Terkait Pembongkaran, Pemkab Kuningan Perlu di-PTUN-kan

23 Okt

nuntut keadilanPembongkaran warung tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) terus dilanjutkan pihak Pemkab Kuningan. Hal itu mengundang reaksi dari pelbagai elemen masyarakat, termasuk korban pembongkaran. Soalnya, kebijakan itu tidak memiliki dasar kuat sehingga rentan digugat.

Alasan pembongkaran sangat lemah diantaranya tidak memiliki IMB, letaknya berada kurang dari 10 meter batas sempadan jalan. Pelanggaran itu berdasarkan peraturan daerah (Perda)  nomor 18 tahun 2004 tentang batas minimal sempadan jalan. Padahal di wilayah perkotaan pendirian toko sudah melanggar.

Namun ironis yang terkena pembongkaran, justru ruko milik Tintin Sofientin di jalan lingkar Cijoho dan milik M. Amin warga Cigembang Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan saja.

“Tindakan pembongkaran rumah toko (Ruko) milik saudara saya, Titin telah dirugkan sebesar Rp 109 juta. Sehingga kami akan meminta keadilan terhadap Pemkab Kuningan,” ucap Homsah Maoludin saudaranya Titin Sofientin, berapi-api.

Didin Syafarudin dari LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) menegaskan pembongkaran terhadap ruko milik Ny. Tintin Sofientin warga Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan dan M. Amin warga Kelurahan Purwawingun. Merupakan hasil kebijakan yang keliru dan dianggap menyengsarakan rakyat Kuningan.

“Perda nomo 18 Tahun 2004, mengenai batas sempadan jalan bukan pendirian IMB. Nah persoalan ini sangat artifisial dengan kenyataan di lapangan. Seharusnya penegakan Perda tidak sepotong-sepotong. Sebut saja mengenai Perda daerah aliran sungai (DAS) yang sudah dilanggar oleh pertokoan di jalan Siliwangi,” tegasnya.

Jika hanya diterapkan setengah-setengah, kata Didin, Pemkab Kuningan telah melakukan pilah tebang terhadap penerapan hukum. Jadi tidak adil, dirinya pun turut mendukung atas keinginan korban pembongkaran untuk mengadukan Pemkab Kuningan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“PTUN yang akan menentukan siapa benar dan siapa salah. Masyarakat sekarang harus melakukan itu sebagai bukti negara hukum. Jika tidak ditempuh upaya hukum, maka Pemkab akan semakin sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakannya,” ungkapnya berapi-api.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: