Pemkab Kuningan Dianggap Langgar PP dan Kepmendagri

28 Nov

Hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menyoroti beberapa hal, salah satunya mengenai penilaian asset Pemkab. Pencatatan asset dilaksanakan secara berbeda oleh bagian perlengkapan dan keuangan Setda Kab Kuningan.
Dedi Suprianto, SE, MSi, Ak, auditor BPK RI perwakilan Bandung, saat dihubungi menyebutkan. Pemkab Kuningan dalam Neraca per 31 Desember 2007 menyajikan nilai persediaan sebesar Rp. 3.910.228.966,96. Penyajian tersebut belum mencerminkan nilai persediaan yang sewajarnya. Hal itu disebabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum melaporkan.
“Nilai aset tetap yang disajikan sebesar Rp 731.573.996.971, oleh bagian keuangan berdasarkan mutasi belanja modal, belanja operasi dan pemeliharaan lainnya dari tahun ke tahun. Sedangkan bagian perlengkapan sebesar Rp 618.714.855.035, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset. Sehingga terdapat selisih Rp 112.859.141.936,” terangnya.
Adanya perbedaan itu, kata Dedi, kedua bagian tersebut tidak pernah melakukan rekonsiliasi dalam menentukan nilai aset tetap. Selain itu, beberapa SKPD belum menyerahkan laporan pengelolaan barangnya kepada Bagian Perlengkapan. Penyajian aset tetap yang dilaporkan, menurut BPK RI belum menyajikan secara wajar nilai aset tetap Pemkab.
“Atas kelemahan itu, pihaknya merekomendasikan pada Bupati Kuningan agar memperbaiki sistem inventarisasi dan pelaporan persediaan. Menginstruksikan pada Sekretaris Daerah (Sekda) menegur secara tertulis ke Kabag Perlengkapan dan memerintahkan untuk menyajikan laporan persediaan secara mutakhir. Menginstruksikan kepada Sekda Kabupaten Kuningan untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan,” sarannya.
Ir H Andi Taufik Ketua Forum Telaah Kinerja Daerah (F Tekad) Jawa Barat dan Didin Syafarudin, Ketua LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kab Kuningan menegaskan. Pihaknya telah memberikan saran ke Pemkab Kuningan, dalam penilaian asset daerah seharusnya menggunakan jasa konslutan independen. Namun hal itu tidak pernah dilakukan.
“Tidak menggunakan jasa konsultan indepeden dalam penilaian asset, Pemkab Kuningan dianggap telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000. Mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pengamanan barang daerah dan neraca daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola-an Barang Milik Daerah,” tandas Andi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: