Arsip | PILKADA RSS feed for this section

Penunjukan PLH Bupati, Untungkan H. Aan + Iwan

12 Agu

Drs Ano Sutrisno MM, Kepala Perpustakaan Daerah Pemrov Jawa Barat, juga mantan Sekda Kota Cirebon ditunjuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan sebagai Plh Bupati Kuningan. Paska H. Aang Hamid Suganda selaku bupati mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam pilkada. Begitu pun dengan H. Aan Suharso wakil bupati dan H. Momon Rochmana, Sekda.

Ahmad Heryawan, sebetulnya ditunjuk mendagri sebagai Plt Bupati, namun mengingat gubernur kegiatannya padat sehingga menunjuk Plh. Penunjukan ini seolah-olah diskenariokan Ano harus membantu pasangan H. Aan Suharso dan Iwan Sonjaya yang diusung PKS dan Demokrat mendapat perhatian khusus. Pasalnya pasangan H. Aang Hamid Suganda – H. Momon Rochamana dianggap kuat dengan dukungan partai besar.

Hal ini membuat meradang seluruh pendukung incumben, sebab seknario awal yang akan menjadi Plt dan Plh orangnya sendiri seperti H. Nandang yang kini menjabat asda III, dan atau H. Nunung Sanuhri, bakorwil Cirebon. Kedua orang ini dianggap incumben akan memberikan lampu hijau dan mampu menggerakan roda birokrasi untuk tetap mendukungnya. Namun perkiraan itu di luar dugaan.

Gubernur Jabar, Ahmad Heriyawan, menjelaskan, surat perintahnya didasari UU No 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah. Di dalamnya mengatur bahwa bupati/wakil bupati incumbent yang mencalonkan kembali harus mundur dari jabatan.

“Pak Aang, Pak Aan dan Pak Momon kan ikut proses Pilbup. Maka itu, Mendagri meminta saya (Gubernur Jabar, red) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Bupati Kuningan, dengan ketentuan bisa menunjuk eselon II untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuningan,” terang Heriyawan.

Atas dasar itu, ia memerintahkan Drs Ano Sutrisno MM selaku Kepala Badan Perpustakaan Daerah Pemprov Jabar guna melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati Kuningan. Tugas itu untuk dan atas nama Gubernur Jabar.

Ditanya kenapa harus Ano? Gubernur menyatakan, soal itu merupakan haknya sebagai gubernur. “Itu kan hak saya. Pak Presiden juga kan berhak memilih menteri-menterinya,” ucapnya.
Gubernur beralasan, Ano memiliki pengalaman dan kemampuan kerja di lingkup pemerintahan daerah. Terutama pendalamannya terhadap aspek demografis, sosial, budaya, serta karakteristik masyarakat Ciayumajakuning. “Pengalaman Pak Ano adalah modal berharga dalam mengawali proses Pilbup di Kuningan,” ujar Gubernur dari PKS ini.
Gubernur meminta perangkat daerah menjadi pendorong kedewasaan berpolitik. Mundurnya incumbent sengaja diatur pusat untuk mewujudkan semangat netralitas dalam Pilbup. “Pilbup harus netral dari kalangan pemerintah. Jika ada pejabat, misalkan camat nyata-nyata tidak netral, saya persilahkan Pak Ano menindaknya,” tegasnya.
Plh Bupati Kuningan bisa mulai aktif dua pekan kedepan. Kewenangannya hanya sebatas melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuningan, serta tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis.

Respon
Sementara itu, penunjukkan Ano Sutrisno ditanggapi oleh elemen masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dengan pengalaman pahit Pemkab Kuningan terkait kompensasi pemanfaatan mata air Cipaniis beberapa waktu lalu.

“Kita ingat polemik konpensasi mata air Cipaniis antara Pemkab Kuningan dengan Pemkot Cirebon semasa H Ano masih menjabat sebagai Sekda Kota Cirebon,” ungkap Aktivis F-Tekkad, Soejarwo.

Dalam kapasitasnya sebagai Sekot, lanjut Jarwo, saat itu yang bersangkutan kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan Pemkab Kuningan. Namun karena penunjukan Plh Bupati merupakan hak prerogatif gubernur, tentu kenyataan ini bisa saja terjadi.***

Pejabat Keluhkan Anggaran Triwulan III Belum Cair

6 Agu

Paska mengundurkannya diri H. Aang Hamid Suganda dari kursi bupati, H. Aan Suharso wakil bupati dan H. Momon Rochmana selaku sekda Kab. Kuningan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan mengeluhkan ketiganya. Pasalnya, sejak 20 Juli 2008, anggaran rutin yang seharusnya sudah cair, sampai saat ini belum ada tanda-tanda belum dicairkan oleh bagian keuangan Setda.

“ Kami tidak habis pikir, kenapa Pemkab belum juga mencairkan anggaran rutin. Padahal pengjuan anggaran sudah disampaikan sejak 20 Juli lalu. Alasan yang dikemukakan oleh bagian keuangan Setda, tidak ada anggaran. Pencairan anggaran rutin, sudah selajimnya dikeluarkan sesuai triwulanan,” ungkap Darmadi Djunaedi, Kabag TU Disnakertransos Kab. Kuningan.

Sambungnya, dengan tidak lekas dicairkannya anggaran rutin dinasnya kewalahan untuk menutupi anggaran rutin. Seperti pembayaran telepon, listrik pembelian kertas, tinta komputer dan kebutuhan lainnya. Darmadi pun memberikan contoh, “Balai latihan kerja (BLK) sekarang tidak menggunakan listrik dari pemerintah tapi menggunakan jenset. Karena untuk membayar listrik anggarannya sudah tidak ada,” tandasnya.

Begitu pun dengan rekening telepon kantor tidak dibayar sekitar dua bulan. Padahal untuk kepentingan kantor seperti menerima faximile atau menghubungi ke kantor lain sebagai alat koordinasi tidak lagi digunakan. “Kami tidak tahu, kenapa anggaran ini macet dan entah macetnya ada dimana?” ucapnya setengah bertanya.

Didin Syafarudin, Ketua LSM Komite Peduili Jawa Barat (KPJB) mensinyalir mampetnya anggaran disebabkan beberapa hal. Diantaranya kepentingan incumbent dalam pilkada 12 Oktober mendatang telah menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk alat kampanye. Seperti pembuatan baliho, poster dan stiker. Ia pun memberikan contoh “Stiker incumbent yang terpasang di setiap rumah warga itu harganya seratus juta rupiah. Dugaan kami, pembuatan stiker itu dananya bukan berasal dari kantong pribadi incumbent tapi menggunakan anggaran rutin,” tandasnya.

Arif Hidayat, salah seorang anggota tim sukses AHAS mengekaui “Incumben belum mengeluarkan uang pribadinya. Selama ini yang saya tahu, untuk pembuatan stiker itu uangnya berasal dari operasional kabag-kabag di lingkungan setda yang ditarik oleh beliau,” tuturnya.***

Pilkada di Kuningan “Adu Bagong”

4 Agu
H. ARIFIN SETIAMIHARDJA

H. ARIFIN SETIAMIHARDJA

H. Arifin Setiamihardja, urung mendaftarkan diri sebagai calon bupati Kab. Kuningan periode 2008-2013 yang berpasangan dengan H. Edi Nurinda. Pasalnya pasangan itu tidak menyerahkan formulir yang diambil beberapa waktu lalu oleh PBR sebagai partai pengusung. Padahal mereka dipaketkan melalui partai PKB, PBB dan partai non parlemen.

“Kami tidak mendaftar sebagai calon bupati karena beberapa alasan. Diantaranya surat dukungan yang dikeluarkan PBB ganda dan beda tema. PBB, menyerahkan dukungan yang ditandatangani ketua dan sekretarisnya kepada pasangan H. Aang Hamid Suganda dan H. Momon Rochmana. Sedangkan surat lainnya mengusung pasangan H. Arifin Setiamihardja dan H. Edi Nurinda,” ungkap H. Arifin di rumahnya.

Pertimbangan lainnya, sambung H. Arifin, tim sukses yang diwakili Dedi Wangsa kurang menyetujui pasangan dirinya maju dalam pilkada. Hal itu dilakukankan saat konsultasi dengan KPU kemarin malam pukul 11.20 wib atau menjelang detik-detik terakhir langsung mengambil berkas pendaftaran dan dibawa pulang. Alasan Dedi Wangsa, karena takut menahan malu jika KPU mendiskualifikasi karena kurangnya sarat dukungan yang ditentukan yakni 15 persen.

“Kami sebenarnya dalam posisi kuat. Jika melihat rekomendasi yang dimiliki atas partai bulan bintang (PBB). Namun kami juga menyesali atas tindakan ketua PBB (HO. Furqon) yang telah membuat pernyataan dukungan dan usungan ganda. Hal ini membuat kami dalam keadaan terjepit dan kurang menguntungkan jika harus memaksakan diri mendaftar,” ujarnya setengah sendu.

Calon Lain

H. AANG HAMID SUGANDA & H. MOMON ROCHMANA

H. AANG HAMID SUGANDA & H. MOMON ROCHMANA

Sementara pasangan calon H. Aang Hamid Sungganda yang berpasangan dengan H. Momon Rochmana menyerahkan formulir sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka siap melakukan pilkada dengan sempurna yang didukung partai besar dan kecil yaitu PDIP, Golkar, PBB, PAN dan PPP. Begitu pun dengan H. Aan Suharso yang berpasangan dengan Iwan Sonjaya menyerahkan formulir pukul 08.00 wib.

Sehari sebelumnya, pasangan Nana Sujana dengan H. Eman Sulaeman dari jalur independen melakukan hal sama. Sehingga sampai ditutupnya pendaftaran di KPU hanya tercatat tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. KPU akan melakukan verifikasi terhadap ketiga pasang calon tersebut selama 14 hari. Setelah itu akan ditetapkan pasang calon yang berhak mengikuti pilkada Kab. Kuningan.

H. AAN SUHARSO & IWAN SONJAYA

H. AAN SUHARSO & IWAN SONJAYA

Pilkada hanya diikuti dua pasang calon

Berdasarkan informasi yang diperoleh. Pasangan dari independen Nana Sujana dan Eman berdasarkan hasil pemeriksaan faktual dukungan. Dari jumlah surat dukungan yang dibuktikan dengan KTP dan pernyataan dukungan setelah diverifikasi yang dianggap syah kurang lebih 1.000 suara dari jumlah seharusnya 33.000 atau 3 persen dari jumlah penduduk Kab. Kuningan.

Namun demikian, KPU memberikan tenggang waktu sekitar 14 hari untuk memerbaiki surat dukungan yang masih dianggap kurang. Jika dalam tenggat waktu itu bisa memerbaiki maka pasangan independen dapat mengikuti pilkada. Namun jika tidak maka pasangan dari independen terpaksa dicoret dari daftar pencalonan karena dianggap kurang memenuhi syarat.

Atas informasi tersebut, kemungkinan besar pilkada Kab. Kuningan hanya akan diikuti dua pasang calon. Artinya akan terjadi adu bagong dalam pilkada. Hal itu menunjukan proses demokrasi kurang berjalan dengan baik. Masyarakat akan dengan mudah terkotak-kotak secara jelas. Karena sudah pasti jika tidak mendukung satu pasang calon maka akan mudah dikenali dan hal itu sangat kurang menguntungkan terhadap fhsikologis masyarakat.***

Calon Bupati & Wakil Bupati Harus Jujur

2 Agu

Menurut Sujarwo, salah seorang pemerhati politik lokal menyebutkan. Kelemahan dasar yang dimiliki oleh pasang calon bupati dan wakil bupati yang maju sangat prinsif. Hal itu tidak bisa ditawar lagi, sebab bupati ke depan harus memiliki sikap bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Begitu pun dengan isyu yang beredar di masyarakat. Jika terus dibiarkan maka masyarakat sendiri yang akan menanggung dampaknya.

“Kita berharap, para calon bupati dan wakil bupati melakukan tindakan jujur dan menghargai keinginan masyarakat. bahwa calon itu harus bersih dan tidak tercela. Jika pada awalnya sudah tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana setelah menjadi pemimpin? Selain itu kami mengharapkan para calon itu mampu bertindak jujur sehingga rakyat tidak merasa dibohongi,” tandasnya.***

Ketiga pasang calon bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dengan H. Momon Rochmana, H. Aan Suharso dan Iwan Sonjaya serta pasangan H. Nana Sujana dengan H. Eman Sulaeman diterpa isyu kurang menyenangkan bagi setiap pasangan. Sebab isyu yang menyebar di masyarakat sangat erat kaitannya dengan pencitraan mereka sebagai bakal calon bupati.

Menurut isyu yang bereda melalui short masage service (sms) yang tidak diketahui pengirimnya. Bahwa H. Aang Hamid Suganda diisyukan memiliki istri muda dan telah memiliki anak. Istri mudanya berasal dari kecamatan “C” dan anak seorang pegawai kesehatan. Ketika hal itu dikonfirmasikan, H. Aang membantah isyu tersebut. Dan dianggap itu hanya black campange.

H. Aan Suharso, dipertanyakan rasa daerahismenya. Meski ia selalu mengklaim masih keturunan Mandirancan, namun tidak memiliki rumah di Kab. Kuningan. Selama ini berdiam di rumah dinas, semenjak menjadi sekretaris daerah (sekda) Kab. Kuningan, tahun 1999. Ketika dikonfirmasi, “Moal enya boga imah dibeja-beja ka batur?” ungkapnya sedikit ketus.

Begitu pun dengan pasangan calon bupati dari independen H. Nana Sujana, diterpa isyu bahwa bagaimana mau jadi pemimpin di Kab. Kuningan, kalau dalam persyaratan dukungannya telah memalsukan dukungan dari masyarakatnya. Ia tidak pernah jujur memeroleh dukungan dari masyarakat melalui surat dukungan. Hal ini disangsikan kejujurannya dalam memimpin Kuningan.***

Pertaruangan Sengit Memerebutkan Kursi Bupati

18 Jul

“Gajah bertarung dengan semut, yang menang musang” itulah pepatah yang dianggap tepat untuk menggambarkan peta kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) Kab. Kuningan 12 Oktober 2008. Bagaimana tidak, partai besar PDIP (13 kursi DPRD) Partai Golkar (10 kursi DPRD) ditambah PBB (2 kursi DPRD) dan PAN (2 kursi DPRD) merencanakan koalisi dalam pilkada dengan memasang H. Aang Hamid Suganda sebagai bupati dan H. Momon Rochmana dari Golkar sebagai wabup.

Ketika kekuatan ini menyatu, maka partai-partai kecil seperti PKS (7 kursi DPRD), PKB (5 kursi DPRD), PPP (4 kursi DPRD), dan Demokrat (2 kursi DPRD) tersentak dan mengkeret (alias ngagibrig lilinieun). Betapa tidak, partai besar itu diprediksi akan memenangkan pilkada. Hal itu dibuktikan saat pemilihan gubernur, Golkar dan PDIP di Kab. Kuningan secara telak memenangkan pasangan Agum Gumelar dan Dani Setiawan.

Sedangkan partai lain, masih urutan terbawah dalam perolehan suara. Indikator ini, tidak bisa dikesampingkan begitu saja, meski kenyataannya secara umum di Jawa Barat Ahmad Heryawan & Dede Yusuf dari PKS-PAN menjadi jawara. Jawa Barat secara makro dan Kab. Kuningan sangat berbeda karena PKS-PAN masih dianggap “anak bawang”.

Begitu pun dalam pencalonan bupati dan wakil bupati. Jelas Golkar dan PDIP menjagi gajah, dan partai kecil adalah semutnya. Pertarungan itu akan semakin kuat dan tidak berimbang. Baik dari aspek fisik (koalisi partai), pendanaan maupun peluang. Hanya kemungkinan semut tidak begitu saja menyerah kalah. Ada cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mengalahkan gajah.

Pertarungan itu, mungkin saja dapat dimenangkan gajah, atau sebaliknya sama semut. Atau bisa saja kedua-duanya kalah karena ada beberapa alasan diantaranya, 1). Gajah terlalu percaya diri (PeDe) dan tidak optimal lain dalam bekerja karena merasa yakin akan menang. 2). Menyepelekan kehendak rakyat karena dianggap sudah pasti memilih pasangannya.

Kelompok semut pun saat ini tengah melakukan penyatuan dan tidak mau kalah untuk bersaing. Mereka telah berancang-ancang untuk “rawe-rawe rantas malang-malang putung” mengalahkan sang gajah yang telah memeroleh angin. Dengan rencana penyatuan itu, maka calon yang kemungkinan maju dari pihak semut ialah H. Aan Suharso dari PKB dan Iwan Sonjaya dari PKS.

Artinya pula pilkada Kabupaten Kuningan hanya diikuti oleh dua pasang balon (balon) bupati dan wakil bupati. Sementara calon lain tidak kebagian kendaraan, seperti H. Arifin Setiamihardja, besar kemungkinan tidak nyalon karena kendaraannya sudah habis. Jalur independen pun tidak bisa mengakomodir karena pendaftarannya sudah ditutup 7 Juli, kemarin.

Koalisi partai semut ini, menyeruak setelah ada info yang di terima warta desa bahwa PKS sudah memutuskan menerima H. Aan Suharso (kamis 17/7) sebagai bupati dan menyikirkan kandidat H. Arifin Setiamihardja. Sedangkan H. Yusuf Sukardi pulang dengan tangan hampa setelah dikalahkan H. Momon Rochmana dalam rapat pimpinan daerah (ratimda) Partai Golkar.

Sementara dari jalur independen yang kini tengah diverifikasi faktual oleh PPS yaitu Kolonel Nana Sujana. Namun ada indikasi dicoret dari pendaftarannya karena memalsukan surat dukungan. Namun jika PPS dan KPUD masih kompromi maka Kolonel Nana Sujana akan diloloskan dan bertarung dengan kandidat yang telah merajai panggung pilkada.***

Bupati/Wakil Bupati Harus Fokus Pada Tugasnya, Bukan Terus Kampanye

20 Jun

Keterangan gambar :

KAMPANYEBaner Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dipasang di tempat umum yang menyiratkan dia akan maju lagi dalam Pilkada di Kab. Kuningan. Padahal pihak lain atau calon lain belum bertindak lebih jauh. Hanya menempelkan stiker di tempat-tempat umum. Seperti H. Arifin Setia Miharja, H. Aan Suharso.***

———————–

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda dan wakil bupati H. Aan Suharso diharapkan oleh elemen masyarakat tetap fokus dalam melaksanakan pembangunan sebelum masa akhir jabatannya. Sebab ditengarai bupati dan wakil bupati dalam sisa waktu sebelum mendapaftar sebagai calon bupati dalam pilkada mendatang tidak fokus terhadap tugas-tugasnya.

Keduanya justru terjebak dalam kampanye dirinya masing-masing untuk mencalonkan sebagai bupati Kuningan periode 2008-2013. Jika tidak ada kesadaran untuk tetap melaksanakan program-programnya dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Masyarakat pun sudah merasa jenuh dengan tindak tanduk mereka yang kerap kampanye disetiap acara bersifat kenegaraan.

Anehna lagi, bupati dan wakil bupati terus melakukan konsolidasi dengan menghadiri acara-acara sampai ke tingkat RT. Padahal sebelum-sebelumnya belum pernah tercatat dalam keprotokalan. Lebih aneh lagi mereka datang ke acara keluarga seperti hajatan, nujuh bulanan dan acara halal bil halal berangkat haji di tingkat RT. Kegiatan seperti itu berdampak meningkatnya biaya operasionan bupati dan wakil bupati.

Jika terus dibiarkan maka anggaran APBD, bisa saja tersedot untuk operasional karena setiap pertemuan bupati dan wakil bupati yang tidak pernah bersama lagi itu selalu memberikan bantuan keuangan yang besarnya relatif. Ada yang diberi 2 juta rupiah, dan satu juta. Belum lagi dengan menjanjikan akan diberikannya bantuan berupa aspal, semen dan yang lainnya.

Bantuan itu pun berasal dari APBD karena sipenerima bantuan harus menandatangai kuitansi yang disodorkan oleh petugas Pemkab Kuningan. Begitu pun dengan bantuan aspal dan semen, harus mengajukan surat permohonan bantuan yang nantinya diurus oleh bagian perlengkapan. Jelas hal ini menunjukan bahwa bantuan tidak dilakukan dengan perencanaan matang.***

Tolak Rekomendasi DPP Partai Politik

15 Jun

Situasi memanas paska dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kab. Kuningan yang nantinya akan maju dalam pilkada mulai turun suhunya. Pasalnya, konsentrasi calon, sekarang lebih cenderung melakukan lobi-lobi ke dewan pimpinan wilayah (DPW) jeung dewan pimpinan pusat (DPP) partai pengusung calon. Seperti Golkar, PDIP, PKS, PKB maupun PBB.
Semua calon menggunakan koneksinya masing-masing supaya jalannya tidak mengalami kendala. Seperti yang dilakukan calon bupati incumben H. Aang Hamid Suganda yang sebelumnya merasa yakin akan memeroleh rekomendasi dari DPP PDIP mulai ketar-ketir. Sebab diisyukan bahwa PDIP akan direkomendasikan satu paket. Artinya, Aang harus berpasangan dengan Acep Purnama Ketua DPC PDIP Kuningan.
Padahal Aang sendiri sudah memilih calon wakil yang akan digandengnya adalah H. Momon Rochmana yang sekarang masih sekda. Berdasarkan informasi tidak resmi di lapangan. Jika PDIP akan memaketkan Aang – Acep, maka Aang akan mengundurkan diri dari pencalonan melalui partai. Ia lebih memilih dari jalur independen. Karena Acep dianggap sebagai kartu mati.
Begitu pun dengan daftarnya Yusuf Sukardi, calon bupati dari partai Golkar membuat H. Arifin Setiamihardja gagap. Sebab, sosok Yusuf cenderung lebih dikenal sebagai pengurus DPP. Artinya DPP akan dengan mudah memberikan rekomendasinya ke Yusuf. Tidak kalah menariknya calon bupati dan wakil bupati dari PKB, kendati kursinya hanya 5 buah atau kurang dari 15 persen.
Tapi memiliki harapan terjadi satu paket karena ada dukungan dari partai lain supaya genap 15 persen. Persaingan memeroleh rekomendasi sangat kuat sehingga kerap tim sukses wara wiri ke Jakarta dan Bandung. Sekarang persoalannya, ialah DPP yang tidak mengenal karakteristik masyarakat Kab. Kuningan akan memberikan dampak kurang baik.
Artinya pemimpin masyarakat Kab. Kuningan ditentukan oleh DPP. Polanya hampir sama dengan jaman orde baru yang harus memeroleh restu dari gubernur dan mendagri. Artinya pula, masyarakat Kuningan tidak bisa menentukan pemimpinnya sendiri. Kendati dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyatnya.
Sungguh ironis terjadinya demokratisasi, tapi partai politik tidak memberikan ruang kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri. Maksudnya, partai politik tidak diberikan otonomi daerah sesuai dengan sistim pemerintahan. Hegemoni DPP sangat kuat sehingga kerap mengabaikan kehendak daerah. Hal ini perlu direposisi, dengan memberikan hak-hak perogratifnya ke ketua partai di daerah guna menentukan siapa-siapa yang dicalonkan.
Berdasarkan pengalaman pilkada di daerah lain, calon yang ditentukan oleh DPP tidak memberikan kontribusi kepada pemilihnya. Partai politik tidak mampu bekerja lebih efektif tapi cenderung diam. Berbeda dengan calon pilihan masyarakat yang didaftarkan ke partai politik akan lebih besar dukungannya. Meski sekarang boleh calon dari jalur independen.
Namun pencalonannya masih dikebiri dengan pelbagai aturan yang tidak masuk akal. Jika sudah demikian, lebih baik tolak rekomendasi DPP partai. Karena tidak menunjukan jiwa demokratis.***

Validitas Data Pemilih Dipertanyakan Komisi A

5 Jun

Pengalaman pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar yang sudah dilaksanakan, menginsfirasi komisi A DPRD Kab. Kuningan untuk melakukan chek and rechek data pemilih. Sebab data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kab. Kuningan jangan sampai ada yang keliru. Minimal dapat mengakomodir seluruh pemilih baik batas usia minimal dan lanjut.

“Validitas data pemilih untuk pilkada di Kab. Kuningan harus betul-betul valid. Jangan sampai ada kesalahan yang dilakukan KPUD dan BKKBCs dalam mengomfilasi data. Sebab jika kejadian dalam pilgub terulang maka dampaknya kurang baik terhadap stabilitas daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah kondusif,” ungkap Abidin, SE., wakil ketua Komisi A DPRD Kab. Kuningan.

Supaya validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, kata Abidin, pihaknya perlu melakukan hearing dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (BKKBCs). Komisi A, ingin memertanyakan mengenai pendataan pemilih yang sudah dilakukan dan dipergunakan dalam pilgub. Kejadian itu ada data pemilih yang mengherankan masyarakat.

Sehingga ada anggapan bahwa data yang dikelola BKKBCs tidak akurat. Hal itu terlihat persoalan sederhana tapi jadi penguat BKKBCs dan KPUD kurang profesional dalam pendataan. Seperti orang yang sudah meninggal masih terdata, bayi berusia 1,5 tahun memiliki kartu pemilih. Kejadian dalam pilgub sangat ironis sebab ratusan warga banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih.

Justru bukan pemilih memiliki kartu suara. Kelemahan dasar ini perlu dicari akar permasalahannya supaya pilkada sukses tanpa ekses. Selain itu, lemahnya sosialisasi setelah penentuan data pemilih sementara (DPS) kedata pemilih tetap (DPT). Pihak KPUD hanya menempelkan di balai desa. Padahal tidak semua orang datang ke balai desa. Begitu pun kepala desa tidak proaktif dalam penyosialisasian data pemilih.

Menurut Kepala BKKBCS, H. Ajang Supardi, data pemilih yang dilakukan BKKBCs dengan Komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Kab. Kuningan. Menyebutkan bahwa perbedaan jumlah data pemilih merupakan hal yang wajar. Sebab terjadi kematian, pindah domisili tanpa memberitahukan ke pemerintahan desa. Kesalahan pengisian formulir data kartu keluarga dan adanya kepemilikan KTP ganda.

BKKBCs hanya menerima laporan dari tiap kecamatan. Kualitas dan validitas pelaporan seperti itu tergantung laporan lahir, mati, pindah dan datang (lampid) yang diinformasikan dari tiap-tiap desa melalui kecamatannya masing-masing. Informasi dari tiap desa hanya dalam bentuk angka tanpa menyerahkan biodata warganya sehingga sistem SIAK komputer tidak bisa menghapusnya.***

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.