Arsip | April, 2008

Konflik Internal PBB Memanas

28 Apr

Peneybabnya Mendukung H. Aang Jadi balon bupati Kuningan 2008-2013

Polemik di tubuh partai bulan bintang (PBB) yang sebelumnya diperkirakan harus memenuhi persyaratan kuota dalam pemilu 2009. dan telah ancang-ancang ganti nama menjadi Partai Bintang Bulan (PBB) dan di Kab. Kuningan partai itu telah memiliki kepengurusan baru. Ternyata, dalam undang-undang pemilu 2009, yang telah disyahkan Partai Bulan Bintang tidak perlu ganti nama.

Hal ini melahirkan polemik menjelang Pilkada di Kab. Kuningan, pasalnya Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Kuningan, HO Furkon seolah-olah memeroleh angin dengan undang-undang pemilu yang baru. Sehingga partainya tidak dibubarkan. Persoalan timbul ketika secara de jure dibentuk pengurusan baru partai dengan nama Partai Bintang Bulan yang diketua Drs. Dadang Hermawan.

Apalagi HO. Furkon telah mengungkapkan secara meluas di media mengenai dukungan dalam pilkada terhadap H. Aang Hamid Suganda sebagai Calon Bupati Kab. Kuningan periode 2008-20013. Ujung-ujugnya terjadilah polemik “kepentingan” antara dua kepengurusan partai sama itu.

“Dukungan PBB terhadap balon bupati dan wakil bupati pada Pilbup 2008 akan diputuskan setelah adanya sosialisasi resmi dari Desk Pilkada Pemkab Kuningan. Jadi pernyataan dukung mendukung Pak Haji Furkon (ketua DPC PBB, red) di media terlalu prematur. Sebab, tidak ditempuh melalui mekanisme partai,” tandas Dadang.

Ia mengungkapkan ketidakmengertiannya atas sikap buru-buru ketua umumnya dalam mengambil keputusan. Padahal rapat terakhir DPC PBB dengan para PAC tertanggal 24 April 2008 tidak membahas soal dukungan balon bupati dan wakil bupati. Dalam rapat tersebut hanya dibahas seputar pesan Menhut RI MS Ka’ban terkait lahan tanah konservasi hutan.

Dukungan terhadap Bupati Aang agar menjadi bupati kedua kalinya, kata Dadang, memang tidak mustahil akan bergulir dari DPC PBB Kuningan. Namun, ia ingin dukungan tersebut digulirkan setelah aturan partai ditempuh. “Kalau mekanismenya ditempuh kan legal, kuat dan cantik,” ujar Dadang.

Dadang juga mempertanyakan munculnya keberadaan Forum PAC PBB secara tiba-tiba. Ditegaskan pula bahwa dalam AD/ART DPC PBB tidak mengenal Forum PAC PBB.
Ditanya apakah DPC PBB Kuningan tengah dalam konflik internal, Dadang membantahnya. “Konflik tidak ada. Yang ada hanya lah pelanggaran akibat tidak mengertinya aturan organisasi partai,” jelas Staf Ahli Bidang Kepemerintahan Bupati Kuningan ini.

Akibat kondisi itu, telah muncul banyak keluhan dari para pendiri serta kader DPC PBB kepadanya sebagai mandataris DPC PBB Kuningan. “Mestinya segala keputusan politik DPC PBB memang harus melalui saya sebagai mandataris sesuai surat mandat bernomor AM.17/PCKng-SEK/1428 H,” paparnya.***

Iklan

Suhu Politik di Kuningan Memanas, Jelang Pilkadasung

25 Apr

Pemilihan kepadala daerah secara langsung (Pilkadasung) di Kab. Kuningan yang akan dilaksanakan antara 12 Oktober 2008 semakin menghangat. Calon bupati dan wakil bupati sudah mengadakan pinangan ke partai politik dan ada pula yang bersikukuh mengambil jalur independen. Yang telah meminang diantaranya H. Zainul Mustafa, SE,. untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati (balonbup) dari PKB.

Begitu pun dengan Drs. H. Aan Suharso, M.Si, turut melemar PKB untuk dijadikan lokomotif pilkada. Selain balon bupati, juga bakal calon wakilnya pun turut melamar. Diantaranya Drs. H. Edi Nurinda, MSi, Drs. Dudung Mundjadji. SH, KH. Ubaidillah dan Drs. Rahman, M.Ag. Mereka mendapaftar atau meminang paska DPC PKB Kuningan mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati.

Begitu pun dengan PKS, sudah jauh-jauh hari melakukan komunikasi dengan bakal calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya dengan Nunung Sanuhri, Wawan Suhawan, Aan Suharso, Dodo Nurwenda, Edi Nurinda, Momon Rochmana, Kuswandi, Jajat Sudrajat, Zaenul, Aang Hamid Suganda bahkan Yusuf Sukardi. Namun sampai saat ini PKS belum memutuskan siapa yang bakal disusung partainya.***

Sudut Kota Kuningan

Sudut kota Kabupaten Kuningan dilihat dari alun-alun di senja hari yang baru saja dibangun dan akan dibangun lagi karena ada yang tertinggal yaitu patung kuda. Kota Kuningan memang belum cantik dan jauh dari cantik, tugas itu berada di pemimpin Kab. Kuningan di masa depan atau tepatnya paska Pilkada mendatang. Pertanyaannya, apakah bupati dan wakil bupati yang unggul di Pilkadasung akan melahirkan Kuningan yang “molek” dalam pengertian filosofis bukan fungsional.

————


Kegiatan Humas, Cenderung Politis

19 Apr

Kegiatan bagian hubungan masyarakat (Humas) Setda Kab. Kuningan menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi pelajar di Kabupaten Kuningan dianggap ke luar dari kewenangannya. Cenderung muatan politisnya lebih besar, ketimbang manfaat yang diperoleh. Hal ini mengundang polemik dikalangan birokrat juga organisasi kewartawanan di Kab. Kuningan.

“Saya mendengar bahwa Humas merencananakan pelatihan jurnalistik pada pelajar yang ada di Kab. Kuningan. Saya langsung menelon Kabag Humas (Dian Rahmat Yanuar-red) menanyakan benar tidaknya. Kabag Humas, langsung menjawab, emang salah Humas menyelenggarakan kegiatan itu? Katanya. Jawab saya, itu salah. Karena di luar kewenangan Humas,” Ungkap Ketua PWI Kuningan, Ondin Sutarman, berapi-api sebelum pelaksanaan kegiatan.

Seharusnya, sambungnya, sebelum merencanakan ada pembicaraan terlebih dahulu apakah pantas atau tidak? Sebab, kegiatan itu di luar jalur kewenangan atau tugas pokok dan fungsinya. Jika tidak salah, humas memiliki tugas pokok diantaranya memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemublikasian di media masa atas pekerjaan atau rencana bupati, wakil bupati dan unsur pimpinan di setda.

“Tugas itu terlebih dahulu ditingkatkan kearah lebih profesional, bukan sebaliknya. Tugas pelatihan atau pembekalan junalistik itu ada bidangnya, baik organisasi kewartawanan juga dinas teknis. Katakanlah urusan pelajar, tentunya Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan organisasi kewartawan yang memang spesialis di bidangnya. Bukan bagian humas,”tandasnya.

Senada dengan Ondin Sutarman, salah seorang birokrat yang enggan disebutkan identitasnya mengutarakan. Humas itu sudah masuk kamar orang lain yang seharusnya tidak dilakukan. Apapun dalihnya, apakah untuk melakukan penyebaran informasi kepada pelajar atau memiliki tujuan khusus. Jika pun demikian, pihak humas selayaknya bekerja sama dengan pihak desa.

Desa lebih penting ketimbang pelajar, ungkapnya. Selama ini informasi desa yang belum optimal dilaksanakan bagian humas jelas menunjukan kinerja yang buruk. Ini kan seharusnya menjadi pemikiran humas, bukan orang lain. “Mungkin ini dianggap merecoki rumah tangga organisasi lain. Tapi saya secara pribadi kurang setuju karena masih ada pekerjaan lain” tandasnya.***

Objek Wisata di Kuningan Belum Optimal

10 Apr

Keterangan gambar :

Salah satu objek wisata yang terdapat di Kab. Kuningan yakni Curug Ciputri, tepatnya di bumi perkemahan palutungan Desa Cisantana Kec. Cigugur yang dikelola oleh Kantor Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Wilayah II Jawa Barat. Pasalnya Gunung Ciremai sudah dijadikan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), kondisinya tidak terawat dengan baik.***

—————

Curug Ciputri

SERING dilupakan banyak orang, yang dijual dalam pemasaran pariwisata hanyalah sebatas keindahan alam. Pantainya yang indah dengan suasana memikat tatkala matahari terbenam, atau panorama keindahan alam lainnya yang selama ini selalu ditampilkan sebagai primadona obyek wisata di Jawa Barat.

Dalam soal yang satu ini, Kabupaten Kuningan sangat boleh jadi tergolong minim. Keindahan alamnya, hanya di beberapa lokasi saja yang sebenarnya bisa dijual. Kuningan, salah satu wilayah di antara Kabupaten Cirebon (di utara) dan Kabupaten Ciamis (di selatan), sama sekali tidak memiliki pantai. Daerahnya di sebelah timur berbatasan dengan Jawa Tengah.

Namun, kondisi seperti itu sama sekali bukanlah berarti Kuningan tidak memiliki potensi yang bisa dijual untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Berbagai obyek wisata yang selama ini banyak dikunjungi antara lain Linggajati, Sangkanurip dan Waduk Darma, Cibulan, Talaga Remis, serta obyek wisata lainnya telah lama menjadi pilihan wisatawan, terutama wisatawan domestik.

Di Sangkanurip, selain tersedia hotel berbintang, wisatawan bisa memanjakan diri dengan mandi air panas dan spa. Jika suatu pagi berdiri di daerah yang dinamakan Linggajati, kita bisa menikmati bagaimana indahnya matahari terbit menyinari punggung Gunung Ciremai bagian timur yang menjulang pada ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Bagi mereka yang gemar bertualang dengan mendaki gunung, Ciremai merupakan medan tantangan menarik.

Nama Linggajati yang berasal dari kata “lingga” dan “jati”, erat kaitannya dengan batu berukuran tiga perempat meter yang terletak di salah satu lokasi pada ketinggian 2.300 meter. Daerahnya bisa ditempuh dari punggung gunung sebelah timur, setelah melewati jalan lurus terjal yang melelahkan. Batu yang dinamakan “lingga” itu oleh penduduk setempat dikeramatkan. Konon, tempat tersebut dipercaya pernah dijadikan tempat pertemuan wali songo yang dipimpin Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.

***

KABUPATEN Kuningan tergolong sebagai wilayah kecil dengan luas 80.503 ha, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. Namun, sejarah dan latar belakang serta budaya daerahnya yang unik sekaligus menarik, sebenarnya merupakan kekayaan yang jarang dimiliki oleh daerah lainnya di Jawa Barat, sehingga daerah ini tidak patut berkecil hati. Jika cukup cekatan dan kreatif dalam mengembangkan pariwisata seja-rahnya, Kuningan tidak mustahil seperti maskot yang dijadikan lambang daerahnya, “Ke-cil-kecil Kuda Kuningan”.

Melalui berbagai peninggalan, baik pada zaman prasejarah maupun zaman perang kemerdekaan, daerah ini ibarat sebuah museum besar yang menyimpan kekayaan warisan budaya. Situs-situsnya tersebar hampir di semua wilayah, mencerminkan potensi yang tidak kecil. Keadaan itu sekaligus merupakan lahan tantangan para ahli untuk meneliti masa lalu daerah ini, mengingat sejarah Kuningan dapat dilacak hingga kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi (SM).

Peninggalan zaman prasejarah sebagaimana ditemukan ahli kebudayaan Belanda Van der Hoop pada tahun 1935 sampai penelitian lanjutan yang dilakukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak tahun 1963, membuktikan hal itu. Setelah melalui berbagai penelitian lanjutan, benda-benda purbakala pada masa megalitikum dan neolitik. Yakni kampak batu, beliung batu dan perunggu.

Selain itu, tiga situs lainnya yang lokasinya saling berdekatan di Sagarahyang diduga kuat sebagai lokasi Kerajaan Pasir Batang dengan rajanya Prabu Tapa Ageung. Seperti yang tersurah dalam legenda lutung kasarung. Hal ini dibuktikan dengan adanya situs Ciacra tempat ditemukannya patung sapi dan Dewa Syiwa, situs Linggayoni karena ditemukan lingga dan yoni serta situs pundek berundak.

Selain itu, ada kepercayaan masyarakat atas makam keramat yang terdapat di pasir Anjung, yakni Purbalarang, Purbaleuwih, Purbaendah, Purbakasih, Purbakancana dan Purbasari. Kalima putri eta anak Raja Prabu Tapa Ageung ti Karajaan Pasir Batang. Adiantara pasir batang dan pasir anjung ada lembah yang diberinama Cilutung. Ini adalah sebuah bukti sejarah. Namun perlu ada penelitian yang lebih serius.***

KPUD Kuningan geus Ngajinekeun Pilbub

5 Apr

Pemilihan bupati (Pilbub) di Kab. Kuningan geus dijinekeun ku komisi pemilihan umum daerah (KPUD) ping 12 Oktober 2008. Salian geus jinek, pihak KPUD oge netepkeun waktu pendaptaran calon bupati jeung wakil bupati Kuningan antara 28-30 Juli 2008. Eta katangtuan, mere lolongkrang ka partey pulitik nu meunang elektoral treshold (ET) keur nyalonkeun jagona sewang-sewangan.

“Dijinekeunana waktu pilbup Kab. Kuningan, ping 12 Oktober dumasar rapat pleno anggota KPUD. Tujuanana sangkan aya lolongkrang nu rada leuir keur sasadiaan sakur kaperluanana. Boh dangka keur sosialisasi ke partey pulitik jeung masarakat. Sangkan dina emprona teu nungtek teuing,” ceuk Drs. Dedi Mutiadi, M.Pd. Ketua KPUD Kab. Kuningan.

Patokan Pilbub nu jadi cecekelan, sambungna, masih keneh ngagunakeun UU nomer 32/2004 ngeunaan pemerintahan daerah, nu diadumaniskeun jeung UU nomer 22/2007. Tacan bisa ngagunakeun UU anyar, siga ayana calon independen nu geus disahkeun ku DPR. Mun geus dijinekeun jeung aya aturan di handapna, dina aya parobahanana oge kari ngalaksanakeun bae.

Tapi nu dipake jejer kiwari masih keneh make eta undang-undang. Salian ti eta, KPUD dina emprona boga lolongkrang nu cukup keur migawe sakur pangabutuh pilbub. Boh verifikasi daptar pemilih, nangtukeun patugas di tingkat kacamatan nepi ka desa jeung nyadiakeun sarana prasarana-na. Komo deui, anggaran pilbub heureut pisan kurang leuwih 6 milyar. Nu matak kudu diajamkeun ti anggalna sangkan teu kaboler.

Imammudin, anggota KPUD Kab. Kuningan nambahkeun. “Dijinekeun waktu pilbub mangrupakeun wacana nu disodorkeun ka masarakat. Naha aya kamandang sejen atawa tuluy bae nyatujuan. Sabab ping sakitu, satutasna idul fitri, masarakat Kuningan keur karumpul di imahna sewang-sewangan. Eta waktu dianggap hade keur ngalaksanakeun pilbub,” pokna.

Eta katangtuan, ceuk Imam, mangrupakeun salah sahiji tahapan pilbub. Sedengkeun sakur tahapan, dibere lolongkrang genep keur ngalaksanakeunana. Lolongkrang eta sawadina digunakeun sahade-hadena ku KPUD sangkan hasilna teu nguciwakeun. Lantaran dina pilbub, hubungan emosional antara calon jeung pemilih teu ganjor kawas pemilihan gubernur (pilgub) atawa pilpres.

Komo deui, aya harepan keur calon bupati jeung wakil bupati ti independen, hasil revisi terbatas UU nomer 32/2004. Mun diprediksi, bisa dilaksanakeun dina pilbub di Kab. Kuningan. Katangtuanana oge geus jelas, calon bupati ti independen sawadina nyukupan sarat. Diantarana boga dukungan tilu persen tina jumlah penduduk Kab. Kuningan.

Imam mere conto, saumpamana jumlah pendudukna aya kana sajuta, jumlah dukunganana nu dibuktikeun ku potokopi KTP kudu aya tilu puluh rebuna. Mun calon independen aya tilu pasang calon, KPUD kudu merifikasi KTP 90 rebu siki. Tina jumlah sakitu nu dipake sampel verfikasi 30 rebu, hartina saurang calon ngan 10 rebu nu dicocokeun.

“Mun tina jumlah 10 rebu fotokopi KTP aya nu sarua jeung calon sejena. Pihak KPUD boga hak keur ngagugurkeun calon independen. Keur merifikasi KTP nu sakitu lobana merelukeun waktu lila. Lantaran KPUD tacan boga alatna. Boh komputer atawa alat manual sejena,” tandesna.***