DPRD Pergunakan Hak Inisiatif Ajukan Raperda

19 Des

Sebanyak 40 rancangan peraturan daerah (raperda) diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan ke DPRD Kab Kuningan. keempatpuluh perda tersebut harus selesai sampai Juli 2009. Namun panitia legislasi (Panleg) DPRD hanya mengakomodir sekitar 28 buah saja.

Sisanya dikembalikan lagi ke Pemkab dengan alasan pertimbangan waktu tidak akan cukup. Soalnya, mulai Januari depan sebagian anggota DPRD konsentrasi dalam pemilihan legislatif (pileg) sampai April. Selain itu, merupakan pekerjaan warisan bagi anggota DPRD periode 2009-1014.

Menurut Teuku M Ridha, sekretaris Komisi D DPRD dari Fraksi PPPAN di ruang kerjanya menyebutkan. Perda yang diajukan diantaranya mengenai rencana pembangunan jangka panjang (RJPJ), restrebusi non kendaraan dan banyak lagi. Namun karena terbatas waktu masa kerja dewan yang sekarang tidak mungkin terakomodir seluruhnya.

“Tidak mungkin selama lima bulan sebanyak 40 raperda harus selesai. Ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya konsentrasi anggota DPRD terpecah baik menghadapi Pileg maupun presiden. Sehingga kita hanya mengambil sebanyak 28 buah saja. Itu pun masih dipertimbangkan lagi, jika membutuhkan waktu lebih lama. Ya kita serahkan kembali,” ungkapnya.

Diantara perda itu, kata Teuku, DPRD menggunakan hak inisiatif dengan mengajukan raperda mengenai pendidikan. Draf yang ingin disampaikan mengenai aturan besaran pungutan sekolah terhadap siswa. Juga mengatur sangsi, apabila pengelola pendidikan melanggar perdanya.

“Hak inisiatif ini, akan kami gunakan sebaik-baiknya. Sebab raperda yang mengatur pungutan oleh pihak pengelola pendidikan belum ada. Tujuannya guna melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan yang diterapkan pengelola pendidikan. Apalagi sekarang, alokasi dana pendidikan diwajibkan 20 persen dalam APBD. Sehingga perangkat aturannya harus jelas,” tuturnya.

Ia memberikan contoh, kendati sudah ada undang-undang yang mengatur sistim pendidikan nasional. Namun dalam undang-undang tersebut ada pasal karet yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Seperti adanya partisifasi masyarakat. Bentuk partisifasi masyarakat dalam pendidikan diejawantahkan oleh pengelola pendidikan dengan membayar sumbangan pendidikan.

“Pasal karet itu harus diantisifasi dengan perda. Supaya partisifasi di sana dapat diperjelas. Jangan sampai anggaran dari pemerintah turun, masyarakat pun memungut dengan pelbagai dalih. Dampaknya biaya pendidikan tidak bisa ditekan, tetap saja mahal. Akhirnya hanya masyarakat berkecukupan materi yang mampu menyekolahkan anaknya,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: