Program Desa Peradaban yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Kuningan, sudah dilaksanakan oleh  tujuh desa  diantaranya Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin, Desa Luragung Landeuh Kecamatan Luragung, Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang, Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Desa Setianegara Kecamatan Cilimus, Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan dan Desa Darma Kecamatan Darma.

Adanya Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban sedikitnya  memberikan harapan masa depan. Bahwa seluruh desa memeiliki infrastruktur memadai serta perguliran ekonomi yang mampu membawa masyarakatnya lebih sejahtera. Sebab selain sarana dan prasarana ada juga sector ekonomi kerakyatan yang digenjot.

Secara esensial, dari program tersebut, mendorong “Desa Berkembang” yaitu desa yang berpotensi untuk maju dan mandiri dalam rangka mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan pemerintah dan masyarakatnya melalui pendayagunaan sumberdaya lokal secara mandiri dan sumberdaya pembangunan secara optimal.

Secara teoritis, harapannya yang ingin dicapai dari program desa peradaban seperti itu. Pertanyaannya, betul kan mampu menghadirkan desa mandiri dengan alokasi dana hanya satu tahun? Apakah tidak ada kesinambungannya? Dan bagaimana dengan desa yang belum memeroleh bantuan? Idealnya sampai kapan terwujud desa mandiri?

Seperti diungkapkan Kepala Desa Luragung Landeuh, Ahmad Mulyadi, untuk sementara program desa peradaban diperuntukan pembangunan fisik. Wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh perbaikan secara permanen dibuat menjadi permanen. Misalnya jalan lingkungan, saluran drainase, pembuatan tempat pembuangan sampah (TPA).

“Pengucuran dananya dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan pihak desa, membuat skala prioritas pembangunan.  Hal itu sesuai dengan juklak dan juknis yang dibuat oleh Provinsi Jawa Barat. Kita hanya melaksanakan, tapi tidak ke luar dari aturan yang sudah digariskan. Padahal, keinginan semua pembangunan yang ada kaitannya dengan desa dapat dilaksankan,” ucapnya hati-hati.

Namun demikian, sambung Ahmad, program ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa serta masyarakatnya guna  meningkatkan proses percepatan pembangunan, disamping dalam upaya mewujudkan tatanan desa membangun yang secara pisik memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana/prasarana yang memadai menuju desa peradaban.

Selain itu, program ini untuk meningkatkan perilaku masyarakat desa yang mendukung pola hidup bersih, sehat, tertib dan aman serta kecintaan terhadap lingkungan. Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja serta terbukanya lapangan kerja baru.  Bahkan program ini mempunyai tujuan menjadikan desa sebagai pusat kegiatan agar betah tinggal di desa.

Dana yang dialokasikan,  cukup besar untuk ukuran desa. Artinya cukup untuk membangun insfrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana  lainnya. Begitu pula dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat seperti dana bergulir dan BUMDes. Untuk itu sangat tepat jika program ini dilanjutkan agar masyarakat lebih sejahtera.

Yang menjadi  persoalan, mungkin dengan terbatasnya anggaran pemerintah propinsi. Tapi ini bisa  dilanjutkan pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat diharapkan mampu untuk menjabarkan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah berhasil itu.

“Menurut informasi, agar program ini berkelanjutan. Sudah dibahas bersama pemerintah pusat diantaranya melalui forum yang melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Selurus Indonesia (APKASI). Dan pemerintah pusat pun merespon,  bahkan dibahas bersama menteri dalam negeri  yang selanjutnya disampaiakan ke presiden,” ungkap Achmad.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, membenarkan bahwa forum itu bupati/wali kota se-Indonesia mengusulkan.  Pemerintah pusat setiap tahun  menganggarkan dana sebesar satu milyar rupiah untuk satu desa. Usulan itu  cukup beralasan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat,

Karena  melihat Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.200 triliun, diantaranya bisa terserap untuk pembangunan di lebih  78 ribu desa se-Indonesia.  Sama artinya, pengalokasian anggaran dalam APBN untuk perdesaan sebesar satu milyar rupiah untuk satu desa sebesar 78 triliun atau kurang dari  10 persen.

Sangat berbeda dengan pengalokasian untuk seluruh guru di Indonesia yang mencapai 20 persen dari dana APBN. Optimalisasi anggaran, setiap tahun sepuluh persen dan tahun berikutnya ditambah lagi sepuluh persen, maka akan terjadi peningkatan pembangunan di desa secara bertahap dan adanya pemerataan.

“Jika pemerntah pusat bisa memenuhi usulan itu, dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Atau tepat sasaran. Artinya masyarakat akan lebih sejahtera dibandingkan dengan bantuan-bantuan lainnya yang terkadang tidak tepat sasaran karena berbagai faktor, sehingga program yang diterapkan kurang memenuhi harapan,” ucapnya.

Misalnya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa  kambing, sapi atau ternak lainnya banyak yang sakit bahkan mati akibat ternak tersebut tidak mampu beradaptasi dengan iklim daerah, karena ternak didatangkan dari daerah yang beriklim beda dengan daerah penerima bantuan.

Padahal, jika dana itu diserahkan langsung  kepada desa dalam satu paket program seperti Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban mungkin akan lebih terasa manfaatnya dan masyarakat pun akan lebih sejahtera dibandingkan bantuan lainnya yang belum tentu tepat sasaran.

Masih banyak kebutuhan masyarakat di perdesaan yang bersifat menyeluruh dan saling keterkaitan antara sektor pembangunan yang satu dengan sektor pembangunan lainnya. Misalnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, ketahanan pangan, kesejahteraan.  Itu sebabnya Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban, patut dijadikan contoh  oleh pemerintah pusat.

Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban akan berjalan baik, apabila ada keseriusan pemerintah desa bersama masyarakatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Untuk itu memerlukan peningkatan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat.sehingga dapat mencapai sasaran dan  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.***

Oleh : C. RUHYAT

Kepala Desa Pakembangan Kecamatan Garawangi, Madhari menyampaikan. Bahwa pihaknya tengah melakukan perehaban balai desa. Perehaban itu dikarenakan gedung sudah tidak layak, baik untuk pertemuan maupun acara-acara di desanya. Kebutuhan rehab cukup besar, namun hasil swadaya masyarakat mencapai Rp. 10.300.000.

Jumlah sebanyak itu, tidak mencukupi kebutuhan perehaban. Sehingga dirinya selaku kepala desa, meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Kuningan agar membantu pembiayaannya. Hal itu mengingat pelayanan kepada masyarkat akan terganggu dan tidak bisa optimal. Apabila balai desa tidak memenuhi syarat.

“Saya malu sebagai kepala desa, apabila tidak mampu membangun bale desa. Keadaan rusak dan tidak sedap dipandang mata sudah cukup lama. Semua warga ikut perihatin dengan kantor kades itu sebab gedung itu tidak hanya milik saya, tetapi seluruh warga Desa Pakembangan. Jika keadaannya memerihatinkan, tentu semuanya ikut prihatin,” ucapnya.

Namun demikian, sambung Madhari, keterbatasan dana dari masyarakat merupakan salah satu kendala. Tidak bisa perehaban yang membutuhkan biaya banyak itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Perlu ada bantuan dari Pemkab Kuningan. Agar beban anggaran dapat tertanggulangi. ***

Diketahuinya tabung gas yang dicampur air, salah seorang pengguna sebut saja Nani, warga Puri Asri 3 Kelurahan Ciporang Kec/Kab. Kuningan. Ia pesan gas ke pengecer, ketika dipasang ternyata gas tidak ke luar dari tabung. Sementara pemasangannya dilakukan si penjual itu sendiri.

Pelbagai cara si penjual berupaya agar gas ke luar dari tabungnya. Baik dengan pola memukul-mukul regulator, meniup sampai dengan menggetok-getok selangnya. Walhasil, gas tersebut tidak ke luar juga. Ia tidak kehabisan akal, diganti lah tabung gas tersebut dengan yang baru.

Sampai penggantian tiga tabung, gas tidak ke luar dan beradu dengan pemantik untuk mengeluarkan api. Kejadian itu sampai tiga hari lamanya. Nani, sang pemilik akhirnya menghubungi penjual regulator dari Cirebon, karena dianggap regulatornya rusak dan harus diganti. Hal itu merupakan saran dari penjual gas.

Perusahan penjual gas mengirimkan operatornya ke rumah Nani, dan melakukan pengecekan terhadap regulator, kompor dan tabung gas. Hasil pengecekan itu membuat tercengang, sebab tabung gas tersebut sudah dicampur dengan air. Ia pun bertanya ke operator regulator.

Bukti pencampuran gas dengan air, si tabung gas ditekan ujungnya dan mengeluarkan gas. Gas yang selayaknya benda padat itu berubah menjadi cair. Setelah airnya dibuang, ternyata gas tersebut menghasilkan api kembali. Kenakalan ini akan berdampak  kurang baik terhadap konsumen.

“Pihak kepolisian harus mengusut agen yang melakukan kenakalan dengan melakukan pencampuran air terhadap tabung gas 3 kg. Sebab pencampuran tersebut dapat merugikan konsumen,” ucap Nani tegas.***

Dampak dari guyuran hujan, sekitar 80 persen padi disuplai dari Kampung Banjaran untuk kebutuhan warga Desa Jabranti dan sekitarnya tetapi sekarang menjadi terhenti karena jalannya terbawa longsor.

Meskipun Kampung Banjaran merupakan daerah rawan longsor. Namun sekitar 700 warga enggan direlokasi ke daerah lain. Alasan yang disampaikan bermacam-macam. Diantaranya. sudah betah, memiliki rumah dan harta benda yang tidak dapat dipindahkan dan seterusnya. Sehingga mereka enggan memulai kehidupan baru.

Selain itu, bukan semata-mata tidak takut akan bencana yang bisa mengancam setiap saat terutama musim hujan tetapi jika Kampung Banjaran Desa Jabranti ditinggalkan, maka bisa berdampak terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan warga Desa Jabranti secara keseluruhan.

“Memang, dulu Pemkab Kuningan telah melakukan relokasi ke Kampung Kedaton tetapi warga malah kembali ke Kampung Banjaran karena harta kekayaan mereka baik sawah, ternak maupun lain-lainnya berada di daerah penopang ekonomi desa,” tutur Rusdiana, Kepala Dusun Banjaran Desa Jabranti Kec. Karangkancana.***

Tulisan ini ada dalam buku kuwung-kuwung (lalampahan ka pilemburan)

Leuwi Cimenyan, mangrupakeun tapel wates dua desa nyaeta Desa Kasturi Kacamatan Karamatmulya jeung Kelurahan Ciporang Kacamatan Kuningan. Pikeun masarakat hususna di pakotaan Kuningan atawa nu deukeut ka eta leuwi, ngaran Cimenyan geus jadi kacapangan. Leuwi Cimenyan geus katelah sanget. Bisa disebutkeun tempat panonoban siluman oray.

Rea kajadian nu teu asup akal, boh nu tumiba ka warga anyar datang atawa ka warga tatangga desa. Komo deui keur masarakat Desa Kasturi jeung Gereba Kacamatan Karamatmulya. Ngaran Cimenyan pikeun dua warga desa eta mah siga cai jeung minyak, hese ngahijina. Kaayaan samodel kitu teh lain taya alesan, nu matak kitu oge aya bibit buitna.

Ku naon disebutkeun panonoban siluman oray? Cek beja nu katampa kunu nulis, Cimenyan bisa disebutkeun karajaan oray. Kusabab sabangsa oray, oray naon bae aya di dinya. Nu gede, nu leutik, nu peurahna matih jeung nu teu boga peurah oge aya. Dina hiji waktu, oray teh ngaleut ngabandaleut, siga jalma keur baris minuhan jalan. Dipingpin ku oray gendang. Oray gendang, rupana buntet wandana buleud, mirip siga gendang.

Sakapeung deui carita nu katampa, Leuwi Cimenyan baheulana tempat panyumputan rampog gerot. Sing saha bae jalmana nu ngaliwat ka daerah Ciharendong Diesa Cigintung Kacamatan Kuningan, moal salamet deui. Diparagatkeun nyawana, dirampid harta bandana. Nu matak, keur mangsa tigerat mah kira-kira taun 1950-an arang langka nu wanieun ngahaja leumpang atawa numpak kandaraan wanci sareupna, komo deui tengah peuting mah.

Aya deui carita, mangsa taun 40-an, Ciharendong teh hiji tempat keur ngancurkeun Benlanda, sangkan teu bisa asup ka Kota Kuningan. Nya di eta patempatan rea korban jiwa ti pihak Belanda alatan jembatan hiji-hijina nu ngahubungkeun Kuningan-Cilimus rempag. Antukna Belanda teu bisa laju, geus kitu mah parapajuang asal Kabupaten Kuningan ngarentug Belanda.

Mangsa gorombolan, Leuwi Cimenyan bisa disebutkeun tempat jagal. Paragorombolan nu katewak tuluy bae dibawa ka Cimenyan, ditunggel janggana jeung dikuburkeun di eta patempatan. Pokona mah sing saha bae nu dibawa ka eta patempatan moal katangenan deui. Eta halbisa kaharti sabab baheulana Leuwi Cimenyan mangrupakeun leuweung gerotan.

Kusabab rea carita nu ngahudangkeun kapanasaran, kumaha atuh sabab musababna Leuwi Cimenyan jadi sabiwir hiji nepi ka kiwari dianggap sanget pisan? Contona bae, pikeun warga Desa Kasturi jeung Gereba mah Leuwi Cimenyan kareungeuna lain bae matak muringkakeun bulu punduk. Dalah hayang ngalanto ka eta patempatan oge kudu mikir ratusan kali, lantaran rea kajadian nu teu dipiharep sok tumiba.

Kajadian nu kungsi kaalaman ku masarakat Gereba diantarana bae, aya nu kungsi maot alatan tikosewad tina gawir jungkrang. Pon kitu deui pikeun masarakat Kasturi, dina hiji waktu aya kajadian teu asup akal. Aya warga di eta desa ngalaksanakeun kariaan bari jeung naggap jaipongan. Keur mangsa rea tamu, sinden nu keur ngibing ngadadag jegeng teu bisa gerak disusul pamingpin grup kasenianana kasurupan.

Kajadian nu tumiba samodel kitu matak ngagenjlengkeun masarakat. Ceuk jalma nu ngarti kana kagoiban, kajadian kitu pedan pamingpin grup kasenianana teu amitan heula kanu ngageugeuh Leuwi Cimenyan. Satutasna dipangamitankeun mah, si sinden teu sakara-kara, bisa deui ngibing. Kitu deui pamingpin grup kasenianana.

Nurutkeun carita lisan turun tumurun masarakat Kampung Ciarja Kalurahan Ciporang, Leuwi Cimenyan teh baheulana mangrupakeun puser padepoan nu dipingpin ku Raden Suteja. Padepokan Raden Suteja kamashur ka unggal daerah di Kuningan jeung sabudeureunana. Lantaran salian ngajarkeun agama Islam, murid-muridna dipeuseul silat jeung elmu kabatinan.

Leuwihna ti eta, Raden Suteja dina ngawurukan santri-santrina sok nyelapkeun rasa nasionalisme. Lantaran mangsa harita, kira-kira taun 1800-an daerah Kuningan dikawasa ku Belanda. Kusabab mangsa harita dianggap mangsa revolusi jiwa murid-muridna digedurkeun sumanget perlawanan ka penjajah. Sikep samodel eta lain taya alesan keur Raden Suteja mah. Kusabab pahit peuheurna panjajah, boh ti Portugis atawa Belanda geus karasa.

Raden Suteja teh masih katurunan Sultan Ageng ti Banten, daerahna lain bae dikawasa ku dua bangsa nu nyiar kauntungan keur bangsana. Masarakat di lemburna lain bae tugenah, leuwihna ti eta ngarasakeun katalangsara nu pohara. Lain bae kamerdikaan nu dirampas. Dalah harta benda katut nyawa oge teu bisa disingkahan deui.

Antukna Raden Suteja ti Banten ngahaja bubuara ka Kuningan. Tujuanana salian mekarkeun agama Islam, oge ngahudangkeun sumanget pikeun ngalawan panjajah. Teu aneh lamun aya carita yen, di Ciharendong mangrupakeun tempat pikeun ngancurkeun bangsa Belanda nu holna ti Cirebon rek ngawasa Kuningan. Anggapanana lamun Ciharendong geus kakawasa tangtuna Belanda moal bisa asup ka Kuningan.***

Sedangkan untuk kategori SMA, yang tidak lulusnya hanya 45 siswa. Secara umum, hasil UN di Kabupaten Kuningan masih bagus, sebab di Jogja, misalnya angka ketidaklulusannya cukup banyak. Jika di Jogja, tingginya angka ketidaklulusan merupakan meningkatnya sikap kejujuran dari dunia pendidikan.

Sedangkan di Kabupaten Kuningan masih tanda tanya angka kejujurannya. Kendati demikian, H. Dadang Supardan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIsdikpora) berjanji. “Insya Allah, sebanyak 133 siswa SMK, 45 siswa SMA dan 33 siswa MA yang tidak lulus, akan mengikuti UN ulangan yang dipusatkan di salah satu sekolah. Semoga saja, mereka dapat lulus semuanya sehingga tidak langsung divonis harus ikut UN penyetaraan paket C,” ungkapnya.***

Soalnya, anak perempuan yang memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, rambug keriting, tinggi badan sekitar 118 cm. Sudah dua hari berkeliaran di desa itu. Namun warga setempat tidak mengetahui asal-usulnya. Ketika ditanya bocah itu mengaku namanya Safinah.

Kemungkinan berasal dari Desa Dadap atau Karangampel Kabupaten Indramayu. Bocah itu menggunakan bahasa Cirebonan atau Indramayuan, sehingga si penanya menjadi kesulitan. Dikarenakan pada umumnya warga setempat, tidak paham bahasa Cirebonan atau Indramayuan.

Anak itu sekarang untuk sementara ditampung di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Kuningan. Namun karena keterbatasan sarana dan prasana anak tersebut tidak ditampung dirumah panti asuhan. Guna menghubungkan dengan pihak keluarganya.

Pihak Dinsosnaker tengah mengomunikasikan dengan Dinsosnaker Kabupaten Indramayu. “Mudah-mudahan, ada titik terang. Sehingga kami tidak kesulitan menghubungkan antara orang tua dengan si anak yang dua hari terlantar di Kabupaten Kuningan,” ucap Kabid Sosial Dinsosnaker Kab. Kuningan, Iis Santosa.***

Titi, kaus merah depresi alatan himpitan ekonomi

Takanan jiwa, tidak saja dialami oleh masyarakat perkotaan. Bisa jadi karena tekanan ekonomi yang besar, sementara penghasilan sangat minim. Sehingga seluruh kebutuhan hidup kurang terpenuhi dengan baik. Dampaknya jika berlangsung lama dan terus menerus membuat orang bersangkutan mengalami depresi cukup akut.

Seperti kejadian di Desa Cipasung Kecamatan Darma yang dialami Titi (20) warga RT 08/03 desa setempat. Mengalami depresi hebat. Sehingga pihak keluarganya tidak mampu mengendalikan. Akhirnya jalan terakhir yang digunakan adalah mengurungnya di dalam ruangan sempit.

Menurut cerita Suriah (55), ibu kandung Titi. “Titi sudah menikah dengan seorang lelaki yang berasal dari Kecamatan Subang. Usia perkawinannya hampir dua tahun. Mungkin karena ekonomi keluarga anaknya tidak kunjung membaik, karena keduanya dagang akhirnya mengalami stress berat,” terangnya.

Titi, jika tengah kumat stressnya. Ia sering menganiaya diri sendiri dan kabur dari rumah tanpa arah tujuan. Hal itu membuat dirinya sebagai orang tua merasa khawatir. Padahal sebelumnya sudah berobat sampai ke rumah sakit di Bandung. Namun penyakitnya belum sembuh juga.

Karena khawatir Titi, kabur akhirnya Suriah mengambil cara lain yaitu mengurungnya di dalam kamar sempit. Padahal biaya untuk pengobatan Titi tidak sedikit, sawah dan kebun sudah dijual dan sekarang sudah habis. “Ya saya kan orang tidak punya, dari mana uang untuk melanjutkan pengobatannya,” ungkapnya dengan air mata berlinang.

Pihaknya, kini tengah menerapkan pendidikan berbasiskan non diskriminatif. Seperti sekolah negeri, swasta. Desa kota atau khusus dan umum. Pendidikan diskriminatif ini harus dihapuskan. Sehingga pendidikan harus dapat dilaksanakan oleh semua orang yang ada di Indonesia.

“Orang-orang penyandang cacat kebutuhan khusus harus mengikuti pendidikan khusus pula dengan guru-guru yang mempunyai kemampuan khusus sehingga dalam proses sertfikasi kesejahateraannya, juga harus sertifikasi khusus, tidak dapat disamakan dengan serfikasi guru secara umum,” tandasnya***

“Memang, kami sempat diperiksa selama dua hari tetapi tidak menginap di Mapolres. Kami hanya dimintai keterangan tentang kronologis kejadian di Pantai Parangtritis yang menyebabkan tujuh pelajar tewas terseret ombak dan kami pun memberikan keterangan apa adanya sesuai kenyataan,” tutur Dudi Nurhendra.

Sementara berdasarkan informasi dari Yogyakarta, terpaksa dihentikan oleh Kesatuan Bangsa dan Lingkungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hal itu disebabkan sulitnya pencarian korban yang masih tersisa tiga orang. Diantaranya Agus Agrojani (15) dan Endi (15) warga Desa Cipasung Kec. Darma serta Regi Prasetyo (14) warga Desa Cageur Kec. Darma.

“Secara resmi pencarian terhadap ketiga korban pelajar MTs Arrasyid Dusun Ciparay Kec. Darma Kab. Kuningan yang tengah studi tour dihentikan Kamis (18/2) sekira pukul 17.00 WIB,” ujar Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa asal Kuningan (IPMK) Yogyakarta, Ilham Ramdani.

Kendati demikian, tim SAR Parangtritis justru malah terus melanjutkan proses pencarian terhadap ketiga korban sampai memasuki hari keempat belas sebab biasanya, korban-korban terseret ombak sebelumnya bisa ditemukan walaupun hanya tinggal tulang belulangnya saja.

“IPMK akan berupaya melakukan lobi-lobi agar pelaksanaan pencarian terhadap ketiga korban pelajar MTs Arrasyid Dusun Ciparay Kec. Darma Kab. Kuningan bisa diperpanjang dan rencananya, kami pun bakal standy di posko hingga Minggu (21/2),” ungkapnya.***

Namun uniknya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan bencana alam untuk mengeruk keuntungan pribadi. Misalnya, menggelembungkan atau markup anggaran bantuan. Atau membuat laporan fiktif, bahwa di daerahnya ada bencana sehingga memeroleh bantuan atas kejadian itu.

Seperti di Kecamatan Subang, pihak kecamatan membuat laporan terjadinya bencana alam di Desa Gunung Aci. Laporan itu, mengungkapkan dampak dari bencana gempa bumi di Tasikmalaya yang cukup menghebohkan. Berimbas ke Desa Gunung Aci, di wilayah itu ada rumah retak-retak.

Singkat cerita, tahun 2009 mengajukan dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi bencana alam ke Pemkab Kuningan. Pada tahun itu pula Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda menggelontorkan sejumlah dana ke 10 kecamatan, termasuk di dalamnya Kecamatan Subang.

Niat baik Pemkab Kuningan, menolong warganya yang kesusahan yang diakibatkan bencana alam itu. Ternyata di lapangan tidak sesuai harapan bupati. Dana sebesar 109 juta rupiah untuk warga Desa Gunung Aci ternyata menjadi bancakan aparat desa dan kecamatan.

Menurut penelusuran Eman Rahman, dana sebesar itu hanya dibagikan kepada warga yang rumahnya retak-retak. Itu pun belum jelas apakah dampak dari bencana alam dari Tasikmalaya atau retaknya disebabkan hal umum. Seperti kontruksi kurang kuat atau tanahnya memang labih.

Dana itu oleh Mutadi Kepala Desa Gunung Aci dibagikan sebesar 2 juta rupiah kepada sepuluh warga. Lalu diserahkan ke sekretaris desa (sekdes) untuk dibagikan ke Camat Subang (Dd) sebesar 25 juta. Kasi Trantib (Csd) sebesar 10 juta rupiah. UPTD Ciptakarya dan Tata Ruang (My) sebesar 10 juta rupiah.

Sedangkan Sekmat-nya (Oy) mengaku hanya meminjam sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan Kepala Desa-nya mengantongi sebesar 54 juta rupiah. Begitu pun tokoh masyarakat setempat (Sj) dicairkan sebesar 2 juta rupiah. Dengan harapan Sj tidak banyak memersoalkan dana tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, kata Eman, “kenapa pihak Pemkab, dalam hal ini bagian ksejahteraan sosial (Kesra) tidak melakukan studi lapangan terlebih dahulu. Atas ajuan Kecamatan Subang. Seharusnya sebelum menentukan angka-angka dalam rehabilitasi dan rekontruksi bencana gempa diteliti kebenarannya,” ucapnya.

Jika kejadiannya seperti di Kecamatan Subang, khususnya Desa Gunung Aci. Sambung Eman, sama artinya uang Pemkab Kuningan yang harus dipertanggungjawabkan pada masyarakatnya. Terbuang sia-sia oleh oknum pejabat kecamatan dan perangkat desa. “Ini sama artinya memerkaya diri sendiri,” tegasnya.

Lanjutnya, “dana bencana yang menjadi bancakan itu harus diusut tuntas oleh Pemkab Kuningan. Mulai daripengajuan, proses penentuan besarannya anggaran bantuan. Termasuk pengelolaannya. Siapa tahu di sana masih ada pejabat Pemkab yang bermain mata dengan aparat desa,” pintanya.***

ELI

Ia tidak menyangka kalau anaknya yang duduk di kelas IX sekolah tersebut, ketika meminta ijin akan mengikuti wisata ke Prangtritis Jogjakarta bersama rombongan sekolahnya. Ketika pulang hanya meninggalkan nama. Sebab ia terseret gelombang ombak laut itu  hingga tewas.

“Saya dikabari oleh temannya anak saya melalui SMS, setelah kejadian anak saya terseret ombak Pantai Parangtritis. Ia hilang tertelan ombak, pada saat itu anak saya, katanya hendak berenang,” ucapnya terbata-bata sambil menghapus air matanya yang tak kunjung kering.

Tidak hanya Aditiya yang menjadi korban keganasan pantai parangtritis. Padahal biasanya parantritis memberikan kedamaian pada pengunjungnya. Namun kali ini sepertinya amarahnya tidak terbendung sehingga melumat pengunjung pelajar dari Kabupaten Kuningan.

Ketiga korban lainnya yang berasal dari MTs Arrasyid. Diantaranya Anugrah (14), Dede Rian (15) dan Anggi (15). Setelah mereka ditemukan, langsung dievakuasi, dimandikan dan disolat jenajahkan secara bersamaan di Asrama Kujang Jogjakarta. Asrama milik mahasiswa asal Jawa Barat.

Selain keempat korban yang sudah ditemukan. Masih ada korban lainnya sebanyak tiga orang dan sampai saat ini belum ditemukan oleh tim SAR dari Jogjakarta. Kendati tingkat kesulitan dialami tim SAR, namun mereka tidak letih untuk terus melakukan pencarian korban hilang. .

Ketiga korban yang belum diketahui diantaranya Regi Prasetyo (14) warga Desa Cageur Kecamatan Darma, Agus Agrojani (15) dan Endi (15) warga Desa Cipasung Kecamatan Darma.

Anah (45), orang tua Iman Taufik, korban selamat. Mengungkapkan dirinya sangat marah, kesal dan sakit hati. Atas perilaku kepala MTs Arrasyid. Soalnya dia tidak langsung menghubungi orang tua korban. Justru orang tua korban memeroleh dari pihak lain.

“Kejadian ini kan cukuk meresahkan orang tua siswa yang anak-anaknya ikut studi tour. Namun sepertinya kepala sekolah tidak seolah-olah kurang bertanggung jawab atau kejadian ini. Selayaknya, dia (kepala sekolah sekolah) secepatnya mengabarkan kejadian itu. Bukan malah diam-diam saja,” ucapnya sengit.

Iman Taufik, korban selamat ketika ditanya. Tampaknya masih trauma atas kejadian itu. Namun menurut beberapa sumber kejadian itu. Awal kejadian itu ketika mereka tengah asik bermain bola dan berenang di pantai. Namun tiba-tiba datang ombak sangat besar tanpa bisa dihindari dan langsung menyeret masyarakat yang ada di pantai.***

Kendati bupati sudah diberitahu mengenai status kepemilikan tanah tersebut. Namun beliau tetap ngotot supaya dilakukan investigasi. Mengenai perubahan kepemilikan tanah tersebut. “Aneh sekali, saya sudah membangunkan rumah sekda baru di jalan RE. Martadinata (Kel. Cijoho-red),”

Tapi, sambung H. Aang, masih ada pihak yang melakukan penjualan eks rumah dinas Sekda di BTN Cijoho. “Alasannya sudah tukar guling dengan pihak lain. Sehingga kepemilikannya diklaim milik salah seorang pengusaha lokal. “Ini sudah keterlaluan dan harus diusut tuntas,” tegasnya.

Atas kejadian itu, Bupati Kuningan usut tuntas,”gga kepemilikannya dikalim inas Sekda di BTN Cijoho. ersebut.

mengaku heran dengan mudahnya proses peralihan tanah asset Pemkab Kuningan kepada warga dengan dalih tukar guling. Padahal beberapa tahun lalu, Pemkab Kuningan baru saja membangunkan rumah dinas megah untuk sekda di daerah tersebut.

Untuk itu, ia sangat setuju jika permasalahan hilangnya aset Pemkab Kuningan itu terus diinvestigasi hingga terbongkar kebenarannya. Sebab massa kepemimpinannya yang memasuki periode kedua, bukan untuk menghilangkan aset Pemkab. Tapi seharusnya diperbanyak jumlahnya

Lebih heran lagi dalam proses penjualan tanah tersebut, justru yang terlibat menjadi kuasa hukum pemilik tanah sebelumnya adalah orang dalam lingkup Setda Kuningan sendiri yakni Kabag Hukum, Jatnika.

“Kenapa yang menjadi kuasa hukum dalam persoalan penjualan aset Pemkab Kuningan, justru bukan orang lain tetapi malah Kabag Hukum Setda Kuningan, Jatnika,” ucapnya berang.***

Diantaranya di Desa Bungurberes Kecamatan Cilebak. Pemasangan alat itu dilakukan tim teknis BGB, Umar dibantu Maryono, dilakukan setiap dua jam sekali di tempat berbeda. Mulai dari daerah hutan, pemukiman penduduk, bukit Tumpang Maya sampai ke titik lainnya, sebanyak delapan titik.

Dikarenakan pada saat pemasangan, gerakan tanah tidak terjadi. Maka tim BGB menginap di desa tersebut, tujuannya guna mengetahui pergerakan tanah. Penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui asal mula kejadian longsoran. Apakah berasal dari pergerakan lempengan bumi atau hal lain.

“Penelitian seperti ini dilakukan setiap dua jam sekali tetapi tidak bisa selesai dalam kurun sehari sehingga supaya proses penelitian dapat berjalan lancar, maka kami akan menginap beberapa hari bersama anggota Satgasos Tagana,” ujar Ketua Tim teknis BGB, Umar.

Sambungnya, “selama belum ada kesimpulan dari hasil penelitian pergerakan tanah tersebut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat Desa Bungurberes agar tidak merasa panik atau pun resah, melainkan tetap tenang menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya,” himbaunya.***

Ramli Saud, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Kementrian Luar Negeri RI, menegaskan. Calon TKI harus dibekali keterampilan kerja. Sehingga mampu bersaing dengan pekerja-pekerja dari negara lain. Jadi jangan hanya mengandalkan keahlian dasar.

Keterampilan menguasai teknologi merupakan keharusan bagi calon TKI, apalagi lapangan pekerjaan di luar negeri rata-rata menerapkan teknologi tinggi. Apalagi tujuan calon TKI sekarang ke negara-negara maju, seperti Amerika, Kanada, Italia, Jerman dan negara Eropa lainnya.

“Kami mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara calon pekerja, perusahaan dengan pihak Dinsosnaker supaya data-data pekerja asal Kabupaten Kuningan bisa terinventalisir baik yang bekerja di luar negeri maupun perusahaan lokal,” ungkapnya di sela-sela acara sosialiasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja.***

Akibat longsor tersebut, mereka seperti terisolasi. Sehingga menganggu kegiatan sehari-hari. Jika pun memaksakan untuk ke luar desa, mereka menggunakan jasa ojeg. Hal itu berdampak terhadap tingginya ongkos angkut yang dialami warga. Padahal sebelumnya ongkos, cukup hanya membayar angkuta pedesaan (angdes).

Selain jalan yang melalui Desa Ciberung, masih ada jalur alternatif melalui Kampung Ciawitali Kecamatan Selajambe. Namun pada saat ini kondisinya sama, jalan tersebut terkena longsor. Sampai saat ini belum dikerjakan. Sebab penduduk setempat merasa kesulitan, termasuk alat berat.

Kepala Desa Bagawat, Tarso menyebutkan sebanyak 42 kepala keluarga (KK) perumahan warga terkena bencana longsor hingga menyebabkan retak-retak, bahkan satu KK di antaranya mengungsi karena rumahnya rusak parah. Ia mengharapkan Pemkab Kuningan segera melakukan penyaluran bantuan.***

Berdasarkan informasi, longsoran di tiga lokasi. Disebabkan guyuran hujan Sabtu kemarin yang cukup lebat. Masih untung kejadian itu jauh dari perkampungan penduduk. Kendati demikian, arus transfortasi ke masing-masing tujuan menjadi terkendala. Sehingga dibutuhkan alat berat untuk penanganannya.

Pada saat kejadian, masyarakat di tempat kejadian mendengar bunyi seperti ledakan cukup keras. Mereka pun sudah menduga di wilayah masing-masing ada yang longsor. Penduduk setempat, merasa sudah biasa dengan longsor sebab setiap tahun kerap terjadi sebab daerah mereka termasuk labil.

Esoknya, masarakat berduyun-duyun membersihkan badan jalan yang terkena longsoran. Namun besarnya tanah longsoran membuat aparat setempat menghubungi Pemkab Kuningan untuk meminta bantuan alat berat. Disebabkan kejadian itu di tiga titik, penanganannya tidak selekasnya.

Atas kejadian itu, Pemkab Kuningan akan meminta bantuan BMG untuk melakukan penelitian di lokasi itu, apakah layak direhabilitasi atau direlokasi sebab jika langsung direbalitasi dan ternyata amblas lagi, maka akan percuma saja.

“Kami sudah melayangkan surat permohonan bantuan penelitian ke BMG dan Insya Allah, dalam waktu dekat akan segera terjun ke lokasi untuk meneliti langsung kondisi tanah di daerah tersebut yang nantinya bakal dijadikan acuan untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelas Kabag Kesra, H. Maman Hermansyah.***

Pemkab tidak sendirian dalam dialog itu, tapi mengikutsertakan juga pihak-pihak terkait. Diantaranya pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda.

Ketua DPRD, H. Acep Purnama, Ketua Pengadilan Negeri, Deni Lumban Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri, Siti Utari, Depag, unsur kepolisian. Namun ketika pembukaan pembahasan kebenaran fahan aliran MI disampaikan Ketua II MUI Kuningan, K.H. Ahidin Nur, M.A.

Ahidin Nur dengan menyampaikan pertanyaan, apakah benar U. Jubaedi Jawahir mengaku sebagai Rosul atau bukan? Pertanyaan itu dianggap menyinggung dirinya sehingga ada terkesan marah. Terjadilah percekcokan diantara mereka sampai inti persoalannya tidak tergali.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda yang tidak menghendaki persoalan berlarut-larut. Langsung memutuskan penghentian dialog itu dan merencanakan dialog berikutnya. Sebab ia menganggap dialog kali ini seperti diskusi merebutkan pepesan kosong.***

“Tidak menutup kemungkinan, jika dihajar hujan lebat sekali lagi, jalur jalan tersebut bisa terputus total sehingga sangat rawan apabila tidak segera ditangani,” ujar H. Udin Kepala Desa Cimahi.

Kerusakan serupa juga terjadi jalan pemukiman penduduk dengan kondisinya sudah miring. Sehingga mengancam menimbun salah satu rumah milik Darmiah (50) warga RT 13 RW 03 Dusun III.

Untuk itu, ia mengharapkan agar Pemkab Kuningan melalui Dinas Bina Marga segera terjun ke lokasi guna melakukan perbaikan-perbaikan jalan kabupaten tersebut, jangan menunda-nunda lagi sebab kondisinya sudah sangat darurat demi menjaga keselamatan warga yang berada di sekitar lokasi.***

“Pengangkatan sekda kali ini dilakukan dengan menempuh proses yang cukup panjang dengan mengacu pada Permendagri No : 5 tahun 2005 tentang pedoman penilaian calon sekda,” ujar BUpati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda.

Namun setelah dilakukan uji kelayakan dari tiga kandidat yang diusulkan Pemkab Kuningan, kata Aang, Gubernur Jawa Barat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Mendagri mengeluarkan SK No : 133/Kep.147-BKD/2010 tentang pengangkatan Drs. Nandang Sudrajat sebagai Sekda Kuningan.

Untuk itu, sebagai penekanan dari sumpah jabatan seperti yang telah dilakukan  terhadap pejabat struktural lainnya, tanpa kecuali sekda, juga harus membuat pernyataan tertulis berupa  pakta integritas Pemkab kuningan tentang kesanggupan melaksanakan tugas dan kewajiban secara optimal.

“Bila dinilai tidak mampu dan tidak sanggup, maka, mau tak mau harus siap diberhentikan dari jabatannya sehingga diharapkan sekda yang baru dapat berkerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip good governance,” tegasnya.

Unjuk rasa yang dilakukan warga setempat, dipicu kekecewaan mereka atas sikap Pemkab Kuningan yang dianggap medua dalam penerapan kebijakan. Galian C di Desa Setianegara ditutup paksa, namun di tempat lain seolah-olah tutup mata. Dibiarkan galian C marak.

“Jika galian C di desa kami ditutup secara sepihak karena dianggap melanggar Perda Gunung Ciremai Tahun 2004. Seharusnya Pemkab berbuat keadilan, galian C di daerah lain khususnya di lereng Gunung Ciremai juga harus ditutup. Bukannya dibiarkan saja,” ungkap Eno (64) salah seorang pengunjuk rasa.

Ratusan warga Desa Setianegara yang sudah belasan tahun menggantungkan kehidupannya dari usaha galian C. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekolah anak-anaknya justru sudah dua bulan malah menganggur padahal kebutuhan perut tidak bisa dikatakan, nanti.

“Bayangkan, akibat penutupan galian batu, suami saya telah mengganggur selama dua bulan padahal anak saya perlu susu dan kami pun butuh makan untuk bertahan hidup setiap harinya,” tutur ibu beranak dua, Ooh Jatiah (50).

Bagi keluarganya, usaha galian batu merupakan dapur kehidupannya karena suaminya bekerja sebagai penggali batu dan guna mencukupi kekurangan kebutuhan sehari-harinya, ia sendiri rela bekerja selaku pemecah batu kecil untuk dijadikan batu sprit yang per lodoknya hanya dihargai Rp 1.250.

“Sehari, paling banyak, batu kecil yang berhasil dijadikan batu sprit hanya 4 lodok sehingga kehidupan kami sangat kekurangan. Beda halnya dengan anggota dewan yang digaji sangat besar, seharusnya memiliki hati nurani untuk mendesak Pemkab Kuningan agar membuka kembali galian batu,” ketusnya.

Begitu pun dengan Ismail (39) dan Husin (54). Menurut mereka, sebenarnya warga desanya merupakan warga yang penurut sehingga jika Pemkab Kuningan membuka kembali lahan galian C. Warga akan mematuhi, dimana saja daerah yang boleh digarap dan yang dilarang.

Di samping itu, pihaknya pun siap melakukan reklamasi atau penanaman kembali di daerah-daerah yang sudah tidak layak untuk digali karena bisa membahayakan baik itu longsor maupun bencana alam lainnya yang dapat mengancam keselamatan warga.

Namun apabila tidak digubris, tolong supaya aturan yang tertuang dalam Perda benar-benar direalisasikan tanpa tebang pilih, biar semua warga yang berada di kaki Gunung Ciremai dan daerah galian lainnya merasakan kesengsaraan yang sama dengan warga Desa Setia Negara.

Jangan sampai seperti sekarang ini, masih banyak galian di kaki Gunung Ciremai yang masih beroperasi dibiarkan saja seperti Cibeureum, Cileuleuy, Tegaljugul, Jalaksana dan sebagainya. Hal tersebut mengundang tanda tanya, sebenarnya ada apa dan kenapa aturan hanya berlaku bagi warganya.***

Seperti yang menimpa rumah milik Oni Ahyani di Blok Cigintung Desa Citapen rata dengan tanah setelahd diterjang angin puting beliung. Di Desa Sakertatimur, sekitar 21 rumah mengalami rusak ringan dan berat. Sehingga masyarakat di blok 1 dan 2 kehilangan tempat tinggal.

Keempat rumah rusak berat yaitu milik Pepen Efendi, Yana, Iding dan Supriadi. Sedangkan yang rusak ringan diantaranya milik Sutiadi, Sakim, Carmon, Solihin, Iding, Wartinah, Wastam, H. Dadang, Hamdan, Paijo, Tarsa, Waryono, Dasmin, Rusdi, Dodo, Upi dan Sahuri.

Sementara di Desa Bungurberes terjadi tanah longsor yang mengakibatkan delapan rumah terancam, RT 10, RT 11 dan RT 12 terisolir karena jembatan Cimote yang menghubungkan daerah setempat dengan Dusun Bambanyang terputus total, ditambah lagi dua ternak sapi, mati tertimbun.

Kejadian itu tidak menelan korban jiwa. Namun kerugian yang diderita diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. “Setelah menerima laporan kejadian itu, kami langsung ke lapangan. Bagi pihak yang rumahnya rusak, sudah dievakuasi ke rumah saudaranya,” ucap Dian Rahmat Yanuar, Kepala Dinsosnaker.***

Kendati tidak menelan korban jiwa dalam peristiwa itu, namun diperkirakan kerugian yang diderita masyarakat mencapai puluhan juta rupiah. Hal itu, perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Kuningan, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker). Soalnya, kebutuhan air bersih di daerah tersebut sangat dibutuhkan karena air sumur tercemar banjir.

Berdasarkan informasi di lapangan, musibah banjir itu dikarenakan hujan lebat. Sehingga sungai Cicadas yang ukurannya kecil tidak mampu menampung air kiriman dalam volume cukup banyak. Apalagi ketika air tersebut melewati bangunan jembatan Cicadas  yang terlalu kecil dengan ketinggian 1,5 meter.

Air pun meluap dan ke luar badan sungai dan merendam perumahan warga yang berada di sebelah timur jembatan Cicadas yang menghubungkan antara Desa Cimahi dengan Desa Gunungsari Kecamatan Cimahi. Warga pun menjadi panik dan berusaha menyelamatkan harta benda dan keluarganya masing-masing.

Kejadian itu berlangsung cepat, namun tidak terlalu mencemaskan. Selang beberapa jam air pun kembali surut hanya menyisakan tumupakan lumpur dan sampah di rumah warga. Jika dibiarkan, diprediksi dapat menimbulkan wabah penyakit bagi penduduk setempat. Terutama bagi kaum anak-anak.

“Kami mengharapkan bantuan Pemkab untuk menangani kebutuhan air bersih untuk penduduk. Sebab air sumur ikut tercemar, jika dibiarkan maka bisa menimbulkan wabah penyakit,” ungkap H. Udin, Kepala Desa Cimahi.

Selain itu, kata H. Udin, pihaknya meminta supaya Pemkab memerbaiki jembatan Cicadas yang tidak memenuhi persyaratan. Tujuannya, supaya ketika banjir melanda desanya, air tidak langsung meluap. Sebab selama ini air meluap karena jembatan tidak bisa menampung air dalam jumlah banyak.***

Ajaran MI ini mengundang masyarakat setempat dan luar daerah Kabupaten Kuningan, seperti Cirebon tidak menerima. Sehingga melakukan penyerangan terhadap rumah U. Jubaedi Djawahir yang dijadikan pusat kegiatan. Dilakukan secara anarkis, pemecahan kaca dan pelemparan rumah.

Ketua Badan Koordinasi Paguyuban Adat Masyarakat (Bakorpakem) juga Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Siti Utari mengungkapkan “Saya bersama komponen Bakorpakem lainnya akan terus melakukan pengkajian-pengkajian terhadap aliran MI dengan meminta keterangan dari seluruh komponen yang terkait,” ucapnya.

Pihaknya pun tengah melakukan kajian terhadap aktifitas MI. Sedangkan untuk menentukan aliran sesat dan tidaknya yang akan menyampaikan pihak majelis ulama Indonesia (MUI). “Kami hanya melakukan kajian hukum, apakah bertentangan atau tidak sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Berdasarkan informasi di lapangan, kejadian penyerangan itu berawal kedatangan sekelompok massa ke tempat kegiatan MI. Mereka melakukan klarifikasi terhadap pimpinan  MI. Namun tidak menemukan titik temu, mereka pun meminta aparat desa untuk memfasilitasi guna memeroleh kejelasan.

Pada saat kejadian, pimpinan MI Jubaedi Djawahir tidak ada di tempat. Dia sedang pergi ke luar kota. Sedangkan yang menerima adalah pengikut JI. Di salah satu pihak menginginkan bertemu dengan pimpinannya, di lain pihak memberikan keterangan orang yang dimaksud sedang tidak ada.

Tiba-tiba terjadilah perang mulut, begitu sengitnya satu sama lain emosinya sudah tidak terkenali. Terjadilah bentrok fisik. Masyarakat setempat yang melihat kejadian itu langsung melaporkan ke Babinsa dan aparat kepolisian sektor (polsek) Cilimus. Mereka pun melerai perkelahian.

Atas perkelahian itu, empat orang yang melakukan penyerangan terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedangkan empat orang anggota MI, diamankan. Polsek Cilimus pun langsung memasang police line.***

Kelima pendaki itu Muha (22 tahun), Budiman (25 tahun), Maskon (18 tahun), Nila (19 tahun) siswa STM I Cirebon dan Wahyu (16 tahun) siswa SMA Kasokandel Majalengka. Mereka tidak turun paska malam tahun baru, sehingga dinyatakan hilang. Sehingga SAR diterjunkan ke lapangan untuk mencari kelima korban.

Nasib baik pun dialami kelima korban, setelah dinyatakan hilang kemarin, Minggu (3/1) sudah dapat ditemukan tim SAR Senin (4/1) pukul 10.30 WIB di daerah blok Pengasinan pada ketinggian sekitar 2.800 mdpl. Mereka dalam kondisi lemah, hal itu disebabkan kurangnya perbekalan dan cuaca amat dingin.

Meski pun sudah ditemukan, namun tim SAR agak kesulitan melakukan evakuasi. Pasalnya hujan dan kabut melanda wilayah Gunung Ciremai. Agar mereka dapat bertahan, diberikan makanan dan disuruh istirahat yang cukup. Supaya tenaganya pulih dan mampu melewati jalur pendakian yang terjal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kelima pendaki tidak mendapaftarkan diri ke pos pendakian Gunung Ciremai (PPGC). Baik yang ada di jalur pendakian Linggajati maupun Palutungan. Diperkirakan mereka melakukan pendakian melalui jalur Apuy Rajagaluh Majalengka.

Sahroni, orangtua dari salah seorang pendaki, Wahyu dan Mujuri orangtua Budiman menyebutkan sebelumnya dirinya mendapatkan kabar dari orang tua Muha bahwa anak dan rombongannya tersesat di Gunung Ciremai. “Saya pun langsung ke sini dan meminta bantuan dari petugas taman nasional gunung ciremai (TNGC),” ungkapnya.

Sambungnya, “dan alhamdullilah mereka sudah ditemukan dengan selamat oleh tim SAR dari Polres Kuningan. Saya mengucapkan terima kasih pada tim SAR yang sudah bekerja keras,” ungkapnya dengan air mata berlinang.***

Namun tidak sedikit perayaan penghujung tahun 2009 dirayakan di sekitar lereng Gunung Ciremai. Namun pendakian ke puncak Ciremai diperketat karena musim penghujan cukup tinggi. Hal itu tidak diharapkan kejadian tak terduga menimpa para pendaki.

Kendati demikian, animo masyarakat tidak kendur. Bagi yang hanya ingin menikmati suasana di seputar lereng Gunung Ciremai. Mereka mendirikan tenda di objek wisata seperti Cibunar di daerah pendakian jalur Linggajati dan Palutungan.

Asep (19) salah seorang warga Kota Cirebon mengungkapkan dirinya beserta rekan-rekannya mengurungkan niat melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Sebagai gantinya, ia lebih memilih mendirikan tenda di Cibunar. Sekalian mengisi liburan empat hari.

“Kita tidak kecewa, sih sampai tidak naik ke puncak Gunung Ciremai. Tapi yang berkemah pun tidak jadi persoalan. Sebab kita ingin nginap selama empat hari. Itung-itung liburan. Kalau yang lain pergi ke kota-kota besar, ya kita mah ke gunung saja lah,” ungkapnya.***

Mereka tidak saja mengusung isyu korupsi tingkat nasional. Namun korupsi di tingkat lokal pun diorasikan, baik di Pendopo maupun Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kuningan. Seperti Masyarakat Kuningan Bersatu yang dikomandani Toni, menyerukan Kajari mengusut tuntas CPNS Gate 2005 yang dipetieskan. Kasus DPRD Gate 2006.

Selain itu Kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007 yang sampai saat ini tidak terdengar lagi. Begitu pun tidak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK yang tercium sebagai malpraktek korupsi dan tidak ada tindaklanjutnya. Diantara angggaran Makan Minum yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

Tukar guling tanah antara Pemkab dengan pihak kepolisian dan pihak swasta. Begitu pun pengadaan watter mater untuk alat ukur penjualan air ke PDAM Kota Cirebon. “Saya melihat kejanggalan dari Kejari Kuningan yang selalu memetieskan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan petinggi daerah. Padahal hal itu telah merusak harapan rakyat Kuningan,” ungkap Toni yang diamini Didin Syafarudin dan Boy Sandi Kartanagara aktifis lokal.***

Dian Chardian, SE., salah seorang warga Desa Jagara mengungkapkan. Petani ikan yang memanfaatkan OW Waduk Darma beberapa minggu belakangan banyak mengeluh karena ikannya terserang wabah penyakit. Kendati tidak masal dan dan dinilai belum banyak merugikan.

“Ikan yang terkena wabah penyakit seperti sisiknya tanggal dari badannya, terserang jamur juga dibagian mulutnya terluka. Termasuk matanya ada yang buta dan tampak tidak sehat. Atas kejadian itu, tentunya petani saat panen ikan akan mengalami kerugan,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Jaring Apung Mina Mulya Waduk Darma, Dadang Sunandar. “Saat ini, kami akan melakukan panen ikan yang penebaran benihnya dilakukan pada Januari 2009 lalu sebanyak 400.000 ekor dan kami pun berharap ikan yang telah dibudidayakan beberapa bulan tersebut bisa mencapai 60 ton,” ungkapnya.***

Dalam waktu satu minggu, lima anak kecil dan balita di Desa/Kecamatan Cibeureum meninggal dunia secara mendadak dan berlangsung secara berturut-turut. Hal itu mengundang pelbagai kecurigaan berlebihan dari anggota masyarakatnya, diantaranya tersebar isyu praktek penyantetan.

Masyarakat curiga atas kematian lima anak dalam waktu satu minggu dengan gejala hampir sama. Seperti pusing-pusing, mual, panas bahkan ada pula yang muntah-muntah darah. Atas gejala tersebut, masyarakat curiga terhadap orang yang memiliki barang pusaka dan digunakan secara sesat.

Atas keresahan itu, pihak aparat kepolisan sektor (Polsek) Cibingbin, Polres dan musyawarah unsur kecamatan (Muspika) Kecamatan Cibeureum turun ke lapangan. Tujuannya untuk menenangkan emosi masyarakat, agar tidak melakukan tindakan anarki dan main hakim sendiri terhadap pihak yang disangkakan dukun santet.

“Kematian beberapa anak kecil dan balita di Desa Cibeureum diisukan akibat dukun santet yang mengarah pada salah satu warga tetapi tidak bisa dibuktikan. Sebab belum sempat didiagnosa pihak medis. Kita akan tahu, apakah kematian itu akibat atau bukan,” ungkap Camat Ciebureum, Maman Suparman.***

Ketiga korban tewas diantaranya Sidik (58) warga Kampung Pahing Desa Citangtu Kec/Kab. Kuningan pengemudi mobil carry nomor polisi (nopol) E 8501 Z. Tatang “Sangkuy” (38) penduduk RT1/01 Kel. Purwawinangun Kec/Kab. Kuningan, mengendarai motor merek Kanzen nopol E 3519 YG.

Rudi Hartono (22) beralamat di Kampung Pahing RT10/04 Desa Karangmangu Kec Kramatmulya Kab. Kuningan pengendara sepeda motor jenis yamaha vega R nopol B 6901 TCZ. Korban luka-luka yaitu Yudin (28) beralamat di RT3/1 Kampung Lawung Desa Pusakanagara Kec. Baregbeg Kab. Ciamis pengemudi truk nopol E 9392 C.

Sedangkan Sadap (19) kernet truk berdomisili di RT 2/3 Desa Kawalimukti Kec. Kawali Kab. Ciamis. Korban tewas dan luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) ‘45 Kuningan. Untuk dipisum dan memeroleh perawatan intensif dari medis.

Berdasarkan keterangan Yardin, truk yang dikendarainya tengah membawa pakan ternak dari Jakarta menuju Ciamis, melalui Kab. Kuningan. Truk yang melaju dari arah Utara (Cirebon) menuju ke selatan (Ciamis) dengan volume muatan 23 ton. Kecepatannya kurang lebih 30-40 km perjam.

Tepatnya di jalan raya Ciharendong dengan kondisi jalan menurun. Tiba-tiba rem kendaraannya blong. Yardin memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang dilaluinya dengan cara menyalakan lampu dim dan sen. Tujuannya agar pengguna lain menyingkir ketika dilewati atau berpapasan.

Sekira lima ratus meter dari perkiraan rem blong, Yardin kehilangan keseimbangan setelah kendaraan carry yang ditumpangi Sidik dari arah berlawanan tidak mengerti tandanya. Yardin pun gugup sehingga membanting stir untuk menghindari carry. Namun naas kecepatan kendaraannya tidak bisa dikendalikan.

Carry pun terhantam bodi truk sehingga terpental. Sedangkan truk menghajar pohon nangka pada tanah tebing kanan jalan dan terbalik dan kembali menimpa kendaraan carry. Sedangkan dua motor yang turut korban, pada saat itu tengah berada di belakang mobil carry.

Dua pengendara motor Vega R dan Kanzen tidak bisa menghindar ketika carry terlabrak truk. Keduanya pun terseret dan tertimpa karung pakan ternak ayam dalam jumlah tonan dan ketiganya tewas di tempat kajadian. “Saya hanya sadar ketika mobil remnya blong. Setelah menghantam carry tidak ingat apa-apa” ucap Yardin di RSUD ’45.

AKP Kusmawan, Kasi Lalu Lintas Polres Kabupaten Kuningan di RSUD ’45 membenarkan keterangan Yardin. “Sementara kita percaya atas keterangan Yardin (supir truk). Namun demikian kita akan mendalami laporan dari pihak lain terutama saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP),” ungkapnya.***