“KUNINGAN menjelang Pilkada kok adem ayem aja? Tidak ada calon yang mau manggung apa?” Ujar seseorang yang tanpa sengaja berbincang-bincang di kedai warung kopi. Entah sebuah pernyataan tulus atau sekedar basa-basi atau ada makna tersembunyi dibalik ungkapan itu. Namun pernyataan itu terasa menggelitik di kepala. Betapa tidak, ada semacam dentuman yang tiba-tiba membentuk tanda tanya besar.

Seorang kawan, tiba-tiba masuk. Sebut saja namanya Ridwan alias mirip pemuda bangsawan, karena ia nggak tahu kalau pemikirannya akan menjadi sebuah tulisan. Ia pun terlibat perbincangan yang semula remeh temeh, menjadi sebuah pembicaraan serius dengan orang yang tidak dikenalnya. Namun akhirnya tahu nama orang itu. Sebut saja namanya Armad alias anak baru melek demokrasi.

Keduanya tampak serius. Begitu seriusnya yang namanya rokok tidak pernah berhenti dari mulutnya. Puntung rokok “pabalatak” di lantai warung bersama abunya. Sesekali meneguk kopi. Kadang mereka menerawang, atau memijit-mijit jidatnya. Asap rokok “mulek”. Aku tersenyum, mirip sekali dengan adegan film G 30 S PKI, yang dulu sering diputar di TVRI.

Ridwan, “Kuningan itu tidak pernah kondusif tapi terus bergejolak. Tapi gejolaknya tidak pernah dipermukaan. Contoh sederhananya Kuningan di 2008 ini akan Pilkada tapi ti permukaan adem ayem saja. Tapi kan di bawah terus bergejolak, sudah saling dukung-dukungan. Setiap hari para kandidat calon bupati sudah kampanye di mana-mana. Ini salah satu bukti,” ungkapnya.

Armad, “Pilkada itu urusan cemen alias tidak menarik untuk ditelaah. Sebab sudah pasti kemenangan ada di satu pihak. Tapi masih ada persoalan-persoalan besar yang harus tuntas sebelum Pilkada berlangsung. Saya dengar, ada pejabat yang dipanggil kejaksaan dan pernah tertulis di surat kabar. Tapi sampai saat ini adem ayem aja, tidak ada gejolak!” jawabnya.

Ridwan, “Itu sisi lain dari Pilkada, Bung! Memang ada keterkaitan dengan masa depan Kuningan sendiri. Sebab bupati mendatang belum tentu akan melindungi orang-orang bermasalah. Tapi itu kan proses alam. Nah topik yang dibahas adalah Pilkada Kuningan tidak memerlihatkan tanda-tanda yang signifikan di permukaan. Supaya masyarakat sadar demokrasi,”

Armad, “Justru ini letak persoalannya. Dalam demokrasi harus transfaran alias terbuka. Jadi supaya tidak menjadi “cucuk” alias duri dalam daging. Seharusnya dibersihkan dulu. Jangan sampai gerbong pemerintahan dijadikan alat kampanye. Gerbong pemerintahan itu harus terbebas dari pengaruh politik praktis. Kan sudah jelas dalam perundang-undangannya,”

Ridwan, “Lho, pembicaraannya tidak nyambung. Pilkada itu berkaitan erat dengan calon, masyarakat dan keutuhan daerah. orang-orang pemerintah itu juga kan rakyat yang nantinya harus memilih. Artinya mereka masih memiliki hak,” ujarnya sambil matanya melotot.

Armad memotong, “Begini, Bung! Dalam Pilkada harus terbebas dari polusi birokrasi. Artinya birorasi jangan diseret-seret ke tengah-tengah konflik Pilkada. Sebab jika ditarik maka ke depan akan runyam atas dukung-dukungan itu. Bagaimana seseorang tiba-tiba akan menjadi kepala dinas/badan atau kantor karena yang didukungnya menjadi bupati. Lalu bagaimana dengan yang tidak mendukungnya? Apakah harus dipensiunkan atau distafahlikan?”

Sambungnya, “Begitu pun dengan aparatur desa. Jangan diajak-ajak masyarakatnya mendukung salah satu calon. Justru si calon itu sendiri harus mengampanyekan dirinya ke masyarakat dengan bantuan gerbong partai. Sebab partai yang mengusung calon, bukan pemerintah. Baik dari pemerintah tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT/RW. Itu namanya sikap netralistas.”***