Tender Proyek Dinilai Penuh Konspirasi

Lelang barang dan jasa sejumlah instansi di lingkup Pemkab Kuningan dianggap penuh konspirasi. Indikasi itu diungkapkan Direktur CV Mande Jaya, Ade Supriatna SE.
Ade menyatakan, sebagai pelaku jasa konstruksi dirinya merasa didiskreditkan. Diungkapkan, selama tiga tahun dirinya bergabung dalam asosiasi jasa kontruksi tetapi selama itu pula tidak mendapatkan pekerjaan.
“Apakah ini merupakan keadilan atau pemerataan? Saya kira tidak, sebab selama dalam proses pengadaan barang dan jasa, saya melihat ada konspirasi antara institusi terkait dengan elemen-elemen lain yang berkepentingan,” ungkapnya.

Dalam perjalanannya, hampir semua instansi di lingkup pemkab yang melaksanakan proses lelang telah didatanginya. Di sana, ia selalu meminta kejelasan terhadap para kadis, pejabat pembuat komitmen atau panitia lelang tentang bagaimana prosedur lelang yang ada di Pemkab Kuningan.
“Jawaban mereka, semuanya hampir sama. Silakan anda mendaftar dan panitia akan menerima, tapi maaf pekerjaan ini sudah ada yang punya,” papar Ade menirukan jawaban panitia lelang.
Bahkan lebih aneh lagi ada pekerjaan yang masih dalam tahap rencana dan belum dilelang, tetapi kenyataannya sudah ada yang punya. “Ini jelas menjadi pertanyaan besar bagi saya selaku masyarakat jasa konstruksi. Padahal saya telah memenuhi prosedur, juga telah keluar uang belasan juta rupiah. Jika dibiarkan, proses lelang akan terus menjadi lahan konspirasi segelintir orang saja,” bebernya.
Ade mengaku, untuk membuktikan konspirasi tersebut cukup sulit. Sebab, mereka memang menjalankan tahapannya sesuai aturan hukum. Mulai prosedur pengumuman lelang hingga semua tahapan yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
“Yang jelas ketidakadilan ini sangat saya rasakan. Sebab, saya terjun langsung sebagai pelaku jasa konstruksi. Saya menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Saya pun berdoa semoga para pejabat penyelenggara kepemerintahan dan anggota dewan mau berubah dengan berkaca pada kejadian yang telah menimpa para anggota DPR RI terhormat,” tandasnya.***

Kejari Periksa Penyimpangan DAK

Belakangan ini, berbagai masalah dugaan penyimpangan dana bermunculan. Mulai pekan kemarin, sejumlah pejabat Pemkab Kuningan dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejari Kuningan terkait kasus dugaan penyimpangan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007. Kasi Pidsus Kejari Kuningan, Kadir SH membenarkan bahwa dirinya kini tengah melakukan penyidikan terhadap tersangka berinisial A, kepala MI di Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin. Dari penyidikan tersebut, beberapa pihak terkait terpaksa harus dipanggil guna dipinta keterangan sebagai saksi.
“Total dana DAK yang diterima sekolah tersebut senilai Rp250 juta. Ada dugaan terjadi penyimpangan. Tapi nilai kerugiannya masih dalam penyelidikan,” terangnya saat dikonfirmasi baru-baru ini di kantornya.
Dalam penyidikan itu, lanjutnya, sebanyak 25 saksi akan dipinta keterangan. Mereka berasal dari guru MI, PGRI setempat, Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Bapeda dan Depag. Sedangkan yang sudah diperiksa baru dari internal MI, Dinas Pendidikan dan Ciptakarya sebanyak dua orang yang masuk tim pengawas teknis.
“Dalam proses penyidikan ini tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Kita akan terus sidik, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, penyidikan akan segera kami selesaikan,” tandasnya.
Sekadar ulasan, DAK bidang pendidikan tahun 2007 merupakan kucuran dana APBN yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang kondisinya sudah memprihatinkan. Tahun itu sebanyak 91 SD/MI yang berhak menerima kucuran bantuan tersebut.
Nilai dana yang diterima masing-masing sekolah sebesar Rp250 juta. Alokasinya untuk pembangunan fisik, pengadaan mebeler, pengadaan buku, rangka baja, komputer dan lainnya.
Dari 91 SD/MI penerima DAK tersebut, satu sekolah diduga melakukan penyimpangan dana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.***

Lowongan di Bulog, Siapa Daftar?

Lowongan Kerja di BULOG (17 - 26 Juli 200

Kami membuka kesempatan bagi para lulusan Diploma III (D3), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) dari beberapa disiplin ilmu untuk bergabung dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran lamaran kerja akan dilakukan dengan cara ONLINE melalui website ini.
Sebelum mendaftarkan diri, calon pelamar terlebih dahulu harus membaca dan memahami prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta mencocokkan tingkat dan bidang pendidikan yang dibutuhkan.

Persyaratan Umum

- Akreditasi Pendidikan adalah Akreditasi yang terakhir dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Lihat akreditasi di…..

http://203.130.201.241/direktori_ps.php atau http://www.ban-pt.or.id/

- Diutamakan belum menikah.

- Telah memiliki Ijasah Pendidikan terakhir Asli dan Transkrip Nilai Akhir Asli. (Surat - - Keterangan Lulus/Surat Tanda Lulus Sementara tidak berlaku).

- Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi komputer.

- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

- Surat Pernyataan tidak pernah dihukum atau tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat baik sebagai PNS maupun pegawai swasta bermaterei Rp. 6.000.

Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan bermaterei Rp. 6.000.

Persyaratan Khusus DIPLOMA III (D3)

-

- Usia maksimal 25 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 31 Oktober 2008.

- Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dengan IPK minimal 2,75 (dalam skala 4) dan akreditasi A atau B (sesuai bidang studi).

- Berasal dari Perguruan Tinggi Swasta dengan IPK minimal 3,00 (dalam skala 4) dan akreditasi A atau B (sesuai bidang studi). SARJANA (S1)

- Usia maksimal 27 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 31 Oktober 2008.

- Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dengan IPK minimal 3,00 (dalam skala 4) dan akreditasi A atau B (sesuai bidang studi).

- Berasal dari Perguruan Tinggi Swasta dengan IPK minimal 3,25 (dalam skala 4) dan akreditasi A atau B (sesuai bidang studi).

PASCA SARJANA (S2)

- Usia maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 31 Oktober 2008.

- Memiliki IPK minimal 3,00 (dalam skala 4).

- Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan akreditasi Unggul/A (sesuai bidang studi).

Pendaftaran ini hanya dapat diakses selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 17 Juli 2008 s/d 26 Juli 2008.

DIPLOMA III (D3)
- Akuntansi (15 orang)
Divre Sumut, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sultra, Sulsel, NTT.
- Keuangan dan Perbankan (2 orang)
Divre Jabar.
- Manajemen Informatika/Sistem Informasi (31 orang) - Kantor Pusat, Divre NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTB, NTT, Maluku, Papua.
- Perpajakan (1 orang)
Divre Jatim.
- Sekretari (3 orang)
Kantor Pusat.
- Teknik Elektro (1 orang)
Kantor Pusat.
- Teknologi Pertanian (10 orang)
Divre Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut

SARJANA (S1)
- Agronomi (4 orang)
Kantor Pusat, Divre Sumut, Sulsel, Sulut.
- Akuntansi (27 orang)
Kantor Pusat, Divre NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, NTB, NTT, Maluku, Papua.
- Ekonomi Manajemen (40 orang)
Kantor Pusat, Divre Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Yogyakarta, Jatim, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua.

- Ekonomi Pertanian (35 orang)
Divre NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulut, Sulsel, NTB, NTT, Papua.
- Hama & Penyakit Tanaman/Hama & Penyakit Tumbuhan/Biologi (3 orang)
Kantor Pusat, Divre Jabar, Jatim.
- Hub. Masyarakat/Ilmu Komunikasi (2 orang) Kantor Pusat.
- Hukum Perdata/Pidana/Internasional/Bisnis (21 orang) Kantor Pusat, Divre Riau, Jambi, Bengkulu, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku.
- Statistik (12 orang)
Kantor Pusat, Divre Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim.
- Teknik Industri (5 orang)
Kantor Pusat, Divre Jateng, Jatim.
- Teknik Informatika (5 orang)
Divre Riau, Jabar, Jateng, Jatim.
- Teknologi Hasil Pertanian (34 orang)
Kantor Pusat, Divre NAD, Sumut, Riau, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, NTB, NTT.

PASCA SARJANA (S2)
- Bidang Hukum (6 orang)
Kantor Pusat, Divre Riau, Lampung.
- Bidang Manajemen (10 orang)
Kantor Pusat, Divre Sumut, Jambi, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim.
- Bidang Pertanian (18 orang)
Kantor Pusat, Divre Lampung, Jakarta, Jabar. Jateng, Yogyakarta, Jatim, Sulsel.
- Bidang Keuangan/Akuntansi (12 orang)
Kantor Pusat, Divre Jateng, Yogyakarta, Jatim.
- Bidang Informatika (4 orang)
Kantor Pusat, Jabar, Jatim.

Catatan

Informasi resmi yang terkait dengan proses pelaksanaan rekruitmen hanya dapat diakses melalui website ini.
Berkas lamaran yang telah dikirimkan kepada Perum BULOG sebelum pengumuman ini, dianggap tidak berlaku dan tidak dapat diminta kembali.
Perum BULOG tidak melayani komunikasi selain melalui website ini dan tidak dipungut biaya.
Perum BULOG tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran tersebut oleh oknum-oknum yang mengatas-namakan Panitia.
Terima kasih.

Diambil dari : http://www.bumnlogistik.com/

Sejumlah Projek di Kuningan Bermasalah

Terkait laporan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan ada beberapa pokok permasalahan yang mengundang polemik dalam pembahasannya di DPRD Kab. Kuningan. PKB dan PKS menyoroti sejumlah projek pembangunan infrastruktur di Kab. Kuningan diduga tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Di antaranya projek pembangunan jalan lingkat Cijoho - Purwawinangun, dan terminal tipe A Kertawangunan.

Beberapa hal yang dinilai menyalahi aturan itu disampaikan beberapa anggota legislatif, ketika menyikapi laporan keuangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir masa jabatan. Kini masih terus dibahas secara alot oleh dewan.

Sesuai informasi yang dihimpun, projek terbesar semasa kepemimpinan H. Aang Hamid Suganda, berupa jalan lingkar Cijoho-Purwawinangun dan terminal tipe A di Kertawangunan dinilai tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kab. Kuningan.

Pasalnya, jalan yang menghubungkan Cijoho ke Cirendang tidak ada petanya. “Itu menyalahi aturan, karena di sana merupakan kawasan konservasi, daerah resapan air yang benar-benar dilarang untuk dibangun jalan,” kata Ketua Fraksi PKS Ahmad Taufiq, didampingi Saepuddin***

Pertaruangan Sengit Memerebutkan Kursi Bupati

“Gajah bertarung dengan semut, yang menang musang” itulah pepatah yang dianggap tepat untuk menggambarkan peta kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) Kab. Kuningan 12 Oktober 2008. Bagaimana tidak, partai besar PDIP (13 kursi DPRD) Partai Golkar (10 kursi DPRD) ditambah PBB (2 kursi DPRD) dan PAN (2 kursi DPRD) merencanakan koalisi dalam pilkada dengan memasang H. Aang Hamid Suganda sebagai bupati dan H. Momon Rochmana dari Golkar sebagai wabup.

Ketika kekuatan ini menyatu, maka partai-partai kecil seperti PKS (7 kursi DPRD), PKB (5 kursi DPRD), PPP (4 kursi DPRD), dan Demokrat (2 kursi DPRD) tersentak dan mengkeret (alias ngagibrig lilinieun). Betapa tidak, partai besar itu diprediksi akan memenangkan pilkada. Hal itu dibuktikan saat pemilihan gubernur, Golkar dan PDIP di Kab. Kuningan secara telak memenangkan pasangan Agum Gumelar dan Dani Setiawan.

Sedangkan partai lain, masih urutan terbawah dalam perolehan suara. Indikator ini, tidak bisa dikesampingkan begitu saja, meski kenyataannya secara umum di Jawa Barat Ahmad Heryawan & Dede Yusuf dari PKS-PAN menjadi jawara. Jawa Barat secara makro dan Kab. Kuningan sangat berbeda karena PKS-PAN masih dianggap “anak bawang”.

Begitu pun dalam pencalonan bupati dan wakil bupati. Jelas Golkar dan PDIP menjagi gajah, dan partai kecil adalah semutnya. Pertarungan itu akan semakin kuat dan tidak berimbang. Baik dari aspek fisik (koalisi partai), pendanaan maupun peluang. Hanya kemungkinan semut tidak begitu saja menyerah kalah. Ada cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mengalahkan gajah.

Pertarungan itu, mungkin saja dapat dimenangkan gajah, atau sebaliknya sama semut. Atau bisa saja kedua-duanya kalah karena ada beberapa alasan diantaranya, 1). Gajah terlalu percaya diri (PeDe) dan tidak optimal lain dalam bekerja karena merasa yakin akan menang. 2). Menyepelekan kehendak rakyat karena dianggap sudah pasti memilih pasangannya.

Kelompok semut pun saat ini tengah melakukan penyatuan dan tidak mau kalah untuk bersaing. Mereka telah berancang-ancang untuk “rawe-rawe rantas malang-malang putung” mengalahkan sang gajah yang telah memeroleh angin. Dengan rencana penyatuan itu, maka calon yang kemungkinan maju dari pihak semut ialah H. Aan Suharso dari PKB dan Iwan Sonjaya dari PKS.

Artinya pula pilkada Kabupaten Kuningan hanya diikuti oleh dua pasang balon (balon) bupati dan wakil bupati. Sementara calon lain tidak kebagian kendaraan, seperti H. Arifin Setiamihardja, besar kemungkinan tidak nyalon karena kendaraannya sudah habis. Jalur independen pun tidak bisa mengakomodir karena pendaftarannya sudah ditutup 7 Juli, kemarin.

Koalisi partai semut ini, menyeruak setelah ada info yang di terima warta desa bahwa PKS sudah memutuskan menerima H. Aan Suharso (kamis 17/7) sebagai bupati dan menyikirkan kandidat H. Arifin Setiamihardja. Sedangkan H. Yusuf Sukardi pulang dengan tangan hampa setelah dikalahkan H. Momon Rochmana dalam rapat pimpinan daerah (ratimda) Partai Golkar.

Sementara dari jalur independen yang kini tengah diverifikasi faktual oleh PPS yaitu Kolonel Nana Sujana. Namun ada indikasi dicoret dari pendaftarannya karena memalsukan surat dukungan. Namun jika PPS dan KPUD masih kompromi maka Kolonel Nana Sujana akan diloloskan dan bertarung dengan kandidat yang telah merajai panggung pilkada.***

Desa Panawuan Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi

Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar siap mengikuti seleksi lomba desa tingkat nasional tahun 2008, setelah sebelumnya dinyatakan sebagai juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat oleh tim penilai.

Panawuan lolos dalam lomba tersebut hingga mewakili Jawa barat, karena dukungan berbagai sektor yang berkembang di wilayah desa tersebut.

“Ada beberapa sektor yang kami andalkan sehingga berani mengikuti lomba desa tersebut, dan alhamdulillah lolos di tingkat provinsi. Namun, hal ini tentu merupakan beban yang cukup berat, karena selain bertanggung jawab atas kepercayaan dan harapan masyarakat dan Pemkab. Kuningan khususnya, juga sebagai desa yang mewakili Provinsi Jawa Barat untuk bersaing dengan perwakilan masing-masing provinsi se-Indonesia,” kata Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Panawuan, Ir. Sofyan Mawardi.

Menurut Sofyan, andalan di bidang ekonomi antara lain adanya pariwisata, hotel, dan restoran yang bisa memberikan dampak seperti peningkatan PAD, lapangan kerja serta kemitraan berbagai hal. Di sisi lain, Situ Janggala juga termasuk andalan Panawuan, karena, di samping PAD dan lapangan kerja dilihat dari sektor seni budaya dan pariwisata pun terdapat tradisi “ngabedahkeun setu”***