Seremonial HUT PGRI ke-64 dan Hari Guru ke-16, yang dipusatkan halaman Pandapa Paramartha kompleks stadion Mas’ud Wisnu Saputera dihadiri ribuan guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Kuningan. Pengerahan massa itu mendapatkan tanggapan negatif dari elemen masyarakat. Soalnya telah mengorbankan peserta didik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak seolah diliburkan dengan alasan guru-gurunya akan mengikuti upacara HUT PGRI dan Hari Guru. Hal ini patut disayangkan karena pendidikan menjadi tidak priortas. Justru show of force menjadi hal penting guna menunjukan soliditas dan massa melimpah untuk dijadikan alat bargaining.
“Guru-guru digiring untuk mengikuti upacara akbar yang diselenggarakan oleh PGRI sehingga tidak sedikit sekolah yang mengambil kebijakan untuk diliburkan saja, sedangkan yang tetap sekolah, justru tidak efektif karena belum saatnya siswa pulang sekolah, malah sudah dibubarkan,” ucap Boy Kartanegara salah seorang aktifis local.
Lanjutnya, bagaimana pendidikan akan tercapai apabila mind set guru dan PGRI tidak berubah dengan mementingkan seremonial upacara. “Kendati itu dilakukan sehari dan dapat kembali melaksanakan tugasnya. Namun kenyataan di lapangan setelah upacara para guru langsung pulang ke rumah masing-masing atau berbelanja ke pasar,” sinisnya.
Selama ini, masih kata Boy, organisasi PGRI hanya dijadikan kendaraan untuk mencapai posisi strategis di Dinas Pendidikan. Padahal organisasi profesi, semestinya PGRI lebih mengedepankan hasil kerja untuk menjaga eksistensinya, bukan dengan cara-cara yang mengesankan pengerahan massa, yang pada akhirnya banyak menimbulkan kesusahan bagi pihak lainnya,” tandasnya.***

Kahari Prawirasujasa (Mengenakan Batik) Dalam Suatu Acara di DHC '45 Kuningan

Tokoh pendidikan di Kabupaten Kuningan, juga mantan Rektor Universitas Kuningan (Uniku) Kahari Prawirasujasa, M.Pd., Minggu (22/11) meninggal dunia di usianya yang ke-75 tahun. Setelah terjatuh di kamar mandi dan dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami koma selama satu minggu.

Jenazah akan dikebumikan di daerah tanah kelahirannya di pemakaman umum Wuriantoro Wonogiri Solo, setelah pagi harinya dilepas oleh Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda. Kahari Prawirasujasa  salah seorang pendiri Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan yang menaungi Uniku.

Ia meninggalkan seorang istri dan tujuh anaknya yang terdiri dari  Wirondo, Wirasmo, Humantri, Prayitno, Waskito, Wibowo dan Sawitri.

“Kendati sakit, tetapi Pak Kahari Prawirasujasa enggan di bawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif,” ujar menantu Kahari Prawirasujasa dari anak kedua, Harsrinarti.

Hasil pemeriksaan dokter tersebut, dijelaskan, kalau Kahari Prawirasujasa menderita penyakit sakit kepala atau fartigo dan juga bronithis sehingga disarankan untuk berhenti merokok. “Penyakit fartigo yang diderita oleh Pak Kahari Prawirasujasa, sebenarnya baru-baru ini saja sehingga beberapa minggu lalu, beliau masih kelihatan sehat,” pungkasnya.***

Mesjid Al-Hidayah Desa Tenjolayar Kec. Pancalang Kab. Kuningan yang terlihat nyaman dan megah, serta balai desa dan sekolah madrasyah setempat, menelan dana sebesar Rp 2,9 milyar yang disumbangkan oleh kontraktor asli pituin warga setempat, H. Edi Kusnadi.

Pembangunan masjid yang dianggap spektakuler membuat masyarakat di sekitarnya tercengang. Soalnya di desa-desa lain banyak masjid tengah direhab dan belum selesai pengerjaannya. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa di Kabupaten Kuningan desa berlomba membangun masjid semewah mungkin.

Makanya tidak aneh, jika ada masyarakat berkunjung ke Kuningan memeroleh gambaran bahwa masjidnya mewah-mewah. Hal itu menunjukan nilai-nilai keagamaan mendapatkan prioritas utama di masyarakat. Sehingga pelaksanaan ibadah merasa nyaman dan aman.

“Saya sangat bangga pada perantau asal Kab. Kuningan yang sukses di kota-kota besar tetapi tetap peduli terhadap pembangunan di Kab. Kuningan khususnya tempat peribadatan seperti halnya di Desa Tenjolayar Kec. Pancalang,” ujar Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda.***

Masyarakat Kabupaten Kuningan, khudusnya di perkotaan tumpah ke jalan di sepanjang jalan raya siliwangi. Mereka menghadiri pencanangan car free day (hari tanpa kendaraan bermotor). Pencanangan itu digagas Pemkab Kuningan berdasarkan anjuran lisan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Car free day mendapatkan tanggapan pro kontra dari pelbagai elemen masyarakat. Pasalnya kegiatan itu cenderung seremonial dan tidak ada kaitannya dengan subsatansi kepentingan rakyat. Justru dengan adanya car free day di kota kecil seperti Kuningan tidak ada relevansinya.

“Mungkin di kota-kota besar car free day memiliki alasan kuat. Soalnya masyarakat di kota besar membutuhkan sehari untuk refresing. Sementara di Kabupaten Kuningan, masyarakat terlalu banyak refresing sebab volume pekerjaan masih kurang dan bawah standar,” ungkap Didin Syafarudin. Dari LSM KPJB.

Didin memberikan contoh, masyarakat pergi ke sawah atau ladang untuk mencangkul itu juga sebuah refresing. Karena pekerjaan bertani belum menjadi sebuah profesi, mereka bertani di waktu luang. Sisa lebihnya berdagang di kota-kota besar. Begitu pun dengan pegawai negri atau swastanya.***

Rencana pemadaman listrik secara bergilir oleh UPJ PT PLN Kuningan mendapat minor dari elemen masyarakat. Soalnya, di Kabupaten Kuningan tidak terdapat industri besar yang menggunakan listrik ribuan watt. Namun 90 persen penggunanya rumah tangga dan home industri.

“Rencana pemadaman listrik secara bergilir di Kabupaten Kuningan tidak masuk akal. Hal itu menunjukan UPJ PLN Kuningan tidak profesional dan bertanggung jawab. Sebab di sini, tidak ada industri besar yang membutuhkan ribuan watt listrik perhari. Pemadaman itu seharusnya tidak terjadi,” ungkap Boy Kartanegara salah seorang aktifis lokal.

Selanjutnya, kata Boy, gembar-gembor penghematan tidak ada relevansinya di kota kecil seperti Kuningan. Sebab konsumsinya hanya rumah tangga tidak membutuhkan ribuan watt. Justru gembar-gembor itu, disinyalir hanya menurupi kelemahan atau ketidak mampuan PLN dalam mengelola listrik.

“Masa saya harus tidak menggunakan komputer, kulkas, atau penerangan ruang tamu, kamar, tengah dan dapur? Daya listrik yang digunakan kan sudah sesuai ketentuan PLN sendiri ada yang dayanya 450 watt, 900 watt dan 1.200 watt. Mereka sendiri yang menentukan, bukan kita,” ucapnya.

Jika melebihi kapasitas itu, sambung Boy, kontakan listrik langsung ngejeplak. Itu artinya PLN sudah menentukan kuota listrik yang digunakan. “Sekarang mereka beralibi demi penghematan itu tidak masuk akal, terlalu mengada-ngada. Hal ini sebaiknya diteliti ulang apa yang terjadi dengan PLN,” tegasnya.

Raden Jaka Rumantaka menggugat kepemilikan tanah yang di kuasai pasangan suami istri KS dan MI di pengadilan negeri Kuningan. Tidak akan berhenti di sana. Ia kini tengah memersiapkan bukti-bukti untuk melakukan gugatan terhadap penguasaan paseban tri panca tunggal yang kini di tempati Pangeran Djatikusumah di Kelurahan/Kecamatan Cigugur.

Paseban tri panca tunggal, selama ini merupakan pusat kegiatan paguyuban cara karuhun urang (Packu). Di tempat itu setiap tahun, sejak Tahun 1996 digelar ritual seren tahun bertepatan dengan 22 Rayaagung. Sengketa kepemilikan tanah itu berlansung sejak 1955 sampai 1970. Saat itu, paseban didiami Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan ahli waris dari Madrais.

“Saya bersama dengan saudara-saudara kandung, akan menggugat gedung Cagar Budaya Paseban yang selama ini dikuasi oleh adik ibu saya yang dilahirkan dari istri kedua (selir) kakek saya,” tegas anak almarhum Ratu Siti Djenar Alibassa, Raden Jaka Rumantaka, sebelum mengikuti sidang gugatan di Pengadilan Negeri Kuningan.

Alasan Raden Jaka melakukan gugatan terhadap gedung Paseban karena tempat itu merupakan peninggalan almarhum Madrais. Ketika kakeknya masih hidup, adik ibunya tersebut yang tadinya tinggal di Cirebon hanya disuruh untuk membantu dan mendampingi Ratu Siti Djenar Alibassa dalam mengelola paseban sehingga ia pun telah diberikan tanah sebelah selatan untuk dibangun rumahnya tetapi tidak dilanjutkan.

“Maka dari itu, sudah sewajarnya jika saya bersama anak-anak ibu saya yang lainnya menggugat gedung paseban tersebut karena dulunya memang dikuasi oleh ibu saya sesuai dengan perintah kakek. Tetapi kenyataannya sekarang, malah dikuasi oleh anak dari istri kedua kakek saya,” ketusnya.

Namun sebelum hal tersebut dilakukan, sambung Raden Jaka, langkah awal yang tengah dilakukannya adalah menggugat pasangan suami istri asal warga Garut yang menempati tanah warisan almarhum Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan pemberian dari almarhum Pangeran Teja Buana Alibassa seluas 224 meter persegi atau 16 bata di Blok Mayasih Kelurahan Cigugur.

“Tanah yang kini dikuasi oleh pasangan suami istri asal Garut tersebut, awalnya ada dugaan peran adik ibu saya yang menyerahkan kepada mereka padahal tanah itu jelas-jelas merupakan warisan dari kakek saya. Selain itu, saya pun memiliki bukti-bukti surat kepemilikan  yang sah yang sebelumnya atas nama almarhum Pangeran Teja Buana Alibassa berganti menjadi almarhum Ratu Siti Djenar Alibassa dan kini atas nama saya selaku anaknya Raden Jaka Rumantaka.***

Keturunan almarhumah Ratu Siti Djenar Alibassa yang tercatat sebagai warga Lingkungan Wage RT 27 RW 10 Kelurahan/Kecamatan Cigugur, Raden Djaka Rumantaka (49), menggugat pasangan suami istri, KS dan MI warga Blok Mayasih RT 29 RW 10 daerah setempat terkait tanah warisan di Blok Mayasih.

Penggugat menganggap jika tanah seluas 224 meter persegi atau 16 bata  yang dijadikan bangunan rumah permanen oleh tergugat merupakan tanah peninggalan ibunya, almarhum Ratu Siti Djenar Albassa yang dikuasai sejak tahun 1980 sampai sekarang atau sekitar 29 tahun.

Raden Djaka Rumantaka mengungkapkan, Sebelumnya telah dilakukan beberapa upaya seperti tahun 1982, almarhum Ratu Siti Djenar Alibassa berusaha meminta tanah tersebut secara baik-baik. Tapi pasangan suami istri itu malah tidak diberikan. Upaya kekeluargaan dan melibatkan aparat pemerintahan kecamatan tetap gagal.

Atas tindakan itu, Raden Djaka Rumantaka menggugat pasangan suami istri KS dan MI materil sebesar Rp 87 juta sedangkan imaterial Rp 1 milyar. Nilai kerugian imateril disesuaikan dengan dampak perbuatan mereka yang dinilai merendahkan harkat dan martabatnya selama bertahun-tahun.

Denny Lumban Tobing Ketua Pengadilan Negeri Kuningan merangkap Ketua Majelis Hakim, melakukan sidang pemeriksaan di lokasi tanah sengketa. Ketua majelis hakim tersebut menanyakan kepada dua belah pihak yang bersengketa seputar batas-batas tanah yang disengketakan dan sebagainya.***

Masarakat di Kabupaten Kuningan, khususnya di perkotaan mulai resah menyusul perampokan di siang bolong yang menimpa H. Endang Sobandi (53) warga Desa/Kecamatan Jalaksana. Kejadian itu berlangsung di perumahan GRIYA Martadinata Sarasi Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan.

Perampok yang nekat mampu menggondol uang tunai sebesar Rp 80. Padahal kejadian itu di berlangsung tidak jauh dari jalan raya RE. Maratadinata, sekira pukul 14.45 wib. Kondisi jalan pun tengah ramai-ramainya, namun aksi perampokan itu seolah-olah sudah mengetahui situasi dan mampu mengendalikannya.

Berdasarkan informasi di lapangan, H. Endang Sobandi bersama dengan beberapa rekannya mengambil uang simpanan sekitar Rp 80 juta lebih dari Bank Jabar Banten untuk memenuhi kebutuhan. Sepulangnya dari bank, mereka mampir dulu ke perumahan Griya Martadinata Sarasi Ciporang guna melihat rumah miliknya.

Sesampainya di komplek itu, dia tidak langsung turun dari mobilnya karena merasa ada yang membuntuti sejak dari Bank Jabar Banten oleh dua pria tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Kendati punya feeling buruk, H. Endang tetap memaksakan diri ke luar mobil dan membawa tas berisi uang.

Sekitar tujuh langkah menuju rumahnya, tiba-tiba dua pria tidak dikenal dan mengendarai motor warna hitam. Menghampiri dan merebut tas yang tengah dipegang korban. Korban kaget dan berusaha memertahankan hartanya. Terjadilah tarik menarik atara korban dan pelaku perampokan.

Perampok merasa kesal karena ada perlawanan, akhirnya mengeluarkan tindakan kekerasan dengan cara menendang korban sampai terjengkang. Tas berisi uang pun dapat direbut perampok dan langsung kabur. “Korban sudah curiga karena merasa dibuntuti dan terbukti dirampok,” turut Kapolres Kuningan, AKBP Nurullah melalui Kasat Reskim, AKP Sukirman.***

Dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2009 di Kabupaten Kuningan dikelola secara tidak profesional dan kesan mangpang meupeung. Jika tahun-tahun sebelumnya perilaku tidak profesional dan hanya menguntungkan tingkat pejabatnya saja sekarang beralih ke pihak sekolah.

Modus yang digunakan untuk mengeruk kepentingan pribadi dengan cara mengeluarkan surat pesanan (SP) ganda. Modus ini tergolong cantik dan dianggap tidak akan menuai kerawanan. Namun kenyataannya justru semakin membuat DAK setiap tahun kisruh.

Pihak sekolah mengeluarkan SP tidak hanya ke satu rekanan pengadaan baja ringan. Namun ke beberapa rekanan. Contohnya kepala sekolah A memberikan SP ke rekanan B dengan imbalan match fee (jasa pengadaan). Selain mengeluarkan ke rekanan B, dikeluarkan lagi ke C dengan modus sama.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sebanyak 23 lebih SP ganda telah ditemukan. Bahkan menurut isyu telah berada di tangan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Namun perekayasaan SP aspal ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana.

Untuk sementara baru diduga SP ganda berasal dari SD Negeri 2 Baok Kecamatan Ciwaru. Berdasarkan informasi dari perusahaan, SD Negeri 2 Baok telah mengeluarkan 6 SP pengadaan rangka atap baja ringan ke enam perusahaan. Kejadian itu kontan mengejutkan semua pihak.

Belum diketahui motif dari pengeluaran 6 SP tersebut. Namun, diduga kuat untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan pribadi dari fee yang diberikan perusahaan penerima SP. Sekolah itu juga diisukan terlibat dugaan kasus penipuan kepada sebuah toko material Alinda di Desa/Kecamatan Garawangi.

AN (40) kepala SD Negeri 2 Baok, datang ke toko material tersebut. Di sana ia menjanjikan akan memesan seluruh barang material yang dibutuhkan sekolahnya dari program DAK dengan catatan ada fee dari toko material untuk dirinya.
Fee pun dikeluarkan pihak toko material Rp700 ribu yang dibuktikan dengan sebuah nota.

Namun hingga saat ini, AN tidak pernah kunjung kembali ke toko material untuk memesan barang sesuai yang dijanjikannya. “Bukti nota pemberian fee-nya dari toko material buat SDN 2 Baok sudah ada di tangan saya,” ujar seorang karyawan toko material yang enggan disebutkan namanya.

Di tempat terpisah, Direktur CV. Trio Putra Mohamad Riyanto mengaku telah menerima SP pengadaan rangka atap baja ringan asli dari SDN 2 Baok. Namun pihaknya belum berani mengirimkan barang ke sekolah tersebut dengan alasan SDN 2 Baok diketahuinya telah mengeluarkan banyak SP rangka atap baja ringan ke perusahaan lain.

“Saya sendiri bingung. Kata petugas saya di lapangan SDN 2 Baok malah sudah mengeluarkan 6 SP. Kita sendiri sudah 2 kali ke sana, tapi kepala sekolahnya tidak pernah ada di tempat. Handphone-nya juga mati terus,” ungkap dia.***

Kolam renang Cigugur selama ini masyarakat mengetahuinya dengan ikon ikan dewa. Namun belakangan, pengelola kolam renang menanam ikan nilem mangut. Tidak diketahui pasti jenis ikan ini dari spesies apa. Hanya sebagian orang mengatakan bahwa ikan nilem mangut masih satu ordo dengan ikan nilem.

Keistimewaan ikan nilem mangut, ditengarai dapat dijadikan alat untuk terapi penyakit rematik. Terapi yang digunakan dengan cara menaruh kaki, tangan atau badan di kolam dengan cara merendamkan. Kemudian ikan tersebut menggigit kulit. Mungkin tujuan ikan mencari makanan.

Pola seperti itu, ternyata membawa hasil bagi kesehatan manusia diantaranya dapat memerlancar peredaran darah. Walhasil aliran darah yang tersumbat dapat berjalan lancar kembali. Kendati demikian, hal itu perlu pembuktian penelitian ilmu kedokteran. Apakah dikarenakan digigit ikan atau kandungan air Cigugur.

Masaro (45) salah seorang pengunjung menyebutkan dirinya sudah tiga kali melakukan terapi ikan nilem mangut untuk mengobati penyakit rematiknya yang sudah parah dan hasilnya cukup menggemberikan karena bisa kembali berjalan tanpa bantuan orang lainnya padahal sebelumnya mesti dibopong oleh keluarganya.

“Alhamdulillah, ternyata pengobatan melalui terapi ikan nilem mangut di kolam renang Cigugur sangat bermampaat. Saya sendiri sudah tiga kali mencobanya untuk mengobati penyakit rematik yang sudah sangat parah dan hasilnya cukup lumayan,” tuturnya di sela-sela terapi ikan nilem mangut.

Apit salah seorang petugas pengelola kolam renang Cigugur menuturkan, mampaat terapi ikan nilem mangut tidak hanya untuk rematik saja. Diabet pun dapat disembuhkan. Salah satu contoh orang Jakarta luka dikakinya diakrenakan diabet. Setelah melakukan terapi beberapa kali ternyata sembuh.

Banyaknya warga yang sembuh dengan proses terapi ikan nilem mangut sehingga berdampak pada berjubelnya pengunjung setiap harinya bahkan Sabtu dan Minggu bisa mencapai kenaikan 50 persen pengunjung.***

Kabupaten Kuningan pada tahun ini tidak mengadakan testing calon pegawai negeri sipil untuk lingkungan Pemkab Kuningan. Namun kendati demikian, kabar gembira itu pun berasal dari tetangga kabupaten yakni Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon mulai tanggal 1-11 Nopember 2009 membukan pendaftaran testing CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) H. Zaenal Abidin Rusyamsi melalui Kabag Pengadaan dan Mutasi Pegawai Maryono mengatkan, pendaftaran CPNS sampai 11 November. “Pengumuman pendaftarannya ada di media cetak hari ini (Senin) dan ini serempak di Jawa Barat,” katanya.

Selama pendaftaran BKPPD tidak melayani secara langsung, akan tetapi pendaftaran melalui kantor pos dengan menyertakan perangko balasan. “Kami tidak melayani pendaftaran secara langsung, karena semuanya harus melalui kantor pos.

Seleksi CPNS terbagi menjadi dua tahap, yakni seleksi administrasi serta tes tertulis. Untuk tes tertulis rencanaanya akan dilaksanakan pada tanggal 20 November  2009 dengan lokasi tidak hanya terkonsenrtrasi di Sumber, tetapi bisa di kecamatan Plumbon, Weru dan Talun. “Jika pendaftar sekitar 8 ribu, maka ruang kelas yang diperlukan sekitar 400 ruangan.

Kuota CPNS bagi kabupaten Cirebon sebanyak 416 akan terbagi pada tiga hal yakni pendidikan sebanyak 198, teknis 76 dan kesehatan 142.***

Data Dinas Pertanian Peternakan Perikanan Kab. Kuningan, ada 4.000 ekor anjing dan 1.000 ekor di antaranya merupakan anjing peliharaan penduduk. Banyaknya jumlah anjing liar, diperkirakan dapat terjangkit penyakit rabies. Sehingga keberadaannya perlu diwaspadai.

“Kami bersyukur karena sejak puluhan tahun lalu, Kuningan bebas dari rabies tetapi  hal itu tidak membuat kami  menjadi lengah gunamengantisipasi munculnya penyakit rabies yang ditularkan oleh anjing,” ujar Tatang Rustandi, Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Kuningan.

Wilayah Kabupaten Kuningan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Majalengka, Ciamis dan Kab. Brebes Jawa Tengah, Tatang menilai dengan kondisi seperti itu sangat rawan keluar masuknya anjing liar. Sedangkan persediaan vaksinnya sangat terbatas, begitu pula racun untuk mengeliminasi.

“Kendati demikian, kami juga tengah melakukan vaksinasi terhadap beberapa anjing sebagai antisifasi penularan penyakit rabies, namun jumlahnya masih sangat terbatas karena terbentur ketersediaan anggaran,” ungkapnya.***

Komisi C DPRD Kabupaten Kuningan yang dipimpin Rana Suparman melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP). Pada kesempatan itu, mereka mengkritisi pembuatan embung dan situ salah satunya di Citapen Kecamatan Hantara.

Toto Tohari anggota komisi C mengungkapkan bahwa manfaat embung belum dirasakan soalnya ketika musim kemarau, airnya sama sekali tidak ada. “Sama sekali kering. Padahal, pembuatan embungnya saya yakin menghabiskan dana yang tidak sedikit,” ungkapnya.

Kepala Dinas DSDAP, H. Enay Sunaryo berdalih bahwa embung tersebut dibangun bukan pada era kepemimpinannya. Namun pihaknya akan bertanggung jawab. Pihaknya berjanji akan melakukan survei dan akan diperbaiki jika terjadi kebocoran. Agar airnya dapat bisa dimanfaatkan.

Ia pun meberi contoh, pembuatan situ Cikoletak Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya. Petugas DSDAP melakukan penelitian terlebih dahulu dan hasilnya sekarang dapat dirasakan masyarakat. Bahkan, pendapatan desa pun ada peningkatan dari tahun sebelumnya.***

Sejumlah 140 orang, dilantik untuk mengisi jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kuningan. Mutasi dan promosi tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan dan menghindari stagnasi roda pemerintahan dan pembangunan. Hal itu disebabkan adanya pejabat yang telah memasuki batas usia pensiun, meninggalkan dunia dan mengundurkan diri.
Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengatakan pelaksanaan mutasi ini sebagai regenarasi kepemimpinan. Juga alat ukur kemampuan, profesionalisme dan kepercayaan dari pimpinan, sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai dan mewujudakan prestasi kerja dan kinerja aparatur pemerintah kearah lebih baik.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila ada pejabat yang dilantik pada saat ini dinilai tidak mampu dan sanggup maka harus siap untuk dialih tugaskan dan bahkan diberhentikan dari jabatan sebagaimana tertulis dalam fakta integritas atau ikrar jabatan,” tegasnya.
Pejabat yang dirotasi dan mutasi diantaranya H. Yeddi Ch. Syarif, semula Kepala Badan Kepegawaian Daerah sekarang menjadi Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat digantikan Nurahim. H. KMS Julkifli menjadi Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan kepala sebelumnya mengundurkan diri dan menjadi widya iswara di Jawa Barat.***

Kebutuhan terhadap kedelai di Kabupaten Kuningan sekitar 6.000-7.000 ton pertahun. Sedangkan produksi petani hanya mencapai 1.050 ton. Kekurangan kedelai selama ini dapat terpenuhi dari daerah lain. Padahal jumlah petani di Kabupaten Kuningan cukup signifikan.

Menurut pengamat ekonomi lokal, Ucin, SE., kekurangan kedelai dapat terpenuhi dari sentra-sentra pertanian diantara Kabupaten Brebes, Ciamis dan Jawa (dari Provinsi Jawa tengah dan Timur). Begitu pun petani di Kuningan menjual kedelainya ke luar kota seperti pasar Cibitung, Induk Jakarta dan Cirebon.

“Tata niaga seperti itu sudah lajim. Sebab ada beberapa persoalan khususnya mengenai kualitas kedelai itu sendiri. Sedangkan si pembeli atau produsen selalu menitik beratkan pada harga murah. Karena mereka juga menjual ke industri-industri kecil yang ada di Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.

Persoalan kekurangan kedelai merupakan cerita klasik, kata Ucin, sebab setiap tahun produksi kedelai tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal. Padahal kebutuhan industri rumah tangga, khususnya pengrajin tempe dan tahu cukup menjanjikan. Namun belum sepenuhnya dimanfaatkan petani setempat.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, H. Iman Sungkawa mengungkapkan, “Kurang terpenuhinya kebutuhan kedelai merupakan tantangan termasuk peluang bagi para petani guna terus meningkatkan produksi dan produktivitas  kedelai,” ungkapnya.***

PENYULINGAN MINYAK NILAM YANG TERDAPAT DI DESA SUMUR CIWIRU KEC. CIBEUREUM

PPSebanyak 3.000 petani di Kabupaten Kuningan mengelola lahan yang dimiliki KPH Perhutani Kuningan seluas 802 ha. Lahan itu dikembangkan untuk komoditi atsiri diantaranya nilam, sereh wangi, cengkeh, pala dan kenanga. Komoditi tersebut diproduksi sebanyak 126.384 kg pertahun. Jumlah sebanyak itu berasal dari 39 penyulingan.

Potensi produksi minyak atsiri yang dianggap menjanjikan mengundang pengusaha lokal, regional, nasional dan internasional tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Kuningan. Diantaranya dari Perancis, India, dan Banghlades mereka mengadakan fieldtrip seminar internasional minyak atsiri di Hotel Grage Sangkan Kecamatan Cigandamekar serta meninjau penyulingan di Cihaur.

Sekjen Dewan Atsiri Indonesia (DAI), Meika Rusli, menyebutkan, progress Kabupaten Kuningan dapat dijadikan  bahan  untuk memberikan keyakinan pada para pengusaha minyak atsiri  guna melakukan kerja sama atau join di cultiva. Sedangkan sistem baru yang akan diperkenalkan dengan cara  mengganti sistem rantai nilai produksi melalui prinsip kebersamaan dan pemasaran yang lebih merata.

“Apalagi minyak atsiri sebagai bahan baku parfum  berasal dari Kabupaten Kuningan merupakan terbaik ke tiga di dunia. di Indonesia sendiri terbaik ke dua setelah minyak atsiri dari Sumatera,” ungkapnya***

Pemikiran Pemkab Kuningan dalam penataan wilayah mulai terbuka. Diantaranya membangun daerah perbatasan dengan daerah lain. Diantara Kabupaten Cirebon, Ciamis, Majalengka dan Brebes dan Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan Kabupaten Kuningan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Cilacap.

Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, bagian barat dan sebagian selatan Kabupaten Majalengka. Sedangkan bagian timur dengan Kabupaten Cirebon dan Brebes. Daerah yang langsung berbatasan di selatan yakni Kamatan Subang dengan Cilacap dan Ciamis. Sebelah utara Kecamatan Pasawahan, Cilimus, Japara. Di timur Kacamatan Cibingbin, Karangkanca.

Sedangkan di sebelah barat yakni Kecamatan Pasawahan ada beberapa desa dan Kecamatan Darma dengan Kabupaten Majalangka. Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda mengambil inisiatif untuk mengundang para pejabat daerah perbatasan yang memangku jabatan selaku ketua Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dan asisten pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Para pejabat yang diundang tersebut, di antaranya berasal dari Kab/Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Ciamis, Kab. Cilacap dan Kab. Brebes Jawa Tengah. Mereka diajak membahas kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerja sama antar daerah perbatasan perlu dilakukan secepatnya sesuai PP nomor 50 tahun 2007 jo. Permendagri Nomor : 22 tahun 2009.

“Tujuan dari dijalinnya kerja antar daerah yakni sebagai bentuk jalinan silaturahmi supaya terjadi komunikasi dan sharing antar daerah dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang madani sebab terkadang pemerintah daerah kurang memperhatikan wilayah perbatasan yang berada jauh dari pusat pemerintahan,” ungkapnya

Masyarakat di wilayah perbatasan, sambungnya, saling berinteraksi dalam kehidupan sosial ekonomi tetapi fasilitas publiknya kurang mendukung sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa dilihat dari IPM. Guna mengatasi pemasalahan tersebut diperlukan terobosan dan inovasi kebijakan dari masing-masing wilayah di perbatasan.***

Kesedihan korban pembongkaran paksa bangunan tidak memiliki IMB terus berlanjut. Soalnya mereka tidak saja harus menanggung beban utang untuk mendirikan bangunan, juga merasakan tidak nyaman lagi tinggal di perkotaan Kabupaten Kuningan. Mereka mengganggap Pemkab telah berbuat tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat kecil.

Seperti diungkapkan Titin (49), istri dari Mohammad Amin (55) yang bangunan rumah toko (warung) kena pembongkaran. Ia merasa trauma dan berkehendak pulang kampung karena tidak merasakan kebebasan dalam melakukan usaha untuk menopang ekonomi keluarga. Padahal uang pembangunan warungnya yang menelan biaya Rp 60 juta rupiah itu berasal dari pinjaman.

Titin pun menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkab Kuningan melalui Sat Pol PP tidak memiliki perasaan dan rasa kemanusiaan terhadap rakyat kecil. Pemkab tidak melihat dan memikirkan berasal dari mana uang itu? Uang yang digunakan untuk membangun dua ruko itu didapat dari pensiunan suaminya, Mohammad Amin dan pinjaman dari orang lain.

Semestinya, anggota Sat Pol PP tidak melakukan pembongkaran paksa terhadap dua bangunan ruko yang telah berdiri kokoh tetapi memberitahukan larangan membangun ketika bangunan masih tahapan pondasi supaya tidak menghabiskan uang banyak. Akibatnya, ia berserta keluarga menjadi kelimpungan menatap masa depannya, paska pembongkaran.

“Saya berencana, kalau satu unit bangunan ruko akan digunakan untuk belajar berjualan sendiri sedangkan yang satunya lagi, akan disewakan. Sehingga mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun harapan itu harus kandas di tengah jalan,” ucapnya diiringi isak tangis.

“Entah, saya juga bingung harus bagaimana lagi karena sisa modal uang yang tadinya akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji tetapi tidak jadi sebab dialokasikan guna membangun dua ruko, telah habis akibat rukonya malah dibongkar Sat Pol PP,” sambungnya.***

Puluhan mahasiswa yang merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Kuningan, BEM Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Cigugur dan Organisasi Intra Universitas Kuningan (Uniku), menganggap jika permasalahan APBD gate 2006 dipetieskan.

Namun kematangan mental wakil ketua DPRD Kab. Kuningan dari Partai Golkar, H. Yudi Budiana tidak tampak dalam adu argumentasi dengan pengunjuk rasa yang mendatangi gedung wakil rakyat. Ia terlihat marah ketika dicecar pertanyaan dan dimintai keterangannya terkait kasus APBD gate tahun 2006.

Padahal berdasarkan data temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan beberapa hal kejanggalan yang meliputi pengeluaran belanja Rp 76.650.000, pengeluaran belanja sekretariat Rp 58.335.000, pengeluaran belanja tak tersangka yang belum dipertanggungjawabkan Rp 1.234.087.000, kegiatan pengadaan semen dan besi beton yang melebihi ketetapan harga tertinggi Rp 46.725.817,66.

“Kami tidak bisa memutuskan karena hal tersebut menyangkut kesekretaritan dewan sehingga akan dikonfirmasikan dulu ke Pak Sekwan, H. Ridwan Setiawan selaku pengguna anggaran, apakah sudah dikembalikan atau belum,” tandas Yudi Budiana.

Ditegaskan Yudi, pihaknya tidak bisa langsung memutuskan begitu saja karena ia bersama anggota dewan lainnya hanya menyerap aspirasi untuk ditindaklanjuti. Maka dari itu, besok Selasa (27/10) pun, bisa saja personal mahasiswa atau  atas nama HMI  untuk bertemu lagi.

Namun karena desakan dari mahasiswa, akhirnya, DPRD pun menghadirkan Sekretariat Dewan, H. Ridwan Setiawan yang tadinya tengah mengikuti rapat di luar DPRD guna memberikan keterangan segamblang-gamblangnya kepada para mahasiswa.

Dijelaskan Sekretariat Dewan, H. Ridwan Setiawan, memang hasil temuan BPK tahun 2006 sudah ditindaklajuti sebagaimana hasil rekomendasi audit BPK sebelumnya. Pada proses penyelesaian APBD tahun 2006-2007 saat itu, terjadi massa transisi sehingga banyak aturan yang berubah-ubah.

Sementara itu, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kuningan, Erles Herman Tanwijaya ketika dikonfirmasi, ia pun mengaku heran dan tanda tanya dengan sikap Wakil Ketua DPRD, H. Yudi Budiana yang marah ketika dimintai penjelasannya padahal semestinya, pimpinan harus tahu dengan permasalahan yang terjadi di lingkup kerjanya.

“Dari temuan BPK terkait APBD tahun 2006, tidak menutup kemungkinan APBD sebelumnya dari tahun 2001 sampai sekarang ini, terindikasi permasalahan  sehingga harus ditindaklanjuti sekaligus di follow up DPRD, jangan sampai dipetieskan,” ketusnya.***

Pembongkaran warung tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) terus dilanjutkan pihak Pemkab Kuningan. Hal itu mengundang reaksi dari pelbagai elemen masyarakat, termasuk korban pembongkaran. Soalnya, kebijakan itu tidak memiliki dasar kuat sehingga rentan digugat.

Alasan pembongkaran sangat lemah diantaranya tidak memiliki IMB, letaknya berada kurang dari 10 meter batas sempadan jalan. Pelanggaran itu berdasarkan peraturan daerah (Perda)  nomor 18 tahun 2004 tentang batas minimal sempadan jalan. Padahal di wilayah perkotaan pendirian toko sudah melanggar.

Namun ironis yang terkena pembongkaran, justru ruko milik Tintin Sofientin di jalan lingkar Cijoho dan milik M. Amin warga Cigembang Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan saja.

“Tindakan pembongkaran rumah toko (Ruko) milik saudara saya, Titin telah dirugkan sebesar Rp 109 juta. Sehingga kami akan meminta keadilan terhadap Pemkab Kuningan,” ucap Homsah Maoludin saudaranya Titin Sofientin, berapi-api.

Didin Syafarudin dari LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) menegaskan pembongkaran terhadap ruko milik Ny. Tintin Sofientin warga Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan dan M. Amin warga Kelurahan Purwawingun. Merupakan hasil kebijakan yang keliru dan dianggap menyengsarakan rakyat Kuningan.

“Perda nomo 18 Tahun 2004, mengenai batas sempadan jalan bukan pendirian IMB. Nah persoalan ini sangat artifisial dengan kenyataan di lapangan. Seharusnya penegakan Perda tidak sepotong-sepotong. Sebut saja mengenai Perda daerah aliran sungai (DAS) yang sudah dilanggar oleh pertokoan di jalan Siliwangi,” tegasnya.

Jika hanya diterapkan setengah-setengah, kata Didin, Pemkab Kuningan telah melakukan pilah tebang terhadap penerapan hukum. Jadi tidak adil, dirinya pun turut mendukung atas keinginan korban pembongkaran untuk mengadukan Pemkab Kuningan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

“PTUN yang akan menentukan siapa benar dan siapa salah. Masyarakat sekarang harus melakukan itu sebagai bukti negara hukum. Jika tidak ditempuh upaya hukum, maka Pemkab akan semakin sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakannya,” ungkapnya berapi-api.***

Ancaman Pemkab Kuningan akan membongkar bangunan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) bukan isapan jempol. Pemkab membuktikan dengan membongkar warung milik Mohamad Amin (55) warga Cigembang Kel. Purwawinangun Kec/Kab. Kuningan.

Warung dua lokal berukuran tiga meter kali tujuh meter dan baru selesai pembangunannya dibongkar paksa Polisi Pamong Praja (Pol PP). Selama proses pembongkaran, aparat kepolisian. Sementara pemilik bangunan hanya pasrah atas tindakan Pemkab Kuningan.

Padahal Mohamad Amin telah menghabiskan biaya kurang lebih Rp 60 juta untuk menyelesaikan pembangunannya. “Kami berencana membangun warung kecil-kecilan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Kenyataannya hasil jerih payah mengumpulkan uang dan harus berakhir dengan pembongkaran,” ujar Erick, anak pertama keluarga Mohamad Amin.

Sambung Erick dirinya menyayangkan terkait surat yang diberikan petugas Sat Pol PP beberapa waktu lalu. Begitu pun petugas hanya memberikan surat saja tanpa memberikan keterangan jelas. Ketika ditanya pihaknya akan membuat IMB, malah diarahkan untuk mendatangi orang yang disebut Yana.

“Sampai sekarang pun saya penasaran ingin bertemu dengan dua orang petugas Pol PP yang sebelumnya datang ke rumah mengantarkan surat dan mengarahkan untuk menemui ke orang yang disebut Pak Yana karena ketika saya dan orang tua mencoba mencari di Pol PP Kuningan Kota, malah oleh petugas Pol PP tersebut disuruh ke kantor Pol PP Kabupaten saja,” ketusnya.

Plh Kepala Sat Pol PP Kab. Kuningan, Indra Ishak menerangkan, pelaksanaan pembongkaran bangunan tanpa IMB berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan nomor 640/KPTS.322-DTRC/2009, 14 Oktober 2009 tentang penetapan  pembongkaran bangunan gedung yang melanggar ketentuan pendirian bangunan.

Sebelum dilakukan pembongkaran paksa, kata Indra Ishak, pihaknya telah melakukan teguran lisan sebanyak 4 kali tetapi tidak digubris. Kemudian, ditindaklanjuti dengan 3 kali surat teguran tertulis dan yang terakhir memberikan batas waktu, untuk dibongkar sendiri oleh pemiliknya maksimal tanggal 16 Oktober 2009, namun tetap saja tidak diindahkan.

Di tempat terpisah, aktifis dari LSM Forum Djuanda, Beni Kostaman menyayangkan kejadian pembongkaran paksa bangunan tidak memiliki IMB. “Pemkab Kuningan dengan kebijakan itu sama artinya menjerumuskan masyarakat semakin miskin. Bukan sebaliknya membuat masyarakat sejahtera,” ucapnya geram.

Lanjutnya, “masyarakat telah mengeluarkan uang banyak untuk pembangunan, katakan lah warung. Mungkin uangnya berasal dari pinjam sana, pinjam sini karena persoalan ekonomi dewasa ini sangat sulit. Dengan pembongkaran, apakah uang itu akan kembali lagi pada mereka?”

Atas kejadian itu, kata Beni, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebijakan itu. Sebab pertama kali ia melontarkan gagasan seharusnya di dukung terlebih dahulu dengan pembuatan peraturan daerah (Perda), tapi justru sebaliknya.***

Provinsi Jawa Barat merencanakan SMK rintisan di Kabupaten Kuningan dilaksanakan 12 tahun. Sehingga Kuningan akan dievaluasi sebagai Kabupaten Vokasional bidang pendidikan. Hal itu diungkapkan Ketua Pelaksana dari Pemprov Jawa Barat, H. Endang Hermawan di Pendopo Kabupaten Kuningan.

“Kami juga ingin mengetahui sekolah-sekolah kejuruan di Kabupaten Kuningan menuju rintisan sekolah 12 tahun. Apakah sudah diterapkan atau belum? Untuk itu, kami akan membagi beberapa anggota tim guna melakukan pemeriksaan administratifnya supaya lebih efektif,” ungkapnya.

Ia bersama timnya menyoroti sistem pendataan atau data base wajar dikdas. Dukungan APBD Kuningan terhadap sekolah kejuruan, partisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam penyerapan lulusan SMK. Angka tinggal kelas, angka kelulusan, angka melanjutkan dan keterserapan, kenaikan angka partisipasi kasar.

“Dua tahun lalu, Kuningan sukses meraih juara pertama Kabupaten Vokasional kategori cluster C tetapi untuk tahun 2009 ini, akan ditandingkan pada cluster B. Sedangkan mengenai hasil penilaian tim saat ini, baru akan diumumkan pada tanggal 10 Nopember 2009 di sela-sela acara pameran Epitec di Bandung,” paparnya.

Di tempat sama, Wakil Bupati Kuningan, H. Momon Rochmana, mengungkapkan, “keseriusan Pemkab Kuningan dalam pelaksanaan Kabupaten Vokasional, tidak main-main. Saat ini pun tengah dibangun beberapa sekolah SMK sebagai pendukungnya, di antara SMKN 1 Japara, SMKN Luragung, serta rehabilitasi ruang kelas sekolah-sekolah SMK,” ungkapnya.***

Agiarto (17), warga Kelurahan Purwawinangun, tewas seketika saat motor dikendarainya adu bagong dengan motor lainnya dari arah berlawanan. Tepatnya di jalan Desa Sukamulya. Selain Agiarto, Nana (17) masih tetangganya yang dibonceng, Yohanes Rian (17) dan Fransiscus Oco (17) pelajar kelas II SMK Karnas mengalami luka berat.

Insiden itu diakibatkan pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi ke arah barat (Desa Sukamulya) begitu pun sebaliknya. Korban lainnya ke arah timur. Di saat motor dari arah barat mau menyalip mobil, tiba-tiba dari arah timur pun melakukan hal sama. Kedua pengendara motor tidak bisa menghindar secara cermat sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan.

Melihat kejadian itu, warga setempat langsung membawa dua korban luka parah ke Rumah Sakit Sekarkamulyan Cigugur. Sedangkan korban lainnya Adapun satu korban luka lainnya bersama korban tewas dilarikan ke RSUD 45. Namun saking parahnya, satu korban luka Yohanes Rian (17) harus dirujuk ke RSUD Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon.
“Iya kita sudah menerima laporannya. Ini murni kecelakaan. Kita imbau masyarakat, terutama pelajar jangan suka kebut-kebutan dijalan. Karena ancamannya bisa menelan korban jiwa,” ujar Kapolres AKBP Nurullah melalui Kasatlantas AKP Komarna.***

Pertemuan mendadak antara Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dengan Wali Kota Cirebon Subardi berlangsung di pendopo Kabupaten Kuningan. Pertemuan yang tidak dirancang sebelumnya berlangsung sekitar dua jam. Isi pembicaraan pertemuan itu hanya mengupas kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Cirebon yang setiap tahun mengalami penambahan volumenya.

Subardi, mengajukan permohonan untuk penambahan volume debit air sebanyak 170 liter per detik yang sumber mata airnya dari Cibogo, Pujangga dan Talaga Nilem daerah Desa Padabenghar dan Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Soalnya kebutuhan dari Paniis belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Bupati Kuningan pun merespon atas kebutuhan masyarakat Kota Cirebon. Namun secara teknis harus dibahas lebih lanjut dengan tim yang dibentuk kedua pemerintahan. H Aang Hamid Suganda pada saat itu memembentuk tim untuk menindaklanjuti harapan masyarakat Kota Cirebon. Begitu pun sebaliknya, kedua tim akan membahas teknis pelaksanaannya.

“Dua tim dari Pemkab Kuningan dan Pemkot Cirebon yang masing-masing diketuai oleh sekdanya, baru akan melakukan pertemuan mulai Senin depan. Berlokasi di Desa Padabenghar. Pembahasannya tidak terlepas dari negosiasi harga, komitmen dan tenggat waktu kompensasi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang membuat hubungan Kuningan Kota Cirebon memanas,” ungkap Bupati Kuningan.***

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan periode 2009-2014, ditetapkan dalam paripurna. Penentuan unsur pimpinan ditentukan sesuai tata tertib DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu klausulnya yakni penentuan unsur pimpinan berasal dari partai perolehan suara terbanyak.

Di Kabupaten Kuningan, suara terbanyak diperoleh PDIP sebanyak 14 kursi, disusul Golkar 6 kursi, Demokrat 6 kursi dan PAN 5 kursi. Ketua PAC PDIP H. Acep Purnama secara konstitusional menjadi Ketua DPRD. Kemudian Golkar menunjuk H. Yudi Budyana, Demokrat mengangkat Ketuanya, H. Toto Hartono dan PAN menunjuk H. Toto Suharto.

“Penetapan pimpinan dewan ini akan diusulkan ke Mendagri melalui gubernur untuk disahkan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, surat dari Mendagri akan segera turun,” ucap Rana Suparman salah satu anggota DPRD dari PDIP.***

Spek penunjang dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2007 di Kabupaten Kuningan diinvestigasi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari Kuningan). Diduga kuat mayoritas dana penunjangnya fiktif. Hal itu bedasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Pimpinan Pelaksana (Pinlak) program DAK 2007.

Dana penunjangnya sekitar Rp600 juta digunakan untuk alokasi dana belanja pegawai atau honorarium panitia dan narasumber Rp23.450.000. Belanja alat tulis kantor Rp14.430.000, belanja jasa pihak ketiga Rp345 juta. Belanja cetak dan penggandaan Rp5 juta, belanja sewa gedung Rp4,5 juta, belanja makan dan minum rapat Rp22.185.000 dan belanja perjalanan dinas Rp194.225.000.

Berdasaran sumber dari Kejaksaan menyebutkan tim penyidik masih terus melakukan pembedahan spek dana penunjang DAK 2007. Sebanyak enam alokasi sudah dibedahnya melalui pemeriksaan para saksi. Terakhir sebelum lebaran, sebanyak 15 pejabat terkait, baik dari Disdikpora, Bapeda, Setda sudah mendapat pemeriksaan full selama sepekan.

Sedangkan sisa satu alokasi yang belum diinvestigasi alokasi belanja pegawai  (honorarium panitia dan narasumber) Rp23.450.000. Rencananya akan mulai pekan depan. Ketua tim penyidik dipimpin Abdur Kadir SH. MH, sudah menyiapkan 15 surat pemanggilan untuk pemeriksaan 15 pejabat terkait.

“Enam besaran alokasi sudah kita bedah. Para saksinya kita panggil. Hasilnya diduga kuat banyak dana yang dipertanggungjawabkan fiktif,” ungkap Kadir,

Kadir mencontohkan dana penunjang DAK 2007 yang dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas Rp194.225.000. Hasil pemeriksaannya ternyata hanya Rp30 juta saja yang digunakan, sedangkan sisanya diduga kuat fiktif.

Begitu juga di alokasi belanja jasa pihak ketiga Rp345 juta. Ia memastikan setengahnya dari dana tersebut fiktif.

“Semua spek dalam penunjang DAK sudah kita bedah, tinggal satu lagi dengan alokasi belanja pegawai Rp23.450.000. Untuk membedah ini, kita memang berencana kembali memanggil 15 pejabat terkait minggu depan,” tegasnya.***

Tradisi Paparon di Kuningan, kawates kana sato ingon-ingon

KAAYAAN ekonomi kiwari, pikeun masarakat tani karasana matak eungap. Komo deui, cenah keur nyanghareupan krisis ekonomi global ceuk irongan para ahli ekonomi baris ngarujadkeun paekonomian sacara umum. Boh di nagara-nagara maju atawa Indonesia nu kaasup karek eungkeut-eungkeut. Masarakat rea nu luh-lah alatan hahargaan teu daek turun.

Salian ti kaum tani, padagang jeung pagawe di pausahaan pating rarenjag ku ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tea. Samalah profesi jasa, boh tradisional atawa moderen kabawakeun tigejret. Teu munasabah mun masarakat kaancikan rasa tugenah nyeueung kahareupna. Padahal, sarengsena pemilihan presiden (pilpres) aya harepan bakal neut-neutan.

Di Sunda, hususna di Kabupaten Kuningan aya salah sahiji metode ekonomi tradisional nu lamungsung sacara turun tumurun nyaeta paparon. Paparon teh sistim bagi hasil. Eta metode teu keuna ku krisis pon kitu deui teu gumantung kana pasar. Jeungna deuih, dina eta sistim silih untungkeun dua belah pihakanana. Kusabab kitu, sistim paparon bisa dijadikeun eunteung.

Eta hal diaku Rojak (48) salah saurang warga Desa Mekarsari Kacamatan Cipicung. Inyana boga munding pelen sarakit, ngahaja diancokeun keur ngawuluku. Ceuk ijiranana, basa daek diajak paparonan ku tatanggana haget pisan. Sabab munding teu kudu meuli lantaran engke oge baris kapimilik. Dina meulina moal kauntup sabab hiji munding hargana nepi ngajuta.

Sedengkeun cara paparon, di pilemburan geus ilahar hususna widang ngurus ingon-ingon. Diantarana bae ingon-ingon embe, munding, sapi, hayam jeung sajabana. Modelna teu hese beleke kawas bank, saumpamana nu ngutamakeun prosedural. Pon kitu deui cara-cara koperasi. Paparon mah leuwih basan jeung ngandelkeun kapercayaan masing-masing pihak.

Ingon-ingon dipasrahkeun ka nu hayang boga. Dina ijab kabul, yen ingon-ingon nu dipasrahkeun mangrupakeun usaha babarengan. Sedengkeun nu bogana disebutna kiwari mah ngarana pemilik pemodal. Nu boga modal, nyieun hiji aturan lisan jeung jadi hiji kamupakatan dua pihakanana. Kajeun ngandelkeun kapercayaan, tara ieuh jadi pasualan ka hareupna.

Lantaran, itu ieu pada-pada apal yen ingon-ingon nu diurusna boga batur. Pon kitu deui pemodalna tara barang geureuh. Kacuali, mun keuna ku sasalad, misalna, kamusibatan kandangna kahuruan atawa kamalingan. Basana nu dikedalkeun oge cukup ku lain rejekina. Kajeun kitu, nu ngurus arang langka ngabobodo. Saumpamana puguh anakan, dibejakeun teu anakan.

“Paparon bisa disebutkeun bagi hasil, antara nu ngurus jeung nu boga banda. Nu ngurus tara menta buruh unggal bulan, sabab geus diancokeun mun tea mah munding teh anakan dua, nya hiji sewang. Mun anakna hiji, sabeulah sewang. Tapi dibagina engke mun geus cukup umur keur jualeun. Ari leutik keneh atawa eneng mah tara urus open heula,” pokna.

Rojak, nyebutkeun, samemeh dirina ngayakeun paparonan jeung tatanggana teu boga ingon-ingon. Lantaran kaasup teu mampuh. Ceuk paribasa boro-boro kabeuli munding, dalah hayam oge teu boga. Kusabab aya kadaek, basa tatanggana meuli munding jeung teu bisa ngurusna pedah boga pacabakan di kota gede. Tuluy bae haget ditawaran teh jeung dilakonan enya-enya.

Adma, 50 taun, warga blok lapang rangru Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan mairan. Sistim paparon geus dipitembeyan ti keur bujang keneh nepi ka kiwari. Ayeuna inyana keur ngurus embe jeung hayam boga kenalanana. Teu pira nu diurusna mah ngan 10 siki embe, hayam lima bikang. Tina jumlah sakitu, jagana geus kataksir meunang piduiteunana.

“Sim kuring, ngahaja nanawarkeun ka nu boga modal sangkan meuli embe keur rayagungan. Kaparengan aya nu daekeun jeung ngagunakeun sistim paparon. Embe teh meuli keur harga Rp400 rebu sasiki, ke rayagung dijual hijina sajuta. Modalna engke dipulangkeun deui, sedengkeun batina dibagi dua. Nya kuring mah itung-itung buruh ngala jukutna,” pokna dibarung ngaheheeh.

Aan Supriana, 34 taun, warga Desa Pamulihan Kacamatan Cipicung, inyana ngaku kiwari keur paparonan sapi jeung padabaturna. Maksud paparon nu dijalankeun ku dirina mah nyaeta papatungan modal. Tina sapuluh jalma, udunan duit tilu juta sewang keur meuli sapi peres. Eta sapi milik babarengan jeung ngandelkeun silih percaya ke mun baranahan karek dibagi-bagi.

Samentara mah hasil tina susuna dijadikeun modal deui atawa keur minuhan pangabutuh sewang-sewangan. Tina hasil itikurih sapi sasiki teh kiwari geus baranahan nepi ka sapuluhna. Saumpamana eta sapi kudu dibabagikeun, saurang geus kabagi hiji sewang. Atuh modal geus kabalikeun deui jeung untungna bisa kadahar unggal poe kajeun meakeun waktu cukup lila.

“Tina sapi peres basa mimiti mah, hasilna beak ko onggok, jukut gajah jeung nu sejena. Basa sapi anakan jeung umurna manjing diperes susuna, karek bisa kaasaan, kajeun leutik oge. Ari hayeuh dileukeunan mah teu burung mawa hasil, kiwari tina sapi cukup keur ngawaragadan budak sakola. Atuh nu liana oge sarua. Samalah hayang ngahangkeutkeun deui,” pokna.

Diaku ku Aan, yen ngagunakeun sistim paparon teu bisa gancang-gancang mawa hasil. Sabab karereana ngagunakeun modal leutik. Beda jeung sistim usaha nu modalna badag. Kajeun kitu, eta sistim geus tumuwuh di masarakat. Teu saeutik nu samemehna teu boga ingon-ingon ahirna boga pangaboga. Contona dirina sorangan apan samemehna mah teu boga sapi.

Kiwari sahenteu-henteuna boga sapi sasiki. Ceuk paribasa rek dijual oge moal aya nu ngahalangan, da geus hakna. Kacuali, sapi nu umurna geus kolot jeung teu bisa ngahasilkeun susu, kapaksa eta mah kudu dijual. Tina hasilnya nya dibabagikeun deui atawa dibeulikeun deui sapi. Ngitung modal unggal jalmana teu hese, sabab geus katohyan.

“Itung-itungan dina paparon mah basajan pisan teu hese kawas ngitung saham di pausahaan. Keur mah jalmana oge teu ngarti kana akuntasi, nu penting mah dipikaharti ku sarerea. Dina paparon mah teu bisa dibohongan, sabab geus kaijir pabitieun jagana sabaraha. Kajeun saumpamana nu ngajual ngan saurang atawa teu bebeja heula sabab unggal waktu kailikan,” pokna.

Aan, mere conto. Sakur nu dipigawe dina paparon kabeh ge meunang ngitung. Misalna, nu ngala jukut, meuli onggok atawa jukut gajah. Tah nu ngalakukeun eta hal teh ngan saurang. Sedengkeun nu lian cicing bae. Lain hartina babagina rata, tapi diluyukeun jeung berat atawa hampangna nu dipigawe. “Kuring bae, nu tara ngarit ka leuweung kabagina ngan sapertilu hasilna,” pokna.

Sedengkeun sesana dipasrahkeun ka nu gawe. Eta hal geus jadi aturan baku nu teu bisa disieuhkeun kitu bae dina paparon. Sabab itu ieu hayang meunang buruh, ngan aya nu cape jeung teu cape. Teu bisa nu teu cape maksakeun hayang meunang bagean pangreana, pon kitu deui sabalikna. “Eta hal disebutna teh sistim lembur lain sistim tina buku,” tandesna.

Kajeun kitu, ceuk Aan, lain hartina paparonan teu boga kalemahan. Sabab kangaranan usaha mah angger bae. “Modal jeung batina baris ludes kabeh mun keuna kamusibatan, misalna kandang kahuruan, aya nu maling atawa keuna sasalad. Tapi umpamana aya isu nu teu pararuguh karek mangruhan kana harga susu. Lain kana ancurna eta sistim,” tandesna deui.*** 

Paparonan Gede Mangpaatna

“Paparonan keur masyarakat Kuningan mah lain ngan ukur widang ingon-ingon bae. Dalah nu dagang asal Kuningan di Jakarta ngagunakeun eta sistim. Nu boga modalna mah cicing bae di imah, sedengkeun nu ngokolakeunana dulur, tatangga atawa kenalan ti lembur sejen,” ceuk Kiai Uga Nugraha, 35 taun, tokoh masyarakat di Desa Luragung Landeuh Kacamatan Luragung.

Eta sistim, ceuk Kiai Uga, geus teu ngawagu deui mun dilarapkeun keur masarakat Kuningan. Da geus kitu kailaharanana. Nu boga modal, teu nerapkeun sistim buruh tapi ku cara kakulawargaan nyaeta paparon tea. Nu penting dina sistim ieu, modal teu ucul jeung jumlah barang nambahan. Hanas bati, da kangaranan dagang mah kudu aya untungna.

Dua beulah pihakanana oge teu ngarasa dirugikeun justru sarua-sarua untung. Nu teu boga modal jadi bisa makaya jeung bisa nyukupan keperluan sapopoena. Pon kitu deui nu boga modal, modalna bisa kaputerkeun jeung aya hasil. “Ngan ari dina dagang mah, waktuna tara lila sok diwates. Saumpamana tilu bulan atawa genep bulan sakali tuluy diaplus,” pokna.

Ir. Denny Trikomandani, ME., salah saurang praktisi ekonomi pertanian di Kabupaten Kuningan mairan. Istilah paparonan memang tacan aya dina literatur ekonomi. Tapi di masarakat Kuningan dina ngahangkeutkeun ekonomina ngagunakeun eta sistim. “Sabenerna tacan jadi hiji katangtuan baku keur ngukur paparonan kana elmu ekonomi,” pokna.

Eta istilah geus jadi hiji tradisi ekonomi masarakat. Ceuk basa gampangna mah paparonan teh sistim bagi hasil tapi mun pereleanana mah angger bae disebutna buruh atawa upah. Ngan buruh mah ditangtukeun gede leutikna dina sabulan. Sedengkeun paparon mah diijir, ke mun aya hasil karek dibagi dua antara nu ngokaleun jeung nu boga modal.

Tapi mun diakurkeun jeung perbankan, saumpamana ampir sarua jeung pola bank syariah. Ari bank mah aya aturan nu jinek sedengkeun paparon mah henteu, ngandelkeun kapercayaan, kajujuran jeung niat usaha. “Ayeuna, misalna sim kuring teu boga usaha, tuluy disuruh ngagolangkeunana. Ari hayeuh dikeureuyeuh mah meureun pagetona boga modal,” pokna.

Eta tradisi geus hade, ceuk Denny, nu tadina teu boga modal jadi boga modal. Nu samemehna ngaligeh jadi boga pacabakan. Ngan salila ieu, sistim paparon tacan pernah ngagunakeun modal badag. Masih kawates ku widang ingon-ingon jeung dagang leuleutikan. Padahal mun dikembangkeun, tangtuna baris ngaraharjakeun sakumna masarakat.

“Sawadina pamarentah dina ngalaksanakeun sistim ekonomi ngeunteung kana tradisi paparon. Salila ieu, sistim nu digunakeun tacan sagemblengna bisa dilarapkeun. Sabab rea prosedur nu ngateugkeun. Tapi mun pamarentan mibanda anleh keur ngahangkeutkeun ekonomi masarakat ku cara paparon bisa kaungkulan. Sabab salila ieu geus ngabukti,” tandesna.***

Batu tatapakan keur imah Nyi Rambut Kasih

NYI  Rambut Kasih, ratu ti Karajaan Sindangkasih (kiwari Majalengka-red) kungsi ka Kuningan. Anjeuna hayang papanggih jeung babaturanna di Luragung, Wangsakera, adina Wangsajaya masih rundayan Ki Gedeng Luragung atawa Jayaraksa adina Arya Kamuning atawa Bratawijaya. Tujuanana hayang mangumahakeun ngeunaan mahabuna Islam, alatan panggeuing Sunan Gunung Djati.

Nyi Rambut Kasih atawa katelahna Nyi Ambet Kasih, ngarasa geus katalikung kuayana agama Islam. Pangpangna ku para ulama ti Cirebon. Anjeuna tacan apal mun di Kuningan mangsa harita, Islam oge keur maceuh alpukahna Arya Kamuning. Ngan meunang perlawanan ti Wangsakera. Inyana narah ngagem agama Islam kajeun kolotna geus narima.

Datangna Nyi Rambut Kasih ka Luragung dicaturkeun sacara lisan jeung lumangsung turun tumurun di masarakat Desa Pajawanlor Kacamatan Ciawigebang. Jeungna deui dipercaya yen, batu nu kiwari ngajugrug di pakarangan imahna Didin Syafarudin, RT 7/3 dusun Kananga mangrupakeun hiji patilasanana. Eman Suherman, 43 taun, Ketib eta desa nembrakeun pamanggihna.

Caturna, ceuk Eman Suherman, Nyi Rambut Kasih ngarasa tugenah meunang beja yen aya utusan ti Cirebon. Diantarana Syeh Abdulmuhyi, nu jagana lalampahanana dituluykeun ka Tasikmalaya. Dibarengan ku Syeh Bayanullah nu engkena tetep tumetep di Kuningan. Eta dua ulama, meunang pancen sangkan bisa ngislamkeun karajaan Galuh jeung patalukanana.

Utusan ti Cirebon memang teu ditolak sadatangna di Sindangkasih. Ngan basa duanana wakca yen Ny Rambut Kasih sawadina ngagem agama Islam, ulah Hindu. Eta pangajak dtiampik sapajodogan. Dua ulama disina mulang deui ka Cirebon. Samulangna Abdulmuhyi jeung Bayanullah, anjeuna ngaraga meneng. Dina eronganana bakal datang deui utusan.

Nu dipikhariwang harita, ku remen-remena utusan ti Cirebon datang tangtu bakal jadi bibit buit teu hade keur karajaanana. Sabab dikumaha-kumaha oge, runtagna karajaan mun rajana geus incah balilahan tina papagon agamana. Geus rea kacaritakeun raja-raja di Pulo Jawa bangkar alatan pindah agama. Pon kitu deui Pajajaran geus aya dina hambalan pikaancureun.

Kusabab kitu, Ny Rambut Kasih meres utekna sangkan bisa nyinglar kahayang Sunan Gunung Djati. Tapi tacan katimu jalan kaluarna, nu aya bati harendeg jeung kuciwa taya dangka keur hojah. Saumpamana perang, tangtu moal bisa ngalawan lantaran pasukan Cirebon kawilang tohaga. Geus dibuktikeun, perang jeung Portugis di Batavia aya dina kaunggulan.

Komo deui, Karajaan Sindangkasih lain kaasup karajaan badag. Samalah mun dikategorikeun mah teu jauh ti buyut haden. Kulantaran geus kejudi sageprakan oge bakal kasoran antukna boga pamikiran hayang ngawangkong jeung baturna. Nyaeta Wangsakera di Luragung. Rek mangumahakeun sangkan Islam teu pati teuing ngadongsok.

Sabalikna kudu ngajenan karajaan nu teu luyu jeung ageman maranehanana. Pamustunganana Nyi Rambut Kasih, lunta ka Luragung. Ngahaja jalana milih mipir-mipir tepis wiring Gunung Cireme beulah kaler. Sabab mun ngaliwatan Gunung Gundul (nu kiwari perenahna di Palimanan) kajeun jalana bisa ngagunakeun kareta kuda tapi baris katohyan ku wadya balad Cirebon.

Lalampahanana, dibaturan ku emban sababaraha urang. Teu ngagunakeun para prajurit. Dalah dirina oge teu nyirikeun salah saurang ratu. Anjeuna nyamur jadi masarakat biasa nu sok ka leuweung. Nu matak teu aneh, mun lalampahanana tepi ka mulan-malen. Ti Sindangkasih ka Luragung nepi ka tujuh poena. Lalampahan sakitu lilana kaharti sabab pangawak awewe.

“Meureun harita mah, ti Majalengka ka Kuningan, jauh mela-melu teu siga kawas kiwari cukup ku tilu puluh menit. Komo deui anjeuna nyorang jalan tarahal, ceuk paribasana moro lamping ngeumbing akar lain bobohongan. Nya kaharti, mun nepi ka tujuh poena bari jeung teu kapanggih jeung Wangsakera mah. Sabab inyana kaburu ngejat ka Talaga,” ceuk Eman.

Tacan oge nepi ka puser dayeuh Luragung, ceuk Eman, Nyi Rambut Kasih sindang heula di daerah leuweung gerotan. Nu kiwari katelah Desa Pajawanlor. Sigana mah ngadon reureuh bakating ku cape. Bisa jadi harita tapel wates antara Luragung jeung Kajene (Kuningan-red). Jaba deuih di eta lelewek katalikung ku leuwi nu matak anjeuna kungsi ngarereb heula.

Apanan beulah kalerna, mun kiwari ti Desa Pajawanlor aya leuwi cisande nu engkena ngamuara ka cisanggarung. Kalereunana deui aya leuwi ciporang tapi leuwih leutik sedengkeun kiduleunana ngarana leuwi cikuda. Eta dua leuwi tepung di cisande. Mun ditingali ti luhur make kapal udara wandana ampir sarua jeung trisula. Leuwi gede diapit ku dua leuwi laleutik.

Lantaran daerahna matak pikabetaheun, iuh linduh bari jeung cai canembrang cluk-clok di ditu di dieu. Mere sumanget anyar jeung pipikiran teu rungsing teuing keur Nyi Rambut Kasih. Anjeuna ngarasa betah jeung nyieun tempat pangreureuhan. Kucara ngadegkeun sasaungan. Eta sasaungan, make dadampar batu leuwi nu wandana pasagi opat.

“Ngan tempat atawa sasaungan jieunana nepi ka kiwari teu kapanggih. Sedengkeun batuna mah aya keneh. Eta oga jigana tatapakanana, bari jeung kari hiji. Sedengkeun sesana duka kamana. Abdi oge teu terang. Pikeun nangtukeun eta batu patilasan Nyi Rambut Kasih, memang sawadina ditalungtik leuwih gemet. Boh ku para ahli sarajah atawa kabudayaan,” tandesna.

Baheula mah, ceuk Eman, kira-kira taun 60-an batu pasagi opat pating arenclo disababarah tempat. Wandana diatur siga keur tiang saung, ukuranana kurang leuwih tilu kali opat meter sahiji. Sedengkeun nu ukuran nu leuwih leutik antara dua kali dua meter aya kana lima sikina. “Sigana mah batuna teh dipake pondasi imah, ngan nu hiji teu bisa dipake,” pokna.

Di eta patempatan, Nyi Rambut Kasih, nyieun rarancang sangkan bisa kapanggih jeung Wangsakera. Geus kapanggih rarancangna mah, anjeuna ngajurungan saurang emban nu ngarana Nyi Gede Tapa. Teu talangke Nyi Gede Tapa lumaku nuluykeun lalampahan ka Luragung. Sedengkeun Nyi Rambut Kasih jeung emban nu liana angger nyaung-nyaung di eta patempatan.

Tilu poe satutasna Nyi Gede Tapa meunang parentah dununganana. Inyana mulang deui ka tempat reureuhna Nyi Rambut Kasih. Geus paamprok tuluy ngebejakeun yen Wangsakerta kaburu lunta ka Talaga. Alatan disina asup agama Islam ku kapiuwana nyaeta Arya Kamuning. Di Luragung keur maceuh ku sumebarna ageman anyar nyaeta Islam.

Ngareungeu caritaan utusanana samodel kitu, Nyi Rambut Kasih beuki poekeun kana laku lampah nu baris disorang. Ti harita anjeuna gura-giru miang deui sabab bisi katohyan ku Arya Kamuning. Dina pamikiranana, saheunteuna Arya Kamuning geus jadi kapercayaan Sunan Gunung Djati, boh di Kuningan, Cirebon jeung Dermayu (Indramayu-red).

Memang ti saprak Arya Kamuning bisa ngislamkeun Kuningan, anjeuna teu tetep tumetep deui di Kuningan tapi di Cirebon. Kalan-kalan mantuan ngislamkeun wewengkon Dermayu jeung Sunan Gunung Djati. Pangpangna meruhkeun Wiralodra, nu jadi pamingpina. Atawa milu perang jeung pasukan Cirebon boh ka Batavia, ngarurug ka Pajajaran di Bogor.

Nyi Rambut Kasih, antukna lunta ka Talaga, seja neangan Wangsakera. “Eta lalampahan nu kacatet ku masarakat Pajawanlor. Sim kuring teu terang, naha di Talagana kapendak sareng Wangsakera atanapi henteu. Duka lalampahanana dituluykeun ka Galuh. Ngan ceuk masyarakat di Karajaan Sindang Kasih, disebutkeunana teh ngahiang ngajenggelek jadi tangkal cau,”pokna.

Sambungna, “Eta kajadian duka nu mana nu leresna mah. Mung, ceuk urang deui basa Nyi Rambut Kasih dianggap ngahiang teh ayana di Kuningan. Sedengkeun carita satuluyna mah duka, sim kuring oge teu terang,” tandesna.***

————-

Batu Patilasanana Mibanda Magis

“Batu patilasan Nyi Rambut Kasih matak pikasieuneun, arang langka barudak arulin di eta patempatan, pon kitu deui jalma kolot. Sabab rea kajadian nu teu asup akal. Kahayang mah dipindahkeun ka tempat sejen. Lantaran kuring ngarasa kaganggu ku sora-sora aneh mun peuting. Eta oge sakur kahayang, ari dina prakna mah teu bisa,” ceuk Kiki, 19 taun, anakna Didin Syafarudin.

Kiki, mere conto. Tatanggana kungsi narok eta batu cenah mah keur lelemah. Karek oge dua kali ngayunkeun martil, ujug-ujug ngalempreh teu bisa walakaya. Tuluy bae kasarumahan, sagala dicaritakeun bari jeung basana teu pararuguh. Pon kitu deui basa Eman Suherman, nyieun lelemah keur nambahan imahna. Imahna sakalah bengkah jeung kahuruan.

Pangpangna mah, ceuk Kiki, mun malem jumaah rea sora-sora nu teu puguh matak muringkakeun bulu punduk. Diantarana bae, sora ngaguruh kareta kancana pating rarekot jeung sora jalma mani seah. Kalan-kalan sora anak hayam reang ngurilingan imahna. Sakali mangsa nu kareungeu sora nu ngagukguk lumengis, atawa pating gerendeng ngawihkeun asmarandana.

Tapi mun eta sora dipoconghok mah tara kareungeu deui. Sedengkeun hawana karasa beuki geueuman. “Sigana mah pedah taya nu ngarumat. Sabab eta batu dicul laurkeun kitu bae di gigireun imah. Keur mah teu ngarti eta batu teh mibanda ajen sajarah kajeun tacan aya nu nalungtik oge. Gegedena masarakat masih percaya kana magis-na tinimbang sajarahna,” pokna.

Samalah, ceuk Kiki, barudak ngora di Desa Pajawanlor apal kana silisalah eta batu taram-taram keneh. Sabab carita nu dicaritakeunana ti kokolot lembur ngelehkeun pasualan ekonomi. Nu matak pihak nu haat mah bisa diitung ku ramo, sedengkeun karereana mah ngantep karep. Sakuduna pihak desa jeung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) boga anleh kana khasanah budaya di desa.

“Sim kuring miharep sangkan Disparbud ngayakeun panalungtikeun nu leuwih gemet kana carita turun tumurun ngeunaan Nyi Rambut Kasih nu kungsi ka Kuningan. Pon kitu deui kana tatapkan saungna. Lantaran ari dimomorekeun mah geuning batuna teh laleungit teu puguh. Saumpamana karumat jeung bisa direkontruksi bisa dijadikeun wisata nu gede ajena,” tandes ieu rumaja nu aktif di desa.***

Arca Lingga Yoni di Desa Susukan Kec. Cipicung - Kuningan

DI Dusun Pahing Desa Susukan Kacamatan Cipicung Kuningan, aya benda cagar budaya (BCB) patung lingga yoni. Sawadina eta patung sasetel jeung linggana ngan nu kapanggih kari yoni bae. Tempatna kawilang hade, di sisi lembur samalah ti bale desa jarakna kurag leuwih lima ratus meter. Ngan kaayaanana pikahariwangeun sabab teu enya-enya dirumat.

Masarakat di eta lembur nyebutna batu cupu, cenah pedah batuna aya liang di tengah jeung ditutupan. Eta yoni, dijugrugeun kitu bae di luhur batu leuwi bari jeung teu rata. Sangkan teu murag, diganjel unggal juruna ku batu laleutik. Yoni-na geus lukutan jeung supaan badis bae batu nu taya ajen inajen. Kawasna mun diberesihan oge merelukeun waktu jeung waragad lain saeutik.

Yoni di Desa Susukan, dumasar catetan Arkeologi nu dikaluarkeun ku Balai Arkeologi Nasional (Arkenas) Jakarta. Mangrupakeun BCB nu gede ajena diperkirakeun geus aya di eta lelewek ti jaman neolitikum. Mangsa transisina peradaban ti megalitkum (hiji jaman nu masarakatna ditandaan ku cara hirupna ngagunakeun pakakas tina batu) ka jaman leuwih moderen.

Sedengkeun jaman neolitikum geus ngagunakeun pakakas keur ngadukung kana pangabutuh sapopoena tina perunggu atawa beusi. Dina ieu jaman, masarakatna leuwih motekar. Mibanda sistim pamarentahan, cara-cara tatanen nu teu nomaden jeung niley-niley kaagamaan. Salah sahiji pakakas nu nepi ka kiwari bisa dibuktikeun nyaeta patung lingga yoni.

Patung lingga yoni, ngalambangkeun awewe jeung lalaki. Yoni nyaeta awewena, wandana pasagi opat beulah luhurna dicopongan. Jangkungna pareasi aya nu 40 centimeter (cm), bisa leuwih pendek jeung leuwih luhur. Sedengkeun di Desa Susukan jangkungna kurang leuwih ti 40 cm. Bagean hareupna nonjol, panjangna kurang leuwih lima belas centi.

Tina nu nonjol dilegokan kira-kira 5 milimeter. Eta hal mangrupakeun simbul paragi kahampangan pihak awewe. Sedengkeun yoni, wandana siga halu. Panjangna kurang leuwih 50 cm pon kitu deui wandana pareasi. Aya nu gedena sarua ti mimiti hulu nepi ka buntut. Tapi aya oge nu gede dina hulu sedengkeun bagean tengahna leuti atawa sabalikna.

Lingga, ngalambangkeun lalaki jeung biasana tara pukah tina liang nu aya dina yoni. Eta patung, sok digunakeun ku masarakat nu ngagem agama Hindu-Budha jeung mibanda harti kasuburan. Pikeun alat sesembahanana ka para dewa. Mangsa jaman neolitikum, tacan aya agama Hindu-Budha tapi masih ngagem keneh animisme. Ngan geus aya kapercayaan ka para dewa.

Eta kapercayaan geus tumuwuh di Kuningan kira-kira taun 2.000 samemeh masehi (SM), luyu jeung legenda Purbasari – Purbalarang putrina Prabu Tapa Ageung. Nu dipercaya ku masarakat Desa Gunungsari Kacamatan Darma, Sagarahiang Kacamatan Nusaherang jeung Desa Malaraman Kacamatan Cigugur. Eta hal dirojong ku ayana makam lima putrina nu dikurebkeun di lelewek Lebak Cilutung.

Salian ti eta, aya titinggal lingga yoni nu masih keneh kumplit, perenahna leuweung pines milikna KPH Perhutani Kuningan. Dina hal ieu, kapercayaan nu tumuwuh nyaeta percaya ayana dewi pohaci atawa dewi sri, sang hyang bestari jeung batara guru. Tacan kacaritakeun mangsa harita di Kuningan atawa Sunda umumna aya kapercayaan ka Dewa Siwa jeung Brahmana.

Linga yoni nu aya di Susukan oge, ampir sarua reujeung nu di Sagarahiang. Teu munasabah, mun aya anggepan yen eta patung umurna kawilang kolot. Dumasar eta hal, di eta lelewek geus aya kolompok masarakat nu geus tetep tumetep. Kajeun kitu lain hartina aya karajaan, tapi mangrupakeun buyut haden atawa desa, mun istilahna kiwari mah.

Basa eta hal ditanyakeun ka juru peliharana, Ali, 68 taun, jawabna singget pisan. Yen dirina teu apal kana batu cupu. Komo jeung istilahna patung linga yoni. Sabab dirina mah teu urus open kana patung yoni, tapi leuwih muserkeun kana dua makam karamat di sagedengeunana. Lantaran boga anggepan yen eta makam leuwih gede ajena dibanding yoni.

“Sim kuring mah teu urus open kana batu cupu. Tapi leuwih muserkeun kana makam karamatna. Sabab meunang pancen ti Cirebona oge kedah eta nu dirumatna. Eta makam, mangrupakeun karuhun urang, nyaeta Kean Santang (Pengeran Cakrabuana) jeung nu hijina Pandita Gupta ti India. Eta dua makam nuduhkeun agama Islam jeung Hindu-Budha,” pokna.

Emod Sudiadi, 81 taun, manten Kasi Kebudayaan Depdikbud, taun 80-an mairan. “Mangsa jaman kuring jadi Kasi Kebudayaan, eta patung yoni geus karumat leuwih ti misti. Samalah aya jupelna nyaeta bu Rusmini, mun teu lepat mah (kiwari almarhumah). Pihak Kantor Suaka Serang (kiwari balai penelitian dan pengembangan perubakala atawa B3P) Provinsi Banten kungsi ngayakeun panalungtikan,” pokna.

Ditandeskeun Emod Sudiadi, yen patung yoni kawilang gede ajena mun ditangli tina hasil panalungtikan B3P harita. Eta BCB mangrupakeun titinggal jaman neolitikum peralihan. Maksudna, jaman peralihan atara ageman tina animisne ka dinamisme. Nyaeta kapercayaan ayana alam roh (arwah) jeung kadewaan. Masarakat mangsa harita nyieun simbul keur sesembahanana.

Emod mere gambaran, yen simbul-simbul kaagamaan nu kapanggih keur ngawakilan mangsana. Pon kitu deui patung yoni nu aya di Desa Susukan, nyirikeun hiji jamana. Sawadina, eta patung sasetel jeung linggana. Lantaran dimana aya yoni pasti digigireunana lingga. “Sim kuring oge teu terang, kamana linggana. Sabab nu kapendak ngan sabeulah,” tandesna.

Inyana teu bisa ngira-ngira naha memang aya nu ngarawatan atawa kabawa caah walungan. Sabab eta barang ayana deukeut leuwi. Teu munasabah mun teu gancang-gancang kapanggih mah sigana lapur kabeh. Tapi kajeun kitu, dirina miharep sangkan yoni nu aya teu dimomorekeun. Sabab bisa bisa disebutkeun eta teh hiji kabeungharan budaya di Kabupaten Kuningan.

“Saumpamana dihade-hade, copelna tempat jeung jalan nu muru yoni rada dibebenah. Sangkan jalma nu hayang apal boh masarakat Kuninganana atawa ti luar daerah leuwih lugina. Lain siga kiwari, jalana oge heureut pisan. Cohagna jalan satapak di kenca katuhuna sawah warga. Mun tea mah bakal diurus, tangtuna kudu aya koordinasi antara pihak desa, kacamatan jeung kabupaten,” tandesna.

——————–

BCB Ulah Dipakuat-kaitkeun jeung Makam Karamat

Suryono, S.Sen., Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kuningan. Ceuk inyana,  Yoni nu aya di Desa Susukan geus kacatet ku pihak Pariwisata salaku BCB nu gede ajena. Sabab eta hal nuduhkeun yen di eta lelewek geus aya kahirupan ti jaman neolitikum. Hartina di Kabupaten Kuningan mibanda periodesasi jaman.

Jaman megalitikum geus nyampak di Desa Cibuntuk Kacamatan Mandirancan ku ayana kampak batu jeung peti kubur batu. Pon kitu deui di Kelurahan Cipari Kacamatan Cigugur asup ka jaman neolitikum nu leuwih moderen nyaeta kampak parunggu. Pon kitu deui di Desa Sagarahiang Kacamatan Nusaherang ku ayana kampak batu jeung arca lingga yoni.

Kulantaran rea BCB nu kapanggih di lelewek Kuningan, ngawakilan jamana geus ngabuktikeun peradabanana kawilang kolot. Hartina, kahirupan nu kungsi pakumbuhan teu bisa dipisahkeun jeung eta BCB. Ngan dirina masih keneh panasan ku tacan kapanggihna rorongkong jalma nu nuduhkeun masing-masing jamana. Nu geus kapanggih karek fosil sato purba.

“Ku reana BCB di Kabupaten Kuningan, sim kuring ngarasa panasaran keneh. Ku bukti ayana fosil manusa purba. Cohagna nu ngawakilan jaman megalitkum, neolitikum jeung palaestosin. Kawas di lelewek Sangiran, contona. Eta sikep alatan rea barang nu nuduhkeun jamana tapi masarakatna teu katimu. Apan eta teh keur mahikikikeun jeung barang nu kapanggih,” pokna.

Alesan sejena, ceuk Suryono, disagedengeun BCB sok aya makam nu dikaramatkeun. Eta hal jadi hiji bangbaluh nu gede. Lantaran, masarakat leuwih percaya kana makam karamatna katimbang BCB-na. “Ceuk informasi ti B3P, makam karamat nu aya di sagedengeun BCB teu bisa disebutkeun BCB. Lantaran aya sababaraha faktor nu kurang luyu jeung hasil panalungtikan,” pokna.

Kacuali, ceuk Suryono keneh, makam kuno nu nuduhkeun hiji peradaban. Contona, makam kuno abad 15 Masehi di Desa Cileuleuy Kacamatan Cigugur. Aya simbul-simbul nu bisa ditalungtik leuwih gemet. Pon kitu deui makam karamat nu aya di Desa Susukan teu bisa ujug-ujug dianggap tempat dipendemna Kean Santang atawa pandita Gupta. Sabab taya ciri nu nuduhkeun makam abad ka 15 M.

“Nu jelas mah, arca yoni-na bae nu mibanda ajen inajen kasajarahan. Memang eta BCB kungsi dibawa ka Museum Sri Baduga Bandung, ngan teu lila kungsi dipulangkeun deui ka tempatna. Ngan sim kuring oge ngaku, pikeun ngawaragadan ngarumatna masih kawates keneh. Ku kituna, miharep sangkan pihak desa milu partisipasi keur ngajagana,” pokna.

Pon kitu deui masarakatna sawadina urus open sangkan arca yoni teu leungit atawa ruksak alatan teu karumat. “Sim kuring oge rada prihatin dumeh eta arca geus ruksak. Tutupna semplek pon kitu deui biwir. Sedengkeun supa nu nutupan batuna mah samentara mah ulah waka dikerok ku peso atawa ku barang teuas sejena, bisi ruksak. Mudah-mudah dina waktu sagancangna geus aya alat keur meresihanana,” tandesna.***

Puluhan warga Dusun VII RT 29 RW 07 Desa Cengal Kecamtan Japara diduga keracunan makanan hasil pemberian seorang dari warga Dusun IV RT 17 RW 04 masih desa setempat yang sebelumnya telah menggelar acara lamaran.

Berdasarkan informasi di lapangan, keluarga Idris memberikan berbagai jenis makanan ke keluarga Mahrudin. Pemberian makanan itu karena Idris tengah bahagia anaknya dilamar. Mahrudin, membagikan lagi ke sanak keluarganya namun tidak lekas di makan ditangguhkan sampai beberapa jam, baru disantap.

Kemudian, seorang saudaranya, Usman (49) mengalami gelaja dugaan keracunan tetapi selang sehari, korban terus berjatuhan. Sehingga korban segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapat pertolongan. Mereka dirawat selama beberapa hari.

Keempat puluh delapan warga yang dilarikan ke rumah sakit menggunakan kendaraan atas inisitaif kepala desa setempat. Enam orang dirawat jalan dan 42 orang lainnya dirawat di rumah sakit. 15 orang di rumah sakit Wijaya Kusumah, 17 orang di Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD)’45 dan 6 orang di rumah sakit El-Sifa.

Sedangkan pembiyaannya ditanggung jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) Dinas Kesehatan sekira Rp 22 juta. “Peristiwa ini termasuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) sehingga untuk pembiyaan di tiga  rumah sakit tersebut ditanggung oleh Dinas Kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, H. Kadaryanto.

Sedangkan kepastian, apakah para warga tersebut keracunan makanan atau karena hal lainnya, kata Kadaryanto, pihaknya masih belum bisa memastikannya. Sebab sample makanan yang akan diteliti ternyata sudah busuk sehingga percuma saja. Namun dugaan sementara, diduga keracunan makanan.

“Mereka mengalami gejala perut panas, pusing, muntah dan berak, yakni sesudah menyantap goreng ayam. Untuk memastikan kebenaran tersebut, kami pun akan segera menerjunkan lagi tim guna mengorek informasi dari seluruh korban yang sebelum diduga keracunan,” tegasnya.***