KORPRI Lebih Baik Independen

22 Feb

Keberadaan organisasi korp pegawai republik Indonesesia (Korpri) tidak dirasakan manfaatnya oleh pegawai negeri sipil (PNS) di Kab Kuningan. Kendati selalu mengusung jargon paradigma baru. Namun fungsinya tidak mengalami perubahan. Tetap saja seperti jaman orde baru (orba).

Kendati tidak dirasakan manfaatnya, namun mereka tidak berani menolak pungutan setiap bulan. Baik bagi golongan I, II, III maupun IV. Potongan itu pun tidak ada kejelasan peruntukannya. Padahal kalau dihitung selama berdirinya Korpri, dananya mungkin mencapai milyaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh. Potongan yang dilakukan Korpri dari PNS. Diantaranya untuk Yayasan Korpri dan iuran, besarannya disesuaikan dengan golongan masing-masing. Untuk golongan III sebagai conto, Yayasan Korpri dikenakan Rp5.500 dan iuran Rp1.000 perbulan.

Jumlahnya Rp6.500, itu satu PNS. Jika dihitung yang golongan III ada 7.000 PNS, dari total PNS dan CPNS yang ada di Kab Kuningan kurang lebih 16.800-an. Jika dikalikan maka jumlahnya sekitar Rp45.500.000 perbulan. Kalau dalam satu tahun Korpri mengantongi dana segar sekitar Rp546 juta.

Lebih fantastis kalau dihitung selama ada organisasi tersebut. Atau setidak-tidaknya dijumlahkan sejak Tahun 80-an. Mungkin lembaga keuangan daerah seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan kalah jumlah modalnya. Bila dikembalikan lagi ke PNS pun sebagai dana pinjaman lunak tidak merugikan.

Beni Kostaman, dari Forum Djuanda, kepada Pelita, Minggu (22/2) menyebutkan. Kegiatan yang dilakukan Korpri tidak jauh dari seremonial saat ulang tahunnya, setiap tahun. Melakukan upacara-upacara yang tidak ada relevansinya dengan pemberdayaan PNS.

“Sebetulnya organisasi itu, (Korpri-red) tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap PNS sebagai anggota. Padahal setiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) organisasi mana pun selalu ada hak dan kewajiban. Kewajiban yang dilakukan, anggotanya telah memberikan iuran,” ungkapnya.

Namun, kata Beni, dirinya tidak pernah melihat hak yang diperoleh dari organisasinya. Apakah berbentuk pinjaman dana untuk permodalan. Bantuan pendidikan bagi anak-anak PNS golongan rendah atau kurang mampu. Atau setidak-tidaknya organisasi itu mampu memberikan advokasi terhadap anggotanya, bukan sebaliknya.

Phien Tedi Sudharna, anggota DPRD dari Fraksi PDIP menambahkan. “Jika ingin Korpri merasa dimiliki anggotanya, seharusnya dijadikan independen. Bukan dilakukan secara top down. Selama ini ketua tidak pernah beralih dari sekretaris daerah (Sekda) dan pengurusnya diberikan jabatan Eselon III dan IV,” terangnya.

Lanjutnya, “paradigma baru yang didengung-dengungkan selama ini tidak ada artinya sama sekali. Biarkan seperti organisasi lainnya yang tidak ada kaitannya dengan eselonisasi. Seumpamananya PGRI, organisasi itu kan independen, tidak berada di bawah ketiak Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: