Alat Peraga Kampanye Secara Paksa Diturunkan

18 Feb

TERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR SK BUPATI KUNINGAN

TERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG MELANGGAR SK BUPATI KUNINGAN

Calon legislatif (Caleg) di Kab Kuningan baik untuk DPRD Provinsi, Pusat maupun DPRD Kab Kuningan melakukan pelanggaran. Khususnya surat keputusan Bupati Kuningan (SK bupati) nomor 272/2008 mengenai penetapan lokasi untuk kegiatan kampanye.

Dalam SK tersebut, disebutkan zona yang tidak diperbolehkan menjadi alat kampanye diantaranya seputar Kuningan Kota, seperti bundaran lampu merah Cijoho, jalan Siliwangi, Ahmad Yani, Veteran, dan jalan protokol lainnya. Termasuk tempat ibadah, gedung pemerintahan, sekolah, dan tempat pelayanan kesehatan.

Atas pelanggaran itu, petugas gabungan dari Satpol PP, panita pengawas (Panwas) dan komisi pemilihan umum (KPU) Kuningan. Menertibkan secara paksa ratusan alat peraga kampanye. Diantaranya baliho, spanduk berukuran besar berisi Caleg dan partai politik (parpol) di zona terlarang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Kuningan, Indra Purwantoro menyebutkan. Penuruan paksa alat atribut kampanye yang dipergunakan Caleg dan Parpol di zona dilarangan. Sebelumnya sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan parpol. Namun sampai batas waktu yang ditentukan alat peraga itu belum juga dicabut,” ungkapnya.

Atas pengindahan itu, kata Indra, secara terpaksa pihaknya melakukan tindakan itu. Kegiatan ini pun berdasarkan koordinasi antara KPU, Panwas dan Satpol PP. “Kami melakukan ini bukan semata-mata keingingan sendiri dan bukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq. “Pihaknya (KPU-red) sudah berulang-ulang menyosialisasikan mengenai kampanye di zona larangan sesuai SK Bupati Kuningan. Baik melalui media massa maupun secara langsung ke Parpol. Bahkan sudah melakukan teguran.

“Namun mereka sosialisasi yang dilakukan kami seolah-olah diindahkan begitu saja. Padahal ketentuan hukumnya sudah jelas. Jadi tindakan pencabutan alat peraga kampanye merupakan akumulasi dari himbauan yang berulang-ulang, bukan mendadak,” tegasnya.

Lanjut Indra Purwantoro, “Atribut yang kami turunkan akan dievaluasi dan jika ada Caleg atau Papol masih membutuhkannya. Silahkan ambil di Satpol PP. Sedangkan mengenai sangsi, Satpol PP tidak memiliki kewenangan. Yang berwenang yakni KPU sendiri,” ucapnya.(ck-70)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: