Halo, Apa Kabar Kejaksaan?

6 Okt

Beberapa bulan lalu, Kejaksaan Negeri Kuningan mengumumkan di media massa terbitan Nasional (Kompas-red) tentang dugaan penyimpangan penggunaan dana rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2005 sebesar Rp 250 juta dari sekitar Rp 400 juta dana yang disediakan untuk proses itu.

Namun sampai sekarang, berita yang kadung mendapat perhatian luas dari masyarakat Kabupaten Kuningan, umpama isapan jempol belaka. Buktinya sampai sekarang berita menghebohkan itu seperti menyisakan asap. Hal ini ditengarai oleh beberapa elemen masyarakat, bahwa pihak Kejaksaan Negeri hanya mencari sensasi belaka.

Seperti dalam berita di harian itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan Abdul Kadir, menyatakan, kejari telah menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuningan berinisial YS sebagai tersangka bersama rekan-rekannya. Kini pihak kejari pun akan menyita 185 berkas dan dokumen mengenai laporan rekrutmen CPNS.

Jelas bahwa berita itu, Kejaksaan telah melangkah dan mengambil keputusan sepihak tanpa melakukan proses terlebih dahulu. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun tampaknya kasus itu dipetieskan. Jelas bahwa Kejaksaan hanya mencari sensasi supaya masyarakat di Kabupaten Kuningan “Geunjleng”.

Berdasarkan cerita Abdul Kadir yang diungkapkan di media itu diantaranya, seharusnya tahun 2005 diadakan rekruitmen CPNS, tetapi tidak terlaksana. Padahal, uang telah cair sebanyak Rp 250 juta dan sudah digunakan. “Laporan penggunaan uang itu ada, namun tidak ada proses rekruitmen. Kalau prosesnya diundur jadi tahun 2006, seharusnya dana yang Rp 250 juta jangan dicairkan karena tahun 2006 sudah ada dana tersendiri,” katanya.

Kasus dugaan korupsi proses rekruitmen CPNS 2005 telah ditangani oleh Kejari sejak Desember 2006 setelah muncul Surat Perintah Penyidikan Nomor 153/0.2.22/FD.I/12/2006. Dalam perkembangannya, kejari menemukan bahwa dana rekruitmen telah turun meskipun tidak ada kegiatan rekruitmen CPNS. Faktanya, dana telah digunakan.

Adapun kasus penanganan dana pembangunan Gedung Kesehatan Bagian Peningkatan Upaya Kesehatan RSUD 45, tahun 2004, yang ditangani Kejari bersamaan dengan kasus BKD, hingga kini masih jalan di tempat.

Menurut Abdul, penyidik di Kejari masih memusatkan penyidikan pada kasus BKD sehingga kasus RSUD 45 belum sepenuhnya ditangani intensif. “Personel kami terbatas. Namun, kasus ini akan terus berlanjut mengingat sudah dalam proses penyidikan, yang berarti sudah diketahui hingga di tingkat Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Tidak selesai

Unsur penyalahgunaan dana pembangunan salah satu gedung di RSUD 45 pada tahun 2004 itu terletak pada pencairan dana tahun anggaran 2004 sebanyak Rp 1,7 miliar atau 100 persen. Namun, hal itu tidak diikuti dengan penyelesaian pembangunan gedung hingga tahun anggaran berakhir.

Padahal, jika pembangunan belum bisa diselesaikan sepenuhnya, seharusnya dana dicairkan sebagian sesuai dengan pembangunan gedung. Sementara itu, pelaksanaan sidang pengadilan kasus korupsi dana lingkungan hidup senilai Rp 100 juta dengan terdakwa Yoyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, diputus bebas murni. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: