MKT, Tuding Pemkab Kuningan Buat Skenario Sengsarakan Rakyat

12 Jul

– Terkait Pembangunan Terminal Tipe A Kertawangunan –

koordinasiDampak pembangunan seharusnya sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu pun keberadaan terminal tipe A Kertawangunan Kec Sindangagung Kab Kuningan. Justru masyarakat Kuningan wilayah timur (MKT), menilai keberadaan terminal itu mengakibatkan masyarakat semakin menderita. Terlebih Pemkab Kuningan membuat skenario kontraproduktif.

Skenario itu diantaranya melakukan pemasangan portal di wilayah jalur yang dilalui bus. Termasuk jalur trans antar kabupaten, tepatnya di Kec Cidahu yang menghubungkan Kab Kuningan dengan Kab Cirebon bagian timur. Skenario itu dimaksudkan supaya bus masuk terminal dan menyerahkan retrebusi untuk pendapatasn asli daerah (PAD) namun mengorban kepentingan masyarakat.

Kiai Uga Nugraha (35) salah seorang tokoh masyarakat di Kec Luragung menyampaikan. Pihaknya menilai dampak pembangunan seharusnya dapat dinikmati seluas-luasnya oleh masyakat. Namun pihak Pemkab Kuningan telah melakukan upaya untuk menyengsarakan masyarakat. Melalui pembangunan terminal tipe A Kertawangunan.

“Maysarakat timur Kuningan sangat terbebani secara ekonomi dengan adanya terminal itu. Maksudnya, warga masyarakat yang bekerja di kota-kota besar ketika pulang tidak lagi mengeluarkan ongkos tambahan. Namun nyatanya pengeluarannya lebih besar setelah adanya terminal serta Pemkab membuat skenario dengan cara memortal jalan,” ungkapnya.

Suman (47) tokoh masyarakat di Kec Lebkawangi menambahkan. “Kita melihat skenario tersistematis dari Pemkab Kuningan dalam menghancurkan ekonomi masyarakatnya. Padahal Pemkab sendiri tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga tidak salah apabila sebagian masyarakat merantu. Toh mereka ketika pulang kampung turut mendanai pembangunan di wilayahnya,” terangnya.

Namun kenyamanan, kata Suman, transfortasi dari Jakarta, misalnya. Diharapkan dapat langsung ke depan rumah dengan jasa bus. Kenyataannya dengan diberlakukannya terminal ongkos mereka menjadi bertambah. Hal itu berdampak terhadap perekonomian mereka. Biasanya hasil kerjanya disisihkan untuk membantu pembangunan mesjid dan jalan lingkungan, akhirnya tidak.

Ditambahkan pula Abdul Hakim (47) tokoh masyarakat di Kec Cidahu. “Biasanya kami melewati jalur Cidahu-Waled Cirebon langsung Jakarta. Setelah jalur Cidahu, tepatnya di Ajimut daerah perbatasan Kuningan-Cirebon diportal. Ongkos yang dikeluarkan waga semakin membengkak. Semula cukup Rp35.000-40.000, sekarang jadi Rp75.000,” ungkapnya.

Uga, Suman, Abdul dan tim 16 yang dikoordinatori Didin Syafarudin, ditambah Rustam (45), Yanto Sumayanto (55) perwakilan masyarakat Kec Waled Kab Cirebon bagian timur. Sepakat melakukan penolakan terhadap terminal tipe A Kertawangunan. “Kami telah sepakat bahwa terminal tipe A Kertawangunan termasuk ilegal dan menyalahi aturan,” tegas Didin.

Sambungnya, “Terminal itu, sebelumnya tidak dipenuhi surat ijin mendirikan bangunan (IMB) dan melanggar rencana umum tata ruang (RUTR). Kedua poin itu termasuk pelanggaran konstitusi, sehingga harus ditinjau ulang. Justru Pemkab Kuningan, akan memenuhi ketentuan itu setelah didesak masyarakat. Akhirnya mereka meminta persetujuan ke DPRD untuk meminjam Rp10 milyar, salah satunya diperuntukan membuat IMB,” ucapnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: