Pemkab Belum Mampu Sediakan Lapangan Pekerjaan

13 Jul

– Pengangguran Mencapai 52 ribu Orang –

Pelepasan TKIKepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Kuningan, Dian Rahmat Yanuar menegaskan. Jumlah pengangguran di Kabupaten Kuningan mencapai 52.000 orang. Jumlah pengangguran sebanyak itu, terkategorikan usia produktif. Sehingga menjadi beban keluarga, dan lingkungan. Namun Pemkab belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Sementara soluasi yang dianggap baik menurut Dinsosnaker, mengirimkan tenaga semi profesional menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Khususna Qatar dan umumnya timur tengah (Timteng). Hal itu menuai kritikan dari beberapa kalangan masyarakat. Pasalnya, pengirim sebagai TKI, belum tentu menjamin kehidupan mereka. Apalagi daerah itu dikenal rawan konflik.

Sandi Kartanagara, salah seorang aktifis di Kabupaten Kuningan mengungkapkan. “Warga negara, khususnya yang berdomisili di Kuningan belum mendapat perhatian serius dari Pemkab Kuningan. Khususnya untuk menanggulangi pengangguran yang jumlahnya sangat banyak. Sementara solusi yang digunakan mengirimkan sebagai TKI,” ucapnya.

Selama ini, kata Sandi, citra TKI di negara-negara tujuan sangat buruk. Sebab mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi. Apalagi sekarang banyak persoalan yang ditimbulkan. Sebab Pemkab dengan mengirimkan mereka ke negeri orang, tidak disertai advokasi memadai. Sehingga dampak lebih besarnya akan menjadi beban negara. Hal itu sudah banyak bukti.

Justru yang diharapkan, masih kata Sandi, Pemkab dapat memberikan garansi kepada warga masyarakatnya. Dalam waktu beberapa tahun di muka dapat memberikan pekerjaan yang layak. Sesuai janji bupati dan wakil bupati dalam kampanye saat Pilkada. Bukan sebaliknya, membiarkan warga masyarakat bekerja di negeri orang tanpa ada jaminan pula.

“Jika pemkab memiliki political will dalam pengentasan kemiskinan. Harus menyediakan lapangan pekerjaan, sebab hal itu merupakan prasarat mutlak. Bagaimana kemiskinan dapat tertanggulangi, apabila mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak membuat suatu terobosan baru dalam penciptaan lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Lanjutnya, “bangun lah perusahaan daerah (PD) yang berkaitan dengan siklus ekonomi masyarakat. Contohnya, penyediaan bahan baku atau bahan jadi agroindustri dan lainnya. Dengan demikian, petani akan terangkat ekonomi, begitu pun Pemkab sendiri memeroleh pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu. Hanya pertanyaannya, apakah Pemkab memiliki kemauan dan kemampuan?” tegasnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: