Pemkab Diharapkan Tidak Mengangkat CPNS Lagi

21 Des

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kab Kuningan yang telah diumumkan hasilnya, masih menyisakan persoalan. Soalnya ada pola yang dianggap keliru dalam rekruitmennya. Sehingga berdampak terhadap beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) akan tidak dapat dihindari.

Menjaga jumlah PNS tidak overload (kelebihan) seharusnya kuota testing CPNS diberikan ke pegawai tidak tetap (PTT), bukan untuk umum. Mengingat jumlahnya yang belum terangkat kurang lebih 450-an lagi. Hal itu sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2004 tentang PTT.

Badan Kepegawai Daerah (BKD), sebagai institusi teknis tidak memiliki formula dalam manajemen kepegawaian. Sehingga ketika memeroleh informasi dari Badan Kepegawian Nasional (BKN), tidak membuat rujukan. Padahal menerima dan menolak merupakan kewenangan bupati setelah memeroleh pertimbangan dari BKD.

Menurut Abidin, SE, anggota DPRD Kab Kuningan dari Fraksi PDIP mengutarakan. “Kebijakan Pemkab Kuningan dalam hal ini BKD dalam rekruitmen CPNS tidak merujuk Perda nomor 9 Tahun 2004 tentang PTT. Kendati PTT masuk ke dalam program pengangkatan langsung. Namun testing kemarin diupayakan bukan untuk umum,” ungkapnya.

Masalahnya, sambung Abidin, jumlah PNS yang ada sudah melebihi angka ideal. Angka idealnya 13.500 karena jumlah penduduk Kuningan hanya satu juta lebih. Kenyataannya lebih dari 16.000 orang kemungkin akan terus bertambah. Jika setiap tahun terus melakukan pengangkatan. Sedangkan anggaran dana alokasi umum (DAU) penambahannya tidak signifikan.

“Pengangkatan CPNS dari jalur umum dan PTT tahun ini jumlahnya hampir 750-an dan harus terakomodir dalam APBD Tahun 2009. Sedangkan anggarannya tidak kurang Rp 1,2 triliun, sama artinya anggaran rutin akan menyedot untuk pembangunan. Belum lagi tahun depan pengangkatan CPNS langsung dari PTT, berapa jumlah anggaran rutin yang harus tersedia,” tanyanya.

Sambungnya, “Belum lagi pengangkatan sekretaris desa (Sekdes) CPNS, dan kenaikan tunjangan kerja daerah (TKD) akan menjadi beban APBD. Sedangkan setiap tahun yang pensiun sekitar 400 orang. Artinya antara pengangkatan dan yang pensiun tidak sebanding. Sehingga kami menyarankan selama lima tahun ke depan tidak diadakan lagi pengangkatan CPNS,” tegasnya.

Selain itu, kata Abidin, Pemkab Kuningan telah mengeluarkan peraturan bupati (Perbub) Tahun 2006. Mengenai larangan pengangkatan tenaga honorer. Namun ada salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengindahkan. Tetap saja menerima tenaga honorer. “Sama artinya SKPD itu, tidak menaati Perbub atau dengan kata lain melakukan pembangkangan,” ucapnya dengan nada tinggi.

“BKD pun seharusnya lebih tegas dengan penempatan PNS guru. Banyak guru yang ditempatkan di perkotaan sedangkan di daerah banyak sekolah kekurangan guru. Dengan demikian data R7 (daftar kekurangan dan kelebihan guru) yang dikeluarkan menunjukan kekurangan guru. Meski pun tenaga guru masih dibutuhkan, tapi BKD seharusnya melakukan penghitungan ulang,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: