Mencari Pemimpin Transformatif Bukan Transaksional

Pemimpin ideal untuk Kabupaten Kuningan sangat di butuhkan ke depannya. Sebab tantangannya tidak lagi kecil, namun cenderung lebih berat. Peliknya permasalahan tata ruang kota, lingkungan, pembangunan sektor ekonomi, sosial, budaya semakin komplek dan rumit. Hal itu, dampak informasi dan transformasi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda lagi.
Pemimpin dalam pengertian sempit bupati dan wakil bupati harus mempu mengejawantahkan harapan-harapan masyarakat secara makro. Baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (perda). Piranti yang akan diterapkan di masa depan, harus berorientasi kepada rakyat, bukan sebaliknya hanya mengedepankan kepentingan birokrasi.
Kita sering dengar, bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) mengupayakan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat pelbagai perda. Seperti biaya retrebusi, perijinan dan lainnya. Begitu pun dengan peningkatan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun upaya-upaya itu tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya.
Begitu pun cerita-cerita mengenai hasil-hasil pembangunan yang menikmati hanya segelintir orang. Hasil pembangunan secara langsung tidak menyentuh kepentingan rakyatnya. Justru dalam persoalan ini, para pemborong atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi sangat menikmati kue pembangunan. Mereka memeroleh tender tanpa susah payah.
Sedangkan pengerjaannya tidak sesuai alokasi anggaran. Kehidupan mereka lebih mewah dibanding jalan yang dibangun dari desa ke kota. Jembatan yang menghubungkan satu kampung ke kampung lainnya. Begitu pun dengan pembangunan sarana olahraga, patung, tugu dan seterusnya. Apakah rakyat dapat menikmati secara langsung untuk kesejahteraannya?
Rakyat hanya menikmati sedikit saja dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Katakanlah kemudahan transfortasi, kemudahan komunikasi. Selebihnya mereka tetap usaha dalam kapasitasnya yang terbatas baik sebagai petani, pedagang maupun pegawai. Penghasilan mereka tidak sebanding dengan pelaku pembangunan itu sendiri.
Ketidakadilan ini seharusnya dapat ditransformasikan pemerintah kepada rakyatnya. Rakyat harus betul-betul merasakan, bukan hanya kemudahan-kemudahan yang diperoleh secara semu. Jalan aspal yang baik, tidak akan bertahan lama. Akan mengalami kerusakan kembali. Hal itu membutuhkan perbaikan di tahun berikutnya. Siapa yang enak?
Berbeda dengan pemerintah membangun irigasi yang baik. Melindungi hutan agar tidak terjadi pembalakan liar. Sawah mudah diari, kolam tidak kekurangan air dari seterusnya. Sebab mereka hidup dari sawah, ladang, kolam ikan. Namun sampai saat ini, pemerintah belum memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
Contoh sederhana, bagaimana kawasan gunung Ciremai yang hampir gundul karena seringnya pembalakan liar. Beralihnya pungsi hutan menjadi huma? Jika terus dibiarkan dampaknya masyarakat Kuningan sendiri yang menanggunakibatnya. Apakah akan terjadi bencana tanah longsor, air tanah mulau berkurang sehingga rakyat Kuningan tidak mampu lagi terpenuhi kebutuhan airnya?
Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di Jalan Siliwangi, karena padatnya kendaraan roda empat maupun dua. Jalan lingkar yang dianggap dapat mengantisifasi kemacetan, belum tentu mampu. Sebab dari pendopo ke selatan hanya satu jalan. Belum kondisi rumah dan pertokoan yang terus tumbuh di sisi kiri kanannya. Jumlah jalan yang terbatas merupakan pekerjaan rumah (PR) yang menghadang di tahun-tahun mendatang.
Ledakan penduduk pun tidak bisa dihindari jika program keluarga berencana (KB) mengalami kegagalan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sekarang saja satu juta lebih. Bagaimana di tahun 2009 ke depan? Mungkin jumlahnya akan berlipat ganda, sementara Pemkab belum bisa mengantisifasinya. Melihat gejala seperti itu, kita membutuhkan pemimpin yang siap segala.
Sekarang, rakyat Kabupaten Kuningan tengah berharap pada ketiga calon yang maju di pilkada untuk mengatasi kemiskinan dan keruwetan di masa depan. Pertanyaannya siapa yang paling mampu menerima tantangan kesulitan dan masa depan dengan mentransformasi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Bukan pemimpin transaksional yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya.***