Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung (MA) RI, H. Atja Sonjaya, menegaskan, agar wabsite yang diperuntukan Pengadilan Negeri (PN) Kuningan dan menelan biaya ratusan juta rupiah tidak dibiarkan merana. Pasalnya, wabsite itu kepentingannya sangat luas termasuk sebagai peraga sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini, insitusi di daerah belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.
Pemilihan presiden (Pilpres) di Kabupaten Kuningan berjalan tertib, aman dan berjalan sesuai harapan, tidak terjadi gejolak. Kendati tidak seluruh hak memilih dipergunakan namun tidak memengaruhi suasana pencontrengan. Hak memilih yang tidak digunakan diperkirakan 30 persen. Hal itu disebabkan banyak warga yang merantau ke kota besar namun tidak pulang.
Rakim, salah seorang warga RT 03/03 Dusun Parenca Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung mendapatkan bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) sebesar Rp 20 juta yang berasal dari bantuan APBN. Soalnya, Rakim termasuk keluarga kurang mampu.
Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lebakwangi ditetapkan sebagai juara tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai KUA teladan. Atas hasil yang diraih itu, berhak mengikuti penilaian KUA tingkat nasional.
Ketua F-Tekad Kabupaten Kuningan, Sujarwo menilai atas kasus penggelapan dana alokasi khusus (DAK) 2007. Dengan menyeret SI (49), mantan Kepala Sekolah Dasar Desa Sukaimut. Merupakan penerapan hukum di Kabupaten Kuningan oleh Kejaksaan masih tebang pilah.
Kepala Desa Sukasari Kecamatan Mandirancan, MK (50) dilaporkan ke markas polisi resort (Mapolres) Kuningan oleh masyarakatnya. Hal itu disebabkan ia diduga melakukan penggelapan uang negara. Padahal, sebelumnya ia dilaporkan ke Bupati Kuningan juga ke Inspektrot (Bawasda-red).
Tindakan kriminal dengan modus menghipnotis korban telah meresahkan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Pasalnya penipuan seperti itu telah menimbulkan banyak korban. Sehingga korban kehilangan harta bendanya. Tindakan penghipnotisan, sering terjadi di halaman Toserba “Surya”. Memanfaatkan masyarakat yang sudah berbelanja.
Mencegah terjadinya praktek pungutan dalam penerimaan siswa baru (PSB), beberapa elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaannya. Khususnya PSB tingkat sekolah dasar (SD), SMP dan SMA. Soalnya dana untuk itu sudah dianggarkan dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS), baik dari tingkat pusat maupun provinsi.
Komentar Terakhir