Arsip | PILKADA RSS feed for this section

Tiga Balonbup Belum Menyerahkan Daftar Kekayaan

16 Agu

Ketua Pokja Pilbup KPU Kabupaten Kuningan, Imamudin meminta agar bakal calon (balon) bupati/wakil secepatnya menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan rekening dana kampanye paling lambat 19 Agustus nanti. Selain untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi calon, juga untuk bahan laporan ke KPK.

“Walaupun laporan daftar kekayaan calon dan rekening dana kampanye bukan masalah prinsip, tapi itu suatu keharusan. Mengapa? Karena aturannya seperti itu. Artinya, para balon harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang,” ujar Imamudin.

Dikatakan Imamudin, hasil verifikasi KPU Kuningan terkait berkas persyaratan calon bupati dan wakil bupati Kuningan, dari tiga pasangan tersebut masih kurang melengkapi, terutama laporan daftar kekayaan dan rekening dana kampanye belum semuanya lengkap menyerahkan ke KPU.

“Khusus untuk pasangan bakal calon bupati/wakil bupati yakni Aang-Momon (Arochman), belum menyerahkan sama sekali baik daftar kekayaan dan rekening dana kampanye ke KPU. Walaupun kami tahu, dulu Pak Aang sudah menyerahkan daftar kekayaan ke KPU pada tahun 2004 ketika akan mencalonkan diri jadi bupati. Tapi itu dulu dan sekarang harus diperbaharui,” ucapnya.

Sedangkan pasangan bakal calon bupati/wakil bupati lainnya, kata Imamudin, untuk pasangan Aan-Iwan (Asri) sudah tapi belum lengkap. Misalnya Aan Suharso sudah menyerahkan daftar kekayaan pribadi, tapi belum ditandatangani, termasuk rekening dana kampanye belum menyerahkan. Sementara Iwan Sonjaya, sudah menyerahkan daftar kekayaan, tapi rekening dana kampanye belum.

“Nah, untuk pasangan Sae (Nana-Eman) belum juga lengkap menyerahkan. H Nana Sudjana baru menyerahkan laporan rekening dana kampanye, sementara daftar kekayaan pribadi belum. Adapun H Eman Sulaeman, semuanya sudah menyerahkan,” jelasnya.

Tiga Belas Kades Laporkan Incumben ke KPK, terkait ADD

14 Agu

Tiga belas kepala desa (Kades) dari Kabupaten Kuningan, melaporkan H. Aang Hamid Suganda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta mengenai adanya dugaan panyalahgunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) 2008. Hal itu dilakukan mereka karena ADD termin ke dua yang seharusnya dicairkan sebesar 70 persen, hanya dicairkan 20 persennya saja.

“Kami melaporkan incumbent (calon bupati H. Aang) ke KPK karena merasa tindakannya sudah melebihi batas. Tidak lagi memerhatikan kepentingan-kepentingan desa dengan tidak mencairkan ADD termin ke dua sebagaimana mestinya. Pencairan yang dilakukan Kabag Keuangan hanya 20 persen. Padahal seharusnya dicairkan seuruhnya,” ungkap Yaya, Kepala Desa Cijemit Kecamatan Ciniru.

Sambungnya, “Sisa ADD yang seharusnya dicairkan 2 Agustus kemarin seluruhnya tidak dilakukan dengan alasan Pemkab tidak ada dana. Namun setelah saya selidiki, ADD digunakan untuk pembuatan spanduk, baliho dan stiker kampanye calon bupati (cabub). Jelas hal itu merupakan penyelewengan anggaran. Sehingga kami secara kolektif melakukan laporan ke KPK,” ungkapnya.

Yaya, mengungkapkan. Hal itu dilakukan bukan berarti pihaknya memeragakan black campane terhadap salah satu calon. Namun lebih mengutamakan kepentingan desa yang ada di Kabupaten Kuningan supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh siapa pun termasuk pengambil kebijakan yakni bupati. Jika kepentingan desa dapat dikebiri bagaimana pembangunan desa dapat berjalan dengan baik?

Justru kepentingan desa, kata Yaya, tidak boleh dikesampingkan. Sebab kesejahteraan masyarakat desa terletak pada kebijakan-kebijakan Pemkab dalam menjalankan roda pemerintahannya. “Apakah memihak rakyat atau sebaliknya?” tandasnya.***

SMS Menyerang H. Aan Suharso Merebak

14 Agu

Calon bupati Kuningan yang diusung PKS dan Demokrat, H. Aan Suharso mendapat serangan atau black campane dari short masage service (SMS). Seperti diungkapkan Yaya, Kepala Desa Cijemit Kecamatan Ciniru menuturkan. “Saya mendapatkan sms dari nomor 085224***807, yang tidak diketahui identitasnya. Menuliskan pesan bahwa H. Aan Suharso telah meminjam uang sebesar Rp. 300 juta dari BPR yang sampai saat belum ada pertangungjawabannya,” ungkapnya.

Selain itu, ia pun dituduhkan telah menerima uang dari Yukeng, salah seorang pengusaha asal Cirebon yang melakukan pembangunan Super Kemuning Mall (sekarang menjadi taman kota) sebesar 1,3 milyar. Sedangkan pembangunannya, sampai saat ini tidak berkelanjutan. Alih-alih Pemkab Kuningan menempuh jalur hukum untuk mengambil alih Super Kemuning Mall.

Persetruan antara Pemkab Kuningan dengan Yukeng, sampai saat ini tidak mereda. Kendati sebagian lahannya telah dijadikan taman kota dan hanya menyisakan wing kiri kanan yang sudah dijadikan rumah toko (ruko). Namun fhinisingnya belum seratus persen selesai. “Pemkab pun tidak tinggal diam, melakukan ultimatum terhadap Yukeng, jika tidak diselesaikan dalam waktu 3 X 3 bulan maka ruko yang sudah jadi akan diambil alih Pemkab,” ungkap Jatnika, SH., Kabag Hukum Setda Kab. Kuningan.

Yukeng, beberapa waktu lalu menghubungi Warta Desa untuk bertemu di rumah makan Alida Cilowa Kecamatan Kramatmulya mengungkapkan “Kami tengah melakukan aduan ke pihak Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengenai status tanah yang sekarang diambil alih Pemkab Kuningan,” tandasnya.***

Penunjukan PLH Bupati, Untungkan H. Aan + Iwan

12 Agu

Drs Ano Sutrisno MM, Kepala Perpustakaan Daerah Pemrov Jawa Barat, juga mantan Sekda Kota Cirebon ditunjuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan sebagai Plh Bupati Kuningan. Paska H. Aang Hamid Suganda selaku bupati mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam pilkada. Begitu pun dengan H. Aan Suharso wakil bupati dan H. Momon Rochmana, Sekda.

Ahmad Heryawan, sebetulnya ditunjuk mendagri sebagai Plt Bupati, namun mengingat gubernur kegiatannya padat sehingga menunjuk Plh. Penunjukan ini seolah-olah diskenariokan Ano harus membantu pasangan H. Aan Suharso dan Iwan Sonjaya yang diusung PKS dan Demokrat mendapat perhatian khusus. Pasalnya pasangan H. Aang Hamid Suganda – H. Momon Rochamana dianggap kuat dengan dukungan partai besar.

Hal ini membuat meradang seluruh pendukung incumben, sebab seknario awal yang akan menjadi Plt dan Plh orangnya sendiri seperti H. Nandang yang kini menjabat asda III, dan atau H. Nunung Sanuhri, bakorwil Cirebon. Kedua orang ini dianggap incumben akan memberikan lampu hijau dan mampu menggerakan roda birokrasi untuk tetap mendukungnya. Namun perkiraan itu di luar dugaan.

Gubernur Jabar, Ahmad Heriyawan, menjelaskan, surat perintahnya didasari UU No 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah. Di dalamnya mengatur bahwa bupati/wakil bupati incumbent yang mencalonkan kembali harus mundur dari jabatan.

“Pak Aang, Pak Aan dan Pak Momon kan ikut proses Pilbup. Maka itu, Mendagri meminta saya (Gubernur Jabar, red) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Bupati Kuningan, dengan ketentuan bisa menunjuk eselon II untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuningan,” terang Heriyawan.

Atas dasar itu, ia memerintahkan Drs Ano Sutrisno MM selaku Kepala Badan Perpustakaan Daerah Pemprov Jabar guna melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati Kuningan. Tugas itu untuk dan atas nama Gubernur Jabar.

Ditanya kenapa harus Ano? Gubernur menyatakan, soal itu merupakan haknya sebagai gubernur. “Itu kan hak saya. Pak Presiden juga kan berhak memilih menteri-menterinya,” ucapnya.
Gubernur beralasan, Ano memiliki pengalaman dan kemampuan kerja di lingkup pemerintahan daerah. Terutama pendalamannya terhadap aspek demografis, sosial, budaya, serta karakteristik masyarakat Ciayumajakuning. “Pengalaman Pak Ano adalah modal berharga dalam mengawali proses Pilbup di Kuningan,” ujar Gubernur dari PKS ini.
Gubernur meminta perangkat daerah menjadi pendorong kedewasaan berpolitik. Mundurnya incumbent sengaja diatur pusat untuk mewujudkan semangat netralitas dalam Pilbup. “Pilbup harus netral dari kalangan pemerintah. Jika ada pejabat, misalkan camat nyata-nyata tidak netral, saya persilahkan Pak Ano menindaknya,” tegasnya.
Plh Bupati Kuningan bisa mulai aktif dua pekan kedepan. Kewenangannya hanya sebatas melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuningan, serta tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis.

Respon
Sementara itu, penunjukkan Ano Sutrisno ditanggapi oleh elemen masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dengan pengalaman pahit Pemkab Kuningan terkait kompensasi pemanfaatan mata air Cipaniis beberapa waktu lalu.

“Kita ingat polemik konpensasi mata air Cipaniis antara Pemkab Kuningan dengan Pemkot Cirebon semasa H Ano masih menjabat sebagai Sekda Kota Cirebon,” ungkap Aktivis F-Tekkad, Soejarwo.

Dalam kapasitasnya sebagai Sekot, lanjut Jarwo, saat itu yang bersangkutan kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan Pemkab Kuningan. Namun karena penunjukan Plh Bupati merupakan hak prerogatif gubernur, tentu kenyataan ini bisa saja terjadi.***

Pejabat Keluhkan Anggaran Triwulan III Belum Cair

6 Agu

Paska mengundurkannya diri H. Aang Hamid Suganda dari kursi bupati, H. Aan Suharso wakil bupati dan H. Momon Rochmana selaku sekda Kab. Kuningan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan mengeluhkan ketiganya. Pasalnya, sejak 20 Juli 2008, anggaran rutin yang seharusnya sudah cair, sampai saat ini belum ada tanda-tanda belum dicairkan oleh bagian keuangan Setda.

“ Kami tidak habis pikir, kenapa Pemkab belum juga mencairkan anggaran rutin. Padahal pengjuan anggaran sudah disampaikan sejak 20 Juli lalu. Alasan yang dikemukakan oleh bagian keuangan Setda, tidak ada anggaran. Pencairan anggaran rutin, sudah selajimnya dikeluarkan sesuai triwulanan,” ungkap Darmadi Djunaedi, Kabag TU Disnakertransos Kab. Kuningan.

Sambungnya, dengan tidak lekas dicairkannya anggaran rutin dinasnya kewalahan untuk menutupi anggaran rutin. Seperti pembayaran telepon, listrik pembelian kertas, tinta komputer dan kebutuhan lainnya. Darmadi pun memberikan contoh, “Balai latihan kerja (BLK) sekarang tidak menggunakan listrik dari pemerintah tapi menggunakan jenset. Karena untuk membayar listrik anggarannya sudah tidak ada,” tandasnya.

Begitu pun dengan rekening telepon kantor tidak dibayar sekitar dua bulan. Padahal untuk kepentingan kantor seperti menerima faximile atau menghubungi ke kantor lain sebagai alat koordinasi tidak lagi digunakan. “Kami tidak tahu, kenapa anggaran ini macet dan entah macetnya ada dimana?” ucapnya setengah bertanya.

Didin Syafarudin, Ketua LSM Komite Peduili Jawa Barat (KPJB) mensinyalir mampetnya anggaran disebabkan beberapa hal. Diantaranya kepentingan incumbent dalam pilkada 12 Oktober mendatang telah menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk alat kampanye. Seperti pembuatan baliho, poster dan stiker. Ia pun memberikan contoh “Stiker incumbent yang terpasang di setiap rumah warga itu harganya seratus juta rupiah. Dugaan kami, pembuatan stiker itu dananya bukan berasal dari kantong pribadi incumbent tapi menggunakan anggaran rutin,” tandasnya.

Arif Hidayat, salah seorang anggota tim sukses AHAS mengekaui “Incumben belum mengeluarkan uang pribadinya. Selama ini yang saya tahu, untuk pembuatan stiker itu uangnya berasal dari operasional kabag-kabag di lingkungan setda yang ditarik oleh beliau,” tuturnya.***

Pilkada di Kuningan “Adu Bagong”

4 Agu
H. ARIFIN SETIAMIHARDJA

H. ARIFIN SETIAMIHARDJA

H. Arifin Setiamihardja, urung mendaftarkan diri sebagai calon bupati Kab. Kuningan periode 2008-2013 yang berpasangan dengan H. Edi Nurinda. Pasalnya pasangan itu tidak menyerahkan formulir yang diambil beberapa waktu lalu oleh PBR sebagai partai pengusung. Padahal mereka dipaketkan melalui partai PKB, PBB dan partai non parlemen.

“Kami tidak mendaftar sebagai calon bupati karena beberapa alasan. Diantaranya surat dukungan yang dikeluarkan PBB ganda dan beda tema. PBB, menyerahkan dukungan yang ditandatangani ketua dan sekretarisnya kepada pasangan H. Aang Hamid Suganda dan H. Momon Rochmana. Sedangkan surat lainnya mengusung pasangan H. Arifin Setiamihardja dan H. Edi Nurinda,” ungkap H. Arifin di rumahnya.

Pertimbangan lainnya, sambung H. Arifin, tim sukses yang diwakili Dedi Wangsa kurang menyetujui pasangan dirinya maju dalam pilkada. Hal itu dilakukankan saat konsultasi dengan KPU kemarin malam pukul 11.20 wib atau menjelang detik-detik terakhir langsung mengambil berkas pendaftaran dan dibawa pulang. Alasan Dedi Wangsa, karena takut menahan malu jika KPU mendiskualifikasi karena kurangnya sarat dukungan yang ditentukan yakni 15 persen.

“Kami sebenarnya dalam posisi kuat. Jika melihat rekomendasi yang dimiliki atas partai bulan bintang (PBB). Namun kami juga menyesali atas tindakan ketua PBB (HO. Furqon) yang telah membuat pernyataan dukungan dan usungan ganda. Hal ini membuat kami dalam keadaan terjepit dan kurang menguntungkan jika harus memaksakan diri mendaftar,” ujarnya setengah sendu.

Calon Lain

H. AANG HAMID SUGANDA & H. MOMON ROCHMANA

H. AANG HAMID SUGANDA & H. MOMON ROCHMANA

Sementara pasangan calon H. Aang Hamid Sungganda yang berpasangan dengan H. Momon Rochmana menyerahkan formulir sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka siap melakukan pilkada dengan sempurna yang didukung partai besar dan kecil yaitu PDIP, Golkar, PBB, PAN dan PPP. Begitu pun dengan H. Aan Suharso yang berpasangan dengan Iwan Sonjaya menyerahkan formulir pukul 08.00 wib.

Sehari sebelumnya, pasangan Nana Sujana dengan H. Eman Sulaeman dari jalur independen melakukan hal sama. Sehingga sampai ditutupnya pendaftaran di KPU hanya tercatat tiga pasang calon bupati dan wakil bupati. KPU akan melakukan verifikasi terhadap ketiga pasang calon tersebut selama 14 hari. Setelah itu akan ditetapkan pasang calon yang berhak mengikuti pilkada Kab. Kuningan.

H. AAN SUHARSO & IWAN SONJAYA

H. AAN SUHARSO & IWAN SONJAYA

Pilkada hanya diikuti dua pasang calon

Berdasarkan informasi yang diperoleh. Pasangan dari independen Nana Sujana dan Eman berdasarkan hasil pemeriksaan faktual dukungan. Dari jumlah surat dukungan yang dibuktikan dengan KTP dan pernyataan dukungan setelah diverifikasi yang dianggap syah kurang lebih 1.000 suara dari jumlah seharusnya 33.000 atau 3 persen dari jumlah penduduk Kab. Kuningan.

Namun demikian, KPU memberikan tenggang waktu sekitar 14 hari untuk memerbaiki surat dukungan yang masih dianggap kurang. Jika dalam tenggat waktu itu bisa memerbaiki maka pasangan independen dapat mengikuti pilkada. Namun jika tidak maka pasangan dari independen terpaksa dicoret dari daftar pencalonan karena dianggap kurang memenuhi syarat.

Atas informasi tersebut, kemungkinan besar pilkada Kab. Kuningan hanya akan diikuti dua pasang calon. Artinya akan terjadi adu bagong dalam pilkada. Hal itu menunjukan proses demokrasi kurang berjalan dengan baik. Masyarakat akan dengan mudah terkotak-kotak secara jelas. Karena sudah pasti jika tidak mendukung satu pasang calon maka akan mudah dikenali dan hal itu sangat kurang menguntungkan terhadap fhsikologis masyarakat.***

Calon Bupati & Wakil Bupati Harus Jujur

2 Agu

Menurut Sujarwo, salah seorang pemerhati politik lokal menyebutkan. Kelemahan dasar yang dimiliki oleh pasang calon bupati dan wakil bupati yang maju sangat prinsif. Hal itu tidak bisa ditawar lagi, sebab bupati ke depan harus memiliki sikap bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Begitu pun dengan isyu yang beredar di masyarakat. Jika terus dibiarkan maka masyarakat sendiri yang akan menanggung dampaknya.

“Kita berharap, para calon bupati dan wakil bupati melakukan tindakan jujur dan menghargai keinginan masyarakat. bahwa calon itu harus bersih dan tidak tercela. Jika pada awalnya sudah tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana setelah menjadi pemimpin? Selain itu kami mengharapkan para calon itu mampu bertindak jujur sehingga rakyat tidak merasa dibohongi,” tandasnya.***

Ketiga pasang calon bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dengan H. Momon Rochmana, H. Aan Suharso dan Iwan Sonjaya serta pasangan H. Nana Sujana dengan H. Eman Sulaeman diterpa isyu kurang menyenangkan bagi setiap pasangan. Sebab isyu yang menyebar di masyarakat sangat erat kaitannya dengan pencitraan mereka sebagai bakal calon bupati.

Menurut isyu yang bereda melalui short masage service (sms) yang tidak diketahui pengirimnya. Bahwa H. Aang Hamid Suganda diisyukan memiliki istri muda dan telah memiliki anak. Istri mudanya berasal dari kecamatan “C” dan anak seorang pegawai kesehatan. Ketika hal itu dikonfirmasikan, H. Aang membantah isyu tersebut. Dan dianggap itu hanya black campange.

H. Aan Suharso, dipertanyakan rasa daerahismenya. Meski ia selalu mengklaim masih keturunan Mandirancan, namun tidak memiliki rumah di Kab. Kuningan. Selama ini berdiam di rumah dinas, semenjak menjadi sekretaris daerah (sekda) Kab. Kuningan, tahun 1999. Ketika dikonfirmasi, “Moal enya boga imah dibeja-beja ka batur?” ungkapnya sedikit ketus.

Begitu pun dengan pasangan calon bupati dari independen H. Nana Sujana, diterpa isyu bahwa bagaimana mau jadi pemimpin di Kab. Kuningan, kalau dalam persyaratan dukungannya telah memalsukan dukungan dari masyarakatnya. Ia tidak pernah jujur memeroleh dukungan dari masyarakat melalui surat dukungan. Hal ini disangsikan kejujurannya dalam memimpin Kuningan.***

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.