Perantau Asal Kuningan Sebagian Sudah Pulang

Sepekan menjelang idul fitri 1426 H, masyarakat perantau asal Kabupaten Kuningan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai pulang kampung atau mudik. Kepulangan para perantau saat ini belum seluruhnya, baru segmen pedagang mie rebus dan bubur kacang ijo (miburjo). Sedangkan para karyawan di perusahaan swasta dan para PNS, diperkirakan H-3 atau H-2.

Jumlah kendaraan yang mengangkut para pedagang Miburjo dari Jabodetabek, kurang lebih 30 bus atau sekitar 1500 orang. Menurut informasi dari pemudik, masih ada beberapa bus lagi yang mengangkut para pedagang. Namun kedatangannya belum dapat diperkirakan pukul berapa. Pasalnya, kemungkinan akan terjebak kemacetan di jalan Pantura, sekitar daerah Sukamandi Kab. Subang dan Kab. Indramayu.

Para pedagang yang mudik dengan menggunakan jasa salah satu perusahaan makanan instan tidak dikenakan ongkos. Mereka memeroleh layanan cuma-cuma. “Kami tidak dipungut ongkos, katanya sih, pihak perusahaan berterima kasih kepada parapedagang Miburjo. Sebab barang-barang mereka laku dipasaran, mungkin sedikitnya andil pedang kecil seperti kami ini,” ungkap Cartam (50) warga Kecamatan Ciawigebang.

Selain memeroleh tumpangan gratis, kata Cartam, juga diberikan bingkisan beberapa dus atau pak mie instan. Katanya untuk oleh-oleh sanak saudara di Kampung. Dirinya pun membawa sekotak dus mie instan. Adanya layanan gratis dari pengusaha mie, para pedangan Miburjo merasa tertolong. Apalagi kondisi ekonomi di kota-kota besar pun tengah lesu.

Berdasarkan pantauan, arus mudik dari Jakarta dan sekitarnya yang masuk ke Kabupaten Kuningan belum sampai puncaknya. Kemungkinan akan terus bertambah sampai H-1. Hanya kepulangannya, tidak sepenuhnya menggunakan bus perusahaan atau bus umum. Diperkirakan akan menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat mapun dua. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kedatangan para pemudik, membuat jalan raya Cilowa, Kurucuk dan Padamenak mendadak macet total. Apalagi angkutan pedesaan (Angdes) dan ojeg yang siap menghantarkan mereka ke kampung halamannya masing-masing bertindak seenaknya. Seperti memarkir kendaraannya di marka jalan dan langsung menghadang para pemudik. Begitu pun tukang ojeg yang berebut ongkos.***

Musrenbang Hilangkan, Usulan Desa Tidak “Waro”

Kepala Desa Rajawetan Kecamatan Pancalang, Subroto mengungkapkan. Pembangunan yang kin sedang berjalan maupun sudah rampung dananya berasal dari alokasi dana desa (ADD) Tahun 2007. Pembangunan ini sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembuatan senderan di blok Tersana seluas 70 meter kali 30 meter dan 30 meter kali 2,5 meter, di blok Lamelaut. Di samping itu, untuk mengairi sawah masyarakat, dibangun saluran air di blok lame laut sepanjang 120 meter kali 30 centimeter. Pembuatan saluran ini memang sangat penting sebab disaat musim kemarau tiba, sebagian sawah kekurangan air.

ADD, memang jadi tulang punggung bagi pembangunan desa. Subroto berharap, selayaknya pencairan ADD tidak didua terminkan pengucurannya. Agar pembangunan yang sedang berjalan tidak terganggu oleh waktu. Artinya, pembangunan tidak tersendat karena menunggu terlebih dahulu masa pencairan tahap kedua.

Subroto menambahkan, meski pun dirinya sudah menjalankan tugasnya dua periode, namun masih banyak program kerja yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya keterbatasan dana baik hasil swadaya masyarakat maupun bantuan pemerintah. Begitu pun bantuan-bantuan yang sifatnya insidental dari pihak donatur maupun partisifan.

Program kerja yang belum terselesaikan diantaranya penataan jalan lingkungan, pengadaan air bersih, serta pengerjaan jalan tembus ke Pancalang, dan Tenjolayar. Padahal jalan tembus tersebut sangat penting artinya bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

“Program ini sudah sering disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Baik diajukan ke pihak kecamatan maupun Bapeda kabupaten Kuningan. Namun setiap usulan itu, tidak pernah memeroleh tanggapan baik dari pihak kecamatan maupun Bapeda, saya sendiri bingung. Kenapa usulan itu tidak pernah direalisasikan?” ungkap Subroto.

Subroto, berharap Musrenbang itu bukan hanya seremonial akal-akalan untuk menghabiskan anggaran saja. Sementara usulan dari desa tidak pernah ditanggapi. Atau hanya menjadi penghias program kerja di atas kertas saja. Tanpa ada tindak lanjut. Setiap Musrenbang diadakan setahun sekali, jarang sekali usulan desa-desa ditanggapi. Tetap saja pembangunan diatur oleh Bapeda.

“Untuk apa diadakan Musrenbang, kalau hanya buang-buang waktu dan umur! Lebih baik Musrenbang ditiadakan jika usulan desa tidak ditindaklanjuti,” ucapnya ketus.***