Pemda Harus Bangkitkan Ekonomi Rakyat

14 Des

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak segera menghentikan tindakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) mematikan ekonomi rakyat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui mekanisme gusur. Penggusuran tanpa solusi akan menambah jumlah warga miskin.

Desakan ini dikemukakan anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo, ekonom Indef Aviliani, dan anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja. Menjawab Suara Karya di Jakarta, Rabu (31/10) kemarin, mereka menyorot aspek keberpihakan pemerintah terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai solusi mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Sulit bagi mereka untuk memahami persepsi pemerintah. Sebab, kendati berhadapan dengan fakta bertambahnya jumlah warga miskin, sejumlah pemda justru menggusur pedagang di pasar-pasar tradisional dan kaki lima demi kepentingan usaha kapitalis dan pemodal besar. Tindakan itu sudah tentu kontradiktif. UMKM dan usaha kerakyatan lainnya di daerah mestinya diterima sebagai penopang ketahanan ekonomi.

Upaya represif sejumlah pemda yang berusaha “menyingkirkan” peran rakyat di percaturan perekonomian itu dinilai sebagai tindakan gegabah. Jangan lupa bahwa para pedagang itu tidak pernah minta belas kasihan pemerintah. Semangat kewirausahaan itu mestinya didukung. Namun, bukannya memberikan solusi terbaik agar masyarakat bisa berusaha dan bekerja dengan tenang, pemda justru berusaha menghilangkan eksistensi masyarakat demi kepentingan pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Menurut Dradjad, pemerintah tidak akan berhasil merealisasikan penurunan angka kemiskinan dari 16 persen tahun ini menjadi 8 persen pada 2009. Sebab, pemerintah tidak punya program berkelanjutan. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat juga semakin tipis jika melihat upaya “pemusnahan” usaha-usaha yang menjadi penopang hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dia menyebutkan, pemerintah perlu memberi perlindungan terhadap usaha-usaha kerakyatan yang selama ini diandalkan sebagian besar masyarakat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus dilindungi agar tidak dilibas kapitalis dan pemodal besar. Pemerintah seharusnya punya mekanisme pengaturan agar UMKM mampu bertahan dan mengembangkan usahanya, sehingga bisa mandiri dan terus eksis.

“Masyarakat harus didorong agar bisa berusaha dan bekerja, sehingga bisa punya pendapatan sendiri dan tidak menjadi beban negara terus-menerus. Tapi, bukannya menyediakan ikilm usaha dan bekerja yang kondusif, pemerintah justru terus mengganggu dan berusaha menyingkirkan keberadaan usaha-usaha mikro itu,” kata Dradjad.
Sementara itu, program padat karya di daerah yang diharapkan bisa berkelanjutan, ternyata juga tidak optimal. Padahal, jika program padat karya itu berkesinambungan di daerah yang butuh perbaikan infrastruktur, bisa menyerap tenaga kerja dan menciptakan usaha-usaha baru. Dradjad lantas mencontohkan pembangunan dan perbaikan irigasi dan jalan di pedesaan yang memberi pekerjaan dan lapangan usaha bagi banyak orang.

Sedangkan di perkotaan, pemerintah seharusnya tidak menggusur begitu saja pelaku UMKM, tanpa memikirkan terlebih dahulu solusi bagi kelanjutan usaha mereka. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi mereka untuk tetap berusaha sehingga tidak menambah panjang barisan orang miskin karena usaha yang tergusur.

“Selama ini pelaku usaha mikro dan kecil ‘diberangus’ dengan cara digusur tanpa ada solusi. Penggusuran itu juga membuat orang kembali jadi pengangguran dan memicu kemiskinan,” tuturnya.

Jadi, lanjut Dradjad, mimpi untuk pengentasan kemiskinan dengan menggelontorkan dana melalui bantuan Rp 3 miliar untuk setiap kecamatan yang katanya akan dilaksanakan pemerintah tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Apalagi jika melihat perlakuan pemerintah daerah yang bukannya menyiapkan konsep membangun ekonomi kerakyatan, tapi justru mematikannya.

“Program kemiskinan yang ada lebih bersifat artifisial atau program sesaat yang tidak berkelanjutan. Sekarang justru diperlukan program berkelanjutan di banyak bidang agar mampu mendongkrak pendapatan rakyat. Dengan kata lain, memberi pekerjaan pada rakyat miskin yang kebanyakan tidak punya pekerjaan jelas,” kata Dradjad.

Menurut Dradjad, program memerangi kemiskinan yang dijalankan pemerintah sekarang tidak terarah dan bersifat jangka pendek. Akibatnya, tidak memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan atau kelangsungan usaha bagi penduduk miskin, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ini karena program-program itu dilaksanakan pada 2008 dan 2009 atau menjelang pemilihan umum (pemilu), yang setelah itu diragukan keberlangsungannya.
“Program-program seperti itu hanya ad hoc, yakni seolah-olah membantu rakyat miskin dan memberi dorongan pada sektor usaha. Padahal sebenarnya tidak terjadi secara berkelanjutan dan tidak membuat orang miskin mampu mempunyai pendapatan sendiri melalui usaha yang tetap,” katanya.

Dradjad menjelaskan, program yang tidak berkelanjutan seperti itu hanya menghambur-hamburkan uang, tanpa misi yang jelas. Semua itu untuk mempelihatkan bahwa pemerintah memberi perhatian kepada rakyat miskin. “Padahal jika ini dilakukan secara terarah di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan sebagainya, bisa memberi pendapatan bagi masyarakat secara terus menurus dan akan mampu mengurangi kemiskinan dalam arti sebenarnya,” ucap Dradjad.

Ekonom Indef Aviliani mengatakan, penggelontoran dana dalam jumlah besar, yakni Rp 3 miliar bagi 3.800 kecamatan untuk program pengentasan kemiskinan pada 2008-2009 seharusnya diikuti pembinaan dengan program berkelanjutan. “Tanpa pembinaan melalui program berkelanjutan, dikhawatirkan dana Rp 3 miliar itu tidak akan bermanfaat maksimal untuk mengentaskan kemiskinan,” kata dia.

Menurut Aviliani, anggaran bantuan kecamatan itu cukup besar dan dari segi dana, pemerintah tampaknya sudah menyiapkan suatu program pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Tetapi dana tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya pembinaan terhadap berbagai sektor usaha rakyat. Apalagi selama ini kebijakan pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan tidak konsisten, sehingga dana yang disiapkan tidak bisa dimanfaatkan maksimal. “Jangan sampai dana besar itu kembali disimpan di bank atau obligasi negara oleh pemda, sehingga program pengentasan kemiskinan tidak jalan sama sekali,” ujarnya.

Aviliani juga mengatakan, kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan itu bermula dari pemerintah dengan kebijakannya yang saling bertentangan. Ini diperparah dengan fakta bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak mempunyai konsep terarah dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut.

“Kebijakan kontroversial yang datang dari pemerintah sendiri tampak jelas dari tidak konsistennya pemerintah menata fasilitas usaha bagi rakyat. Lihat saja penggusuran tempat usaha tanpa disiapkan solusinya. Ini menunjukkan masih rendahnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat miskin,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan, pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan penciptaan lapangan kerja dan memberi peluang berusaha bagi rakyat miskin. Untuk itu, DPR mendorong segera diterbitkannya Undang-Undang (UU) tentang UMKM yang mendorong kemudahan aksesibilitas bagi pelaku UMKM. “Undang-undang ini sudah sedang dibahas di Komisi VI DPR dan sudah ada kesepatan di tingkat fraksi. Mudah-mudahan Desember tahun ini selesai,” katanya.

Lili menjelaskan, UU UMKM akan memberi kemudahan bagi dan jaminan akses kredit permodalan dan pemasaran. Selama ini jaminan atau agunan itu menjadi masalah yang menyulitkan UMKM dalam aksesibilitas permodalan.

“Program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan selama ini tidak jalan. Dana itu tidak terserap tepat sasaran. Jadi lebih baik kita berusaha keras membuat orang bisa aman berusaha dan bekerja,” kata dia.***

sumber WWW.MENPAN.GO.ID

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: