani pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berbekal SKTM. Selama itu pula, pasien diperlakukan sebaik mungkin tanpa memilah-milah, pasien dari golongan orang kaya dan golongan kurang mampu. Mereka tetap diperlakukan sama baiknya. Hanya mungkin persoalannya bukan berada di sana.

“Saya secara pribadi maupun lembaga mengharapkan pihak-pihak terkait supaya melakukan verifikasi terhadap pasien yang dianggap kurang mampu dan harus menggunakan SKTM. Banyak persoalan yang terjadi di lapangan yang membingungkan pihak rumah sakit. Hal ini perlu ada penertiban ke arah lebih baik, supaya masyarakat terlayani dengan baik dan rumah sakit pun tetap eksis,” tuturnya.

Rosyid pun memberikan contoh, pasien yang menggunakan SKTM ketika diverifikasi tidak seluruhnya terdaptar. Artinya, ketika dilakukan klaim terhadap pemerintah atas penggunaan SKTM ternyata ada nama yang tidak tercantum dalam daftar penerima SKTM. Hal ini membuat rumah sakit kelabakan. Begitu pun dengan pasien bukan penerima SKTM tapi dalam daftarnya ada.

“Kejadian ini kan aneh. Jika tertib administrasi tidak dilakukan dengan cermat dan sesuai peruntukannya. Apa jadinya dengan SKTM di masa depan? Tidak saja rumah sakit yang dirugikan tapi masyarakat pun demikian. Jika ada kedua belah pihak dirugikan, siapa yang diuntungkan? Nah kami mengharapkan ke pengelola SKTM di Kabupaten Kuningan supaya lebih cermat lagi,” pintanya.***