Arsip | November, 2008

Polres Kuningan, Sita 344 Botol Miras

29 Nov

RAJIA MIRAS

RAJIA MIRAS

Sebanyak 344 botol minuman keras (miras) berbagai jenis merk dari tiga wilayah di Kab Kuningan disita jajaran Polres Kuningan, Jum’at (28/11). Saat melakukan rajia miras dan vcd porno. Ketiga wilayah itu yakni Pasar baru di Kec Kuningan, di pasar desa Kec Kramatmulya dan warung milik Asep Jalaludin (51) warga Dusun Wage RT 13/03 Desa Kasturi Kec Kramatmulya.

Jumlah miras terbanyak diperoleh dari warung milik Asep sebanyak 187 botol, pasar baru 50 dan pasar desa Kec Kramatmulya 107 botol. Saat dirajia hampir disetiap warung tidak melakukan perlawanan. Mereka langsung menunjukan barang yang ditanyakan aparat kepolisian. Seperti Asep, saat rumahnya digeledah karena menyimpan miras langsung pasrah.

Berdasarkan pantauan di lapangan beberapa bulan terakhir perdagangan miras di Kab Kuningan kian marak. Kendati penjualannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun yang menenggaknya tidak demikian. Mereka secara terang-terangan minum-minuman di tempat umum, seperti terminal dan jalan-jalan desa. Hal itu membuat masyarakat resah atas ulah mereka.

Masyarakat pun melaporkannya ke Polres Kuningan, laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan rajia di beberapa lokasi. Hasilnya pun mencengangkan, ratusan botol terjaring dan dibawa ke Mapolres sebagai barang bukti. Selain miras vcd porno dari salah seorang pedagang kaki lima disita petugas. Kendati, sebelumnya tidak mengakui menjual barang haram itu. Tapi setelah digeladah dan ditemukan beberapa keping, ia pun pasrah dan menyerahkan barang dagangannya.

“Kami melakukan rajia miras dan vcd porno berdasarkan laporan masyarakat, juga merupakan penegakan UU Pornografi dan Narkoba. Hasilnya, cukup mencengangkan warung-warung yang hanya mengharapkan keuntungan secara gampang, masih melakukan penjualan barang haram,” tutur Kapolres Kuningan AKBP Nurullah, melalui Kasat Samapata AKP Endin Wahyudin.***

Iklan

Hampir 30 Persen Pengusaha Jasa Angkutan Bangkrut

29 Nov

Hampir 30 persen angkutan darat di Jawa Barat termasuk Kab Kuningan tidak dioperasionalkan. Soalnya ada beberapa permasalahan krusial yang dihadapi pengusaha angkutan darat yaitu harga suku cadang masih mahal. Adanya angkutan berplat hitam (kendaraan pribadi-red), banyaknya jasa angkutan travel dan maraknya kendaraan roda dua.

“Para pengusaha angkutan darat merasa prihatin karena kurang mampu bersaing dengan situasi dan kondisi ekonomi tidak stabil. Baik yang terjadi di pusat, provinsi maupun daerah. Hampir 30 persen angkutan darat dikandangkan termasuk di Kab Kuningan,” ungkap T. Hardiman, Ketua DPD Organda Provinsi Jawa Barat, saat musyawarah cabang (Muscab) DPC IV Organda Kab Kuningan.

Hal itu diakui Drs H Ade Kusumapradja, Ketua DPC IV Organda Kab Kuningan juga pengusaha salah satu bus trans Kuningan-Jakarta. “Pengusaha angkutan saat ini tak ubahnya hidup tak mau mati pun enggan. Jika tetap mengoprasionalkan angkutannya dihadapkan pada konsekuensi merugi, tidak juga sama. Kami dihadapkan para persoalan dilematis,” ungkapnya.

Masyarakat yang masih menggunakan jasa angkutan umum, sambung H. Ade, volumenya semakin menurun. Penyebabnya mungkin agak klasik, ketika masyarakat lebih memilih menggunakan roda dua sebagai alat transfortasinya. Apalagi kepemilikannya sekarang dipermudah. Tidak heran, dampaknya sekarang tukang ojeg semakin menjamur.

Di daerah, masih kata H Ade, roda dua telah mengalahkan angkutan kota dan pedesaan. Begitu pun kendaraan plat hitam yang telah berfungsi menjadi angkutan umum. Jasa travel pun telah menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan ke luar kota. Persaingan jasa usaha angkutan yang tidak sehat itu, belum lagi dihadapkan pada sparepart (suku cadang) yang harganya masih dua digit di atas normal.

“Ketika pemerintah menurunkan kembali harga premium, namun tidak diikuti harga solar dan pelbagai kalangan mengharapkan diturunkannya ongkos angkutan. Tapi bagi jasa angkutan hal itu belum relevan. Selayaknya penurunan harga itu harus serta merta, mulai dari premium, solar dan suku cadang, bukan dilakukan secara parsial. Kebijakan seperti itu yang kami harapkan dari pemerintah,” ungkapnya.

H Ano Sutrisno, pejabat Bupati Kuningan mengungkapkan hal senada. Namun pihaknya kembali menyerahkan persoalan trayek dan penertiban kendaraan yang melakukan alih fungsi dari kendaraan pribadi menjadi angkutan umum. Juga persoalan teknis lainnya yang ada kaitannya dengan angkutan merupakan kewajiban jajaran kepolisan dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Persoalan teknis, kami serahkan ke Pak Kapolres (AKBP Nurullah-red), juga Kadishub (Sadil Damini) Kab Kuningan, supaya ditangani secara arif dan bijaksana,” tandasnya. Baca lebih lanjut

Pemkab Kuningan Dianggap Langgar PP dan Kepmendagri

28 Nov

Baca lebih lanjut

Memerihatinkan, Upah Aparat Desa di Bawah UMK

19 Nov

Memerjuangkan adanya peningkatan kesejahteraan, tidak saja dilakoni kaum buruh. Ternyata kepala dan aparat desa pun mengalami hal serupa. Di Kab Kuningan, Jawa Barat upah minimum kabupaten/kota (UMK) Rp 536.500 masih di bawah UMK Kota Cirebon Rp 775.600. Padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, upah sebesar itu tidak akan cukup.

Wanda Jaya Atmaja, Kepala Desa (Kades) Sukarapih, Kec Cibeureum menerangkan. Aparat desa memeroleh upah berasal dari tanah bengkok. Jika dikalkulasi, seumpamana kepala desa memeroleh 5 hekar bengkok. Satu tahun panen padi dua kali, setiap panen menghasilkan 7 ton gabah. Harga gabah Rp 3000, kalau diuangkan dalam satu tahun hanya dapat 4,2 juta rupiah.

“Saya akui, selain memeroleh penghasilan dari tanah bengkok juga ada kesejahteraan dari Pemkab Kuningan seratus ribu perbulan yang dialokasikan di alokasi dana desa(ADD). Namun kesejahteraan itu belum sebanding dengan kebutuhan dan volume kerja aparat desa. Aparat desa bekerjanya hampir 24 jam, sebab berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat yang beragam,” tuturnya.

Abidin, SE, Ketua Komisi A DPRD Kab Kuningan dari Fraksi PDIP menambahkan. “Kami dari komisi A, merasa prihatin anggaran kesejahteraan kepala dan aparat desa di bawah UMK. Sebagai tindak lanjutnya, komisi A, akan mengadakan rumusan untuk meninjau ulang peraturan bupati (Perbub) nomor 142/499/Pemdes mengenai anggaran pendapatan belanja desa (APBDes),” ungkapnya.

Kami akan memerjuangkan aspriasi kepala dan aparat desa, kata Abidin, agar anggaran kesejahteraan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui ADD lebih besar. Selain itu, ada anggaran kesehatan tahun 2008 belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga kepala dan aparat desa tidak mengetahui. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan instansi terkait.

“Tinjauan ulang terhadap Perbub, tidak serta merta merubah peraturan daerah (Perda). Sebab Perda di tingkat operasionalnya menggunakan Perbub tadi. Dengan adanya perubahan diharapkan kesejahteraan yang semula seratus ribu perbulan akan bertambah minimal mendekati UMK. Namun demikian, kewenangan sepenuhnya atas perubahan itu dilakukan pihak eksekutif,” ucapnya.

Komisi A, sambungnya, akan membuat rekomendasi yang ditujukan ke bupati supaya melakukan perubahan dengan pertimbangan UMK. Rekomendasi itu, tentunya berdasarkan kajian yang matang dan komprehensif. Disertai fakta-fakta di lapangan. “Insya Allah, kajian itu dalam waktu dekat sudah selesai. Tujuannya, dalam pembahasan APBD 2009 sudah terakomodir,” tandasnya.

Sebagai bahan pertimbanganya, kata Abdin, salah satunya yakni tanah bengkok sebagai upah kepala dan aparat desa setiap desanya berbeda-beda. Ada yang mampu menghasilkan padi berton-ton, ada juga hanya kuintalan. Perbedaan ini dikarenakan sistim irigasi cukup dan hanya mengandalakan sawah tadah hujan. Jika terus dibiarkan dampaknya tingkat ekonomi masyarakat tidak merata. Sehingga akan memengaruhi daya beli.

“Padahal daya beli masyarakat merupakan salah saru prioritas utama pembangunan Kab Kuningan selain bidang kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.***

Seleksi Untuk Karyawan PT Astra Motor bagi Lulusan SMK

15 Nov

Ratusan lulusan sekolah kejuruan dari sejumlah SMK baik negeri maupun swasta, diseleksi oleh tim personalia PT Astra Motor Bekasi di aula SMKN 1 Kuningan.

Masfir, Manejer Personalia PT Astra Motor Bekasi selaku ketua tim penyeleksi dan dibantu kedua stafnya, Tey dan Andri. Materi selesi yaitu test tulis MTK dasar I dan MTK dasar II serta wawancara dengan batasan waktu yang relatif singkat.

“Peserta seleksi diikuti 280 peserta dan 60 peserta di antaranya merupakan lulusan SMKN 1 Kuningan,” ujar Drs. Tarmidzi, M.Pd., Kepala SMKN 1 Kuningan.

Peserta seleksi tahap pertama tidak sertamerta diterima sebagai karyawan di PT Astra Motor Bekasi. Namun harus mengikuti lagi tahap kedua. Setelah itu, mengikuti tes kesehatan, baru diumumkan nama-nama yang lulus seleksi.***

Masihkah “Kita” Bersikap Jujur?

13 Nov

Seminggu ke depan, kita akan menyaksikan hiruk pikuknya pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Kuningan. Kesibukan ratusan bahkan ribuan pelamar yang mengadu nasib agar mampu memeroleh hidup layak di tengah-tengah arus ekonomi global. Sepertinya, atau bahkan sudah menjadi orientasi seluruh manusia hidup harus memeroleh pekerjaan.

Ketika, pengumuman CPNS di informasikan secara serentak. Tiba-tiba kesibukan melegalisir, membuat foto dan mencuri-curi info yang sekiranya memberikan peluang diterima sebagai CPNS. Selain kesibukan si pelamar, juga kita sering sibuk menerima isyu-isyu berkaitan dengan hal itu. Apakah isyu berapa besar “pelicin”, “titipan” dan banyak lagi rumor.

Isyu yang terlontar dari bisikan-bisikan kecil dan diduga belum tentu kebenarannya itu kadang membuat hati giris. Seperti seorang teman berkata kepada saya, sebut saja Pesidap alias (pemuda stylis ingin dapet pekerjaan) “Testing CPNS sekarang katanya sudah diplot atas dasar pertimbangan ini, itu.” Dugaan yang disampaikan salah alamat itu, tentunya mengandung konsekuensi multi tafsir. Tentunya tidak bisa dijawab oleh sembarang orang.

Sama ketika, pilkada langsung pertama di Kabupaten Kuningan. Sebelum pencoblosan, masyarakat mencari prediksi masing-masing, siapa yang bakal unggul? Ketika, salah satu pasang calon menang, maka tafsiran atau prediksi yang semula salah, direposisi kembali. Ujung-ujung si pembuat prediksi yang tidak pernah mendukung siapa-siapa dengan alasan netralitas.

Mulai memetakan prediksi baru dan mencari peluang supaya dianggap mendukung dan diberikan peluang berekspresi di lima tahun mendatang. Perilaku sosial seperti itu syah-syah saja sebab tidak ada yang dilanggar. Mungkin hanya etika (tentunya mengait dengan moral). Ketika etika dikedepankan, siapa yang akan menggubrisnya? Toh etika atau moral sama-sama absurd.

Tidak jelas dan bisa diluruskan dengan olah kata yang luar biasa. Selama ini kekuatan moral selalu kalah dengan “oral”. Ketika reformasi menyeruak dengan jargon kekuatan moral pun tidak serta merta seluruh elemen masyarakat mengedepankan moralitasnya sebagai suatu bangsa. Moral adalah moral yang berdiri dalam keabadian dan tidak disentuh oleh siapa pun.

Apakah, bangsa ini memang sudah tidak memiliki moral lagi? Jawabannya bisa ya bisa juga tidak. Ketika didiskusikan oleh kawan-kawan saya, moral menjadi terdefinisikan dan mengalami dikotomis (pengkotak-kotakan). Moral tidak lagi moral an sich (moral adalah moral). Tapi siapa sudi membicarakan moral dengan segudang karakteristik dan perangkat aturan.

Toh ketika berhadapan dengan persoalan perut, hati dan keinginan-keinginan yang tersirat dalam kepala (baik fantasi maupun riil), apakah kekuatan moral dapat membendungnya? Ironis memang, manusia sekarang tidak lagi jujur terhadap dirinya sendiri. “Jangankan jujur kepada orang lain, pada dirinya sendiri tidak mau jujur,” ungkap seorang kawan, sebut saja Pejage (pemuda jujur tapi nggak punya gawe).***

Penerimaan Testing CPNS Kab. Kuningan 13-24 Nopember 2008

11 Nov

Pengumuman perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang molor diakibatkan telatnya persetujuan prinsip dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), akhirnya mendapat kepastian pula tentang waktu pelaksanaannya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se Jawa Barat kini tengah mematangkan pelaksanaannya. Kemungkinan besar, minggu ini. Sebab persetujuan prinsif dari Menpan sudah turun. Namun Nurochim, tidak menyebutkan nomor surat yang menjadi ganjalan pelaksanaan testing CPNS.

“Berdasarkan kesepakatan BKD se-Jabar, pengumuman pendaftaran CPNS digelar serentak tanggal 12 November 2008 tetapi mulai pelaksanaan proses pelamarannya baru akan digelar tanggal 13 November hingga 24 November 2008,” ungkap Nurochim, Kabud Pengadaan dan Mutasi BKD Kabupaten Kuningan.

Untuk Kab. Kuningan, sambungnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kantor Pos Induk guna menitipkan 6000 paket formulir pelamaran CPNS tahun 2008 yang nantinya bakal disebarkan lagi ke 16 kantor Pos se-Kab. Kuningan tetapi guna mengantisipasi membludaknya pelamar, pihaknya pun menyediakan cadangan 3000 paket formulir lagi.

“Kalau berdasarkan informasi, pembuatan SKCK saat ini sudah mencapai 6000 orang tetapi sebagian di antaranya yang juga lulusan SMA. Untuk itu, kami optimis, 6000 paket formulir pelamaran CPNS yang tersebar di seluruh kantor Pos se-Kab. Kuningan akan mencukupi kebutuhan bagi para pelamar,” tandasnya.

Di samping itu, pihaknya pun menekankan kepada para pelamar supaya teliti dan berhati-hati dalam mengisi formulir CPNS termasuk pada penulisan kode jabatan yang akan dilamar serta mengenai legalisir-legalisir harus yang asli.***