P3C Mendikte Bupati/Walikota

14 Jul

– Terkait Pembentukan Provinsi Cirebon –

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2007 tentang  tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah khususnya pasal 1 ayat (12) disebutkan, kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota yang disusun oleh tim yang dibentuk kepala daerah guna menilai kelayakan pembentukan daerah secara objektif.

Hal itu mengemuka, terkait rencana segelintir masyarakat di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon ditambah Indramayu membuat panitia pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). Seyogianya Bupati dan wali kota se-Wilayah III jangan mau didikte oleh pihak-pihak yang menginginkan pembentuk provinsi Cirebon.

P3C, selama ini mengklaim telah melakukan survey dan masyarakat se wilayah III Cirebon telah menyetujuinya. Padahal hal itu masih merupakan wacana dan masyarakat pun belum ditanya mengenai permasalahan itu. Halil Harisbaya, salah seorang aktifis di Kuningan menolak gagasan itu.

“Bupati dan wali kota serta ketua DPRD se-Wilayah III, jangan mau didikte oleh P3C karena berdasarkan aturan pun sudah jelas, kalau tim yang melakukan survey adalah yang dibentuk kepala daerah berdasarkan desakan aspirasi 2/3 dari jumlah masyarakat,” ujarnya.

Halik pun menjelaskan aspirasi masyarakat tidak dapat kolektif melainkan  harus terpisah sesuai dengan kabupaten/kotanya. Misalkan, kalau Kab. Kuningan, maka desakan surat dukungan pembentukan Provinsi Cirebonnya pun harus muncul dari masyarakat setempat, bukan dari tim swasta atau LSM.

Aspirasi masyarakat tersebut,  dibuktikan melalui surat dukungan dari 2/3 badan permusyawaratan desa (BPD). Serta dilengkapi berita acara hasil rapat pleno di tingkat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga kekuatan hukumnya jelas, bukan dibuat seenaknya.

Apabila aspirasi yang diajukan tersebut ternyata ditolak bupati/walikotanya berdasarkan hasil kajian daerah, maka permasalahnya selesai. Tapi jika malah mendukung, maka harus ditindaklanjuti melalui keputusan resmi berupa dokumen aspirasi masyarakat dan keputusan DPRD, bupati/wali kota.

Isi keputusan itu harus memuat tentang persertujuan menjadi satu cakupan wilayah provinsi, pengalokasian dukungan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung sejak peresmian, menyerahkan sebagian asset dan persetujuan lainnya.

“Pada pasal 6 ayat (3) menerangkan, dalam pembentukan daerah otonom harus memerhatikan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Sedangkan APBD di wilayah III Cirebon, kemampuannya masih di bawah rata-rata dan hanya mengandalkan bantuan pusat,” tegasnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: