Rencananya Ribuan Tukang Ojeg Berunjukrasa ke DPRD, Senin (8/6)

7 Jun

Diperkirakan 2.000 orang, 800 roda dua dan puluhan roda empat dari wilayah masyarakat timur Kab Kuningan akan melakukan unjuk rasa ke DPRD. Terkait kebijakan pemungsian terminal tipe A Kertawangunan yang dinilai masyarakat pengguna jasa transfortasi, ojeg dan pedagang kecil telah merugikan. Mereka menilai ada penyelewengan konstitusional, Senin (8/6).

Penyalahgunaannya berupa pelanggaran pelaturan daerah (perda) tentang rencana umum tata ruang (RUTR) Kab Kuningan. Juga rencana jangka panjang pembangunan Kab Kuningan (RJPJ). Selain itu, secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif melakukan persengkongkolan atas kebijakan pembangunan terminal. Sementara keputusannya tidak dilakukan kajian terlebih dahulu.

Feri, salah seorang koordinator lapangan (korlap) unjuk rasa menyebutkan. Pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada polisi resort (Polres) Kuningan, Dandim 0615, Bupati Kuningan, juga ke ketua DPRD Kuningan dua hari lalu. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan amanah undang-undang yang berlaku.

“Secara administratif kami telah melaksanakannya, guna menghindari pelarangan dari aparat kepolisian. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelarangan, sebab unjuk rasa atau penyampaian aspirasi merupakan hal umum dalam alam demokrasi sekarang ini. Jadi tidak ada hambatan dan intervensi dari pihak mana pun atas kegiatan ini,” terangnya.

Unjuk rasa kali ini, kata Feri, pihaknya akan membawa 2.000 orang dan ditambah kendaraan bermotor dan mobil. Kendati membawa pasukan sangat banyak, tapi diharapkan tidak sampai anarkis. Apalagi pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan di kecamatan masing-masing. Tujuannya untuk mengawal mereka dari tempat asal ke tujuan.

“Kita menghindari penyusupan dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan jalannya unjuk rasa. Sehingga, kami mengganggap perlu pengamanan mulai dari pemberangkatan sampai tujuan dan sampai pulang kembali. Ada dua titik yang jadi pusat pemberangkatan yakni, di alun-alun Kec Luragung dan sub teminal Kec Ciawigebang,” ungkapnya.

Dari dua titik itu, masih kata Arif, akan bertemu di simpang empat Desa Manggari Kec Ciawigebang. Setelah itu, secara bersama-sama akan menuju ke gedung DPRD. “Atas rencana ini, kami mohon maaf ke masyarakat yang terganggu aktifitasnya. Sebab kemacetan mulai dari Kec Luragung, Cidahu, Ciawigebang sampai ke Kec Sidangagung, ditengarai tidak dapat dihindari,” ucapnya.

Di tempa sama, ketua koordinator unjuk rasa, Didin Syafarudin menambahkan. “Ada beberapa agenda yang ingin kami pertanyakan ke anggota dewan. Diantaranya mengenai hasil keputusan DPRD mengenai pembangunan terminal tipe A Kertawangunan. Sebab hal itu ditengarai bahwa legislatif dan ekesekutif telah melakukan persekongkolan,” ucapnya.

Persengkokolan itu, kata Didin, telah mengarah kepada penyelewengan atau pelanggaran konstitusional, khususnya Perda. Baik Perda RUTR maupun RJPJ. Sebab dampaknya, bagi masyarakat pengguna jasa transfortasi, ojeg dan pedagang kecil khususnya di sekitar sub terminal Ciawigebang sangat buruk. “Secara umum perekonomian mereka terancam,” tegasnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: