Tolak Rekomendasi DPP Partai Politik

15 Jun

Situasi memanas paska dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kab. Kuningan yang nantinya akan maju dalam pilkada mulai turun suhunya. Pasalnya, konsentrasi calon, sekarang lebih cenderung melakukan lobi-lobi ke dewan pimpinan wilayah (DPW) jeung dewan pimpinan pusat (DPP) partai pengusung calon. Seperti Golkar, PDIP, PKS, PKB maupun PBB.
Semua calon menggunakan koneksinya masing-masing supaya jalannya tidak mengalami kendala. Seperti yang dilakukan calon bupati incumben H. Aang Hamid Suganda yang sebelumnya merasa yakin akan memeroleh rekomendasi dari DPP PDIP mulai ketar-ketir. Sebab diisyukan bahwa PDIP akan direkomendasikan satu paket. Artinya, Aang harus berpasangan dengan Acep Purnama Ketua DPC PDIP Kuningan.
Padahal Aang sendiri sudah memilih calon wakil yang akan digandengnya adalah H. Momon Rochmana yang sekarang masih sekda. Berdasarkan informasi tidak resmi di lapangan. Jika PDIP akan memaketkan Aang – Acep, maka Aang akan mengundurkan diri dari pencalonan melalui partai. Ia lebih memilih dari jalur independen. Karena Acep dianggap sebagai kartu mati.
Begitu pun dengan daftarnya Yusuf Sukardi, calon bupati dari partai Golkar membuat H. Arifin Setiamihardja gagap. Sebab, sosok Yusuf cenderung lebih dikenal sebagai pengurus DPP. Artinya DPP akan dengan mudah memberikan rekomendasinya ke Yusuf. Tidak kalah menariknya calon bupati dan wakil bupati dari PKB, kendati kursinya hanya 5 buah atau kurang dari 15 persen.
Tapi memiliki harapan terjadi satu paket karena ada dukungan dari partai lain supaya genap 15 persen. Persaingan memeroleh rekomendasi sangat kuat sehingga kerap tim sukses wara wiri ke Jakarta dan Bandung. Sekarang persoalannya, ialah DPP yang tidak mengenal karakteristik masyarakat Kab. Kuningan akan memberikan dampak kurang baik.
Artinya pemimpin masyarakat Kab. Kuningan ditentukan oleh DPP. Polanya hampir sama dengan jaman orde baru yang harus memeroleh restu dari gubernur dan mendagri. Artinya pula, masyarakat Kuningan tidak bisa menentukan pemimpinnya sendiri. Kendati dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyatnya.
Sungguh ironis terjadinya demokratisasi, tapi partai politik tidak memberikan ruang kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Maksudnya, partai politik tidak diberikan otonomi daerah sesuai dengan sistim pemerintahan. Hegemoni DPP sangat kuat sehingga kerap mengabaikan kehendak daerah. Hal ini perlu direposisi, dengan memberikan hak-hak perogratifnya ke ketua partai di daerah guna menentukan siapa-siapa yang dicalonkan.
Berdasarkan pengalaman pilkada di daerah lain, calon yang ditentukan oleh DPP tidak memberikan kontribusi kepada pemilihnya. Partai politik tidak mampu bekerja lebih efektif tapi cenderung diam. Berbeda dengan calon pilihan masyarakat yang didaftarkan ke partai politik akan lebih besar dukungannya. Meski sekarang boleh calon dari jalur independen.
Namun pencalonannya masih dikebiri dengan pelbagai aturan yang tidak masuk akal. Jika sudah demikian, lebih baik tolak rekomendasi DPP partai. Karena tidak menunjukan jiwa demokratis.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: