Paviliun RSUD ’45 Disoal Komisi D – DPRD Kuningan

20 Jan

Paviliun rumah sakit umum daerah (RSUD)’45 Kuningan yang terdapat di Desa Bandorasa Wetan Kec Cilimus belum difungsikan. Padahal pembangunannya yang menelan biaya milyaran rupiah dari bantuan APBN sudah selesai sejak dua tahun lalu. Namun sampai saat ini, keberadaannya seolah-olah dibiarkan merana oleh Pemkab Kuningan.

Pembangunan paviliun RSUD dengan bangunan induk jaraknya cukup jauh sekitar 18 km. Tujuan sebelumnya merupakan revitalisasi kafe-kafe yang dianggap meresahkan warga setempat. Harapannya, mampu meredam masyarakat juga menampung pasien dari wilayah itu. Sebab jarak ke RSUD terbilang jauh. Seperti Kec Pasawahan, Mandirancan, Pancalang, Cigandamekar, Japara termasuk Cilimus.

Teuku M Ridha, anggota DPRD juga Komisi D menyebutkan. Pihaknya belum mendapat laporan secara rinci mengenai masalah yang dihadapi RSUD ’45 dalam pengoprasian paviliun. Hal itu patut disayangkan sebab sejak penyelesaian pembangunan sampai sekarang belum ada kabar beritanya.

“Kita juga menyayangkan, setelah selesai dibangun dengan dana milyaran rupiah dari APBN. Namun kejelasan pengoperasiannya tidak ada. Jika terus dibiarkan, tentunya bangunan akan rusak. Lebih penting dari itu, pelayanan terhadap pasien di wilayah sekitar tidak optimal. Padahal jarak ke RSUD yang berada di tengah kota cukup jauh,” ungkapnya.

Tujuan awalnya, kata Teuku, untuk meningkatkan pelayanan RSUD terhadap pasien. Apalagi saat emergency, akan cepat ditangani medis. Tapi kalau belum difungsikan, tentunya tidak ada perubahan dari harapan menjadi kenyataan. Ketika masyarakat mendambakan pelayanan optimal dan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal justru mengecewakan.

“Kekawatiran saya, bangunan itu dibiarkan lama seperti terminal tipe A Kertawangunan. Itu kan membuat malu, baru beberapa hari uji coba badan jalannya amblas. Karena tidak kuat menahan beban kendaraan. Hal itu jangan terulang pada paviliun RSUD. Masa baru beberapa hari menerima pasien tiba-tiba bangunannya ambruk, seumpamanya. Ini kan tidak masuk akal!” cetusnya.

H Dedi Rosadi, masih satu komisi dengan Teuku M Ridha, menambahkan. “Kalau tidak salah informasi, pihak Pemkab Kuningan masih menunggu bantuan alat-alat kesehatan (alkes) dari pemerintah pusat. Tapi entah kapan bantuan itu disampaikan, kita sendiri tidak tahu. Soalnya kalau alkes, setiap tahun kan dianggarkan dalam APBD dan hanya sekali pakai,” ucapnya.

Berbeda, katanya, bantuan itu berupa alat medis yang tidak dapat diakomodir APBD masih masuk akal. “Untuk mengetahui alasannya, mungkin Komisi D akan memanggil Direktur BRSUD ’45. Kita ingin sharing, agar diketahui duduk persoalannya. Kalau sekarang, hanya katanya dan katanya. Jelas tidak akan menghasilkan solusi yang baik,” ungkapnya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: