Heryawan-Dede Yusuf, Kuda Hitam di Pilgub Jabar

 

Pasangan Heryawan dan Dede Yusuf, kandidat cawagup Provinsi Jawa Barat dari koalisi Partai PKS dengan PAN telah menebar ancaman bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai lain. Khususnya di Kabupaten Kuningan.

Calon yang semula dianggap enteng oleh kandidat yang lebih kuat, seperti Agum-Nu’man dan Danny-Iwan ternyata telah memberikan motivasi kepada kaum ibu-ibu di Kabupaten Kuningan. Juga para kaula mudanya.

mereka seperti terhipnotis atas kinerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak mengenal siang dan malam melakukan koordinasi dengan masa pemilih di desa-desa. Hal ini memberikan angin segar. Bahwa masyarakat merasa diakui dan dihargai oleh partai.

Kondisi ini  telah merubah peta kekuatan politik diantara ketiga calon yang tengah bersaing. Pasangan Heryawan dan Dede Yusuf, telah menjadi kuda hitam yang siap melumat kedua calon yang dianggap lebih kuat dan mendapat perhatian masyarakat luas.

Dengan kinerja PKS dan PAN yang cantik dan tidak mengenal lelah, kemungkinan besar pasangan yang diusung oleh kedua partai ini akan mampu menjungkirbalikan ramalan atau prediksi politisi regional.

Bahkan kemungkinan besar, pasangan yang lebih dikenal dengan julukan HADE ini akan meraih suara terbanyak dalam Pilgub mendatang.

Mungkinkah? ***

Jangan Sekolahkan Anak Kita

Dunia pendidikan dewasa ini terasa semakin kacau balau, khususnya yang terjadi di sekolah-sekolah. Tidak terkecuali. Mungkin sekolah swasta sudah jelas statusnya dan orientasinya. Meski dinaungi oleh mahluk yang bernama yayasan. Mungkin juga tidak perlu dipersoalkan.

Yang menjadi persoalan ialah sekolah-sekolah negeri. Sekolah milik pemerintah, belakangan mengalami perubahan orientasi dari mendidikan jadi cord bisnis. Alias orientasi dagang. Alis berorientasi keuntungan! Betapa tidak, pemerintah telah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah alias BOS.

Artinya kebutuhan sekolah untuk sarana dan prasana pendidikan sudah terpenuhi. Namun kenyataan di lapangan, ini terjadi di Kabupaten Kuningan. Pihak pengelola sekolah mulai dari SD sampai SMA, (SMA tidak memeroleh BOS) telah menjadikan dunia pendidikan jadi dunia dagang.

Contoh kecil, sekolah mengakali kepada siswanya untuk membeli buku lembar kerja siswa (LKS). Celakanya lagi, memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa melalui LKS pagi dan siang. Artinya PR pagi berbeda LKS-nya dengan PR siang hari untuk dikerjakan di rumah.

Padahal buku sumber sudah di drop melalui BOS. Tidak itu saja, sekolah tetap memungut uang kepada siswa dengan dalih program pramuka, PMR dan seterusnya. Itu baru di tingkat SD.

Lebih parah lagi, tingkat SMP. Siswa harus membeli sepatu dengan lebel sekolahnya dengan harga Rp. 80.000,- gesper, kaos kaki, baju dan rok seragam. Semuanya berlebelkan sekolah bersangkutan.

Jika siswa tidak menggunakan atribut yang berlebelkan sekolahnya kena hukuman disiplin. Itu baru dari satu sisi. Belum LKS, buku sumber mata pelajaran. Dan SPP tetap berlaku namun bahasanya menjadi bantuan program penggemukan pengelola sekolah atau disingkat BP 3.

Betapa kacaunya dunia pendidikan. Sementara orang tua tidak pernah ribut dengan bayarannya meski harus banting tulang menyediakan biaya sekolah kendati mahal. Namun tidak menjamin anaknya masuk sekolah vaforit. Atau setidak-tidaknya berkualitas.

Tapi apa lacur. Dunia pendidikan hanya menuntut dan menuntut tidak saja pada pemerintah tapi juga pada orang tua siswa. Artinya, dunia pendidikan menjadi dua mata pisau yang sama tajamnya. “gorok sana … gorok sini ….” ah memang keterlaluan.

Jika sudah carut marut begini, untuk memerbaiki dunia pendidikan hanya cukup dengan satu cara. Yaitu “Jangan sekolahkan anak-anak kita di sekolah paling sedikit 6 tahun” biarkan anak kita, kita didik di rumah. Tidak harus masuk sekolah. Logikanya, jika selama enam tahun itu tidak ada yang masuk sekolah dan terjadi di seluruh Indonesia. Maka dunia pendidikan akan berubah!***