Arsip | Oktober, 2008

BPK Terima Testing CPNS, Buruan Daftar

24 Okt

P E N G U M U M A N

Nomor : 01/S.Peng/X-X.3/10/2008
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
TINGKAT SARJANA DAN DIPLOMA III
TAHUN ANGGARAN 2008/2009

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga negara yang mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, lulusan Sarjana dan Diploma III untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II / III dan ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI

A. Sarjana (S1) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :

NO

FAKULTAS

JURUSAN

PROGRAM STUDI

FORMASI

KODE JURUSAN

1

EKONOMI

Akuntansi
Manajemen
Ilmu Ekonomi


Umum/Keuangan/SDM

130
16
10

AK
MN
SP

2

HUKUM

Ilmu Hukum

35

HU

3

TEKNIK

Teknik Sipil
Teknik Industri
Teknik Pertambangan/Geologi
Teknik Arsitektur

10
5
4
5

TS
TI
TP
TA

4

TEKNIK/MIPA

Teknik Informatika/Komputer

10

TK

5

ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK

Ilmu Komunikasi /
Komunikasi Massa
Administrasi Negara/Publik

10

24

IK

AN

6

PERTANIAN

Pertanian

Teknologi Pertanian

5

PT

7

ILMU KEPERAWATAN

Ilmu Keperawatan

5

IP

8

PSIKOLOGI

Psikologi

5

PS

9

SASTRA

Sastra Indonesia

2

SI

B.

C. Diploma III (D3) dengan Fakultas/Jurusan/Program Studi :

NO

FAKULTAS

JURUSAN

PROGRAM STUDI

FORMASI

KODE JURUSAN

1

EKONOMI/
ILMU SOSIAL
DAN POLITIK

Akuntansi
Manajemen/Perkantoran/
Administrasi

50

96

DA

DM

2

TEKNIK/MIPA

Manajemen Informatika/
Teknik Informatika

40

DI

3

TEKNIK

Teknik Elektro/
Teknik Mesin

20

DE

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Akademis untuk Sarjana dan Diploma III (dalam skala 4)

a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A,
IPK : minimal 2,50 (dua koma lima nol);

b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori B,
IPK : minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);

c. Lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A,
IPK : minimal 3,00 (tiga koma nol);

2. Usia

a. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Sarjana;

b. Berusia setinggi-tingginya 25 tahun per tanggal 1 Mei 2009 untuk tingkat Diploma III;

3. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah sampai dengan diterimanya petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

III. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir Lamaran yang tersedia secara online pada website CPNS BPK-RI mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008 pada website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id untuk memperoleh bukti registrasi pendaftaran yang print out-nya harus dilampirkan bersama dengan berkas lamaran.

b. Mengirimkan Berkas Lamaran yang dilampiri print out bukti registrasi pendaftaran dan diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 01 Nopember 2008 serta ditujukan kepada :

PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PO BOX 1401
JKP 10210

2. Berkas Lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas terdiri dari :

a. Surat Lamaran dengan ditulis tangan.

b. Daftar Riwayat Hidup sesuai formulir yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.

c. Pas foto terakhir ukuran 4×6 (berwarna) sebanyak 3 lembar
(Bagian belakang foto ditulisi nama dan jurusan studi pelamar);

d. Fotokopi KTP yang masih berlaku;

e. Fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Ijazah Sementara dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Pembantu Dekan I/Direktur Program.

f. Fotokopi Akte Kelahiran

g. Surat Pernyataan belum menikah dan bersedia tidak menikah yang dapat diunduh pada website CPNS BPK-RI.

3. Berkas Lamaran sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, disusun rapi sesuai urutan di atas dimasukkan dalam map (warna bebas) dengan bagian depan map ditempeli print out bukti registrasi pendaftaran.

4. Berkas lamaran sebagaimana disebutkan dalam angka 3 kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan diberi KODE JURUSAN sesuai Kode Formasi pada kanan atas amplop.

5. Panitia hanya menerima lamaran yang dilampiri print out register pendaftaran dan disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas serta tidak menerima lamaran dengan format lain.

6. Bagi Pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus atau Ijazah Sementara harus dapat menunjukkan Ijazah Asli pada saat tahapan wawancara orientasi.

7. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran.

8. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

9. Berkas lamaran yang diterima Panitia tidak dapat diminta kembali.

IV. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Administratif;

b. Pengetahuan Umum, meliputi :
1). Tes Potensi Akademik (TPA);
2). English Proficiency Test ; dan
3). Tes Pengetahuan Bahasa Indonesia (TPBI);

c. Psikotes; serta

d. Wawancara Orientasi.

2. Pelamar yang telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi Penerimaan CPNS berikutnya.

3. Setiap Pelamar yang berhak mengikuti seleksi akan diumumkan per tahap melalui website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id

4. Surat panggilan untuk mengikuti ujian per tahap akan dikirim ke alamat peserta.

5. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia berdasarkan pilihan lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam website Penerimaan CPNS BPK-RI.

6. Kartu Peserta Ujian (KPU) harus diambil sendiri oleh peserta ujian di kantor BPK sesuai dengan lokasi ujian dan jadwal waktu pengambilan dengan menunjukkan Surat Panggilan beserta kartu identitas diri (KTP asli) peserta.

7. Jadwal pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian akan diumumkan melalui website Penerimaan CPNS BPK-RI.

8. Apabila peserta belum menerima surat panggilan per pos, maka pengumuman melalui website CPNS BPK-RI dapat dianggap sebagai surat panggilan setelah dilaporkan dan dinyatakan benar oleh Panitia.

9. Seleksi Penerimaan CPNS per tahap dilakukan dengan sistem gugur dan Keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat.

V. LAIN-LAIN

1. Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil BPK-RI sama sekali tidak dipungut biaya.

2. Berkas Lamaran yang dikirim kepada Panitia Penerimaan CPNS BPK-RI Tahun 2008/2009 sebelum pengumuman ini diterbitkan dianggap tidak berlaku dan tidak diproses untuk pelaksanaan seleksi.

3. Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK RI wajib menyerahkan Ijazah Asli sesuai formasi untuk disimpan pada Biro SDM BPK RI selama 4 Tahun.

4. Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan akan diproses untuk pengusulan sebagai CPNS BPK-RI tetapi mengundurkan diri dan atau apabila selama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ikatan wajib kerja yang telah diperjanjikan mengundurkan diri diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.

5. Apabila dalam jangka waktu ikatan wajib kerja tersebut, CPNS atau PNS tidak melakukan kewajibannya dan atau melarikan diri dari kewajibannya dan atau setelah diumumkannya hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS BPK-RI diketahui adanya data atau ketentuan yang tidak benar, BPK-RI akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS, memberhentikan sebagai PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS BPK-RI 2008/2009 adalah website CPNS BPK-RI http://cpns.bpk.go.id

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan CPNS No. Telp: (021) 5704395 ext. 382/386 setiap hari kerja (jam 09.00 � 15.00 WIB) atau via e-mail ke panitiacpns@bpk.go.id.

VI. PENEMPATAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil hasil penerimaan tahun 2008/2009 akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia sesuai formasi yang ditetapkan.

2. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun.

Jakarta, 17 Oktober 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
SEKRETARIS JENDERAL
selaku
Ketua Panitia
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun 2008/2009

Drs. DHARMA BHAKTI, MA.
NIP. 060049770

Iklan

Bupati Terpilih Harus Serius Perhatikan Rakyat

20 Okt

Paska ditetapkannya pasangan H. Aang Hamid Suganda-H. Momon Rochmana oleh KPU Kabupaten Kuningan sebagai pemenang pilkada. Beberapa elemen masyarakat mengharapkan kepemimpinan masa bhakti 2008-2013 lebih memerhatikan kebutuhan dasar rakyat. Seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi (daya beli), sesuai janji kampanye.

Namun demikian, Didin Syafarudin, Ketua LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kab. Kuningan mengharapkan. Bupati dan wakil bupati terpilih harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Sebab, selama ini Kab. Kuningan tidak memerhatikan sektor ini. Padahal penduduk usia produktif, membutuhkan lapangan pekerjaan.

“Jika tidak menyediakan lapangan pekerjaan, tentunya penduduk usia produktif di Kabupaten Kuningan tetap melakukan urban ke kota-kota besar. Semua orang tahu, bahwa di kota-kota besar sudah melakukan tindakan diskriminatif terhadap pendatang. Salah satu contohnya, Pemrov DKI melakukan operasi yustisi. Artinya pula, masyarakat Kuningan harus tetap dilindungi kendati ada di luar Kab. Kuningan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Didin mengutarakan, selain meningkatkan pembangunan sarana prasarana juga memerhatikan masyarakatnya. “Secara logika saja, mereka kan dipilih oleh rakyat dengan suaranya. Mbokya, kebutuhan mereka juga diperhatikan. Hal ini di luar kontek infrastruktur. Contoh kecilnya, para pedagang di pasar tradisional yang sekarang mulai tergurus waralaba seharusnya mendapat proteksi,” ujarnya.

Begitu pun para petani, sambungnya, petani di Kabupaten Kuningan bukan pemilik lahan. Tapi hanya buruh tani. Di sinilah persoalannya, bagaimana buruh tani juga memeroleh kesejahteraan. Bukan saja si pemilik lahan baik melalui subsidi pupuk, keringanan bibit dan lainnya.***

Penerimaan CPNS Masih Menunggu Surat Menpan

19 Okt

Surat ajuan pelaksanaan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2008 untuk Kab. Kuningan berserta daerah-daraeh lainnya se-Indonesia, ternyata sudah ada di meja Menteri Pendayagunaan Aparatur (Menpan) RI tetapi hingga kini belum turun ke setiap daerahnya.

“Menurut informasi, surat ajuan CPNS se-Indonesia itu sudah ada di Pak Menpan tetapi beberapa hari lalu, yang bersangkutan tidak di kantornya karena sedang ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai, Drs. Nurohim.

Kendati sudah ada di meja Menpan, kata Nurohim, pihaknya tidak mau menduga-duga atau memperkirakan mengenai kapan kepastian turunnya surat keputusan tersebut karena dikuatirkan salah sehingga nantinya bisa menimbulkan keresahan.

“Saya belum berani mengatakan, kapan bisa turunnya surat keputusan pengangkatan CPNS tahun 2008 tersebut tetapi lebih baik kita tunggu saja sebab permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kuningan namun sudah masuk ranah nasional,” tuturnya.

Adanya surat keputusan dari Menpan tersebut, menurut Nurohim, sangat menentukan karena di dalamnya selain mengatur waktu pelaksanaan, juga mengenai petunjuk teknis termasuk syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi oleh para pelamar sesuai bidang yang diminatinya.

“Saya juga kurang mengetahui persis, persyaratan apa saja bagi pelamar CPNS tahun sekarang ini tetapi diharapkan persyaratannya sederhana seperti legalisir pendidikan terakhir. Kalau menurut informasi, untuk tenaga guru minimal Diploma II dan bagi tenaga teknis lainnya Diploma III, namun semuanya belum pasti sebab juklak dan juknis dari Menpannya belum turun,” paparnya.

Apabila surat keputusan dari Menpan telah turun, lanjut Nurohim, maka tidak sertamerta, Pemkab Kuningan langsung menggelar testing CPNS tetapi bakal melakukan rapat sekali lagi dengan seluruh BKD atau bidang kepegawaian se-Jabar guna merumuskan kesepakatan dari mulai pengumuman perekrutan, pelaksanaan testing hingga hasil pengumuman yang lolosnya. “Untuk pelaksanaan perekrutan CPNS tahun 2008 ini, seluruh BKD atau bidang kepegawaian se-Jabar sudah sepakat bakal dilaksanakan secara serentak,” jelasnya.

Ketika disinggung, apakah kartu kuning sebagai salah satu persyaratan pelamaran CPNS tahun 2008 sebab beberapa waktu lalu, setiap harinya ratusan warga berbondong-bondong ke Disnakertransos untuk membuatnya, Nurohim mengaku, belum bisa memastikan. Tetapi ia merasa heran, kenapa warga melakukan hal itu padahal BKD sendiri belum memberitahukan waktu pelaksanaan testing CPNSnya***

LSM Lensa “Blak-blakan Survey Pilkada”

19 Okt

Lembaga Penelitian Sosial (Lensa) Kuningan melakukan survei lapangan terkait perilaku masyarakat Kuningan menjelang pilbup. Dalam survei preferensi politik masyarakat Kuningan menjelang pilbup, ada beberapa temuan yang diperoleh lembaga tersebut.

Iman Subasman, S.Si., Direktur Lensa Kuningan, temuan yang pertama adalah alasan pilihan pasangan calon. Menurutnya, mengetahui kecendrungan publik terhadap pasangan calon adalah hal yang sangat penting dalam proses pilkada. Tujuannya, pasangan maupun tim kampanye dapat mengukur kekuatan maupun pola kampanye yang sesuai dan cocok untuk pertarungan politik.

“Kalau kami perhatikan dalam riset Lensa yang menggunakan metoda multistage sampling random di 32 kecamatan 191 desa  dan 440 responden dapat kami simpulkan bahwa tiga alasan masyararakat Kuningan dalam menentukan pasangan calon, yakni mengenal pasangan calon 31,7 persen, berpengalaman 30,3 persen, dan sebesar 10,6 persen  sesuai dengan pilihan parpol yang mengusung,” ungkap dia kepada Radar, kemarin.
Tidak hanya itu, lanjut Iman, temuan lainnya berdasarkan hasil surveinya di lapangan yakni berkenaan dengan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan Aang-Aan tahun 2003-2008. Khususnya terhadap program-program yang menunjang kemakmuran. Ternyata masyarakat yang menilai puas dan sangat puas terhadap pembangunan yang menunjang langsung kemakmuran sebesar 31,2 persen. Yang menilai biasa-biasa saja sebesar 50,3 persen, dan selebihnya sebesar 25,2 persen menyatakan tidak puas.

Selanjutnya, Iman menyebutkan, tentang tingkat kepuasan terhadap pembangunan sarana fisik. Dikatakan, pembangunan fisik sering disebut-sebut sebagai ikon, lambang popularitas Aang selama masa kepemimpinannya. Terhadap pembangunan sarana fisik ini masyarakat Kuningan yang menyatakan puas dan sangat puas sebesar 61,3 persen.
“Isu yang dibangun Arochman yakni nyata tur karasa, kita teruskan pembangunan, merupakan rumusan tim kampanye yang mengerucut dengan mengaitkan hasil pembangunan fisik dengan sentimen pilihan masyarakat,” ungkapnya.

Lain halnya dengan temuan yang keempat yaitu terhadap penciptaan lapangan kerja. Persentase ketidakpuasan cukup besar. Sisi itu merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perharian serius.

“Pembangunan pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja merupakan sisi yang perlu mendapat perhatian lebih serius dimasa mendatang. Masyarakat Kuningan yang menilai puas dan sangat puas terhadap penciptaan lapangan kerja hanya 22,1 persen, sedangkan 37.9 persen menilai biasa-biasa dan 40.8 persen menyatakan tidak puas dengan penciptaan lapangan kerja,” sebutnya.

Yang terakhir mengenai penilaian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Perosentase sangat puas dan puas cukup besar yakni 49,9 persen. Yang menyatakan biasa-biasa saja sebesar 35 persen dan selebihnya menyatakan tidak puas.
“Jadi Isu yang diambil tim Arochman yakni untuk meneruskan pembangunan adalah isu yang tepat. Hanya saja ada satu hal yang perlu diperbaiki ke depan yaitu sejumlah program yang berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja.,” tandasnya.***

“Mitos” Tidak Berdaya Melawan Arochman, Tapi Ada “Buntutnya”

15 Okt

Mitos yang selama ini dipercaya masyarakat Kab. Kuningan, bahwa tidak mungkin bisa bupati yang tengah menjabat mencalonkan kembali memeroleh kemenangan tergilas sudah. Pasalnya H. Aang Hamid Suganda telah menjungkirbalikan mitos itu dan meraup kemenangan dalam pilkada.

Ano, mantan Sekda Kabupaten Kuningan menyebutkan mitos tidak ada bupati Kuningan yang menjabat dua kali, tidak berlaku lagi. Jika selama ini, H. Aang Hamid Suganda ditandingkan dengan mitos, maka yang lainnya berhadapan dengan mencari simpati masyarakat. “Maksudnya, dalam pilkada kemarin, dia memang bersaing dengan mitos. Jika dia kalah, bukan oleh lawannya yang tangguh. Tapi si “mitos” tidak bisa dikalahkan,” ungkapnya sembari tersenyum.

Kenyataannya, sambung Ano, si mitos dapat dipatahkan. Artinya pula, mitos tidak berdaya ketika melawan hegemoni Aang dalam meyakinkan leluhur Kuningan atau yang mendirikan Kuningan sejak dulu kala untuk tidak memberikan restu kepadanya. Dipercaya atau tidak, memang mitos itu ada. Kata para orang tua, jika mitos dapat dikalahkan maka orang bersangkutan akan mengalami celaka di masa kepemimpinannya.

“Artinya, kita masih menabung teka-teki untuk membuktikan rangkaian mitos itu sendiri. Apakah H. Aang Hamid Suganda dan H. Momon Rochmana akan tamat sampai 2013, atau tidak? Jelas mitos sudah kalah, tapi apakah celaka di sini dialami atau tidak? Jika mulus-mulus saja rangkaian mitos yang selama ini bergulir bagai salju tidak terbukti,” ungkapnya.

Boy Sandi Kartanagara yang aktif dengan pengamatan politiknya berharap bahwa H. Aang dan H, Momon, bukan lagi milik kelompok tertentu tetapi milik semua warga Kuningan karena menang dalam pilbup berdasarkan penghitungan sementara sejumlah lembaga terkait. Untuk itu, apabila telah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kuningan periode 2008-2013, maka kedua pemimpin tersebut harus mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih memajukan Kab. Kuningan,” tandasnya.***

Golput, di Pilkada Kuningan 35,54 persen

15 Okt

Golongan putih (Golput) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan bisa dibilang tinggi kurang lebih 53,54 persen. Sedangkan yang memilih sekitar 64,46 persen, atau sekitar 554.454 dari daptar pemilih tetap (DPT) sebesar 819.500 suara. Tingginya angka golput disebabkan beberapa hal diantaranya masalah administrasi, politik dan sikap apatis.

Menurut Setiadarma, direktur lembaga survey Indonesia (LSI) dan Jaringan Isu publik (JIP). Masalah administrasi seperti KTP pemilih sudah tidak berlaku, atau tidak masuk dalam DPT. Alasan politik, dimungkinkan ketiga pasang calon yang maju dalam pilkada dianggap tidak ada yang memenuhi syarat sebagai pemimpin Kabupaten Kuningan periode 2008-2013.

Sedangkan sikap apatis, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak peduli terhadap pilkada. Mereka lebih memilih tetap bekerja baik di sektor formal maupun informal. “Mereka yang mengabaikan memang presentasenya cukup tinggi. Kebanyakan dari mereka yang merantau dikota-kota besar, seperti Jogja, Jakarta, Bandung dan Semarang,” ungkapnya.

Alasan mereka, sambung Darma, cukup berasalan yakni tidak mau kehilangan pelanggan paska idul fitri. Begitu pun yang bekerja di sektor formal, kebetulan masa liburnya sudah habis. Tanggal 6 Oktober, mereka sudah masuk kantor lagi. Begitu pun sebagian mahasiswa di luar kota Kabupaten Kuningan tidak menggunakan hak pilihnya.

“Kendati demikian, golput merupakan hak pilih mereka dan mereka meyakini akan pilihannya untuk tidak digunakan. Sebab pilihan yang digunakan oleh pemilih terhadap salah satu pasang calon belum tentu sesuai hati nurani. Bisa saja karena ketidaktahuan terhadap pasang calon. Atau mereka memilih karena ada intimidasi, misalnya. Dan tidak jarang karena iming-iming,” ungkap Sujarwo salah seorang pengamat politik lokal.

Hal ini, sambung Sujarwo, bisa dipahami. Sebab masyarakat Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya cerdas. Sehingga tidak biasa menerima provokasi atau janji-janji manis yang disampaikan oleh calon bupati dan wakil bupati.***

Pasangan Arochman Sementara Unggul 73 persen

12 Okt
LSI & JIP MELAKUKAN QUICK COUNT PILKADA KABUPATEN KUNINGAN

LSI & JIP MELAKUKAN QUICK COUNT PILKADA KABUPATEN KUNINGAN

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Jaringan Isu Publik (JIP) melakukan quick count (penghitungan cepat) dalam pilkada Kabupaten Kuningan. Hasilnya menunjukan pasangan Arochman memperoleh 73,22 persen, Asri 22,63 persen dan pasangan Sae 4,15 persen.

“Tingkat partisipasi pemilih (voter’s turn out) sebanyak 64,46 persen, sampling errornya kurang lebih 1persen dan data sampel yang masuk 100 persen,” ungkap Direktur LSI, Arman Salam dan Direktur JIP, Setia Darma.

Hasil quick count Pilkada Kab. Kuningan berdasarkan sampling 250 tempat pemungutan suara (TPS) di 32 kecamatan. Sedangkan perolehan suara perdaerah pemilihan (dapil) sebanyak 5 dapil diantaranya. Dapil 3 yaitu Ciawigebang, Cidahu, Cipicung, Kalimanggis, Lebakwangi, Maleber untuk pasangan Arochman 74,29 persen, Asri 21,93 persen dan Sae 3,77persen.

Dapil empat yakni Cibeureum, Cibingbin, Cimahi, Ciwaru, Karangkancana, Luragung pasangan Arochman 76,79 persen, Asri 19,94 persen, Sae 3,27 persen. Dapil 3 kecamatan Cigandamekar, Cilimus, Jalaksana, Japara, Kramatmulya, Mandirancan, Pancalang, Pasawahan pasangan Arochman 71,17 persen, Asri 23,77 persen, Sae 5,06 persen. Sedangkan dapil satu yaitu Cigugur, Ciniru, Garawangi, Hantara, Kuningan, Sindang Agung, pasangan Arochman 73,26 persen, Asri 22,16 persen, Sae 4,58 persen.

Dapil 5 yaitu Kecamatan Cilebak, Darma, Kadugede, Nusaherang, Selajambe, Subang, pasangan Arochman 69,11 persen, Asri 27,08 persen dan Sae 3,80 persen. “Dari hasil tersebut dapat dijumlahkan untuk pasangan Arochman 73,22 persen, pasangan Asri 22,63 persendan Sae 4,15 persen,” Ungkap Arman Salam.

Sementara penghitungan suara yang dilakukan KPU yaitu pasangan Arochman (H. Aang Hamid Suganda-Drs. H. Momon Rochmana) mengantongi 394.828 atau 73 persen, Asri (H. Aan Suharso,-Iwan Sonjaya) 119.744 atau 22 persen dan Sae (H. Nana Sulanjana-H. Eman Sulaeman) 22.675 atau 4persen.***