Deklarasi pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdulhakim sebagai pasangan Cagub-Cawagub Jabar dilakukan di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Jumat (18/1). Pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulanjana didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Sementara itu, Agum Gumelar dan Nu’man Abdulhakim berjanji membawa Jabar ke arah yang lebih baik. Keduanya berjanji tidak akan mengecewakan masyarakat Jabar yang telah memberi kepercayaan jika terpilih nanti.
Selain pasangan Danny Setiawan-Iwan R Sulanjana dan Agum Gumelar-Nu’man Abdulhakim, Pilkada Jabar diperkirakan diramaikan oleh pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf. Pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf diusung oleh PKS dan PAN.
Sementara itu, Rudi Tanaya mengatakan DPP PDIP telah mengeluarkan dua surat keputusan (SK) yang baru untuk kepentingan pilgub di Jabar.
“Kedua SK tersebut, yang pertama mencabut saya sebagai calon gubernur dan kedua menetapkan Agum Gumelar dan Nu’man Abdulhakim sebagai calon gubernur dan wakil gubernur,” kata Rudy.
Dia menjelaskan penggeseran dirinya dari calon gubernur oleh Nu’man Abdulhakim masih dalam koridor konstitusi yang ada di dalam PDIP. Dan perlu diketahui, Rakerdasus PDIP memunculkan empat nama, yakni Agum Gumelar, Danny Setiawan, Nu’man Abdulhakim, dan Rudy Tanaya sendiri. Kalau kemudian muncul Agum dan Nu’man itu bukan hal baru karena masih dalam koridor hasil Rakerdasus.
Rudi menyatakan saat ini ujian terberat baginya sebagai Ketua DPD PDIP Jabar, posisi kursi wakil gubernur yang awalnya diserahkan kepadanya harus dicabut dan digantikan cawagub dari partai lain.***
3 comments
Comments feed for this article
Maret 3, 2008 pada 10:08 am
mulya
GUBERNUR JABAR MENDATANG HARUS BELA LINGKUNGAN
Bandung (AMAN MEDIA CENTER)- Siapapun Gubernur Jabar mendatang diharapkan harus lebih membela lingkungan, pasalnya
kondisi lingkungan di Jabar selama ini terutama kawasan Bopunjur (Bogor puncak dan Cianjur) serta kawasan Konservasi
Bandung Utara (KBU) sangat mengkhawatirkan sehingga mengancam keselamatan masyarakat.
Pemerhati lingkungan hidup dari Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat (KMBB), Rahmat Jabaril, mengungkapkan tarik
menarik antara kepentingan pemerintah daerah tingkat II dengan kepentingan pemerintah propinsi Jabar terhadap
keberlangsungan kedua kawasan tersebut telah menimbulkan ketidak jelasan dalam mengurus kondisi lingkungan itu.
“Lihat saja pembuatan perda tentang KBU oleh pemprop Jabar terkesan setengah hati sehingga menjadikan lamanya
kondisi status quo pada kawasan itu, alih-alih pembangunan pada kawasan itu masih terus berlangsung padahal telah
menyebabkan berbagai ekses bagi masyarakat setempat,” kata Rahmat menegaskan, di Bandung, Selasa.
Selain akibat tarik menarik kepentingan pemerintah tingkat II dengan pemprop Jabar, lanjutnya, keberadaan kondisi
lingkungan di Jabar pun erat kaitannya dengan muatan kepentingan pemerintah pusat mengingat Jabar adalah penyangga
ibukota.
Setelah melalui proses analisa pihak KMBB, ternyata kesepakatan yang dibangun antara Pemprop Jabar, Pemkot Bandung,
Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung, dan Pemkab Bandung Barat terhadap KBU di Villa Merah Kecamatan parongpong beberapa waktu
lalu telah melahirkan sebuah regulasi yang sangat tergantung pada daerah tingkat II.
“Nah, saya pikir hal itu terjadi karena minimnya ketegasan pihak pemprop Jabar serta pihak Depdagri sebagai penentu
peraturan itu,” ungkapnya menandaskan.
Dikatakannya, dalam menghadapi Pilkada Jabar 13 April mendatang tiga pasangan cagub Jabar beramai-ramai
mendiskusikan perbaikan lingkungan hidup di tatar sunda, padahal seharusnya yang dibicarakan sejatinya bukan perbaikan
tetapi melanjutkan proses pemeliharaan dimaksud.
Sementara itu, Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar, Thio Setiowekti, mengatakan rusaknya
lingkungan di Jabar saat ini lebih disebabkan lemahnya pengawasan serta minimnya tindakan yang diberikan terhadap
pelaku pengrusakan lahan oleh pihak berwenang termasuk oleh pihak pemprop Jabar.
“Sebaiknya pengelolaan lingkungan di Jabar ini berbekal regulasi dari pemerintah pusat yang dieksekusi pemerintah
propinisi, sehingga pemerintah daerah tingkat II dipaksa taat pada regulasi itu,” katanya.
Menurutnya, selain memerlukan seorang pemimpin yang tegas, Jabar pun mendambakan seorang pemimpin yang anti serta
kebal terhadap suap yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksploitasi lingkungan.
UNTUK LEBIH JELAS DAN LEBIH LENGKAP DIPERSILAHKAN UNTUK MENGHUBUNGI NARA SUMBER YANG BERSANGKUTAN..
terimakasih semoga bermanfaat.
AMAN Media Center
Maret 3, 2008 pada 4:49 pm
wartadesa2007
setuju. namun tidak saja Bopuncur atau KBU, tapi Gunung Ciremai juga perlu mendapat perhatian. sebab tingkat kerusakannya sangat mengkhawatirkan. menurut LSM Aktifitas Anak Rimba (Akar) Kehancuran hutan Gunung CIremai perhari mencapai 500 ribu hektar.
April 11, 2008 pada 11:09 am
yono
Siapapun Gubernurnya harus HADE,
HADE pisan euy