Tindak Tegas Oknum Memungut Uang Tenaga Guru Honorer

6 Jan

Terkait unjuk rasa ratusan guru honorer murni ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kab Kuningan, Senin (5/1). Mulai terurai pokok permasalahan yang selama ini dianggap seperti benang kusut. Tidak adanya kesepahaman antara Disdik dengan badan kepegawaian daerah (BKD).

BKD, menerapkan peraturan daerah (Perda) nomor 9/2004 mengenai pegawai tidak tetap (PTT). Juga surat edaran bupati tahun 2004 tentang pelarangan penerimaan tenaga honorer di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan Disdik melakukan pembangkangan terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, tenaga honorer guru sebelum ada perda dan surat edaran bupati jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Namun setelah Tahun 2005 jumlahnya meningkat dua kali lipat. Hal itu disebabkan adanya pemanfaatan kondisi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar.

Selain itu, ada pemanfaatan lain yang dilakukan sejumlah oknum kepala sekolah (kepsek), kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pendidikan dan orang dalam Disdik sendiri. Melakukan pemungutan sejumlah kepada tenaga guru honorer dengan janji akan diberikan surat tugas dan diangkat statusnya menjadi PTT.

“Kami menuntut adanya kejelasan nasib status kepegawaian juga didasari adanya janji-janji manis dari oknum kepsek, UPTD dan orang dalam Disdik yang akan memberikan surat tugas dan diangkat sebagai PTT,” ungkap salah seorang pengunjung rasa yang mengaku namanya Wati, Senin (5/1).

Nurachim, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD, saat unjuk rasa menegaskan. “Pihaknya tidak akan mengangkat tenaga honorer di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kuningan. Hal itu sesuai dengan Perda nomor 9/2004, juga surat edaran bupati yang melarang pengangkatan tenaga honorer. Silahkan saudara baca peraturan yang ada,” tegasnya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Abidin SE, saat ditemui di ruang kerjanya menyebutkan. Permasalahan tenaga guru honorer harus dituntaskan. Penuntasannya harus diselesaikan dengan mengurai akan permasalahannya supaya keputusannya tidak berat sebelah.

“Jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi permasalahan daerah. Selama ini persoalan itu merupakan interen Disdik. Tapi, tidak menutup kemungkinan akan menggelinding seperti bola salju. Penanganannya harus melalui dua pendekatan yakni persuasif dan hukum,” ungkapnya.

Sambung Abidin, “Tenaga guru honorer harus dicarikan solusi secara manusiawi karena mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Sedangkan pendekatan hukum, jika ada pelanggaran oleh pihak mana pun harus dilakukan proses hukum,” tegasnya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: