PDIP Mengapresiasi Kinerja beberapa SKPD

Fraksi PDIP, melalui jubirnya Drs. AR. Sukiman memenilai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 03/2007. Kendati demikian, Yanto mengapresiasi kinerja beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang perlu mendapat perhatian serius bupati.

Diantaranya, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) belum optimal sebab dokter yang jarang masuk. Jenis obat sesuai penyakit pasien tidak lengkap. Begitu pun program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Puskesmas yang dibiayai APBN kualitas bangunannya sangat rendah. Seperti kusen, daun pintu, tembok retak, lantai menggelembung dan atap bocor.

Selain itu, PDIP pun menyoroti Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dibiayai APBN. Sosialisasi rencana pembangunan jangka panjang (RJPJ) dan master plan serta peningkatan bandwich dan pengadaan kelengkapan internet provider service (IPS). Pengadaan BBI, relevansi kegiatan fasilitasi penumbuhan motivasi agama yang dilaksanakan Kesbangpolinmas. Rekondisi kendaraan pemadam kebakaran dan penunjang SCBD.

“Kami mengharapkan kepada bupati untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan. Sebab dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah dibahas,” tutur AR. Sukiman.

Sukiman pun memberikan contoh lain, Kabupaten Kuningan dinyatakan surplus beras sebanyak 87,045 ton. Namun kenyataannya tidak dinikmati masyarakat kecil atau miskin. Sebab beras miskin (raskin) yang mereka konsumsi kualitasnya jelek. Padahal Bulog saat membeli dari petani menyaratkan kualitas tinggi dan pemerintah daerah telah menyediakan dana untuk itu.

PDIP juga memertanyakan sewa beli yang dilakukan KPH Perhutani Kab. Kuningan terhadap masyarakat di sekitar hutan. Juga pelaksanaan pengembangan industri agro tepung ubi jalar yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Kab. Kuningan. Kendati industri agro itu cukup menjanjikan di masa mendatang namun pelaksaknaannya cukup mengecewakan.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda menjawab keluhan FPDIP. Pihaknya telah membuat tim bina wilayah dan varias obat hanya untuk pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan yang lebih lengkap tersedia RSU ’45. sedangkan bangunan yang kualitasnya kurang baik, akan diinventarisir. Permasalahan surplus beras, tidak secara otomatis dapat menanggulangi kerawanan.

Pemanfaatan program pengendalian lingkungan, Pemkab Kuningan membangun gedung laboratorium lingkungan seluas 200 M2. Pengadaan alat laboratorium. Masterplan merupakan kegiatan deseminasi atau informasi awal. Bandwich dan ISP, guna meningkatkan arus lalu-lintas informasi melalui internet. BBI merupakan tanah hak pakai desa di Desa Karangtawang. Sedangkan sewa beli lahan tidak dibenarkan dan tidak pernah ada.***

—————

FPG Analisis Mutasi

Fraksi Partai Golkar (FPG) menyoroti bahwa kinerja aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Sebagai parameter sementara, tercermin dalam optimalisasi beban pekerjaan yang dihadapinya. Sebagai ilustrasi, ungkap jubir FPG Drs. H. Didi Mulyadi. Kemampuan perangkat desa di bidang administrasi dalam penyusunan Perdes, pelaksanaan Musrenbang masih lemah.

Perencanaan belum matang pembangunan jalan Caracas-Panawuan berdampak terhadap tanah produktif menjadi lahan tidur. Program kelompok usaha bersama fakir miskin (Kube FM), tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat rapuhnya koordinasi antar SKPD. Pemasangan listrik bagi Pra keluarga sejahtera (Pra KS) kerap diselewengkan. Pendistribusian beras untuk orang miskin (Raskin) direkayasa harga jualnya.

FPG, menganalisis kelemahan-kelemahan itu dampak dari mutasi yang dilakukan eksekutif terdapat ketidaksesuaian jabatan dengan kemampuan. Mutasi hendaknya berdasarkan the right man and the right place. Namun perlu juga disertai persyaratan peningkatan kualitas kinerja sesuai kompetensi dan pengalaman, bukan semata-mata penyegaran.

Guna menunjang mutasi yang sesuai, maka perlu data base kepegawaian yang akurat. Sehingga badan pertimbangan pangkat dan jabatan (Baperjakat) tidak mengalami kesulitan menentukan orang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda menjelaskan. Pelaksanan mutasi tujuannya mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural. Baik promosi maupun rotasi telah memperhatikan kepangkatan, kapasitas, kualifikasi dan tingkat pendidikan. Unsur penilaian prestasi kerja serta sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.

Diakui H. Aang Hamid Suganda, masih ada beberapa pejabat struktural belum memenuhi kompetensi. Namun hal itu disebabkan semata-mata keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Terutama di bidang perkerjaan yang sifatnya teknis. Guna mengantisifasi kekurarangan itu, pihaknya telah melakukan upaya. Diantaranya menyelenggarakan diklat penjejangan dan memperbanyak SDM aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan keteknisan.***

————

FDB Soroti Jalan Lingkar

Keberhasilan Pemkab Kuningan dalam menjalankan roda pembangunan selama kurun waktu satu tahun (2007) diingatkan Fraksi Bintang Demokrat (FDB). Di sisi lain, Pemkab perlu diacungi jempol, namun sisi lain masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Hal itu dimaksudkan agar eksekutif lebih meningkatkan profesional dan proporsional dalam kinerjanya.

Jubir FDB, H. Dadang Supriadi mengutarakan, ada beberapa poin penting yang perlu disikapi Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda. Diantaranya pembangunan jalan lingkar Kadugede, Sukamulya, dan lingkar Purwawinangun, Cijoho dan Cirendang pada awalnya bertujuan mengurangi kemacetan di wilayah kota. Namun keberadaannya belum jadi solusi terbaik.

Begitu pun keberadaan taman kota atau eks Kuningan Plaza belum ada penyelesaian dan penertiban rumah toko (ruko) di kiri kanannya. Kurangnya perhatian esekutif terhadap galian C yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Optimalisasi fungsi terminal induk, terutama pada sub-sub terminal kendaraan yang menaikan dan menurunkan penumpang kurang diperhatikan.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda menjelaskan. Pembangunan jalan lingkar Kadugede-Sukamulya dan Purwawinangun-Cijoho­Cirendang, sudah mengurangi kemacetan di wilayah kota. Upaya penyelesaian eks Kuningan Plaza dengan pihak Cirebon Trade Center, sedang dalam proses melalui jaksa pengacara negara. Sesuai perjanjian bersama Nomor 2 Tahun 2002.

Permasalahan galian C khususnya pasir yang berada di wilayah Kuningan bagian Timur, telah dilakukan investigasi. Hasil investigasi 5 usaha galian C ditutup. Serta dilakukan reklamasi. Belum optimalnya fungsi sub terminal, karena permasalahan yang cukup kompleks menyangkut masalah: kondisi prasarana, kapasitas petugas pengelola, dan masyarakat baik pengemudi maupun penumpang.***

—————–

FPPPAN Cermati Pariwisata

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah melalui pengembangan industri pengolahan pertanian dan pariwisata. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional (FPPPAN) melihat, bahwa telah ada upaya-upaya eksekutif untuk merealisasikan programnya dengan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan P3A Mitracai.

Revitalisasi kelompok serta pengembangan teknologi ternak domba ataupun sapi. Pengembangan program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) dan kegiatan proyek sektor irigasi partisipatif (PISP). Program itu mampu meningkatkan swasembada beras yang mencapai 219.327 ton. Demikian penuturan juru bicara (jubir) FPPPAN, Teuku M. Ridha.

FPPPAN, mempertanyakan sikap esekutif yang belum mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai primadona Kabupaten Kuningan. Secara kasat mata, sektor pariwisata dari aspek retribusi terjadi peningkatan walaupun memang belum signifikan. Namun, pemeliharaan tempat wisata seolah-olah dibiarkan terlantar. Padahal dalam RJPJ, akan dijadikan sektor andalan.

Sungguh ironis, antara perencanaan dengan realitas. Justru eksekutif seyogianya merencakan priwisata sebagai kekuatan kolektif. Maksudnya, pariwisata di Kab. Kuningan kecil-kecil dan tersebar di pelagai wilayah. Jika saja ada keterpaduan, tentunya akan menjadi kekuatan nilai jual kepada wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Bukan sebaliknya dibiarkan dalam posisi terpencar, sehingga nilai jualnya tidak ada.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, menjelaskan. Upaya yang telah dilakukan untuk memelihara tempat-tempat wisata bergantung jenis pengelolaan suatu objek wisata. Objek wisata secara teknis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Seperti Waduk Darma dan balong keramat Cigugur. Sedangkan objek-objek yang dikelola oleh pihak ketiga maupun Pemerintah Desa dikelola oleh masing-masing.

Selain objek wisata, Pemkab Kuningan juga melakukan pelestarian kesenian tradisional. Diantaranya sapton dan panahan tradisional. Pentas seni dan budaya tradisional, festival budaya agraris. Kegiatan inventarisasi kekayaan seni dan budaya, pelestaraian pengembangan dan pemanfaatan nilai kejuangan budaya tradisional.***

————-