Arsip | Oktober, 2007

Hubungan Pemkot Cirebon dan Pemkab Kuningan Menegang

26 Okt

Pemprov Diminta Tengahi Konflik Air

 

DPRD Kota Cirebon meminta Pemerintah Provinsi Jabar, segera turun memfasilitasi penyelesaian persoalan pemanfaatan air, terkait pemasangan gate valve (pintu pengatur air) oleh Pemkab Kuningan, di sumber mata air milik Pemkot Cirebon di Cipaniis Kab. Kuningan.

 

Pemasangan gate valve di sumber mata air Cipaniis Kab. Kuningan, belum lama ini bahkan sampai membuat hubungan dua wilayah tersebut tegang. Ketegangan yang terjadi antara Pemkot Cirebon dengan Pemkab Kuningan, sampai memunculkan polemik di media massa.

 

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Drs. H. Dahrin Syahrir, air merupakan kebutuhan vital untuk masyarakat. Dewan berharap, selama persoalan pemasangan gate valve belum selesai, PDAM tetap berupaya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

 

Dewan menurut Dahrin, sangat mendukung upaya PDAM untuk meminta bantuan tim ahli independen dari ITB untuk mengkaji secara komprehensif pemasangan gate valve.

 

“Sementara, tim ahli independen dari ITB turun untuk melakukan kajian, kami dari dewan akan berupaya melakukan pembicaraan bilateral dengan dewan Kabupaten Kuningan. Soal tempatnya nanti di mana itu teknis saja,” ujar Dahrin Syahrir usai meninjau sumur pengumpul horizontal Paniis yang sudah dipasangi gate valve bersama Komisi A dan B, Kamis (25/10).

 

Khawatir

 

Menurut Dirut PDAM Kota Cirebon Hj. Dharliana, S.H., M.H., M.M., yang didampingi Direktur Teknik Ir. Sri Supanti, diterjunkannya tim ahli independen dari ITB untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pemasangan gate valve dan bahaya yang mungkin bakal muncul.

 

Menurut Sri Supanti, sebenarnya di sumur pengumpul itu sudah ada 24 titik pengatur masuknya air ke sumur pengumpul. Artinya, kalau Pemkab Kuningan berniat mengatur penggunaan air di sumber mata air itu, bisa memanfaatkan 24 pintu tersebut.

 

Sedangkan Ketua Komisi A Ir. Setiawan memandang dalam persoalan tersebut, jangan lagi membicarakan hal yang sudah terlanjur terjadi. Sementara tim ahli independen turun, dewan akan melakukan pembicaraan dua pihak dengan dewan Kab. Kuningan, ujar Setiawan.

 

“Kami juga minta pemkot untuk melakukan pendekatan, agar bisa dicari solusi yang berorientasi ke depan demi hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

 

Pemkab Kuningan Tunggu Niat Baik Pemkot Cirebon 

 

Pemkab Kuningan dan Pemkot Cirebon, hingga kini masih mempersoalkan dana kompensasi pemanfaatan air dan pemasangan gate valve di sumber mata air Cipaniis Kec. Pasawahan, Kab. Kuningan. Permasalahan itu tidak pernah tuntas, akibat pihak Pemkot Cirebon belum juga mau duduk satu meja untuk berembuk mencari solusinya hingga terus muncul ketegangan.

 

Menurut Sekda Kab. Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, M.M., didampingi Kabag Hukum, Jatnika, S.H., M.Pd., apabila kedua belah pihak sudah duduk satu meja dan membahas masalah tersebut tetapi hasilnya malah deadlock, barulah Pemkot Cirebon meminta bantuan ke Pemprov Jabar dalam penyelesaiannya. “Namun, kenyataannya Pemkot Cirebon hingga kini belum melakukan komunikasi dengan kita,” kata Momon, Kamis (25/10).

 

Momon menjelaskan, terkait pemanfaatan sumber mata air Cipaniis, Pemkab Kuningan tidak merasa ada konflik maupun “miss understanding. Oleh karenanya, menyambut baik pernyataan Wakil Wali Kota Cirebon, Drs. H. Agus Alwafier agar permasalahan tersebut tidak dibesar-besarkan, sekaligus mengharapkan supaya segera dilakukan komunikasi dengan Pemkab Kuningan.

 

“Saya sangat sependapat dengan Pak Wakil Wali Kota Cirebon, Drs. H. Agus Alwafier bahwa permasalahan pemanfaatan sumber mata air Cipaniis disebabkan belum adanya komunikasi. Maka dari itu kami tetap terbuka, apabila Pemkot Cirebon melalui PDAM-nya ingin melakukan komunikasi,” kata Momon.

 

Terkait penelitian dan pengkajian oleh tim ahli dari ITB menyangkut dampak pemasangan “gate valve” di Cipaniis, Momon menyatakan, sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan sebab yang terpenting tidak berkurangnya pasokan air ke Kota Cirebon sesuai dengan MoU sebelumnya. Namun, bila tetap ingin diteliti agar kedua belah pihak tidak saling curiga, semestinya dilakukan bersama-sama.

 

Milik BTNGC

 

Sementara itu, diperoleh informasi bahwa sumber mata air Cipaniis di Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, yang selama ini menjadi sengketa antara Pemkab Kuningan dengan Pemkot Cirebon, ternyata sebetulnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

 

Yakni, sejak lahan tersebut beralih status dari hutan lindung yang berada di bawah kewenagan Perum Perhutani menjadi TNGC. Hal itu sesuai Kepmenhut Nomor 424/Menhut-II/2004 tertanggal 19 Oktober 2004, yang isinya hutan lindung Gunung Ciremai ditetapkan menjadi TNGC.

 

Sedangkan kesepakatan antara Pemkot Cirebon dengan Pemkab Kuningan terkait dengan dana kompensasi pemanfaatan sumber mata air Cipaniis untuk konservasi, telah berlangsung sejak Cipaniis statusnya masih hutan lindung. Selanjutnya, berbagai pihak pun memosisikan lokasi itu seperti sebelumnya yakni saat masih dikelola Perum Perhutani.

 

“Memang ada salah kaprah dalam memosisikan lahan sumber mata air Cipaniis yang dulunya berstatus hutan lindung. Tetapi, sekarang TNGC kan sudah disosialisasikan oleh berbagai pihak, sehingga semua juga tahu kalau lahan tersebut masuk kawasan TNGC,” kata Kepala BTNGC Muhtadin Nafari, menanggapi keberadaan Cipaniis yang tengah disengketakan, Kamis (25/10).

 

Menurut Muhtadin, lahan sumber mata air Cipaniis berada dalam pal batas 222, 223, dan 224 hingga posisinya berada di kawasan BTNGC. Oleh karenanya, siapa pun yang memasuki kawasan itu seharusnya meminta izin terlebih dahulu ke BTNGC. Jika masuk kawasan itu untuk melakukan penelitian dan sebagainya yang masuknya bisa berulang-ulang diperlukan surat izin.

 

Ditanya mengenai dana kompensasi pemanfaatan air Cipaniis, Muhtadin menyatakan tidak mengetahuinya. Hanya saja, dirinya sempat mendengar ketika kawasan tersebut masih berstatus sebagai hutan lindung. Di mana Perhutani mendapatkan dana tersebut sekian persen untuk konservasi.

“Terkait dengan konservasi lahan, saya sudah bicarakan dengan Pak Bupati Aang. Bahkan, sudah membuat draf MoU dengan Bupati tentang optimalisasi pengelolaan dan pengamanan kawasan TNGC. Draf itu sudah saya kirimkan pula ke Jakarta dan tengah dibahas di Dephut,” kata Muhtadin.***

(Sumber Pikiran Rakyat)

Iklan

Jusuf Kalla Panggil Danny dan Uu

26 Okt

Disepakati, Calon Golkar Tergantung Hasil Rapimda

 

Kedua bakal calon (balon) dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dari internal Partai Golkar (PG) dipanggil Ketua Umum DPP PG Jusuf Kalla, Rabu (24/10). Pertemuan mendadak yang dilakukan petang hari di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta itu menyepakati bahwa segala hal terkait dengan pilgub menunggu hasil rapat pimpinan daerah (rapimda).

 

Menurut Uu Rukmana, Ketua DPD Golkar Jabar, hal-hal terkait yang dibicarakan pada kesempatan itu di antaranya tentang pengusungan figur oleh PG ataupun keputusan untuk berkoalisi. Selain dirinya dan Danny, dalam pertemuan itu juga hadir kader Golkar lainnya.

 

”Intinya, pertemuan itu berbicara tentang partai, kans untuk menang bagaimana. Yang memutuskan tetap hasil rapat, kita pasrah. Kalau menang siap, kalah siap,” tutur Uu saat ditemui pada acara halalbihalal Kosgoro 1957 Jabar di Hotel Savoy Homann Jln. Asia Afrika Bandung, Kamis (25/10).

 

Ia mengatakan, balon yang akan ”dipertandingkan” dalam rapimda hanyalah nama-nama yang memiliki persentase besar berdasarkan hasil survei. Sementara balon yang persentase popularitasnya berdasarkan survei di bawah 10 persen, tidak akan diikutsertakan dalam rapim pusat.

 

Sampai sekarang, survei tahap kedua memang belum rampung sehingga belum bisa terlihat hasilnya. Namun, Uu yakin bahwa dirinya akan lolos sehingga bisa dipertimbangkan untuk menjadi calon saat rapimda, yang rencananya digelar 5 November mendatang. ”Saya yakin, saya dan Danny masuk,” ujarnya.

 

Selain keyakinannya untuk lolos dalam survei yang melihat popularitas para balon tersebut, ia pun yakin bahwa rapimda akan memprioritaskan dirinya dan Danny untuk diusung dalam pilgub. ”Yang dicalonkan satu, kalau nggak Danny, ya saya. Akan tetapi, siapa yang diputuskan tergantung rapimda nanti,” ucapnya.

 

Ia pun mengharapkan, balon yang namanya tidak dipertimbangkan dalam rapimda nanti tidak akan memprotes secara hukum karena hasil surveinya memang tidak memadai. ”Da (hasil) surveina goreng atuh. Paling sedikit, nilai survei 10 persen ke atas,” tuturnya.

 

Saat ditanya kemungkinan dirinya dipasangkan sebagai cawagub, ia mengatakan hal itu ditentukan kemudian tergantung pertimbangan DPP. Namun, saat ini dia akan berkonsentrasi dulu untuk pemilihan cagub.

 

Mengenai koalisi dengan partai lain, Uu pun mengatakan bahwa hal tersebut menunggu hasil rapat. Saat ditanya kemungkinan berkoalisi dengan PDIP sebagai sesama partai besar, ia mengatakan hal itu pun bisa saja terjadi. “Bagaimanapun partai menghitung mana yang menang. Itu wajar. Nanti diputuskan tanggal 5 November,” ujarnya.

 

Sementara itu, saat ditemui di Pusdai Jln. Diponegoro Bandung, Gubernur Jabar Danny Setiawan menolak menjelaskan isi pertemuan dengan Jusuf Kalla.

 

Mengenai koalisi dengan PDIP, Danny memang sempat mendapat masukan dari sembilan partai kecil.

 

”Mereka berikan pandangan, ya kita akomodasi, akan dijadikan pertimbangan di lembaga partai,” ucapnya. Ditambahkannya, masukan untuk berkoalisi itu bukan hanya tertuju pada PDIP.

 

Objektif dan rasional

 

Menurut Ketua Barisan Muda Kosgoro 1957 Jabar, M.Q. Iswara, semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara saat rapimda, pasti akan memilih secara objektif dan rasional. Dalam rapimda, hak suara itu berasal dari DPP yang diwakili koordinator wilayah (40%), DPD Jabar (20%), gabungan suara dari 26 DPD kabupaten/kota se-Jabar (30%), dan sisanya (10%) merupakan gabungan suara dari delapan organisasi sayap Partai Golkar.

 

Saat ditanya mengenai persaingan internal partai yang cukup ketat untuk cagub, ia mengatakan akan mengikuti hasil dari mekanisme partai. ”Danny Ketua Dewan Penasihat, Uu Ketua Golkar. Ini persaingan yang menarik memang, siapa pun yang menang itu yang terbaik,” ujarnya.

 

Namun, ia mengatakan, hasil survei yang dilakukan tentunya jangan menjadi satu-satunya pertimbangan. Menurut dia, itu hanyalah pembanding untuk menentukan siapa figur yang akan diusung.

 

Sebagai balon wagub, dia pun mengharapkan PG melakukan survei cawagub. Meski figur cawagub baru ditentukan setelah ditetapkan nama cagub, ia mengatakan survei itu bisa melihat kapabilitas balon wagub di masyarakat.

Namun, bila partainya memilih untuk berkoalisi dengan partai lain, Iswara pun menerima keputusan itu. Konsekuensi berkoalisi adalah cawagub yang akan diusung bukan berasal dari Partai Golkar.*** (Sumber Pikiran Rakyat)

Melebihi Kapasitas

25 Okt

melebihi-kapasitas-1.jpg

Di Kabupaten Kuningan kendaraan yang membawa barang-barang bekas selalu melebihi kapasitas. Hal ini tidak memikirkan keselamatan pengendara lainnya. Bahkan bagi pengendara mobil itu sendiri. Kejadian seperti ini sering terjadi, namun pihak aparat kepolisian setempat belum melakukan tindakan terhadap kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitasnya.

Padahal keselamatan di jalan raya harus mampuh menjamin pengguna jalan raya. Selayaknya pihak kepolisian tidak menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Pasalnya tidak sedikit kecelakaan yang terjadi di ruas jalan provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang disebabkan arogansi dari pengguna jalan khususnya yang menggunakan kendaraan roda empat.***

DEPHUT, Buka Lowongan Kerja

22 Okt

DEPARTEMEN KEHUTANAN

S E K R E T A R I A T J E N D E R A L

Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon 5704501-04, Faksimile 5738732

P E N G U M U M A N

NOMOR : PG.6/PEG-1/2007

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FORMASI TAHUN 2007

Departemen Kehutanan membuka kesempatan kepada para lulusan SMK Kehutanan/SKMA/Forest Ranger, Diploma III/Sarjana Muda, Sarjana (S1) dan Master (S2) untuk diangkat menjadi calon tenaga fungsional serta tenaga teknis lainnya dengan kualifikasi sebagai berikut :

 

I. Kualifikasi Pendidikan

a). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan / Sekolah Kehutanan 62 orang

Menengah Atas (SKMA) ikatan dinas Departemen Kehutanan / Forest Ranger Departemen Kehutanan

b). Diploma III (DIII) sebanyak 101 orang dengan rincian :

– Diploma III (DIII) Kehutanan64 orang

– Diploma III (DIII) Ekonomi Akuntansi 19 orang

– Diploma III (DIII) Ekonomi Keuangan 2 orang

– Diploma III (DIII) Komputer / Informatika 16 orang

c). Sarjana (S1) sebanyak 389 orang dengan rincian :

– Sarjana (S1) Kehutanan 307 orang

– Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi 19 orang

– Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen 2 orang

– Sarjana (S1) Geografi Fisik (GIS) 16 orang

– Sarjana (S1) Geografi Kartografi / Penginderaan Jauh 2 orang

– Sarjana (S1) Kedokteran Hewan 2 orang

– Sarjana (S1) Budidaya Pertanian 3 orang

– Sarjana (S1) Ilmu Hama dan Penyakit Pertanian 1 orang

– Sarjana (S1) Sosial Ekonomi Pertanian 1 orang

– Sarjana (S1) Sosiologi 5 orang

– Sarjana (S1) Hukum 7 orang

– Sarjana (S1) Manajemen Sumber Daya Perairan (Perikanan) 1 orang

– Sarjana (S1) Statistik 2 orang

– Sarjana (S1) Administrasi Negara / Publik 2 orang

– Sarjana (S1) Teknik Geodesi 1 orang

– Sarjana (S1) Biologi 6 orang

– Sarjana (S1) Komputer / Informatika 5 orang

– Sarjana (S1) Perpustakaan 6 orang

– Sarjana (S1) Bahasa Inggris 1 orang

d). Master (S2) sebanyak 3 orang dengan rincian

– Master (S2) Ilmu Kehutanan 1 orang

– Dokter Umum 2 orang

 

2. Umur

a). Umur minimal 18 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1989 atau sebelumnya).

b). Untuk SMK Kehutanan berusia maksimal 25 tahun (lahir tanggal1 Oktober1982 atau sesudahnya).

c). Untuk SKMA ikatan dinas Departemen Kehutanan dan Forest Ranger Departemen Kehutanan :

– Berusia maksimal 35 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1972 atau sesudahnya).

– Berusia maksimal 40 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1967 atau sesudahnya) dengan ketentuan pernah bekerja pada instansi yang bergerak pada sektor kehutanan (Perhutani, Inhutani, HPH, Asosiasi Pengusaha Hutan) paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 (mulai bekerja 17 April 1998 atau sebelumnya) dengan menunjukkan Surat Keputusan Kerja yang diterbitkan setiap tahun dari instansi yang bersangkutan.

d). Khusus untuk Calon Polisi Kehutanan persyaratan yang harus dipenuhi :

– Berusia maksimal 25 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1982 atau sesudahnya).

– Tinggi minimal 155 cm (putri) dan 160 cm (putra).

– Kualifikasi pendidikan : SMK Kehutanan / SKMA / Forest Ranger.

e). Untuk Diploma III (DIII) / Sarjana Muda berusia maksimal 28 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1979 atau sesudahnya).

f). Untuk Sarjana (S1) berusia maksimal 30 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1977 atau sesudahnya).

g). Untuk Master (S2) berusia maksimal 32 tahun (lahir tanggal 1 Oktober 1975 atau sesudahnya).

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a). Untuk Diploma III/Sarjana Muda minimal 2,50 skala 4

b). Untuk Sarjana (S1) minimal 2,75 skala 4.

c). Untuk Master (S2) minimal 3,50 skala 4.

 

II. PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN BERKAS

1. Berkas Lamaran

 

a). Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris dengan huruf latin dengan mencantumkan biodata antara lain nama, tempat/tanggal lahir, status (nikah / belum nikah / janda / duda), alamat jelas yang mudah dihubungi dan no.telepon/HP dan ditujukan kepada Menteri Kehutanan cq. Kepala Biro Kepegawaian.

b). Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c). Lampiran-lampiran yang disertakan dalam surat lamaran yaitu :

– Fotocopy ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).

– Fotocopy Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang dilegalisir sebanyak 2 lembar.

– Pasfoto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

– Bagi yang mempunyai pengalaman kerja dapat menyertakan surat pengalaman bekerja berupa Surat Keputusan Kerja yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang bersangkutan.

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran

a). Pendaftaran, penyampaian berkas lamaran dan seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 30, 31 Oktober dan 1 November 2007.

b). Pelamar datang langsung ke tempat pendaftaran di ibukota provinsi (Kantor Koordinator Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan Provinsi).

c). Tempat pendaftaran, penyampaian berkas lamaran dan seleksi administrasi CPNS :

– Kantor Pusat Departemen Kehutanan Jakarta untuk peserta yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Provinsi Banten.

– Kantor Koordinator Unit Pelaksana Teknis Dephut Provinsi di seluruh Indonesia

 

d). Berkas lamaran dimasukkan ke dalam map berwarna :

– Merah untuk SMK Kehutanan/SKMA/Forest Ranger,

– Hijau untuk Diploma III (DIII),

– Biru untuk Sarjana (S1),

– Kuning untuk Master (S2).

Pada bagian depan map ditulis BERKAS PELAMAR CPNS DEPHUT FORMASI TAHUN 2007.

 

III. UJIAN SELEKSI

  1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes tertulis yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia (Pusat/Daerah) pada hari Sabtu tanggal 3 November 2007.
  2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, materi ujian meliputi :

• Tes Kompetensi Dasar (TKD); dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku peserta ujian, yang meliputi :

– Tes Pengetahuan Umum / TPU (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam dan Hukum);

– Tes Bakat Skolastik / TBS (Kemampuan Verbal, Kemampuan Kuantitatif, dan kemampuan Penalaran);

– Tes Skala Kematangan / TSK (Kemampuan Beradaptasi, Pengendalian Diri, Semangat

Berprestasi, Integritas dan Inisiatif).

• Tes Kompetensi Bidang (TKB); dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.

• Khusus untuk pelamar dari kualifikasi pendidikan SMK Kehutanan/SKMA/Forest Ranger yang dinyatakan lulus tes tertulis akan dipanggil untuk mengikuti tes fisik dan kesehatan.

3. Pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus direncanakan tanggal 3 Desember 2007

IV. LAIN-LAIN

  1. Panitia TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN dari peserta.
  2. Pada saat pendaftaran dan ujian seleksi diwajibkan membawa pensil 2B asli, penghapus, rautan, alas tulis dan alat tulis lainnya.
  3. Keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat.
  4. Bagi yang dinyatakan lulus final harus menyertakan hasil tes bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
  5. Setelah diangkat CPNS tidak boleh minta pindah selama 5 (lima) tahun.
  6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkan
  7. mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  8. Keterangan lain-lain dapat dilihat pada website Departemen Kehutanan yaitu http://www.dephut.go.id.

 

Jakarta, 26 September 2007

 

Kepala Biro Kepegawaian

selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS Dephut

Formasi 2007

Ir. Mudjihanto Soemarmo, MM

NIP 080056855

Penopang Hidup

22 Okt

larasati.jpg

Krisis ekonomi (krismon) yang berlangsung sejak 1998, atau tujuh tahun lalu sampai sekarang masih terasa. Masyarakat di pedesaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) terus melonjak setiap saat dan anehnya ketika harganya melambung susah turun kembali.

Situasi harga barang tidak menentu berdampak pula terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperparah lagi dengan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan. Baik di perkotaan maupun pedesaan. Tidak sedikit dewasa ini masyarakat yang menjadi penganggur terselubung. Mereka hidup dengan orang tua atau mertuanya, paska terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Atau pun tergusurnya lahan usaha di kota-kota besar atas kebijakan terhadap pekerjaan sektor informal. Seperti pedagang di trotoar, tanah kosong dan pemukiman. Begitu pun dengan pekerja kasar lainnya. Sementara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya memerhatikan pemberantasan kemiskinan yang terus melanda masyarakat. Dampak terbesarnya meningkatnya jumlah pengangguran.

Seperti diungkapkan Larasati (60) warga Desa Cijemit Kecamatan Ciniru, guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya terpaksa dirinya mengumpulkan plastik bekas minuman air mineral. Kendati tidak terlalu banyak, karena usianya diambang senja sehingga ada keterbatasan gerak. Ia berusaha tetap survive dengan cara yang mungkin dianggap kurang manusiawi.

Jika platik bekas minuman air mineral sudah terkumpul agak banyak dijualnya ke tukang barang-barang bekas. Sekilogram barang tersebut dihargai Rp 2.500. Perharinya ia memerolehnya kurang dari setengah kilogram. Baru setelah seminggu baru mencapai 3-5 Kg. Uang yang diperolehnya pun tidak kurang dari Rp12.500/minggu. Uang sebanyak itu tidak cukup untuk membeli beras guna memenuhi kebutuhannya.

Kendati demikian, usaha mengumpulkan platik bekas miniman air mineral tidak dihentikannya. “Lumayan kanggo ngabanjel-banjel pangabutuh sadidintena,” ujarnya. Sementara, yang dihidupinya tidak hanya dirinya saja. Tapi ada anak dan menantunya yang tidak bekerja karena tempat jualannya di Jakarta terkena gusuran.***  

Desa Baok

18 Okt

DESA Baok teh salahsahiji desa nu aya di lelewek Kabupaten Kuningan. Kahirupan masarakatna loba nu ngalumbara daragang ka Jakarta. Sawarehna mah jadi buruh tani, atawa ngingu ingon-ingon di lemburna. Pangna loba warga nu ngalumbara ka Jakarta, pedah baheula mah  kaayaan daerahna kawentar hese cai. Lamun datang usum katiga ratusan hektar sawah ngahgar. Keur sakalieun mandi jeung masak ge susah.

Sanajan hirup di pangumbaraan, taya anu umah-umah di Jakarta. Ampir saminggu sakali maranehna marulang ka lemburna, bari mikeun ladang usaha ka anak pamajikanana. Sok komo kabehdienakeun mah patali marga beus urang Luragung Kuningan geus loba. Jakarta-Ciwaru teh sasatna dijadikeun jalan ka cai ku urang Desa Baok mah.

Neangan kahirupan di Jakarta jauh leuwih gampang batan di lembur nu ukur ngandelkeun sawah tea. Nu penting asal gede kawani jeung badag kadaek, neangan duit gampang kapesakan.

 

Urang Desa Baok mah tara ngarasa turun gengsi hirup di Jakarta teh. Meh ampir kabeh mah daragang roko, emih goreng, nasi goreng, ngojeg, ngabeca, jadi supir bajay, jeung rea-rea deui. Ari meuting mah dimana wae tunduhna. Sakapeung sok nyicingan jongko boga baturna, di tajug, atawa milu di imah tatanggana nu aya di Jakarta. Pokona mah neangan duit di Jakarta hasilna kudu bisa keur kirimeun ka lembur.

 

Ku riabna urang Desa Baok nu neangan rejeki di Jakarta, kacida nguntungkeunana keur kapentingan pangwangunan di daerahna. Nyieun masigit anu sakitu badagna lolobana ladang sodaqoh nu ngalumbara. Urang lembur kiwari ngawangun ku ngandelkeun tanaga. Imah-imah garedong, malah nu ngalumbara mareuli sawah, balong jeung ingon-ingon.

Meunang jodo di Desa Baok

Aya oge nu incah ti desa Baok ka Jakarta teh dumasar ngarasa era hirup di desana anu sok pangjejeleh pamuda sejenna. Pedah ngaran dessana desa Baok. Ari ngaran Desa Baok ceuk urang Sunda umumna mah dianggap cawokah.

 

Kusabab kitu baheula mah sok ya diantara urang Desa Baok hususna pamuda, nu nyebutkeun ngaran desa sejenna lamun aya nu nanyakeun dimana lembur manehna. Tah, ku loba nu  ngabarohong atawa ku embungna ngaku kana ngaran desa anu sabenerna, dina emprona aya jalma luar nu aya kaperluan ka urang Desa Baok sok hese neangan. Pon kitu deui mun nu rek mere rejeki sok bolay, da teu kapanggih lemburna.

 

Memang lain ayeuna-ayeuna  urang Desa Baok ngarasa era ku ngaran desana baok tea. Kolot baheula ge sarua. Malah dina taun kira taun 1950-an mah kungsi protes kudu gancang ngaran desa teh diganti dumasar kasapukan warga di dieu, taun 1956 diganti ngaranna jadi Desa Sugihmukti.

 

Hanjakal umur desa anyar teh ngan cukup opat taunan. Kahirupan urang Desa Sugihmukti teu luyu jeung ngaranna. Mahabu gorombolan, hese sandang hese pangan. Welerit hese leungitna. Malah loba warga nu katarajang gering keuna ku panyakit malaria. Ambeh leungit welerit atuh nya antukna ganti deui ka ngaran desa asalna jadi Desa Baok nepi ka kiwari.

 

Memang bener sanggeus ngaran desa jadi Desa Baok wdeui welerit teh leungit. Basa keur mahabuna gorombolan jeung Gestapu, kabeneran taya saurang warga nu jadi korban. Tatanen ge bisa ngahasilkeun pikeun kahirupan wargana. Anehna kabehdieunakaeun aya keneh masarakat nu ngarasa era ku ngaran baok nepi ka manehna ngumbara bari neangan rejeki di Jakarta ninggalkeun kahirupan di lemburna. Ongkoh geuning ngarasa era, ari mulang tetep we mulang ka Desa Baok. Malah teu saeutik pamuda luar nu anu ngajodo jeung awewe urang dinya. ***

 tumpeng4.jpg

Embah Bulu Karuhunna Urang Desa Baok  

ARI Mbah Bulu teh nya eta karuhunna urang Desa Baok, anu baheulana kawentar gede wawanen jeung kasatria. Meh sa-lelewek Kacamatan Ciwaru sarerab ka EMbah Bulu teh. Nu matak ka ieu lembur taya nu kumawani ngaganggu da sarieuneun ku wawanen karuhun tea.

 

Embah Bulu nu kawentar jangkung badag teh, di sakujur awakna pinuh ku bulu. Kumis baplang jeung jangggot ngarumbay. Karesepna lian ti tani ngariksa taneuh di lemburna resep pisan kana jogol jeung lawan-lawanna.

 

Basa keur mahabuna perang pajajaran kira-kira abad XV, Ebah Bulu kacida pisan nangtayungan warga di Ciwaru. Ku kituna di alam harita urang Ciwaru ngarasa aman tina bahaya musuh nu ngamarkas di Gunung  Aseupan tapel wates Kuningan-Brebes.

 

Embah Bulu ngawanti-wanti pisan sangkan masarakat Ciwaru resep ngolah tatanen, miara sasatoan jeung mulasara gunung nu pinuh ku kakayon pikeun kahirupan manusa.

 

Tah ti harita urang Ciwaru hususna urang Desa Baok resep tatanen, da dicontoan ku karuhunna nya eta Ebah Bulu tea.

 

Samemeh anjeunna maot. Embah bulu kungsi nangis, nitipkeun pagunungan Ciwaru ambeh ulah sirna diaralaan kaina. Nitipkeun ka warga Ciwaru ambeh resep macul ngolah lahan pasawahan jeung miara ingon-ingon. Ku pinuh kasieun tea, anjeunna ngahaja mere ngaran Desa Baok. Maksudna pikeun ngelingan yen karuhun Ciwaru teh nya eta Embah Bulu tea. Kuburanana aya di lelewek blok Karang Desa Baok anu di lingkung kuburan masarakat di eta desa. Saban dinadranan ku urang Desa Baok jeung desa sejenna di Kacamatan Ciwaru. Sabada Embah Bulu maot masarakat kacida wekelna ngolah lahan, miara leuweung jati jeung ingon-ingon di Gunung jeung miara ingon-ingon. Hasilna bisa ngahirup ngahuripkeun warga Desa Baok jeung sabudeureuni Kacamatan Ciwaru. Hanjakal kabehdieunakeun mah eta papagah karuhun teh loba nu dilabrak ku rahayatna. Buktina, gunung-gunung  nu baheula leubeut ku kakayon jadi bulistir. Antukna pasawahan hese cai sakalieun nginum jeung mandi ge mun heug usum tigerat mani hese beleke pisan.

 

Heureutna lahan pasawahan nu kaceluk ngahgar tea, masarakat hese ancrub ka sawah. Mun dipaksakeun oge hasilna moal sabaraha. Ari bubutuh hirup beuki dieu teh nerekel. Sok komo alam pangwangunan norobos ka Desa Baok, masarakat ge milu ngarojong eta pangwangunan. Kumaha pangaruhna? Nya buktina geuning Desa Baok ditaringgalkeun ku penduduk-pendudukna. Maranehna ngahaja balangsiar neangan rejeki di kota. Memang hade ku cara kitu teh, tapi geuning ditaranggalkeun ka kota Desa Baok neangan lalaki da ngalumbara tea.

 

Lamun aya keneh dianatarana masarakat  nu ngarasa era jeung hirup kumbuh di Desa Baok. Hadena tong kitu, sabab hade oge kapan ngaran lembur teh tempat bumetah, pangancikan jeung pangbalikan nu ku urang kudu dimumule didama-dama enggoning ngawangun daerah sangkan leuwih nanjung.***

LOWONGAN KERJA TRANSTV, SIAPA MAO

18 Okt

February 24, 2005

Trans TV

CAPABILITY BACKED BY A COMMITMENT TO EXCELLENECE CONQUERS ANY
CHALLENGE

We are seeking higly qualified university or diploma graduates to join our team

Ambitious, hard worker, assertive, and energetic should be the main characteristics of you plus the ability to work in a fast paced environment, then…

You deserve to join us at

TRANS TV”S BROADCASTER DEVELOPMENT PROGRAM

– MALE/FEMALE
– NOT MORE THAN 28 YEARS OLD
– UNIVERSITY OR DIPLOMA III GRADUATE WITH MINIMUM GPA 2.75 ARE
ENCOURAGE TO APPLY

Please send your resume to:
TRANS TV HUMAN CAPITAL DEPARTMENT

Through our email with

CODE “RECT-2005” BASED ON YOUR AREA

hrd.jkt@transtv.co.id (JAKARTA AREA)
hrd.bdg@transtv.co.id (BANDUNG AREA)
hrd.smg@transtv.co.id (SEMARANG AREA)
hrd.ygy@transtv.co.id (JOGJAKARTA AREA)
hrd.sby@transtv.co.id (SURABAYA AREA)
hrd.mlg@transtv.co.id (MALANG AREA)
hrd.mdn@transtv.co.id (MEDAN AREA)
hrd.pdg@transtv.co.id (PADANG AREA)

AT THE LATES BY MARCH 6, 2005