Desa Peradaban Harapan Masa Depan

21 Agu

Oleh : AJ. DIEN, N. KHAZA

Program Desa Peradaban yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Kuningan, sudah dilaksanakan oleh  tujuh desa  diantaranya Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin, Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung, Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang, Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Desa Setianegara Kecamatan Cilimus, Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan dan Desa Darma Kecamatan Darma.

Adanya Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban sedikitnya  memberikan harapan masa depan. Bahwa seluruh desa memeiliki infrastruktur memadai serta perguliran ekonomi yang mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera. Sebab selain sarana dan prasarana ada juga sector ekonomi kerakyatan yang digenjot.

Secara esensial, dari program tersebut, mendorong “Desa Berkembang” yaitu desa yang berpotensi untuk maju dan mandiri dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan pemerintah dan masyarakatnya melalui pendayagunaan sumberdaya lokal secara mandiri dan sumberdaya pembangunan secara optimal.

Secara teoritis, harapannya yang ingin dicapai dari program desa peradaban seperti itu. Pertanyaannya, betul kan mampu menghadirkan desa mandiri dengan alokasi dana hanya satu tahun? Apakah tidak ada kesinambungannya? Dan bagaimana dengan desa yang belum memeroleh bantuan? Idealnya sampai kapan terwujud desa mandiri?

Seperti diungkapkan Kepala Desa Luragung Landeuh, Ahmad Mulyadi, untuk sementara program desa peradaban diperuntukan pembangunan fisik. Wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh perbaikan secara permanen dibuat menjadi permanen. Misalnya jalan lingkungan, saluran drainase, pembuatan tempat pembuangan sampah (TPA).

“Pengucuran dananya dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan pihak desa, membuat skala prioritas pembangunan.  Hal itu sesuai dengan juklak dan juknis yang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat. Kita hanya melaksanakan, tapi tidak ke luar dari aturan yang sudah digariskan. Padahal, keinginan semua pembangunan yang ada kaitannya dengan desa dapat dilaksankan,” ucapnya hati-hati.

Namun demikian, sambung Ahmad, program ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa serta masyarakatnya guna  meningkatkan proses percepatan pembangunan, disamping dalam upaya mewujudkan tatanan desa membangun yang secara pisik memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana/prasarana yang memadai menuju desa peradaban.

Selain itu, program ini untuk meningkatkan perilaku masyarakat desa yang mendukung pola hidup bersih, sehat, tertib dan aman serta kecintaan terhadap lingkungan. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja serta terbukanya lapangan kerja baru.  Bahkan program ini mempunyai tujuan menjadikan desa sebagai pusat kegiatan agar betah tinggal di desa.

Dana yang dialokasikan,  cukup besar untuk ukuran desa. Artinya cukup untuk membangun insfrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana  lainnya. Begitu pula dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti dana bergulir dan BUMDes. Untuk itu sangat tepat jika program ini dilanjutkan agar masyarakat lebih sejahtera.

Yang menjadi  persoalan, mungkin dengan terbatasnya anggaran pemerintah propinsi. Tapi ini bisa  dilanjutkan pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat diharapkan mampu untuk menjabarkan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah berhasil itu.

“Menurut informasi, agar program ini berkelanjutan. Sudah dibahas bersama pemerintah pusat diantaranya melalui forum yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Selurus Indonesia (APKASI). Dan pemerintah pusat pun merespon,  bahkan dibahas bersama menteri dalam negeri  yang selanjutnya disampaiakan ke presiden,” ungkap Achmad.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, membenarkan bahwa forum itu bupati/wali kota se-Indonesia mengusulkan.  Pemerintah pusat setiap tahun  menganggarkan dana sebesar satu milyar rupiah untuk satu desa. Usulan itu  cukup beralasan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat,

Karena  melihat Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.200 triliun, diantaranya bisa terserap untuk pembangunan di lebih  78 ribu desa se-Indonesia.  Sama artinya, pengalokasian anggaran dalam APBN untuk perdesaan sebesar satu milyar rupiah untuk satu desa sebesar 78 triliun atau kurang dari  10 persen.

Sangat berbeda dengan pengalokasian untuk seluruh guru di Indonesia yang mencapai 20 persen dari dana APBN. Optimalisasi anggaran, setiap tahun sepuluh persen dan tahun berikutnya ditambah lagi sepuluh persen, maka akan terjadi peningkatan pembangunan di desa secara bertahap dan adanya pemerataan.

“Jika pemerntah pusat bisa memenuhi usulan itu, dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Atau tepat sasaran. Artinya masyarakat akan lebih sejahtera dibandingkan dengan bantuan-bantuan lainnya yang terkadang tidak tepat sasaran karena berbagai faktor, sehingga program yang diterapkan kurang memenuhi harapan,” ucapnya.

Misalnya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa  kambing, sapi atau ternak lainnya banyak yang sakit bahkan mati akibat ternak tersebut tidak mampu beradaptasi dengan iklim daerah, karena ternak didatangkan dari daerah yang beriklim beda dengan daerah penerima bantuan.

Padahal, jika dana itu diserahkan langsung  kepada desa dalam satu paket program seperti Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban mungkin akan lebih terasa manfaatnya dan masyarakat pun akan lebih sejahtera dibandingkan bantuan lainnya yang belum tentu tepat sasaran.

Masih banyak kebutuhan masyarakat di perdesaan yang bersifat menyeluruh dan saling keterkaitan antara sektor pembangunan yang satu dengan sektor pembangunan lainnya. Misalnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, ketahanan pangan, kesejahteraan.  Itu sebabnya Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban, patut dijadikan contoh  oleh pemerintah pusat.

Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban akan berjalan baik, apabila ada keseriusan pemerintah desa bersama masyarakatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Untuk itu memerlukan peningkatan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat.sehingga dapat mencapai sasaran dan  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: