Jurnalistik Bukan Anak Panah Pemkab

10 Mei

SEKDA KAB KUNINGAN, H. DJAMALUDIN NOOR TENGAH MENYEMATKAN TANDA PESERTA PEMBINAAN WARTAWAN

SEKDA KAB KUNINGAN, H. DJAMALUDIN NOOR TENGAH MENYEMATKAN TANDA PESERTA PEMBINAAN WARTAWAN

Humas Setda Kabupaten Kuningan melaksanakan temu dengan wartawan di salah satu rumah makan di jalan raya Kuningan-Cirebon. Pertemuan itu, selain ajang “pembinaan” versi Pemkab Kuningan, juga konon katanya buang-buang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan pada mata anggaran pembinaan wartawan Kabupaten Kuningan.

“Pembinaan wartawan itu bukan kewenangan Pemkab Kuningan atau Humas. Tapi merupakan kewenangan redaktur masing-masing wartawan di tempat mereka bekerja. Pembinaan yang diprakarsai Humas itu kan tidak jelas, kemana arah dan tujuannya? Apakah ingin mengklaim bahwa wartawan merupakan bawahan Humas? Pendapat itu keliru,” ungkap Sujarwo salah seorang aktifis di Kabupaten Kuningan.

Hal senada diungkapkan Didin Syafarudin dari LSM KPJB Kabupaten Kuningan. Kata ia, Humas hanya memanfaatkan mata anggaran saja supaya terserap. Tapi inti persoalannya tidak pernah dibahas dan diterjemahkan. Sehingga kesan yang ada hanya penghamburan, sementara efektifitasnya tidak terasa oleh masyarakat maupun pers itu sendiri.

Seperti ungkapan sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Djamaludin Noor. ”Fungsi kontrol sosial pers mempunyai aspek yang amat luas, istilahnya sebagai anjing penjaga atau watchdog. Namun sayang, fungsi tersebut sering kali disalahartikan sebab yang terjadi selama ini justru seakan-akan pers berada dalam posisi saling berkonfrontasi dengan pemerintah,” terangnya.

Ungkapan itu, bagi Sujarwo maupun Didin Syafarudin, sangat aneh. Sebab ada konotasi yang berbeda dan memiliki kepentingan berbeda pula. Baik dari aspek norma, etika dan tugas serta fungsi pers. Di sini pers adalah perusahaan yang menaungi wartawan dan kepentingan bisnis (coorbusnes). Namun sepertinya, pers diidentikan sebagai wartawan atau koresponden.

Begitu pun kepentingan kental antara pemerintah dengan jurnalistik. Bahwa pers berkonfrontasi dengan pemerintah. Jelas hal itu, mencerminkan bahwa Sekda mengharapkan bahwa insan pers berada di ketiak Pemkab Kuningan. Seluruh pemberitaan yang disajikan harus sesuai dengan selera pejabat. Jelas hal itu bertentangan dengan jurnalistik.

“Jurnalistik itu berada di tengah-tengah kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Begitu pun antara kepentingan yang salah dengan yang benar. Artinya, independensi jurnalistik harus tetap terjaga supaya dapat melihat setiap persoalan secara jernih. Bukan berat sebelah dan mementingkan salah satu golongan atau kelompok. Jurnalistik kan harus seperti itu,” tegas Sujarwo.

Ditambahkan Didin, “pers bukan anak panah Pemkab yang harus melayani dan menggiring opini untuk dilahap masyarakat. Tapi pers harus bertindak sebagai alat kontrol pelaksana pemerintahan atas dugaan-dugaan penyelewengan. Supaya masyarakat tidak disakiti oleh perilaku birokrasi yang hanya mementingkan diri pribadi,” ucapnya dengan nada sengit.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: