Arsip | September, 2007

Hanjeli Bisa Menggantikan Beras

24 Sep


Sebagian petani di desa Sukarasa kecamatan Darma Kab. Kuningan enggan menanam padi, lebih manyukai menanam hanjeli. Tindakan itu disebabkan  harga gabah pada saat ini sedang anjlok di  pasaran. Justru harga hanjeli relatif lebih stabil dibanding harga gabah.

Harga gabah kering dari tangan petani sekira Rp. 1.200 sampai Rp. 1.500/Kg, sedangkan hanjeli mentah harganya Rp.1.500/kg, setelah diproses menjadi bubur hanjeli seharga Rp.3.000/Kg.  Harga hanjeli yang menggiurkan itu membuat para petani desa Sukarasa meninggalkan padi.

Menurut  keterangan  Hj.  Inoh  (54)   seorang  petani sekaligus penampung  hanjeli di desa Sukarasa saat ditemui. Hanjeli merupakan makanan pokok alternatif setelah beras, jagung dan gandum. Hanjeli dapat menggantikan fungsi beras, sebab jika  diolah akan menghasilkan beras dan tepung hanjeli.

“Beras dan tepung hanjeli, sekarang ini telah menjadi bahan pokok alternatif khususnya di kota-kota besar. Selain  harganya lebih  murah  juga rasanya tidak jauh berbeda  dengan nasi  jika  sudah ditanak,” tandas Hj. Inoh.

Selama ini yang mengkonsumsi beras dan tepung hanjeli, tutur  Hj. Inoh,  masih  kebanyakan  orang WNI  keturunan. Sedangkan  warga  masyarakat  Indonesia belum sepenuhnya mengenal. Padahal  bagi masyarakat  yang suka jajan di rumah makan milik orang Tionghoa, bubur yang digunakannya yakni bubur hanjeli. Hanjeli  memang relatif tidak dikenal, mungkin di Kab. Kuningan hanya di desa Sukarasa saja   yang menanamnya.

Padahal pembudidayaannya sudah berlangsung sepuluh tahun yang lalu, atas prakarsa Hj. Inoh sepulang dari tanah Mekah. Tiba-tiba ada salah seorang warga Tionghoa  yang mengenalkan  jenis tanaman  mirip  gandum. Semula dirinya tidak tertarik  untuk menanam, tapi setelah diyakinkan oleh warga Tionghoa, dan siap untuk   membantu pemasarannya maka Hj. Inoh menanamnya. Lama-kelamaan  dirinya  tertarik dan lebih serius membudidayakannya. Musim panen sekarang ia menanam hanjeli seluas 3 hektar, dan siap dipanen dua bulan di muka.

“Hanjeli merupakan tumbuhan tanpa kambium, seperti pohon jagung atau gandum. Buahnya bulat kecil-kecil, jika belum matang warna hijau sedangkan yang matang warnanya merah hati. Jika dibelah oleh kuku, dagingnya berwarna putih lunak,” tutur Hj.Inoh.

Warga masyarakat disini pun, sekarang ini sudah jarang menanam padi. Jika dijumlahkan lahan yang ditanami hanjeli seluruhnya sekira 10 ha. Perubahan orientasi petani dikarenakan perhitungan untung rugi, jika jenis tanaman hanjeli lebih menguntungkan kenapa tidak? Kalau padi dapat memberikan keuntungan bagi petani, mungkin mereka juga akan  menanam  padi.

Selain itu, kata Hj. Inoh, pasar sudah membuka diri terhadap hanjeli sehingga pihak petani tidak merasa dipusingkan oleh fluktuatifnya harga. Pasar potensial bagi pemasaran hanjeli adalah Cirebon, Jakarta dan Surabaya. Cirebon prosentasenya  paling  tinggi  sekira 70 persen, dibanding daerah-daerah lain, kedua Jakarta dan ketiga Surabaya. Kami tidak  tahu  apakah  di Cirebonnya hanya untuk dikonsumsi oleh lingkungannya sendiri atau menjual kembali ke pedagang besar lainnya.***

Pachira Desa Kasturi Di Eksport Ke Korea.

23 Sep

Tanaman  Pachira  Insigne  berasal  dari  hutan Amazon,  Amerika Serikat ternyata dapat tumbuh di tanah Kuningan. Tanaman  Pachira dibawa  ke Kuningan tidak langsung dari hutan Amazon  namun  dari Negeri  Gajah Putih atau Thailand yang dibawa oleh Mr.Yoo orang Korea Selatan (Korsel) sahabatnya Kushaeri Hapsari, Ketua  Ikatan Warga Kasturi (IWK) yang ada di Jakarta.

Mr. Yoo ditemani oleh Kushaeri datang ke Desa Kasturi Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan guna  memperkenalkan Pachira  Isigne kepada  petani  setempat,  sekaligus  melakukan survey, apakah tanahnya cocok atau tidak. Setelah di cek dengan cara sederhana, Mr. Yoo, mengambil tanah segenggam lalu diremas, ia langsung menyimpulkan bahwa tanaman Pachira dapat tumbuh di Kasturi. Padahal saat itu tahun 2001, Desa Kasturi sedang dilanda  kemarau panjang.

Menurut  akal  sehat hal  itu  tidak mungkin  pasalnya kondisi  tanah sedang kering tidak mengandung kadar air. Setelah memperoleh  gambaran dari Mr. Yoo, warga meluluskan permintannya untuk menanam Pachira Insigna, di tanah tandus. Keesokannya  para  petani  menanam  tanaman  itu, meski   dengan perasaan  ketar-ketir  sebab yang diberikan kepada petani  masih berupa biji dan belum berkecambah.

Kekhawatiran tidak tumbuh  tak terbukti, tiga minggu setelah biji pachira di tanam sudah ke luar tunas,  dari lahan 4 hektar yang ditanami hanya sekira 1  persen mati.

Pertumbuhan  pachira  pun demikian cepat, usia satu tahun  sudah dapat  dipanen  sesuai  kebutuhan si pemasan  yang berasal  dari Korea, Mr. Yoo. Andai si pemesan membutuhkan usia pachira 1 tahun maka  si petani akan panen waktu itu. Antara si petani dengan  si pemesan mempunyai derajat saling ketergantungan lumayan tinggi.

Pohon  Pachira  insigna, merupakan tanaman berkambium.  Pohonnya hampir  mirip  dengan  pohon waru sedangkan  daunnya mirip  daun singkong. Pohonnya lurus, tidak banyak cabang, adapun ranting itu hanya  berisi  daun.  Pachira juga dapat  disebut pohon  berakar tunggal,  seperti  tanaman talas. Akar tunggalnya besar  seperti umbi-umbian.

Menurut  keterangan  Kepala  Desa Kasturi,  Dede  Yudi Iskandar, pachira  ini  diekspor ke Korea dalam  bentuk  pohon gelondongan bukan  olahan. Pengiriman dari dari petani masih berupa  tanaman hidup, maksudnya pohon yang diekspor berikut akar tunggalnya. Pihak  dari  Korea  melakukan  pemesanan  kepada petani,  supaya mengirim  pachira, seumpamanya tingginya 45 cm atau150 cm.  Maka si petani akan memanen pachira sesuai pesanan. Mereka menggalinya sampai akar tunggalnya terangkat, sedangkan batang dari tengah ke pucuk tidak dipakai.

” Mr. Yoo membutuhkan pachira hanya akar tunggalnya dan  batang pohon sekira 50 sampai 150 cm. Tanaman itu di Koreanya dijadikan tanaman  hias, pulp an paper (bubur kertas), serta bahan  hiasan lainnya. ” tutur Yudi.

Secara ekonomis, tutur Yudi, pachira ini mempunyai nilai  ekonomi lumayan  cerah pasalnya para petani dapat melakukan tumpang  sari di  kebun  maupun sawahnya. Tanaman ini dapat dijadikan  tanaman  pokok  di lahan produktif juga di lahan tidur. Selama ini banyak lahan  tidur,  tidak termanfaatkan secara maksimal. Begitu  pula yang ada di desanya, banyak lahan tidur karena ditinggalkan oleh pemiliknya yang merantu ke kota-kota besar untuk berdagang. Lahan  tidur  ini,  dapat  diaktifkan  dengan menanam pachira, sementara tanamannya tidak terlalu membutuhkan perawatan  serius. Cukup di tanam dan dibiarkan tidak perlu dipupuk. Keuntungan  ini dimanfaatkan oleh petani di Desa Kasturi.

“Sebetulnya  tidak ada masalah dengan tanaman ini, hanya  kami tidak mengerti kepada Pemkab Kuningan, khususnya Dinas Kehutanan dan  Perkebunan  (Hutbun)  Kab.  Kuningan  yang  tidak melakukan pembinaan   terhadap  para  petani  pachira. Selayaknya   mereka melakukan  pembinaan lebih intensif, pasalnya kran eksport  sudah terbuka lebar dan tinggal memetik hasilnya setelah berupaya keras bertahun.-tahun. Namun sampai saat ini dinas terkait tidak pernah  memperlihatkan  batang hidungnya! ” ucapnya dengan  nada sinis.

Peningkatan   tarap  hidup  petani  di  Desa  Kasturi  mengalami peningkatan  setelah  melakukan  panen  pachira  dua kali,  yang pertama  tahun 2002 dan 2005. Sementara pihak  Korea  membutuhkan pachira setiap minggunya sekira 40 kontainer sedangkan lahan yang tersedia sangat kecil hanya 4 hektar. Guna memenuhi kuota  ekspor dibutuhkan  sekira 250 hektar lahan.

Petani  Desa  Kasturi hanya mampu menyediakan 20 sampai  50  truk setiap  panennya,  artinya  baru  terpenuhi  sekira  4 sampai  5 kontainer,   sungguh   ironis  memang,  antara  permintaan   dan ketersediaan  barang tidak sebanding. Andaikan  pihak pemerintah turut  mengembangkan  dengan cara penyediaan  lahan, maka  pasar eksport yang sudah dirintis dapat terpenuhi sesuai kuota.

“Kemajuan  ekonomi  masyarakat tergantung  kepada wisdom  atau kebijakan  Pemkab  Kuningan. Apakah pachira ini  dapat dijadikan komoditi unggulan daerah yang dapat meningkatkan tarap hidup  dan menyerap  lapangan  kerja atau akan dibiarkan begitu saja?  Yang artinya menyia-nyiakan kesempatan. ” ucapnya.

Sementara  di tempat terpisah, Pohan (60) seorang petani  pachira saat  ditemui di kebun miliknya mengatakan  bahwa pachira  yang ditanamnya dan sekarang sedang dipanen, untuk diekspor ke Korea, namun ia tidak merasakan keuntungan dari pachira pasalnya tanaman itu  bukan  miliknya  tapi milik  Kushaeri  Hapsari, Ketua  IWK. Dirinya  mengaku pihak Kushaeri hanya menyewa lahan per 100  bata dihargai sebesar Rp. 120.000/tahun.

“Kami sangat rugi dengan sistem sewa lahan per 100 bata hanya dihargai Rp. 120.000/tahun dan saat panen kami hanya dibayar  Rp. 500/pohon. Jika menggunakan sistem bagi hasil tentunya memberikan dorongan  untuk tetap menanam pachira. Apalagi tanaman ini  untuk diekspor,  jadi  kami mengharapkan kepada  pihak pemilik  supaya lebih memperhatikan  kesejahteraan petani. ” ungkap Pohan  dengan nada polos.***

Sekdes PNS, Pemkab Kuningan Rumahuh

21 Sep

Pemkab Kuningan, kiwari keur ngalaksanakeun klarifikasi jeung validasi data sekretaris desa (Sekdes) nu diancokeun jadi pegawai negeri sipil (PNS). Pagawean eta luyu jeung peraturan pamarentah (PP) No. 45/2007, ngeunaan tata cara persyaratan pengangkatan PNS Sekdes. Jumlah Sekdes nu keur diklarifikasi jeung validasi aya 361 urang ti 361 desa.

Jumlah sakitu teh, geus aya 100 urang Sekdes nu bakal kateug jadi PNS. Lantaran teu luyu jeung PP No. 45/2007, hususna pasal 2 nyaeta Sekdes nu baris diangkat jadi PNS, dina copelna anu dibenum samemeh ping 15 Oktober 2004. Dijentrekeun deui ku pasal 3 hurup f, sarat umur 51 taun ti saprak 15 Oktober 2006 teu bisa dijadikeun PNS. Balukarna kurang leuwih 100 desa moal boga Sekdes PNS.

Salian tina pasualan umur, oge kurangna pendidikan jeung nu dibenumna anyar keneh antara taun 2005-2006. Sabab, kapala desa (Kades) ti saprak nampa beja ayana Sekdes diangkat PNS, ujug-ujug ngeureunkeun Sekdes heubeul. Diganti ku dulurna, anggapanana ngarah jadi PNS. Nu matak teu aneh, di Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kuningan rea jalma nu popolotot alatan kateug jadi PNS.

“Calon PNS Sekdes teh ayeuna datana keur diklarifikasi jeung validasi geus kurang leuwih samingguna. Pikeun nangtukeun diangkat atawa henteuna Sekdes PNS lain kuring atawa bupati. Tapi aturan nu geus ditangtukeun ku pamarentah. Hanas, rea Sekdes nu tipopolot alatan gagal dina klarifikasi jeung validasi, sabab teu luyu jeung aturan nu disaratkeun,” ceuk Bambang, SE., staf Bagian Pemdes Setda Kuningan nu dienyakeun ku Drs. Agus Sumirat, M.Si,. Kabag Pemdesna.

Sambungna, “Ari titi mangsa SK (surat keputusan) PNS-na mah ti Januari 2007. Ngan dina emprona dibagikeun kira-kira April 2008. Istimewana PNS Sekdes mah, teu diangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS) heula tapi langsung PNS. Kajadian samodel ieu teh kawas harita aya parobahan nomenklatur tina desa jadi kalurahan. Perangkatna tuluy diangkat PNS,” pokna.

Sedengkeun Sekdes nu gagal jadi PNS, ceuk Agus, atawa teu luyu jeung sarat nu ditangtukeun. Bakal dibere kadeudeuh nu kriteria teu sarua. Sekdes nu nyekel gawe antara sataun nepi ka lima taun meunang pangajen 5 juta perak. Leuwih ti dua puluh taun, baris nampa 20 juta perak. Kadeudeuh nu kudu dibikeun teh asalna ti APBD. Nu matak diangkatna PNS Sekdes Pemkab rada ngangluh.

“Kumaha teu rek ngangluh, dana nu baris di kaluarkeun kawilang badag. Lamun diitung, saumpamana aya kana 50 urang nu kudu dibere 20 jutaan. Pemkab teh kudu nyadiakeun ampir samilyar. Kitu deui nu meunang 5 jutaan aya lima puluh, kurang leuwih dua ratus jutana. Mun dijumlah-jamleh teu kurang ti 1,5 milyareun. Duit sakitu teh rek ti mana? Sabab geus pada apal yen PAD Kuningan teh leutik,” pokna.

Eman Rahman (47) warga Desa/Kacamatan Ciawigebang rada kurang panuju aparat desa nu dingakat jadi PNS ngan ukur Sekdes. Sedengkeun pamong desa sejena dicullaurkeun. Ku ayana sikep pamarentah pilih kasih, balukarna lain bae kinerja di desa ngaronjat. Tapi bisa silih sedekeun atawa teumbleuhkeun tanggung jawab.

Inyana ngaanalisa, sababaraha pasualan nu ditaksir bakal nimbulkeun pasualan anyar diantarana tacan aya kajelasan ngeunaan bengkok desa nu salila ieu dikokolakeun ku Sekdes. Naha satutasna jadi PNS teu boga bengkok atawa angger dibere? Jeung deui, lamun Sekdesna teu dipikaresep ku masarakat atawa nu dibenumkan lain masarakat di eta desa bakal ngajamin kinerja aparatna ngaronjat?

Pon kitu deui, Sekdes nu teu lulus dina klarifikasi jeung validasi bakal di pasarahkeun ka saha? Diantep karep, atawa nyokot PNS nu aya di kacamatan? Atawa nungguan katangtuan anyar, keur ngangkat Sekdes PNS? Sakuduna, ceuk Eman Rahman, pasualan-pasualan eta kudu dibeberes ti ayeuna jeung dipikanyaho ku masarakat.

“Kuring miharep ka pamarentah sangkan leuwih transparan dina nangtukeun PNS Sekdes. Sabab dina PP 45/2007 aya keneh liang nu bisa dirugal-rigel. Salian ti eta, aparatur desa nu sejena bisa diangkat deui jadi PNS, sangkan di desa ulah aya kajadian sisirikan antara aparat jeung aparat,” tandesna***

Balonbup Independen Kuningan Kian Marak

21 Sep

Paska Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan calon kepala daerah dari NTB, mengenai boleh tidaknya calon kepala daerah perseorangan. Alias tidak menggunakan kendaraan partai. Seolah-olah tiupan angin segar bagi para calon gubernur, bupati dan wali kota. Pasalnya selama Undang-undang (UU) No. 32/2004, khususnya BAB IV Bagian Kedelapan tentang pemilihan  kepala daerah dan  wakil kepala daerah.

Pasal 59 ayat 1). Peserta pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 2). Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

 

3). Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. 4). Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

 

Khususnya pasal 59 ayat (1, 2), selama ini menjadi wajah yang menyeramkan, oleh MK ditiadakan dan menggantinya dengan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Sedangkan pengaturannya tatacara Pilkada diserahkan kembali ke DPR dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dengan merevisi terbatas atau merevisi seluruhnya atau hanya membuat peraturan pengganti perundangan-undangan (Perpu).

 

Menurut beberapa sumber yang diperoleh, guna menindaklanjuti hasil putusan MK, DPR maupun pemerintah berupaya melakukan draf revisi yang sesuai harapan masyarakat. Namun tenggat waktunya belum bisa ditentukan sebab revisi atau pembuatan Perpu akan mengundang polemik berkepanjangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, partai politik merasa sakit hati dan pemerintah tidak konfiden (percaya diri).

 

Kendati demikian, mau atau tidak mau, DPR atau pemerintah harus merevisi atau membuat Perpu. Itu pilihan yang sama-sama sulit. Sebab lembaga politik (baca: DPR) merasa dihilangkan perannya dalam menentukan sistematikaan ketatanegaraan. Dampaknya partai politik yang selama ini dianggap besar dan dominan dalam penentuan kebijakan ketatanegaraan tereliminasi.

 

Dampaknya tidak saja di tingkat pusat ke daerah pun sama. Jika partai politik yang terpresentatifkan di DPR, DPRD tingkat I maupun DPRD, menjadi jargon yang maha kuat namun dengan UU No. 32/2004 sedikitnya perannya mulai melemah. Tidak lagi menjadi alat tawar tinggi terhadap eksekutif maupun ke masyarakat. Penyadaran ini dampaknya terhadap partai politik menjadi ambiguitas.

 

Kabupaten Kuningan sendiri yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2008 dengan putusan MK ini memiliki ruang nafas yang cukup luas. Jika selama ini para calon hanya “idek liher” antara rumah, gedung dewan, dan kantor partai, kini mulai menjauh dari gedung dewan. Mereka menunggu dan menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) calon independen.

 

Adanya calon independen ini, semakin memarakan pencalonan bupati dan wakil bupati. Semula merasa enggan berhubungan dengan partai, maka sekarang mereka telah mampu berkoar, “Saya akan mencalonkan diri dari jalur independen,” ungkap Drs. H. Jajat Sudrajat, M.Si., yang kini menduduki eselon II di Disnakertransos. “Biaya untuk partai itu mahal, dengan calon independen akan lebih murah biayanya,” tandasnya.

 

Selain yang belum terus terang sebelumnya menggunakan kendaraan partai politik, yang sudah terang-terang menggunakan partai politik pun mundur kembali. Memilih menggunakan jalur independen. Katakanlah Nunung Sahnuri, Aan Zaenal Mutapa. Wawan, pengusaha asal Kuningan yang kini tinggal di Jakarta. Begitu pun dengan wakil bupati sekarang, H. Aan Suharso akan memilih calon independen.***

Kripik Gadung Makanan Olahan Tradisional

21 Sep

 

gadung-1.jpg

Kripik  gadung, oleh Pemkab Kuningan dinyatakan sebagai  makanan khas daerah. Hal itu diperlihatkan, baik melalui leaflet, booklet atau pembicaraan dari mulut ke mulut. Kripik gadung rasanya gurih  membuat kita terjebak untuk selalu mengunyahnya dalam jumlah  tak terbatas.

Sebagai  makanan khas tentunya pihak Pemkab seyogyanya  melakukan penelitian terhadap gadung, pasalnya dalam kegurihannya menyimpan selaksa  racun  yang dapat memabukan orang. Tidak  sedikit  orang yang  mabuk gadung, gara-gara ia tidak bias menghentikan  melahap gadung. Padahal kripik gadung mempunyai pasar potensial, selama ini  yang menyerap  penganan  itu adalah Jakarta, Bandung, serta  Semarang atau  Jawa  Tengah. Setiap tahunnya, para petani gadung  di  Kel. Citangtu  dapat menjual kripik gadung siap saji sekira 100 –  150 ton/sekali musim panen. Harganya pun menjanjikan sekira Rp. 6.000/Kg, tidak kalah  dengan harga  padi, singkong, ubi jalar maupun buah-buahan. Potensi  ini elum  sepenuhnya mendapat perhatian Pemkab, pasalnya pengolahan masih dilakukan secara sederhana, mambutuhkan proses secara  baik dan benar guna menghilangkan racunnya.

 

 

 

Jika terus dibiarkan  maka makanan  khas  ini lama-lama akan memudar karena konsumen  takut keracunan. Gadung,  merupakan  tanaman  merambat  sejenis umbi-umbian,  tak ubahnya ubi jalar. Tanaman gadung tangkainya berduri dan merambat pada tonggak atau pohon, sedangkan buahnya berwarna putih seperti bengkuang dan daunnya berbulu halus seperti labuh.

 

Tanaman  gadung tidak mengenal musim tanam, pasalnya bisa  kapan saja  dan  dimana saja. Ada yang menanam di kebun, huma,  maupun sawah, namun tidak pernah dijadikan tanaman pokok, hanya  sekedar tumpang  sari.  Selain  cara menanamnya  mudah,  juga memberikan penghasilan tambahan bagi para petani.

 

Seperti  diutarakan  oleh Ruswa (45) warga  Kel. Citangtu,  Kec. Kuningan,  hampir seluruh masyarakat menanam gadung  dengan  cara  tumpang sari. Tanaman pokoknya adalah palawija, karena tanah yang dimiliki  oleh warga setempat bukan areal pesawahan teknis  namun huma.  Misalnya,  satu lahan huma bisa  ditanami beberapa  jenis tanaman seperti singkong, ubi jalar, padi ketan, kacang-kacangan serta  gadung. Selama ini, warga setempat tetap setia terhadap budidaya  gadung, tutur  Ruswa,  pasalnya ada anggapan tanaman  tersebut  merupakan warisan nenek moyang yang turut mengusir penjajah. Sewaktu  jaman Belanda,  Kel.  Citangtu merupakan  basis persembunyian  Tentara Indonesia (TI)  yang ada di Kab. Kuningan, saat itu mereka selalu diburu Tentara Belanda.

 

Setiap  kali  diburu, mereka selalu menyamar jadi petani  dengan cara  mencangkul  atau  membabat  rumput.  Saat Tentara  Belanda datang,  disambut  oleh sikap  seolah-olah  gembira, disuguhinya minuman  serta  penganan. Nah, penganan  yang disuguhkan  kepada Tentara Belanda yakni gadung rebus.

 

 

Bagi  orang awam, gadung yang direbus saat dimakan sangat  gurih  dan  lejat sehingga kerap orang lupa diri dan  melahapnya  tanpa perhitungan. Dampaknya pun luar biasa, orang tersebut akan didera pusing  kepala  tujuh keliling atau biasa disebut mabuk  gadung.

 

Tentara  Belanda  tidak mengetahui dampak  makanan  itu  sehingga melahap sekenyangnya. Setelah melahap dalam jumlah banyak,  tidak menunggu  berjam-jam  mereka  pun mabuk.  Saat  mabuk itulah  TI menghabisi  mereka. Lebih  lanjut Ruswa memaparkan, banyak sarjana di daerahnya  yang lahir  dari  kripik  gadung, maksudnya mereka disekolahkan  oleh orang  tuanya yang dibiayai hasil penjualan kripik gadung.  Meski harga   penjualan   cukup  tinggi,  namun   proses pembuatannya memerlukan waktu lama sekira 6 hari.

 

“Setelah  diiris kecil-kecil, tebalnya sekira  3 mili,  gadung diberi  abu  gosok  dan didiamkan selama 1  malam. Setelah  itu, dijemur selama 2 hari, kemudian direndam oleh air selama 2  hari, kembali  dijemur 1 hari. Pengolahan terakhir direbus, ditiriskan dan kripik gadung siap dijual atau digoreng. ” tutur Ruswa.

 

Tujuan dari pengolahan itu, kata Ruswa, untuk menghilangkan racun dari  gadung.  Setelah diproses agak lama, racun  memabukan  yang kerap  menghantui konsumen akan sirna. Kami menjamin tidak  akan mabuk gadung, sebab pernah dirasakan oleh kami mabuk gadung tidak enak. Pusingnya saja tidak bisa hilang satu atau tiga hari, namun tidak   pernah  ada  yang  meninggal  gara-gara  mabuk   gadung. ***

Home Industri Emping Nasibnya Kembang Kempis

19 Sep

emping-melinjo.jpg

Emping tangkil atau emping melinjo, oleh Pemkab Kuningan dianggap sebagai komoditiunggulan. Pasalnya telah mengharumkan nama Kuningan dalam sektor ekonomi karena penjualan emping tangkil tidak hanya di pasar lokal namun merambah juga ke pasar luar daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Ada pula yang diekspor ke Malayasia serta Singapura. Penjualannya pun tidak hanya di pasar tradisional, supermarket, toko serba ada (Toserba), warung serba ada (Waserba) atau pun di Mall. Oleh para konsumen, emping tangkil asal Kab. Kuningan atau tepatnya berasal dari Desa Karangtawang Kec. Kuningan sangat diminati, karena empingnya tidak dicampur oleh jagung atau jengkol. Selain itu rasanya pun lebih gurih dan legit dengan aroma khas melinjo.

Komoditi unggulan ini oleh Pemkab sering disanjung dan dijadikan souvenir kepada para pejabat daerah lain. Tidak jarang orang Kuningan yang ada di Jakarta memesan kesanakfamilinya supaya dikirimi emping tangkil. Begitu pula sebaliknya warga Kuningan yang berkunjung ke kawan dekat, maupun kerabat membawa oleh-oleh emping sebagai tanda eratnya tali kekeluargaan.

 

Sikap mengagung-agungkan makanan khas Kab. Kuningan itu, ternyata tidak sebanding dengan perhatian Pemkab terhadap home industri emping tangkil. Jangankan terhadap home industrinya, perkebunan melinjo pun tampaknya dibiarkan tumbuh seadanya. Tidak ada budidaya atau pengembangan melinjo supaya bijinya lebih berkualitas. Melihat kebun melinjo yang terhampar di sepanjang jalur Desa/Kec. Kadugede ke Kec. Ciniru dan Garawangi, melalui Desa Longkewang, Pakembangan, Tembong sampai ke Kel. Citangtu,tanah perbukitan sepenuhnya ditanami melinjo. Begitu pula di Desa Padabeunghar Kec. Mandirancan, Desa Sukasari Kec. Darma merupakan tambang emas hijau.

 

Tanaman itu seluruhnya milik masyarakat setempat, bukan tanah perkebunan milikDinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kab. Kuningan. Masyarakat menanam melinjo, mempunyai anggapan bahwa tanaman itu tidak terlalu memerlukan perawatan, namun hasilnya tidak terlalu mengecewakan.

 

Masyarakat petani melinjo, mengaku belum pernah mendapatkan pengarahan dari pihak petugas pelaksana lapangan (PPL) baik dari Hutbun maupun Dinas Pertanian, berkaitandengan peningkatan produksi serta kualitas melinjo. Sehingga tanaman itu hasilnya kurang maksimal, terlihat dari biji melinjo ukurannya kecil dan kurang layak untuk dijadikan emping tangkil.

 

Seperti diungkapkan oleh Ela (27) pemilik home industri emping tangkil yang ada di Desa Karangtawang. Melinjo yang dibeli dari petani melinjo dari Desa Padabeunghar, Kel. Citangtu maupun Desa Sukasari kurang layak untuk dijadikan emping, karena bijinya kecil-kecil. Jika pun dipaksakan, satu emping ukuran sedang menghabiskan tiga sampai lima biji melinjo, hal itu berdampak terhadap produksi menurun.

 

” Satu kali produksi, membutuhkan antara 5 kuital sampai 1 melinjo, namun karena bijinya kecil-kecil kami hanya membeli 10 sampai 50 Kg/hari. Dari jumlah itu kami menghasilkan emping tangkil sekira 5 – 25 Kg/hari. ” tuturnya.

 

Harga 1 Kg melinjo, kata Ela, harganya Rp 3.000,- sementara kami menjual empingtangkil Rp. 17.000/Kg, sedangkan pada musim lebaran harganya sekira Rp. 20.000 sampai Rp. 23.000/Kg. Ongkos bahan dan upah kerja lebih mahal sehingga kami kerap rugi dari penjualan emping tangkil. Kalau dikalkulasikan, tutur Ela, 1 Kg melinjo harganya Rp. 3.000, upah kerja Rp. 2.000/Kg. Andaikan membeli 10 Kg maka biaya bahan yang harus dikeluarkan adalah Rp. 30.000,- dan upah kerja sekira Rp. 20.000, itu kalau 1orang tenaga kerja. Jumlah biaya pengeluaran Rp. 50.000, sedangkan 10 Kg melinjo akan menghasilankan 5 kg emping dan harga jualnya Rp. Rp. 17.000. Maka yang diperoleh dari penjualan itu sekira Rp. 85.000.

 

” Sisa penjualan itu, belum dihitung biaya lain-lain seperti minyak tanah, atau kayu bakar, minyak kelapa, stiker, plastik dan upah packing atau membungkus emping. Kalau terus merugi, kapan hidup kami sejahtera dari usaha ini? Padahal usaha ini telah berlangsungsecara turun temurun. ” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Ela mengungkapkan, pernah kami ditawari bantuan dana bergulir yangbersumber dari Program Raksa Desa sebesar Rp. 400 ribu namun kami menolaknya, pasalnya dana bergulir itu akan semakin memberatkan kami. Bagaimana kami hendak membayar apabila produksi emping tangkil terus mengalami kerugian.***

Danny-Uu Panaskan Calon Golkar Jabar

18 Sep

Dede Yusuf Maju Melalui Dua Parpol

danny-setiawan.gifdede-macan-yusuf-1.jpg

Persaingan politik di lingkungan internal Partai Golkar (PG) Jabar menjelang penetapan bakal calon gubernur pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2008, kian mengerucut. Beberapa nama populer dari kalangan internal dan eksternal PG Jabar, memastikan mengambil formulir pendaftaran balon gubernur/wagub Jabar, Senin (17/9).

Mereka yang mengambil formulir pada hari terakhir ada­lah Gubernur Jabar yang juga Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Jabar Danny Setiawan, Ketua DPD PG Jabar Uu Rukmana, artis yang juga anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yusuf Macan Effendy (Dede Yusuf). Ketiganya mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur, dengan diwakilkan kepada pihak lain.

Selain mereka, seorang (yang mengaku sebagai) pengacara, Indra Hutabarat dan pengusaha Ramito H.R juga mengambil formulir pendaftaran bakal cagub.

Sementara itu, Bupati Indramayu Irianto M.S Syafiuddin (Yance) memastikan diri mengambil formulir pendaftaran balon wagub dengan diwakilkan. Ketua Umum BM Kosgoro, salah satu organisasi sayap Partai Golkar, M. Qudrat Iswara juga melakukan hal serupa. Satu nama lain yang mengambil formulir balon wagub adalah Muh. Nugraha yang mengaku sebagai wiraswastawan.

Sampai batas akhir pengambilan formulir pendaftaran, tujuh nama dipastikan mendaftar lewat DPD PG Jabar untuk menjadi balon gubernur, yakni Uu Rukmana, Danny Setiawan, Dadang Garnida, Yusuf Ma­can Effendy, Indra Hutabarat, Andri, dan Ramito. Sementara yang mengambil formulir pendaftaran balon wagub adalah Tutty Hayati Anwar, Irianto M.S. Syafiuddin, M.Q. Iswara, dan Muh. Nugraha.

Yang menarik, Dede Yusuf mengambil formulir pendaftaran di kantor Golkar Jabar. Padahal, pada hari yang sama, dia juga mendaftarkan diri melalui DPW PAN Jabar.

Menurut Ali Hasan, Dede Yusuf melalui kuasanya, mengambil formulir menjelang batas akhir penutupan pengambilan formulir yakni Senin (17/9) pukul 16.00 WIB.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada DPD PG Jabar Ali Hasan mengatakan, mereka harus mengembalikan formulir pada 17-29 September. ”Pada 2 Oktober sampai 2 November dilakukan survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani dengan difasilitasi DPP,” ungkapnya.

Hanya mereka yang mendaftarkan diri sebagai balon gubernur, kata Ali, yang akan disurvei. Mereka yang mendapat peringkat survei tinggi, akan dibawa pada forum rapat pimpinan daerah (rapimda) pada 5 November.

Serius

Uu Rukmana menegaskan keseriusannya ikut dalam penjaringan balon gubernur oleh PG Jabar. ”Ini bagian dari upaya membuat dinamika politik dan demokratisasi di PG Jabar. Orang kini akan melihat bahwa mekanisme politik di internal PG sudah berubah. Semua belum bisa dipastikan,” tuturnya.

Menurut dia, kalau misalnya hasil survei menunjukkan popularitas dirinya tidak memadai, maka ia akan menerima hasil tersebut.

Mengacu pada mekanisme internal PG dalam pilkada, siapa pun nantinya yang mendapat peringkat bagus dalam survei, harus mendapatkan poin tinggi pada rapimda yang diikuti perwakilan DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, serta organisasi sayap Golkar (hasta karya).

Pada rapimda mendatang, porsi suara bagi DPP yang diwakili oleh unsur koordinator wilayah (korwil) cukup signifikan, yakni 40%. Suara DPD provinsi berjumlah 20%. Kemudian, gabungan suara dari 26 DPD kabupaten/kota se-Jabar berjumlah 30%. Sisanya (10%) merupakan gabungan suara dari delapan organisasi sayap Partai Golkar.

Kepastian siapa calon gubernur dari PG Jabar dinantikan partai politik lainnya. DPW PKS Jabar yang sudah berkoalisi dengan PKPB, mengimplisitkan hal itu.

”Proses di PG adalah untuk eksplorasi calon gubernur. Koalisi PKS-PKPB bisa saja berkoalisi dengan PG, dengan memosisikan sebagai cagub. Tetapi, ini masih harus dibicarakan dulu dengan PKPB atau perluasan koalisi dengan partai lain, seperti PPP, PDIP, PAN, atau PKB,” ungkap Sekum DPW PKS Jabar Yudi Widiana Adia.

Pengamat politik lokal dari Unpar Bandung Dr. Asep Warlan Yusuf mengatakan, menyimak figur-figur yang mendaftar, menunjukkan belum ada terobosan signifikan. ” Yang daftar masih itu-itu juga. Belum muncul figur yang layak menjadi alternatif atau bisa menyaingi sosok incumbent,” katanya.

Dede Yusuf maju

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Dede Yusuf mendaftarkan dirinya melalui DPW PAN Jabar. Dede memberikan kuasanya secara tertulis kepada Adang untuk datang ke sekretariat DPW PAN Jabar, Jln. Pelajar Pejuang ‘45 Bandung, Senin (17/9).

Menurut Ketua Tim Pilkada DPW PAN Jabar, Nur Ismail, perwakilan Dede Yusuf datang sekitar pukul 14.00 WIB. Saat pengambilan formulir, nama Dede Yusuf ditulis sebagai bakal cagub/cawagub.

Dengan demikian, saat ini tinggal dua calon internal partai tersebut yang belum mendaftarkan diri yakni Ketua DPW Ahmad Adib Zein dan pengusaha yang juga Ketua MPP DPW PAN Amir Mahfud.

Sedangkan Irjen Pol. (Purn.) Maman Sulaeman yang sebelumnya diberitakan telah mendaftarkan diri melalui PAN (”PR” 16/9), menyatakan dirinya belum memilih parpol yang mungkin dapat mengusung dirinya. Pendaftaran yang dilakukan Asep Fauzi ke DPW PAN Jabar, Sabtu (15/9) lalu, dikatakannya mungkin saja merupakan inisiatif sebagai simpatisan, namun tanpa surat kuasa.

PKB buka pendaftaran

Sementara itu, PKB akan membuka pendaftaran untuk bakal calon (balon) internal ataupun eksternal pada awal Oktober.

Menurut Sekretaris DPW PKB Jabar, Syaiful Huda Syafi’iy, sebelum pendaftaran dibuka akan dibentuk dahulu panitia Musyawarah Kebangkitan (Muskit) pada 22 September. ”Secara kelembagaan, DPW PKB baru menentukan sikap dalam pilgub setelah ada Muskit,” katanya.

Ia mengatakan, setelah terkumpul balon, barulah dilakukan proses penilaian internal atau konvensi untuk menentukan nama yang akan diusung.***

(sumber Pikiran Rakyat)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.