Arsip | September, 2008

Guru SD Harus D-IV/S-1

23 Sep

Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal pengangkatan guru sekolah dasar. Dengan aturan baru itu, peluang menjadi guru sekolah dasar terbuka bagi mereka yang memiliki kualifikasi akademik lulusan D-IV atau S-1 dari Program Nonkependidikan Guru SD.
Dalam aturan baru itu pemerintah memperbolehkan lulusan perguruan tinggi kependidikan yang bidang studinya ada di SD bisa diangkat menjadi guru SD. Adapun dari perguruan tinggi umum, peluang tersebut hanya diberikan untuk lulusan psikologi dan bimbingan konseling.
”Banyak daerah yang mengalami kesulitan untuk mengangkat guru berkualifikasi D-IV atau S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) karena jumlahnya terbatas. Daripada pengangkatan guru SD di bawah standar Undang-Undang Guru dan Dosen, akhirnya pemerintah pusat membolehkan ada pengangkatan guru berkualifikasi D-IV atau S-1 di luar PGSD,” kata Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta.
Adapun untuk pengangkatan guru SD di daerah-daerah terpencil, kata Baedhowi, juga diberikan beberapa pengecualian. Kebijakan ini ditempuh karena kebutuhan pengangkatan guru SD di daerah terpencil cukup mendesak, tetapi guru yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S-1 PGSD dan bersertifikat pendidik tidak tersedia.
Boleh D-II
Pengangkatan guru SD di daerah terpencil boleh yang berkualifikasi pendidikan D-II, tetapi saat ini sedang mengikuti pendidikan S-1 yang dibiayai pemerintah. Boleh juga guru berkualifikasi D-II yang sedang menempuh pendidikan S-1 secara mandiri atau beasiswa dari sumber lain, tetapi sudah harus menjalani pendidikan selama dua semester.
”Pengangkatan guru di tingkat SD ini memang harus diperketat supaya perbaikan mutu guru bisa mulai dilaksanakan,” kata Baedhowi.
Adapun untuk peningkatan kualifikasi akademik D-IV atau S-1 sekitar 1 juta guru dari total 1,2 juta guru SD diupayakan supaya guru tetap bisa menempuh pendidikan tanpa meninggalkan kewajiban mengajar.
Untuk mempermudah akses guru SD yang tersebar hingga daerah terpencil ke lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), layanan pendidikan tinggi bagi guru tersebut diupayakan tidak jauh dari lokasi guru mengajar.
Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, menjelaskan, para guru itu bisa menempuh pendidikan tanpa meninggalkan daerah. Pembelajaran untuk peningkatan kualifikasi akademik guru itu bisa dilakukan dengan pola independen lewat pendidikan jarak jauh atau mendatangkan dosen dari LPTK terdekat untuk membimbing guru di Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran.
”Kemudahan pendidikan guru untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV atau S-1 ini bukan berarti mengorbankan kualitas pembelajaran. Materi yang didapat tetap berkualitas sama dengan pendidikan tinggi secara tatap muka. Nanti saat libur bisa saja guru itu belajar penuh di LPTK yang mereka pilih,” kata Fasli.***

Iklan

Visi, Misi Calon Bupati “Life Service”

23 Sep

PENYAMPAIAN VISI & MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI GEDUNG DPRD KABUPATEN KUNINGAN

PENYAMPAIAN VISI & MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI GEDUNG DPRD KABUPATEN KUNINGAN

Kampanye tahapan penyampaian visi & misi ketiga calon bupati dan wakil bupati Kuningan periode 2008-2013. Yakni pasangan Arochman (H. Aang Hamid Suganda-H. Momon Rochmana), Asri (H. Aan Suharso-Iwan Sonjaya) dan Sae (H. Nana Sulanjana-H. Eman Sulaeman) belum mencerminkan program yang jelas untuk memimpin Kabupaten Kuningan ke masa depan.

Sujarwo, salah seorang aktifis di Kabupaten Kuningan menyebutkan, “Ketiga pasang calon, masih berkutat dalam normatif kata-kata yang tidak mencerminkan terobosan baru. Atau lebih tepatnya gagasan cemerlang. Padahal selyaknya mereka memberikan solusi permasalahan-permasalahan ke depan di segala bidang. Bukan retorika yang setiap tahun terus didengungkan dan hasilnya sampai saat ini tidak ada yang nyata.”

Sambungnya, apalagi setelah duduk nanti, mereka tidak lepas dari program pembangunan daerah (Propeda) baik jangka panjang maupun lima tahun. Implementasinya pun terukur setiap satu tahun sekali. Selayaknya, persoalan yang menjadi persoalan rakyat harus diungkapkan secara jelas. Agar masyarakat dapat melakukan chek and balance di kemudian hari.

Pasangan Arochman

Pasangan Arochman memunyai visi yakni mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera berbasis pertanian serta pariwisata yang maju dalam lingkungan yang agamis dan lestari. Visinya dijelaskan dalam misi yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Memantapkan suprastruktur dan infrastruktur agropolitan serta pariwisata secara terinteggrasi dan merata. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka kabupaten konservasi dengan berorientasi pada perlindungan, pengawetan dan pemampaatan secara lestari. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis dan terintegrasi.

Pasangan ASRI

Pasangan Asri menyampaikan visi yaitu menuju masyarakat Kuningan yang sejahtera, mandiri serta bermartabat berlandaskan iman dan taqwa. Visinya dijelaskan dalam misi, meningkatkan aselerasi pembangunan daerah bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui derajat pendidikan dan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Menciptakan komitmen dan partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun, mulai perencaan hingga pelaksanaan. Mengembalikan dan mempokuskan secara sungguh-sungguh komitmen pembangunan daerah pada sektor primer dan andalan. Menumbuhkan investasi daerah secara nyata dan langsung mengangkat perekonomian rakyat dengan memperhatikan sumber daya lokal.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa serta penganggaran yang berorientasi publik.

Pasangan SAE

Pasangan ini memiliki visi mewujudkan Kabupaten Kuningan sejahtera serta dinamis berlandaskan iman dan taqwa. Misinya, meingkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah dan kinerja pemerintah daerah. Meningkatkan pembangunan berbasis pedesaan dan meningkatkan kehidupan beragama.***

Warga Miskin Mengeluh, Kades Sunat BLT

23 Sep

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, di sejumlah desa yang warga masyarakatnya menerima dana bantuan langsung tuani (BLT) dari pemerintah pusat paska pencairan dipotong oleh kepala desanya secara bervariasi antara Rp 50 ribu, Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu perorang.

Seperti kejadian di Desa Pajawanlor Kecamatan Ciawigebang, BLT di potong langsung oleh kepala desanya, Nana. Selain itu, ia mengeluarkan data fiktif sebanyak 14 orang. Ke empat belas orang itu sudah meninggal, namun dana BLT-nya tetap dicairkan dengan menggunakan pihak lain yang mengatasnamakan nama dimaksud.

“Kalau dari kantor Posnya sih memang utuh tetapi setelah dibawa pulang ke rumah, ada aparat desa yang mengumpulkan dana pemotongan seperti pencairan BLT tahap I dipotong Rp 150 ribu dan tahap II sekarang pun dipotong lagi Rp 150 ribu,” tutur warga Kec. Kramatmulya yang enggan disebutkan namanya karena kuatir menjadi sorotan.

Ia pun mengaku merasa heran, biasanya apabila pencairan BLT itu dilaksanakan tiga kali putaran dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu tetapi untuk tahun 2008 ini, justru diperkirakan hanya 2 kali putaran saja, yakni pertama besaran nominalnya Rp 300 ribu dan putaran keduanya Rp 400 ribu. “Saya sih ingin seperti dulu saja tiga kali putaran karena bantuan itu benar-benar dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Hal senada dikatakan dua warga Kecamatan Cibingbin yang sama-sama enggan disebutkan namanya. Ketika ditemui di kantor Pos setempat, mereka mengaku mendapat kabar akan dilakukan pemotongan dana BLT oleh aparat desanya dengan besaran bervariasi tiap dusunnya ada yang Rp 100 ribu dan ada pula yang Rp 200 ribu karena pencairan di Kec. Cibingbin sekaligus dua tahap yakni sebesar Rp 700 ribu per orangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Kuningan, Yadi Heryadi tidak mau berkomentar soal dugaan pemotongan di sejumlah desa sebab bukan wewenangnya dan terpenting pembayaran dari kantor Posnya kepada penerima BLT dalam kondisi utuh. Kendati demikian, ia mengatakan, ada sekitar 10.735 warga miskin Kab. Kuningan akan mendapat BLT susulan yang diajukan sebelumnya yang saat ini masih tengah diproses di tingkat pusat dan kalau tidak ada hambatan, diperkirakan bulan Oktober 2008 sudah bisa dicairkan.***

Mencari Pemimpin Transformatif Bukan Transaksional

22 Sep

Pemimpin ideal untuk Kabupaten Kuningan sangat di butuhkan ke depannya. Sebab tantangannya tidak lagi kecil, namun cenderung lebih berat. Peliknya permasalahan tata ruang kota, lingkungan, pembangunan sektor ekonomi, sosial, budaya semakin komplek dan rumit. Hal itu, dampak informasi dan transformasi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi.
Pemimpin dalam pengertian sempit bupati dan wakil bupati harus mempu mengejawantahkan harapan-harapan masyarakat secara makro. Baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (perda). Piranti yang akan diterapkan di masa depan, harus berorientasi kepada rakyat, bukan sebaliknya hanya mengedepankan kepentingan birokrasi.
Kita sering dengar, bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) mengupayakan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat pelbagai perda. Seperti biaya retrebusi, perijinan dan lainnya. Begitu pun dengan peningkatan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun upaya-upaya itu tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.
Begitu pun cerita-cerita mengenai hasil-hasil pembangunan yang menikmati hanya segelintir orang. Hasil pembangunan secara langsung tidak menyentuh kepentingan rakyatnya. Justru dalam persoalan ini, para pemborong atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi sangat menikmati kue pembangunan. Mereka memeroleh tender tanpa susah payah.
Sedangkan pengerjaannya tidak sesuai alokasi anggaran. Kehidupan mereka lebih mewah dibanding jalan yang dibangun dari desa ke kota. Jembatan yang menghubungkan satu kampung ke kampung lainnya. Begitu pun dengan pembangunan sarana olahraga, patung, tugu dan seterusnya. Apakah rakyat dapat menikmati secara langsung untuk kesejahteraannya?
Rakyat hanya menikmati sedikit saja dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Katakanlah kemudahan transfortasi, kemudahan komunikasi. Selebihnya mereka tetap usaha dalam kapasitasnya yang terbatas baik sebagai petani, pedagang maupun pegawai. Penghasilan mereka tidak sebanding dengan pelaku pembangunan itu sendiri.
Ketidakadilan ini seharusnya dapat ditransformasikan pemerintah kepada rakyatnya. Rakyat harus betul-betul merasakan, bukan hanya kemudahan-kemudahan yang diperoleh secara semu. Jalan aspal yang baik, tidak akan bertahan lama. Akan mengalami kerusakan kembali. Hal itu membutuhkan perbaikan di tahun berikutnya. Siapa yang enak?
Berbeda dengan pemerintah membangun irigasi yang baik. Melindungi hutan agar tidak terjadi pembalakan liar. Sawah mudah diari, kolam tidak kekurangan air dari seterusnya. Sebab mereka hidup dari sawah, ladang, kolam ikan. Namun sampai saat ini, pemerintah belum memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
Contoh sederhana, bagaimana kawasan gunung Ciremai yang hampir gundul karena seringnya pembalakan liar. Beralihnya pungsi hutan menjadi huma? Jika terus dibiarkan dampaknya masyarakat Kuningan sendiri yang menanggunakibatnya. Apakah akan terjadi bencana tanah longsor, air tanah mulau berkurang sehingga rakyat Kuningan tidak mampu lagi terpenuhi kebutuhan airnya?
Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di Jalan Siliwangi, karena padatnya kendaraan roda empat maupun dua. Jalan lingkar yang dianggap dapat mengantisifasi kemacetan, belum tentu mampu. Sebab dari pendopo ke selatan hanya satu jalan. Belum kondisi rumah dan pertokoan yang terus tumbuh di sisi kiri kanannya. Jumlah jalan yang terbatas merupakan pekerjaan rumah (PR) yang menghadang di tahun-tahun mendatang.
Ledakan penduduk pun tidak bisa dihindari jika program keluarga berencana (KB) mengalami kegagalan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sekarang saja satu juta lebih. Bagaimana di tahun 2009 ke depan? Mungkin jumlahnya akan berlipat ganda, sementara Pemkab belum bisa mengantisifasinya. Melihat gejala seperti itu, kita membutuhkan pemimpin yang siap segala.
Sekarang, rakyat Kabupaten Kuningan tengah berharap pada ketiga calon yang maju di pilkada untuk mengatasi kemiskinan dan keruwetan di masa depan. Pertanyaannya siapa yang paling mampu menerima tantangan kesulitan dan masa depan dengan mentransformasi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Bukan pemimpin transaksional yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya.***

Baca lebih lanjut

Panwas Larang Lokakarya Kepemimpinan

20 Sep

Seyogyanya, lokakarya kepemimpinan yang diselenggarakan Jaringan Kota Kuda (Jaka), Sabtu (20/9) di Pandapa Paramarta kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra batal dilaksanakan. Lokakarya yang tujuannya menghadirkan ketiga pasang calon bupati yakni H. Aang Hamid Suganda-H. Momon Rochmana (Arochman). H. Aan Suharso-Iwan Sonjaya (ASRI) dan H. Nana Sujana-H. Eman Sulaeman (SAE) untuk menyampaikan visi, misinya.
Namun pihak Panwas Kabupaten Kuningan membubarkan kegiatan itu dengan alasan tidak memberitahukan ke pihaknya. Peristiwa ini disesalkan semua elemen masyarakat. Pasalnya lokakarya yang memertemukan ketiga pasang calon merupakan gagasan dari masyarakat. Agar masyarakat mengetahui program kerja setelah mereka duduk menjadi bupati dan wakil bupati.
Boy Sandi Kartanegara, salah seorang aktifis mengungkapkan, “Panwas melakukan tindakan tebang pilah terhadap apa yang dianggapnya pelanggaran. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh para calon bupati dan wakil bupati terus dibiarkan dan seolah-olah nutup mata. Namun jika ada elemen masyarakat melakukan kegiatan ke arah positif dengan sigapnya mengantisifasi,” tandasnya.
Hal ini menjadi preseden buruk terhadap penegakan demokrasi di Kabupaten Kuningan, tambah Boy. Terlepas dari pro kontra kegiatan itu, seharusnya panwas sebagai lembaga pengawas harus memokuskan pada mekanisme pilkada supaya berada dalam rambu-rambu yang telah digariskan dan bukan sebaliknya.***

Tiga Komitmen Moral Untuk Calon Bupati & Wakil Bupati

18 Sep

Kelemahan mendasar dari seorang pemimpin ialah tidak memiliki persefsi sama dengan pemikiran masyarakat. Setiap pemimpin selalu mengedepankan pemikirannya sendiri atau lebih tepat egoismenya. Setiap pemikirannya selalu dianggap benar dan bahkan paling benar, dengan alasan bahwa setiap pemikirannya tidak terlepas dari kepentingan masyarakat.

Kalau saja sedikit arif, bahwa kepentingan publik itu terdiri atas kebutuhan primer dan sekunder, itu yang paling pokok. Kebutuhan primer tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan (ketersediaan bahan makananan, makan itu sendiri dan rumah). Jika ketersediaan sandang melimpah, baik yang diperloleh sendiri secara bercocok tanam atau membeli dipasar. Masyarakat sudah senang.

Sandang sama artinya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lapangan pekerjaan jadi sangat pentingan atau kebutuhan primer. Baik sebagai petani, pedagang maupun pegawai (swasta maupun PNS, TNI/Polri). Sebab untuk melangkah ke masa depan, tidak terlepas dari kebutuhan pekerjaan (di luar kontek adanya kebutuhan status sosial).

Pangan identik dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, lauk pauk, susu dan lainnya. Kebutuhan pangan memiliki relevansi dengan individu. Sebab rasa lapar hanya dirasakan orang perorang bukan secara jamak. Kebutuhan ini bisa melebar jika dihadapkan pada adanya keluarga. Umpamanya anak, istri atau suami, menantu, paman, bibi, uwak dan seterusnya.

Begitu pun dengan papan atau rumah. Kebutuhan ini menjadi primer jika berhadapan dengan orientasi kehidupan suatu kelompok atau komunitas. Kehidupan suatu komunitas akan mengalami keberlangsungan apabila kebutuhan kelompoknya terpenuhi. Jika tidak maka akan mengalami evolusi seperti teorinya Darwin. Suatu generasi dapat hilang apabila berhadapan dengan hukum alam.

Melihat kebutuhan primer, dewasa ini sangat penting artinya. Paska krisis ekonomi berkepanjangan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), menghadapi pasar global yang pluktuatif. Telah memberikan dampak ekonomi kurang menguntungkan bagi masyarakat. Apalagi menjelang idul fitri kali ini, sikap konsumerisme yang digelorakan televisi menambah kacau.

Untuk mengejar sandang saja, ada masyarakat yang rela menjual makanan sampah. Kulit bekas sepatu dan jaket kulit di daur ulang menjadi makanan. Pewarna cat dijadikan pewarna kue-kuean dan banyak lagi peristiwa yang mendirikan bulu roma. “Apa yang salah dari semua peristiwa ini?” seolah-olah masyarakat berlomba menyuguhkan drama satire tak kunjung usai.

Jika dirunut akar persoalannya, ujung-ujungnya kita pun menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak mampu menyediakan sandang, pangan dan papan bagi rakyatnya. Kegagalan “founding father” bangsa ini adalah tidak memberikan kenyamanan kepada rakyatnya untuk menghidupi, minimal dirinya sendiri umumnya keluarganya.

Kegagalan para founding father, mengestafetkan ke generasi berikutnya. Sehingga persoalan kebutuhan primer ini seolah-olah tidak akan pernah usai. Jika saja, di tingkat nasional mengalam kegagalan secara signifikan, bagaimana dengan pemerintah mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota? Sebab pemerintah terkecil merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Artinya, desa, kecamatan dan kabupaten merupakan pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan pusat dan provinsi. Dengan begitu, kemakmuran rakyat berada di tangan pemerintah terkecil. Namun apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa persoalan sandang, pangan dan papan seolah-olah tidak terjangkau. Masyarakat pedesaan menjadi berlomba-lomba migrasi dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

Mereka menyusuri gerbang-gerbang jam kerja yang membicarakan lowongan pekerjaan. Jika hanya kota-kota besar saja yang menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana dengan desa, kecamatan dan kabupaten? Apakah mereka tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan? Lalu apa yang dikerjakan oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah (Sekda), camat, dan kepala desa?

Jika semua pejabat di daerah hanya mampu membuat jalan, patung, tugu dan penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat. Siapa pun pemimpinnya sanggup! Pemimpin yang dibutuhkan tidak hanya berorientasi ke sana. Pemimpin yang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih berdaya baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya.

Seperti Kabupaten Kuningan sekarang ini, tengah menghadapi pemilihan kepala daerah atau lebih kerennya bupati dan wakil bupati. Apakah mereka memiliki komitmen untuk memajukan masyarakat Kuningan dengan mengutamakan sandang, pangan dan papan? Setiap pertemuan (kampanye terselubung) mereka hanya mengungkapkan permohonan dukungan dengan memberikan bantuan ala kadarnya.

Apakah seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat? Jika diklasifikasi masyarakat ada tiga yaitu masyarakat usia produktif (yang membutuhkan lapangan pekerjaan), masyarakat lanjut usia dan pegawai (baik bekerja sebagai pedagang, buruh, tani, swasta dan PNS/TNI-Polri). Tiga kelompok ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sepenuhnya oleh calon pemimpin.

Bupati dan wakil bupati harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif. Masyarakat lanjut usia (di luar pensiunan PNS/TNI Polri) yang tidak memiliki pendapatan di usia senjanya harus menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan cara mengalokasikan dana di APBD. Masyarakat pegawai, khususnya PNS yang ada di Kabupaten Kuningan harus memeroleh dana kesejahteraan dari Pemkab Kuningan.

Ketiga komitmen moral ini, tentunya harus dikumandangkan oleh para calon bupati dan wakil bupati dan di realisasikan dalam waktu 100 hari kerja setelah dilantik gubernur. Jika tidak mari kita berpikir ulang untuk mendukungnya.***

DPRD Akan Gelar Kampanye

18 Sep

Pelaksanaan kampanye pilbup tanggal 23 September 2008 melalui sidang paripurna istimewa DPRD yang akan diikuti oleh pasangan Arochman (H. Aang Hamid Suganda-H. Momon Rochmana), Asri (H. Aan Suharso-Iwan Sonjaya) dan Sae (H. Nana Sulanjana-H. Eman Sulaeman) bakal disaksikan oleh ribuan warga Kab. Kuningan.

“Sedikitnya kami mengundang 1600 warga untuk menyaksikan langsung pemaparan visi misi masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kuningan periode 2008-2013 dengan durasi sekitar 40 menitan,” ujar Ketua DPRD Kab. Kuningan, H. Yudi Budiana, S.H.

Selain undangan resmi, semua warga pun berhak untuk bisa hadir dalam momentum penting itu guna melihat dan mendengar pemaparan program-program kerja masing-masing calon sehingga nantinya warga bisa memilih sekaligus memilah secara demokratis, pasangan mana saja yang sekiranya dapat diandalkan untuk memimpin Kabupaten Kuningan ke depannya.

“Pokoknya, kami memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada seluruh warga yang ingin menyaksikan langsung pelaksanaan paripurna istimewa penyampaian visi misi tiga pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilbup Kuningan tanggal 12 Oktober 2008 mendatang,” tandasnya

Namun bagi warga yang tidak sempat hadir karena kesibukan atau hal-hal lainnya tetapi ingin mengetahui pelaksanaan perkembangan kegiatan tersebut, sambung Yudi, maka warga tidak perlu kuatir karena bisa menyimak acara itu melalui siaran langsung radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan menegaskan agar para PNS tidak tidak terpengaruh atau ikut-ikutan memihak salah satu pasangan calon. Namun PNS harus menjungjung netralitas dan tetap menjalan kewajiabannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu semua demi terbangunnya demokrasi yang jujur dan adil menuju ke arah yang lebih baik.***