Kebijakan Bongkar Bangunan tak ber-IMB Sudutkan Masyarakat Lebih Miskin

21 Okt

Bongkar1Ancaman Pemkab Kuningan akan membongkar bangunan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) bukan isapan jempol. Pemkab membuktikan dengan membongkar warung milik Mohamad Amin (55) warga Cigembang Kel. Purwawinangun Kec/Kab. Kuningan.

Warung dua lokal berukuran tiga meter kali tujuh meter dan baru selesai pembangunannya dibongkar paksa Polisi Pamong Praja (Pol PP). Selama proses pembongkaran, aparat kepolisian. Sementara pemilik bangunan hanya pasrah atas tindakan Pemkab Kuningan.

Padahal Mohamad Amin telah menghabiskan biaya kurang lebih Rp 60 juta untuk menyelesaikan pembangunannya. “Kami berencana membangun warung kecil-kecilan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Kenyataannya hasil jerih payah mengumpulkan uang dan harus berakhir dengan pembongkaran,” ujar Erick, anak pertama keluarga Mohamad Amin.

Sambung Erick dirinya menyayangkan terkait surat yang diberikan petugas Sat Pol PP beberapa waktu lalu. Begitu pun petugas hanya memberikan surat saja tanpa memberikan keterangan jelas. Ketika ditanya pihaknya akan membuat IMB, malah diarahkan untuk mendatangi orang yang disebut Yana.

“Sampai sekarang pun saya penasaran ingin bertemu dengan dua orang petugas Pol PP yang sebelumnya datang ke rumah mengantarkan surat dan mengarahkan untuk menemui ke orang yang disebut Pak Yana karena ketika saya dan orang tua mencoba mencari di Pol PP Kuningan Kota, malah oleh petugas Pol PP tersebut disuruh ke kantor Pol PP Kabupaten saja,” ketusnya.

Plh Kepala Sat Pol PP Kab. Kuningan, Indra Ishak menerangkan, pelaksanaan pembongkaran bangunan tanpa IMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan nomor 640/KPTS.322-DTRC/2009, 14 Oktober 2009 tentang penetapan  pembongkaran bangunan gedung yang melanggar ketentuan pendirian bangunan.

Sebelum dilakukan pembongkaran paksa, kata Indra Ishak, pihaknya telah melakukan teguran lisan sebanyak 4 kali tetapi tidak digubris. Kemudian, ditindaklanjuti dengan 3 kali surat teguran tertulis dan yang terakhir memberikan batas waktu, untuk dibongkar sendiri oleh pemiliknya maksimal tanggal 16 Oktober 2009, namun tetap saja tidak diindahkan.

Di tempat terpisah, aktifis dari LSM Forum Djuanda, Beni Kostaman menyayangkan kejadian pembongkaran paksa bangunan tidak memiliki IMB. “Pemkab Kuningan dengan kebijakan itu sama artinya menjerumuskan masyarakat semakin miskin. Bukan sebaliknya membuat masyarakat sejahtera,” ucapnya geram.

Lanjutnya, “masyarakat telah mengeluarkan uang banyak untuk pembangunan, katakan lah warung. Mungkin uangnya berasal dari pinjam sana, pinjam sini karena persoalan ekonomi dewasa ini sangat sulit. Dengan pembongkaran, apakah uang itu akan kembali lagi pada mereka?”

Atas kejadian itu, kata Beni, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebijakan itu. Sebab pertama kali ia melontarkan gagasan seharusnya di dukung terlebih dahulu dengan pembuatan peraturan daerah (Perda), tapi justru sebaliknya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: