Arsip | 2007

Kuningan Kondusif Atau Dikondusifkan?

30 Des
KUNINGAN itu kondusif, di bidang apapun. Tidak pernah ada gejolak yang berarti, apalagi  sampai  berhasil  menggulingkan seorang  penguasa,” demikian  kalimat yang sering  diungkapkan berbagai  kalangan,  salah  satunya  oleh  pengamat  politik dan pemerintahan, Drs. H. Abdullah Ali M.M.

Kenapa bisa demikian? Tentunya berbagai pertanyaan pun muncul menyikapi pernyataan tersebut. Apakah kondusif dalam arti yang sebenarnya atau hanya sebuah kamuflase yang menyikapi bahwa Kuningan penuh dengan riak-riak yang tersembunyi, tapi “malu” untuk mengutarakan.

“Saya hanya mencoba merunut berbagai kejadian dari beberapa sumber yang terlaporkan rapih kedalam sebuah file. Bukan hanya tahun dan kepemimpinan sekarang saja. Namun setiap dekade kepemimpinan Kuningan memang seperti ini,” ujar Sujono, salah seorang pengamat politik lokal Kuningan, juga mantan anggota DPRD.

Gejolak tersebut memang ada, bahkan sering. Tidak aneh memang, dalam sebuah kancah pemerintahan, skup pemerintahan terkecil pun baik di tingkat desa maupun hanya di lingkup kampung, riak-riak tersebut pasti ada, itulah mungkin menurut orang dikatakan demokrasi. Apalagi kalau lari ke kancah pemerintahan besar, Pemda misalnya, pasti tidak bisa dibendung. Masyarakat sekarang sudah melek mata.

Jelang Pilkada terlebih Pilkada sekarang adalah langsung, pasti gejolak-gejolak yang runcing itu bermunculan. Entah dari mana asalnya, namun yang pasti setiap ada kesempatan, pasti akan dihembuskan. Bahkan sampai ada yang nekad melaporkannya ke Badan Pemeriksaan  Keuangan  (BPK), tapi ko malah tidak ada akhirnya. Dikemanakan?

Cari Muka

Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) termasuk juga lembaga persuratkabaran yang memfunyai fungsi sosial  control harusnya ikut jeli dalam menelaah semua kebijakan pemerintah dalam berbagai program yang digulirkannya. LSM banyak, begitu pula pers, dan mereka pun lebih banyak tahu tentang temuan-temuan yang diduga menyimpang.

Pada setiap awal kepemipinan memang belum ada riak-riak yang berarti, karena memang programnya juga baru mulai berjalan dan perlu kajian khusus dalam dekade tertentu. Ironisnya, setiap jelang habis masa jabatan, minimal satu tahun sebelum habis, gejolak tersebut mulai ramai diperbincangkan dan banyak barisan yang merapatkan ke birokrat dan figur terpenting.

Dari mulai masalah proyek terkecil yang hanya bernilai Rp 10 juta, mulai di ungkit-ungkit. Bahkan guna mencari muka, nekad menggiring masa, sekalipun masa itu hanya berjumlah 10 orang dan para ABG  (anak baru gede), tentunya menarik perhatian bahkan dirunut  satu  persatu, tahun 2007 ini banyak sekali riak-riak tersebut, tapi hanya kepentingan pribadi.

Apa hasil dan ujung dari kerjaan orang-orang tersebut. Tidak ada, apalagi keuntungan bagi rakyat kecil yang notebene masyarakat miskin di Kuningan. Ancaman kerahkan massa pun hanya sebatas “ngagos”. Ketika pihak pemerintah sibuk mengamankan mereka, mereka pun diam. Entah dengan apa pengamanan mereka itu. Mungkin pembaca pun tahu dan mengerti. Yang pasti ujungnya kondusif.

Lalu, apakah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti kegiatan perekonomian rakyat, bantuan bencana  alam  dan lainnya benar-benar dipantau. Padahal bisa saja, aspek itu lebih gampang dimark-up, diakal-akalin (maaf bukan su’udzon). Tapi kenapa itu belum pernah menjadi isu yang menarik yang dicoba untuk diungkit, apalagi sampai diperjuangkan.

Kuningan sendiri yang dikenal sebagai kota wisata. Banyak dijadikan sebagai tempat singgah para wisatawan, bahkan sempat dalam tayangan sebuah stasiun televisi swasta baru-baru  ini. Kuningan dibasis  wisatanya di  Sangkanhurip disorot menjadi kawasan transaksi para penjaja seks.

“Apakah ini, mereka (pengunjuk rasa) menggembar-gemborkannya, memperjuangkannya sehingga berhasil ditutup. Jawabannya tidak. Sampai sekarang mereka sulit mengerahkan masa melakukan demo, meskipun hanya 10 orang. “Habis mereka juga suka main ke sana,” Cetus salah seorang tokoh masyarakat. Ditambahkannya pula, PAD ke Kuningannya juga lumayan gede.

Bicara di kalangan birokrat, menurut banyak para pengamat, di tahun ini banyak gerakannya yang sudah tidak murni mengabdi kepada masyarakat, sudah berbelok. Mereka banyak yang bersikap APS (asal pimpinan senang) dan AJS (asal jabatan sukses). Apalagi kalau Bupati Aang memang mau manggung lagi, so pasti, banyak pejabat yang merapat dan manut-manut.

Dewan pun Sibuk Dengan Partainya

Tidak hanya birokrat lho, para anggota dewan pun sekarang sudah terkontaminasi oleh Pilkadasung. Memersiapkan siapa yang pantas menjadi calon dari partainya, apakah mengincar incumbent atau tetap setia pada kader partainya. Semuanya repot, bahkan kata banyak pengamat, sekarang ini Ketua DPRD, H. Yudi Budiana S.H., saja bingung melangkah, karena dirinya ingin menjadi wakil bupati.

Kalau sudah bingung melangkah dan anggota sibuk mementingkan partainya, apa jadinya menyikapi Laporan Pertanggungjawaban Bupati 2007 dan program-program 2008 nanti. Bisa-bisa, gejolak dan temuan itu menjadi kondusif lagi. Temuan-temuan pada tahun-tahun yang lalu saja, hanya ramai diawal, dan dikondusifkan di akhir.  

Eksekutif dan legislatif tahun ini nampaknya penuh perdamaian, tidak seperti halnya tahun 2006 dan awal 2007, yang sering terjadi perdebatan alot bahkan mengundang emosi orang nomor satu di Kuningan. Mudah-mudahan perdamaian ini benar-benar untuk membangun dan mendukung pembangunan Kuningan ke arah yang lebih baik, bukan sekedar ada sesuatu untuk Pilkada.

Sekedar tambahan yang hampir terlupakan pada pertengahan tulisan. Dari sekian banyak temuan yang dicuatkan pada 2007 ternyata ada satu kasus yang banyak diambil hikmahnya. Mungkin tidak  semuanya bisa  dikatakan kondusif dan dikondusifkan, tapi kasus ini berhasil meningkatkan bergaining antara Bupati dan bawahannya. Sebut saja kasus baja ringan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Cipta Karya. Kasus yang sempat membuat heboh  se-Kuningan itu bermula hanya dari harga baja ringan yang dialokasikan untuk sekolah-sekolah, harganya terlalu tinggi dan di mark-up oleh banyak pihak.

Tentu saja ini mengundang banyak pihak bereaksi, tak ketinggalan pihak penegak hukum. Bupati Kuningan H. Aang Hamid  Suganda  pun “kebakaran  jenggot”, tidak mau kalau dirinya ikut dituding bermain dalam proyek tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. Kuswandy A. Marfu M.Pd., dan Kepala Dinas Cipta Karya  Drs. Ir. Rusliadi M.M., sibuk meluruskan dugaan kasus tersebut.

Walhasil, ketegasan Kepala Dinas Pendidikan ternyata berhasil mengungkap dugaan mark-up dengan berani menurunkan harga baja ringan serendah mungkin bahkan terendah di wilayah III Cirebon. Hal tersebut mendapat acungan jempol dari banyak pihak, meskipun harus berhadapan dengan banyak pihak yang mengintimidasi kasus itu. Itu baru awal permulaan jelang Pilkadasung, sekarang ini saja sudah nampak riak-riak lain yang lebih tajam dalam percaturan perpolitikan di Kuningan. Banyak lawan politik yang bermain, bahkan teman politik satu partai pun sekarang  tidak selamanya menjadi kawan, menurut Ram Smith ‘saat ini menjadi kawan satu menit kemudian bisa menjadi lawan.***

Ading Sugandi, Calon Wabup

28 Des

ading-sugandi.jpg

Masyarakat Kabupaten Kuningan di wilayah timur, seperti Kecamatan Luragung, Ciwaru, Karangkancana, Cimahi, Cibeureum dan Cibingbin mengharapkan Ading Sugandi yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kuningan supaya maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2008, sebagai wakil bupati. Terlepas, siapapun yang menjadi kandidat calon bupatinya, perlu memerhatikan Ading Sugandi.

Pasalnya, ia telah memberikan kontribusi besar terhadap wilayah masyarakat Kuningan bagian timur. Kontribusi tersebut diantaranya melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mendorong partisifatif pembangunan secara swadaya. Mendorong kemandirian anggota masyarakat dalam pembangunan. Terlebih menciptakan image keluhuran martabat.

Artinya, di masa lalu Luragung terkenal dengan kepemimpinan Ki Gedeng Luragung. Pemimpin besar seperti itu, sampai saat ini belum ada penggantinya. Nah salah satu dari sekian banyak tokoh yang ada di Luragung, Ading Sugandi merupakan orang yang pas untuk mewakili masyarakat bagian timur menjadi orang nomor dua. Namun ketika Kuswa, warga Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin ditanya, “Kenapa hanya menjadi orang nomor dua, tidak nomor satu saja?”

Jawabnya, “Untuk sementara jadi orang nomor dua dulu. Tapi periode berikutnya baru menjadi orang nomor satu. Sebab, untuk mengetahui birokrasi tidak harus ujug-ujug karena dibutuhkan proses belajar. Memang tidak diungkiri. Selama menjadi anggota dewan dua periode akan paham tentang aturan birokrasi. Tapi jangan sampai busuk sebelum matang,” ujarnya.

Maksudnya, sambung Kuswa, Ading kan masih muda. Perlu belajar lebih banyak lagi dari segala aspeknya. Sehingga orang nomor dua merupakan proses pembelajaran. Bukannya tidak boleh menjadi orang nomor satu terlebih dahulu. Jika sekarang terpilih, mungkin periode berikutnya bisa. Memang diakuinya, tokoh muda yang ada belum sepenuhnya cukup untuk menjadi pemimpin. Tapi bagi Ading, merupakan kekecualian. Ia telah hadir sebagai tokoh generasi muda yang mewakili jamannya.***

Desa Pamulihan Butuhkan Bantuan Sumur Bor

28 Des
Musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Kuningan hampir beberapa bulan. Gejala yang terjadi seperti tiupan angin kecang setiap saat. Rumput-rumputan mulai mengering dan jumlah debit air mulai berkurang. Merupakan gejala alam yang setiap tahun terjadi. Namun demikian, jika kemarai panjang tiba. Maka pihak pertama yang merasakannya adalah parapetani.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, lahan padi yang terancam kekeringan di wilayah Kab. Kuningan kini mencapai 461 hektare, terutama di kawasan timur, seperti Kec. Cibingbin, Ciawigebang, Subang, dan Selajambe, sebagian Mandirancan, Pancalang, serta Jalaksana. Jika tidak segera diantisipasi, kekeringan kemungkinan kian meluas.

Dinas Pertanian Kab. Kuningan telah menyiapkan sebanyak 25 buah pompa air ke 15 Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Bagi BPP yang wilayah ke-keringannya dinilai parah diberi jatah dua buah, sementara yang tidak begitu parah cukup sebuah. Itu pun terbatas untuk lahan yang masih memungkinkan ketersediaan air, namun pada lahan yang tidak ada air, bantuan tersebut tak bisa dimanfaatkan.

“Ancaman kekeringan yang terjadi sekarang tidak begitu mengganggu, karena kita di satu sisi rata-rata sudah dan sedang panen, produksinya juga meningkat,” kata Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kuningan, Ir. H. Iman Sungkawa.

Disebutkan, produksi rata-rata untuk setiap hektarenya mencapai 5,9 ton, sehingga rencana produksi 350 ribu ton beras di Kuningan ke-mungkinan tidak terganggu. Lahan yang terancam kekeringan hanya sebagian kecil dari luas keseluruhan 65 ribu hektar. Lahan yang terancam kekeringan itu pun bukan waktunya tanam padi, namun petani memaksakan diri.

Lebih lanjut Iman mengungkapkan, sebelum musim kemarau datang sebenarnya Distan telah mengimbau petani agar tidak menanami sawahnya dengan tanaman yang umurnya panjang seperti padi, namun dengan sayuran atau palawija yang berumur pendek. Itu pun dengan catatan masih ada sumber air yang bisa dipakai.

Kepala Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Dalil Indra Permana, mengatakan di desanya setiap tahun mengalami kekeringan. Pasalnya, kondisi lahan pertanian masyarakat sebagian besar merupakan areal pertanian tadah hujan. Bukan pengairan teknis. Jika terus dibiarkan maka hasil pertanian desanya tidak akan pernah meningkat. Padahal sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.

“Kami mengharapkan, atas permasalahan ini pihak Pemkab Kuningan memberikan bantuan berupa pengadan sumur bor. Tujuannya, selain untuk mengairi areal pesawah juga pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebab setiap musim kemarau, masyarakat kami selalu mengambil air dari mata air yang jauhnya hampir satu kilo setengah,” ujarnya.***

Desa Linggasana Butuhkan Pipanisasi dan Aspal

28 Des
Kepala Desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Tri Eka Riadi mengatakan. Pihaknya mengharapkan bantuan pipanisasi air bersih dari Pemkab Kuningan. Pasalnya masyarakat desanya belum sepenuhnya menggunakan air bersih sesuai dengan derajat kesehatan yang diharapkan.

“Selama ini masyarakat masih menggunakan air kali dan ditampung di kolam. Selain itu ada juga yang memakai air sumur. Padahal air itu belum tentu sehat, kendati terlihat jernih. Padahal Pemkab Kuningan tengah menggalakan indek pembangunan mutu (IPM) di bidang kesehatan. Namun pembangunan instalasi untuk memeroleh air sehat belum tersentuh,” ungkap Tri Eka Riadi.

Program pipanisasi bagi masyarakat Linggasana sangat dibutuhkan. Apalagi saat musim kemarau, masarakat kesulitan air bersih sehingga harus mencari ke gunung yang jaraknya hampir dua kilo lebih. Padahal diakui dirinya sumber mata air di daerahnya ada dan tersedia secara melimpah. Tapi karena belum ada pipanisasi, sehingga ketersediaan air tidak dapat dirasakan.

Sumber mata air itu terdapat di dua sumber yaitu mata air ki kuwu dan surian. Jika dibuatkan dam penampungan, air tersebut dapat dinikmati tidak saja oleh masyarakat Linggasana. Tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh desa-desa lainnya diantaranya Linggamekar, Linggajati, Bandorasakulon dan wetan.

Selain pipanisasi air bersih, desanya pun mengharapkan Pemkab memerhatikan pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan Desa Linggasana ke Linggajati sepanjang 1.000 meter dan lebar tiga meter. Jalan tersebut saat ini masih tahap pengerasan, tinggal diaspal saja. Namun bantuan aspal sampai saat ini belum ada realisasi.

“Jalan itu fungsinya selain untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, juga dapat meningkatkan arus pariwisata yang ingin mendaki Gunung Ciremai. Jika di hotmik atau diaspal, tentunya arus kendaraan akan lebih mudah. Artinya tingkat ekonomi masyarakat akan meningkat. Pasalnya, selain transfortasi angkutan hasil bumi lebih mudah, juga para pengunjung lebih nyaman,” ungkapnya.***

Pasar Ciwaru, Akan Direnovasi

28 Des

Kepala Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru, Aries Heryana berharap, dimasabhaktinya segala “pekerjaan rumah” (PR) sebelum dirinya menjabat Kades dapat direalisasikan. Hal ini sebagai wujud implementasi masa kampanye Pilkades yang dimenangkan dirinya beberapa waktu lalu.

Salah satu PR yang belum teroptimalkan yakni pengembangan pasar. Disadarinya, pengembangan atau perehaban pasar akan mengundang pro dan kontra. Pasalnya, perehaban secara total, akan berdampak terhadap parapedagang. Artinya harus dipindahkan ke mana? Sebab desa belum memiliki lahan untuk pasar sementara. Begitu pun pihak pedagang, belum tentu mau dipindahkan kendati sementara.

Sementara, kondisi pasar sudah tidak layak. Banyak kayunya yang sudah lapuk dimakan rayap. Gentingnya banyak yang pecah, begitu pun aspek kebersihan. Pasar Ciwaru tampak kumuh. Hal ini membuat aparat desa merasa malu jika ada pejabat yang berkunjung ke wilayahnya. Mau tidak mau, pasar itu harus direhab, supaya lebih indah dan nyaman bagi pembeli dan penjual.

“Saya sedang memikirkan, relokasi sementara parapedagang. Hal itu tujuannya, supaya parapedagang tidak merasa dirugikan dan parapembeli tidak malas untuk berbelanja. Apabila lokasi pasar sementara itu jauh dari jalan raya. Pada intinya, saya tidak ingin menciptakan masalah baru dengan rencana perehaban pasar. Namun parapedagang pun harus paham tentang kondisinya,” ungkap Aries.

Selain berkeinginan merenovasi pasar, Aris Heryana pun akan berupaya melakukan renovasi lapangan sepakbola. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bupati Kuningan yang berencana merenovasi lapangan sepakbola lima buah pertahun. Keinginan itu, bukan tidak ada alasan. Hal ini mengingat, Ciwaru di era 1975-1980-an terkenal dengan sebutan PSMS (persatuan sepakbola munding sirang).

Kesebelasan itu, sangat populer di Kabupaten Kuningan, dan kerap menghasilkan bibit potensial atlet sepakbola. Namun belakangan, nama club sepakbola itu pakum dan tidak menghasilkan prestasi yang mampu mengangkat nama harus Ciwaru. Kendati masyarakat Ciwaru sebagian besar merantau ke kota-kota besar. Tapi jika ada kegiatan sepakbola selalu menyempatkan datang ke kampung halamannya.***

Bulan Rayagung

25 Des

KARIAAN mangsa rendeng, pikeun tukang nyarang (tukang nyinglarkeun hujan-red) sok kabawa riweuh. Kusabab rea masarakat nu ngalaksanakeun kariaan, bari jeung teu ngitung mangsa rendeng atawa halodo. Masarakat teh sok maksakeun, kusabab boga anggapan ngalaksanakeun kariaan mah kudu bulan Rayagung. Alesanana basajan pisan yen eta bulan dianggap hade.

Geus jadi kailaharan yen bulan Rayagung keur masarakat Kabupaten Kuningan, pikeun ngalaksanakeun kariaan, boh kawinan atawa nyunatan. Tacan kungsi aya masarakat ngayakeun kariaan dina bulan hapit, eta mah dipantrang pisan. Nu matak dina bulan rayagung ondangan teh sok merul, boh ti kaler, kidul, kulon jeung wetan. Teu sirikna ti unggal madhab, matak jangar keur nu nampana.

“Bulan Rayagung teh dianggap panghadena keur kariaan. Teu nolih, naha nincak mangsa rendeng atawa halodo? Nu penting mah paniatan ngawinkeun atawa nyunatan kalaksanakeun. Pasualan hujan mah bisa ditarekahan, kucara ngogan tukang nyarang. Ari geus di sarang mah, hujan teh langka turun di tempat kariaan,” ceuk Suparman (55) warga Dusun Pahing Desa Gunungkeling Kacamatan Cigugur.

Kulantaran masarakat boga pamadegan samodel kitu, sambung Suparman, antukna tara ngitung mangsa rendeng atawa halodo. Siga kiwari, apan Rayagung teh nincak bulan Desember-Januari, hujan mimiti ayer-ayeran. Munasabah risiko nu ditanggung ku nu hajat teu bisa disingkahan. Nu matak salah sahiji cara pikeun ngungkulanana ngagunakeun jasa tukang nyarang.

Risiko nu hajat kahujanan pikeun Sanadi (49) warga RT 12/6 Dusun Cageur Desa Walaharcageur Kacamatan Luragung jadi boga pagewean tambahan salian tina tani. Bulan Rayagung keur inyana mah asa tambuh laku, sabab unggal poe diogan kamana-mana pikeun nyinglarkeun hujan sangkan teu turun di tempat nu bakal hajat. Sedengkeun pagawean di sawahna rada kaluli-luli.

“Nyinglarkeun hujan teh lain ngeureunkeun hujan. Pagawean eta mah kuring oge teu bisa, sabab ngan ukur Allah nu bisa teh. Sedengkeun pagawean tukang nyarang mah, ngan ukur mindahkeun hujan bae. Lain ngeureunkeun. Siga kieu, di tempat hajat geus ceudeum atawa miripis. Eta teh bisa dipindahkeun ka tempat sejen, kajeun ngan ukur beda RT,” ceuk Sanadi.

Ceuk Sanadi, pikeun mindahkeun hujan nu dipakena aya sababaraha cara gumantung pamenta nu boga hajat. Saumpamana cek nu hajat, nu penting ulah hujan badag. Dirina ngalaksanakeun pamenta nu ngogan. Seug lamun mentana ulah hujan sama sakali, tah eta mah rada beurat sabab kaperluanana kudu sagala diayakeun. Tapi karereaanana nu penting mah ngan ukur ulah hujan bae.

Pikeun nyarang hujan, ceuk Sanadi, nu hajat kudu nyadiakeun kaperluan nyarang. Nu geus kailarahan mah dirina sok make cara nu geus teu bireuk deui. Siga bawang beureum, sabrang beureum, uyah jeung parukuyan. Bawang beureum jeung sabrang beureum ditiir ku biting tuluy ditancebkeun dijuru imah jeung panggung. Sedengkeun uyah aya nu dibeuleum jeung nu diawurkeun ngurilingan tempat nu hajat.

Samemeh eta sarat ditancebkeun jeung diawurkeun. Sanadi, ngalaksanakeun ritual tempatna teu ditangtukeun gumantung kahayangna. Tapi nu biasa dilakonan mah, dirina sok nyiar tempat sepi nu teu kagiridig teuing ku nu mangku hajat. Geus sagala aya, Sanadi mimiti meuleum menyan dina parukuyan. Bari ngedalkeun kekcapan samodel kieu.

Bissmillahirohmanirohim, nun gusti sim kuring mung ukur ngalaksanakeun paniatan nu boga hajat kulawargana si anu. Inyana menta sangkan paniatanana taya halangan harungan. Ku kituna ka Embah Kuwu Sangkan Cirebon Girang, nu ngaheuyeuk dayeuh. Ki Jagatnata nu ngageugeuh ieu lembur, Nyi Rambut Kasih nu dumuk di Rajagaluh, kuring manuhun sangkan hujan nu baris datang pang mindahkeun ka daerah sejen.

Kitu pok-pokanana Sanadi. Rengse ngucapkeun eta kekecapan. Dituluykeun ku maca kuluhu sababaraha balikan, dipungkas ku fatihah. Rengse manuhun. Sanadi teu tuluy mulang ka imahna. Tapi inyana tetep bae nungkulan nu hajat, ngan tara cicing di panggung atawa di imah nu hajat. Inyana cicing di tempat nu rada anggang. Eta oge lain ngan ukur cicing tapi tuluy-tuluyan ngagerencemkeun kuluhu nepi ka rengsena hajat.

“Geus diparancahan kitu mah, hujan teh tara turun. Dina copelna ngan ukur miripis eta oge tara lila. Pagawean kitu teh capena mah nataku. Ngan kuring mah nganggap bae ibadah,” pokna mungkas wangkongan.***

Kabupaten Kuningan “?”

23 Des
SERING dilupakan banyak orang, yang dijual dalam pemasaran pariwisata hanyalah sebatas keindahan alam. Pantainya yang indah dengan suasana memikat tatkala matahari terbenam, atau panorama keindahan alam lainnya yang selama ini selalu ditampilkan sebagai primadona obyek wisata di Jawa Barat.

Dalam soal yang satu ini, Kabupaten Kuningan sangat boleh jadi tergolong minim. Keindahan alamnya, hanya di beberapa lokasi saja yang sebenarnya bisa dijual. Kuningan, salah satu wilayah di antara Kabupaten Cirebon (di utara) dan Kabupaten Ciamis (di selatan), sama sekali tidak memiliki pantai. Daerahnya di sebelah timur berbatasan dengan Jawa Tengah.

Namun, kondisi seperti itu sama sekali bukanlah berarti Kuningan tidak memiliki potensi yang bisa dijual untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Berbagai obyek wisata yang selama ini banyak dikunjungi antara lain Linggajati, Sangkanurip dan Waduk Darma, Cibulan, Talaga Remis, serta obyek wisata lainnya telah lama menjadi pilihan wisatawan, terutama wisatawan domestik.

Di Sangkanurip, selain tersedia hotel berbintang, wisatawan bisa memanjakan diri dengan mandi air panas dan spa. Jika suatu pagi berdiri di daerah yang dinamakan Linggajati, kita bisa menikmati bagaimana indahnya matahari terbit menyinari punggung Gunung Ciremai bagian timur yang menjulang pada ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Bagi mereka yang gemar bertualang dengan mendaki gunung, Ciremai merupakan medan tantangan menarik.

Nama Linggajati yang berasal dari kata “lingga” dan “jati”, erat kaitannya dengan batu berukuran tiga perempat meter yang terletak di salah satu lokasi pada ketinggian 2.300 meter. Daerahnya bisa ditempuh dari punggung gunung sebelah timur, setelah melewati jalan lurus terjal yang melelahkan. Batu yang dinamakan “lingga” itu oleh penduduk setempat dikeramatkan. Konon, tempat tersebut dipercaya pernah dijadikan tempat pertemuan wali songo yang dipimpin Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.

***

KABUPATEN Kuningan tergolong sebagai wilayah kecil dengan luas 80.503 ha, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. Namun, sejarah dan latar belakang serta budaya daerahnya yang unik sekaligus menarik, sebenarnya merupakan kekayaan yang jarang dimiliki oleh daerah lainnya di Jawa Barat, sehingga daerah ini tidak patut berkecil hati. Jika cukup cekatan dan kreatif dalam mengembangkan pariwisata seja-rahnya, Kuningan tidak mustahil seperti maskot yang dijadikan lambang daerahnya, “Ke-cil-kecil Kuda Kuningan”.

Melalui berbagai peninggalan, baik pada zaman prasejarah maupun zaman perang kemerdekaan, daerah ini ibarat sebuah museum besar yang menyimpan kekayaan warisan budaya. Situs-situsnya tersebar hampir di semua wilayah, mencerminkan potensi yang tidak kecil. Keadaan itu sekaligus merupakan lahan tantangan para ahli untuk meneliti masa lalu daerah ini, mengingat sejarah Kuningan dapat dilacak hingga kira-kira 3.000 tahun sebelum masehi (SM).

Peninggalan zaman prasejarah sebagaimana ditemukan ahli kebudayaan Belanda Van der Hoop pada tahun 1935 sampai penelitian lanjutan yang dilakukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sejak tahun 1963, membuktikan hal itu. Setelah melalui berbagai penelitian lanjutan, benda-benda purbakala pada masa neolitik dan masa awal perunggu/besi itu kemudian disimpan di Museum dan Taman Purbakala Cipari, sebuah daerah yang letaknya sekitar 5 km dari Kota Kuningan.

Selain itu, tiga situs lainnya yang lokasinya saling berdekatan di Sagarahyang diduga kuat sebagai lokasi bekas kerajaan pertama Kuningan, dengan rajanya Seuweukarma yang berkuasa pada zaman Hindu. Ketiga situs yang terletak di Desa Sagarahyang, Kecamatan Darma, itu masing-masing situs Ciacra tem-pat ditemukannya patung sapi dan Dewa Syiwa, situs Linggayoni karena ditemukan lingga dan yoni serta situs pundek berundak di situs Linggahiang.

Jalinan rangkaian itu masih terus berlanjut sampai masuknya Islam ke Pulau Jawa, di mana Kuningan menjadi bagian dari Kerajaan Islam Cirebon di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Di masa perang kemerdekaan, daerah ini kembali mencatat sejarah sebagai tempat pertemuan antara delegasi Belanda dan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Mr Soesanto Tirtoprodjo, Dr AK Gani, dan Mr Mohammad Roem. Sedangkan delegasi Belanda terdiri dari Prof Ir Schmerhorn (ketua), Mr Van Pool, Dr Van de Boor, dan Dr Van Mook. Sebagaimana diketahui, perundingan yang dipimpin koordinator sidang Lord Kilearn dari Inggris itu kemudian melahirkan Perjanjian Linggarjati.

Atas dasar perjanjian itu pulalah, Sutan Sjahrir yang jadi utusan khusus Presiden RI mendapat peluang berbicara di depan Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 sehingga internasionalisasi konflik Indonesia-Belanda sebagai sesuatu yang paling ditakuti Belanda, akhirnya menjadi kenyataan.

Sayang, gedung bekas hotel yang sebelumnya milik janda Jasitem itu, keadaannya kini kurang mendapat perawatan karena kesulitan biaya.***

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.