Panwas Manfaatkan Tenggat Waktu untuk Hanguskan Aduan

20 Apr

Calon legislatif (Caleg) yang mengadukan adanya dugaan money politik terhadap pemilih menyayangkan sikap panitia pengawan pemilu (Panwas) Kab Kuningan tidak proaktif dalam penuntasan laporan. Justru Panwas ditengarai melakukan tindakan dengan modus mengulur-ngulur batas waktu sesuai ketentuan. Sehingga laporan yang melampaui batas waktu gugur.

Panwas menerima dan menindaklanjuti laporan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten membutuhkan waktu tiga hari. Sehingga laporan itu habis di tengah jalan dan gugur di tengah jalan. Sikap Panwas dengan menghanguskan laporan dalam jangka tiga hari, dipertanyakan. Kendati hal itu tidak menyalahi peraturan, namun menunjukan kinerja buruk.

Teuku M Ridha caleg dari PAN menyebutkan. Panwas sengaja tidak menindaklanjuti laporan terjadinya pelanggaran dengan cara menghabiskan tenggat waktu sesuai perundang-undangan. Mereka mengendapkan laporan di tingkat kecamatan satu hari, di kabupaten satu hari dan bagian hukum terpadu (kumdu) satu hari akhirnya hangus.

“Saya tidak habis pikir, kenapa mereka melakukan kinerja cukup buruk. Masa setiap laporan kendati diproses tapi selalu hangus di tengah jalan karena tenggat waktu yang diberikan hanya tiga hari. Seharusnya, mereka bekerja lebih keras lagi sehingga proses laporan harus selesai dalam satu atau dua hari. Sehingga hari ketiga sudah ada penetapan hukum,” ungkapnya.

Justru yang terjadi, kata Teuku, Panwas secara sengaja setiap laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dihanguskan. “Artinya sekarang kita melaporkan, karena tidak disertai bukti-bukti mereka mengendapkan satu hari di kecamatan. Lalu diserahkan ke Panwas kabupaten itu pun ditelaah dalam satu hari. Setelah itu baru disampaikan ke Kumdu,” terangnya.

Lanjutnya, “sesampainya di Kumdu sudah selesai tenggat waktunya. Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Kinerja seperti itu sangat buruk, dampaknya setiap pelanggaran akan hangus di tengah jalan tanpa ada proses hukum. Persoalan ini tidak saja mengecewakan para caleg, tapi seluruh masyarakat yang menginginkan proses demokrasi berjalan dengan baik,” ucapnya dengan nada tinggi.

Hamid, SH, salah seorang praktisi hukum di Kab Kuningan membenarkan ucapan Teuku M Ridha. “Persoalan waktu untuk menindaklanjuti laporan terjadinya pelanggaran pemilihan umum legislatif (Pileg) selalu hangus di tengah jalan. Sebab tenggat waktunya sangat sempit. Padahal idealnya dalam perkara biasa mulai dari penyidikan sampai berkas perkara kurang lebih enam bulan,” ungkapnya.

Sambungnya, “dengan format delik aduan dapat diproses tiga hari jelas hal itu tidak bisa menyelesaikan perkara. Seharusnya peraturan itu dirubah dengan memberikan tenggat waktu lebih leluasa ke pihak penyidik. Agar bukti-bukti pelanggaran dapat diproses dengan baik. Apalagi untuk memindai barang bukti pelanggaran susah diperoleh, ini juga sebuah persoalan,” ucapnya.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: